Pertemuan 7. New Public Service PDF

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Summary

Presentasi ini membahas konsep New Public Service (NPS), termasuk latar belakang munculnya NPS dan beberapa prinsip utamanya. Materi ini menjelaskan bagaimana orientasi bisnis dalam pelayanan publik dapat menyebabkan komersialisasi dan bagaimana implementasi paradigma NPM (New Public Management) yang tidak dibarengi dengan perubahan kultur dan mental aparatur dapat berdampak negatif.

Full Transcript

New Public Service Oleh: Nikki Prafitri, M.Si. Latar Belakang Munculnya NPS Orientasi bisnis dalam pelayanan publik dapat menyebabkan komersialisasi biaya pelayanan publik, dimana biaya pelayanan yang nyata menjadi lebih besar daripada biaya sepantasnya yang harus dikeluark...

New Public Service Oleh: Nikki Prafitri, M.Si. Latar Belakang Munculnya NPS Orientasi bisnis dalam pelayanan publik dapat menyebabkan komersialisasi biaya pelayanan publik, dimana biaya pelayanan yang nyata menjadi lebih besar daripada biaya sepantasnya yang harus dikeluarkan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip paradigma NPM ternyata tidak dibarengi dengan perubahan kultur dan mental aparatnya (Dwiyanto, 2006). Hal ini disebabkan alat-alat (tools) yang digunakan sebagai representasi dari NPM ternyata hanya dijadikan sebagai hiasan semata. Standar Pelayanan Minimal tidak berfungsi, demikian juga mekanisme pengaduan. Masyarakat tetap saja hanyalah sebagai pelanggan yang tidak diberikan hak untuk mengawasi. Siapa yang berani bayar mahal dia yang akan diuntungkan. New Public Service  New public service (NPS) memandang publik sebagai citizen atau warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban publik yang sama. Tidak hanya sebagai customer yang dilihat dari kemampuannya membeli atau membayar produk atau jasa (Denhart dan Denhart, 2007: 60).  Pasolong (2007: 41) mengemukakan bahwa NPS memberikan pengertian pemerintah bergerak sebagai sebuah demokrasi aparatur pelayanan publik bertindak atas dasar prinsip-prinsip dan memperbaharui komitmen dalam mengekspresikan prinsip dalam kepentingan publik, proses pemerintahan dan mencurahkan dalam prinsip kewarganegaraan yang demokratis  Menurut Syafri (2012: 197) NPS menaruh minat yang besar terhadap keadilan sosial, yaitu dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap aktivitas proses kebijakan publik. Prinsip-Prinsip NPS (1) Denhart dan Denhart (2007: 42) memberikan beberapa ide pokok yang dimuat dalam NPS untuk lebih memahami tentang paradigma NPS itu sendiri. Beberapa ide-ide pokok tersebut yaitu : 1. Serve citizen, not customer : kepentingan publik adalah hasil dari sebuah dialog tentang pembagian nilai daripada kumpulan dan kepentingan individu. Oleh karena itu, aparatur pelayanan publik tidak hanya merespon keinginan pelanggan, tetapi leih fokus pada pembangunan kepercayaan dan kolaborasi dengan dan antara warga negara 2. Seek the public interest : administrasi publik harus memberi kontribusi untuk membangun sebuah kebersamaan, membagi gagasan dari kepentingan publik, tujuannya adalah tidak untuk menemukan pemecahan cepat dikendalikan oleh pilihan- pilihan individu. Lebih dari itu, adalah kreasi dari pembagian kepentingan dan tanggung jawab 3. Value citizenship over entrepreneurship : kepentingan Prinsip-Prinsip NPS (2) 4. Think strategically, act democratically, pertemuan antara kebijakan dan program agar bisa dicapai secara lebih efektif dan berhasil secara bertanggungjawab mengikuti upaya bersama dan proses- proses kebersamaan. 5. Recognized that accountability isn’t simple : aparatur pelayanan publik seharusnya memiliki perhatian yang lebih baik daripada pasar. Mereka juga harus mengikuti peraturan perundangan dan konstitusi, nilai- nilai masyarakat, norma- norma politik, standard- standard professional dan kepentingan warga negara. 6. Serve rather than steer : semakin bertambah penting bagi pelayanan publik untuk menggunakan andil, nilai kepemimpinan mendasar dan membantu warga mengartikulasikan dan mempertemukan kepentingan yang menjadi bagian mereka daripada berusaha untuk mengontrol atau mengendalikan masyarakat pada petunjuk baru. Prinsip-Prinsip NPS (3) 7. Value people, not just productivity : organisasi publik dan kerangka kerjanya dimana mereka berpartisipasi dan lebih sukses dalam kegiatannya kalau mereka mengoperasikan sesuai proses kebersamaan dan mendasarkan diri pada kepemimpinan yang hormat pada semua orang. 8 Prinsip Pelayanan Menurut Denhart & 1. Convenience Denhart : Ukuran yang menunjukkan sejauh mana pelayanan yang diberikan pemerintah dapat diakses dengan mudah oleh warga Negara. 2. Security : Ukuran yang menunjukan sejauh mana pelayanan yang diberikan pemerintah agar menjadikan warga merasa aman dan yakin untuk menggunakannya. 3. Reliability : Ukuran yang menunjukan sejauh mana pelayanan yang diberikan pemerintah dapat tersedia secara benar dan tepat waktu. 4. Personal Attention: Ukuran yang menunjukan sejauh mana pelayanan yang diberikan pemerintah dapat diinformasikan oleh aparat dengan tepat kepada warga dan aparat dapat bekerjasama dengan warga untuk membantu memenuhi kebutuhannya. Lanjutan… 5) Problem-Solving Approach : Ukuran yang menunjukan sejauh mana aparat mampu menyediakan informasi bagi warga untuk mengatasi masalahnya. 6) Fairness: Ukuran untuk menilai sejauh mana warga percaya bahwa pemerintah telah menyediakan pelayanan dengan cara yang adil bagi semua orang. 7) Fiscal Responsibility: Ukuran untuk menilai sejauh mana warga percaya bahwa pemerintah telah menyediakan layanan dengan menggunakan uang public dengan penuh tanggung jawab. 8) Citizen Influence: Ukuran sejauh mana warga merasa bahwa mereka dapat mempengaruhi Citizen Charter 1. Pendekatan Citizen’s Charter pada dasarnya merupakan kontrak sosial antara birokrasi dan pelanggan untuk menjamin kualitas pelayanan publik, oleh karena itu birokrasi harus menetapkan sistem untuk menangani keluhan pelanggan dengan tujuan memperbaiki kinerjanya secara terus menerus (Osborne & Plastrik, 1997) 2. Citizen’s Charter atau kontrak pelayanan adalah hasil kesepakatan antara setidaknya dua pihak (penyelenggara dan pengguna pelayanan) tentang praktik pelayanan yang akan diwujudkan Contoh Standar Teknis KUIS 1. Jelaskan pengertian administrasi publik ! (15) 2. Jelaskan 3 dimensi strategis administrasi publik! (20) 3. Mengapa AP disebut sebagai ilmu yang interdisipliner? (15) 4. Nicholas Henry membagi perkembangan AP ke dalam 5 paradigma. Jelaskan perkembangan AP pada paradigma 4 dan 5 administrasi publik hingga penentuan fokus dan lokus administrasi publik ! (25) 5. Sebutkan dan jelaskan 3 perbedaan antara OPA, NPM dan NPS ! (25)

Use Quizgecko on...
Browser
Browser