Pertemuan 6. New Public Management (1) PDF

NEW PUBLIC MANAGEMENT By : Nikki Prafitri  NEW PUBLIC MANAGEMENT O NPM tidak selalu dipahami sama oleh semua orang. O Bagi sementara orang, NPM adalah suatu sistem manajemen terdesentralisasi dengan perangkat- perangkat manajemen baru seperti controlling, benchmarking...

NEW PUBLIC MANAGEMENT By : Nikki Prafitri  NEW PUBLIC MANAGEMENT O NPM tidak selalu dipahami sama oleh semua orang. O Bagi sementara orang, NPM adalah suatu sistem manajemen terdesentralisasi dengan perangkat- perangkat manajemen baru seperti controlling, benchmarking dan lean management; bagi yang lain, NPM di pahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah. Sebagian besar penulis membedakan antara pendekatan manajemen sebagai perangkat baru pengendalian pemerintah dan pendekatan persaingan sebagai deregulasi secara maksimal serta penciptaan persaingan pada penyediaan layanan pemerintah kepada rakyat.  Latar belakang lahirnya NPM 1. Pendekatan manajemen publik baru lahir sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap praktek- praktek penyelenggaraan administrasi publik. 2. Praktek AP (ex: pelayanan publik) selama ini cenderung dilakukan melalui model birokrasi weberian: stuktur hirarkhis yang berakibat pada ketidakefisienan, ekonomi biaya tinggi, prosedur yang kaku, dan budaya suap. 3. Adanya perubahan lingkungan administrasi publik yang sangat besar seperti teknologi informasi, demokrasi, dan liberalisasi, telah mendorong dilakukannya reformasi administrasi publik.  Alasan kelahiran NPM menurut Owen E. Hughes, 2003 o Administrasi publik tradisional telah gagal mencapai tujuannya secara efektif dan efisien sehingga perlu dirubah menuju ke orientasi yang lebih memusatkan perhatiannya pada kinerja dan akuntabilitas. o Adanya dorongan kuat untuk mengganti tipe birokrasi klasik yang kaku menuju kondisi organisasi publik, kepegawaian, dan pekerjaan ke arah yang lebih fleksibel. o Perlunya menetapkan tujuan organisasi dan pribadi secara lebih jelas dan ditetapkannya tolok ukur capaian kinerja melalui indikator kinerja. o Perlunya setiap pegawai senior memiliki komitmen politik pada pemerintah daripada sekadar bersikap netral atau nonpartisan. o Fungsi-fungsi yang dijalankan pemerintah hendaknya lebih disesuaikan dengan tuntutan dan sinyal pasar. o Adanya kecenderungan untuk mereduksi peran dan fungsi pemerintah dengan melakukan kontrak kerja dengan pihak lain (contracting out) dan privatisasi. Lanjutan…. o Adanya tekanan yang semakin besar terhadap sektor publik sehingga sektor publik menjadi makin bertambah besar ukurannya, tetapi lamban kinerjanya dan boros. o Terjadinya perubahan teori ekonomi yang ditandai dengan munculnya teori ekonomi yang diterapkan di sektor politik dan sosial yang disebut teori pilihan publik (public choice theory), yang menegaskan bahwa keuntungan maksimum sektor publik dapat dicapai bila melibatkan secara penuh peran kekuatan pasar dan semakin sedikitnya peran dan campur tangan pemerintah. o Adanya pengaruh globalisasi terhadap sektor publik yang memaksa setiap negara harus meningkatkan keunggulan daya saingnya. Karakteristik/Doktrin NPM (Hood,1991) 1. Hands-on professional management; 2. Explicit standards and measures of performance; 3. Greater emphasis on output controls; 4. Disaggregation of units in the public sector; 5. Greater competition in the public sector; 6. Private sector styles of management practice; 7. Greater discipline and parsimony in resource use.  Reinventing Government  Prinsip yang hampir sama juga dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler (1992) melalui konsepnya reinventing government guna mendukung tumbuhnya model pemerintahan baru yang disebutnya entrepreneurial government. Konsep ini menawarkan sepuluh prinsip dasar sebagai sebuah model pemerintahan baru pada masa datang yaitu: BEBERAPA POKOK PIKIRAN DALAM REINVENTING GOVERNMENT 1. Reinventing government adalah paradigma baru untuk memandang PERAN dan FUNGSI pemerintahan. 2. Fokus pembahasannya bukan terletak pada APA yang dikerjakan oleh pemerintah, melainkan pada BAGAIMANA pemerintah melakukannya. 3. Kegagalan utama penyelenggaraan pemerintahan saat ini bukan dalam TUJUANNYA, melainkan SASARANNYA 4. Transformasi semangat kewirausahaan bukan berarti mengubah secara mendasar kegiatan pemerintahan menjadi kegiatan bisnis, tetapi memasukkan semangat kewirausahaannya seperti daya kompetisi, kreativitas serta inovasi. Sebab pada dasarnya ada perbedaan antara kegiatan pemerintahan dengan kegiatan bisnis. Lanjutan… 5. Tujuan digunakannya Reinventing Government sebagai paradigma baru dalam menjalankan pemerintahan adalah agar diperoleh pemerintah yang EFEKTIF, EFISIEN serta ADIL. 6. Paradigma Reinventing Government dapat dikatakan sebagai antitesis dari tesis Birokrasi yang dikembangkan oleh Max Weber. Ide Reinventing Government merupakan PILIHAN KETIGA dari dua pilihan klasik yang dihadapi oleh pemerintah yaitu MENAIKKAN PAJAK atau MENGURANGI PENGELUARAN Prinsip Dasar Reinventing Government menurut Osborne dan Gaebler 1. Steering rather than rowing 2. Empowering rather than serving 3. Competition in service delivery 4. Mission driven organization 5. Result oriented, not inputs 6. Customer driven, not bureaucracy 7. Earning rather than spending 8. Prevention rather cure 9. Decentralized government and participation 10. Market oriented government  Penjelasan Prinsip-Prinsip Reinventing Government (1) 1. Pemerintahan Katalis: fokus pada pengarahan bukan produksi pelayanan publik. Pemerintah harus menyediakan berbagai jenis pelayanan publik, tetapi tidak perlu terlibat langsung dalam proses produksinya. Pemerintah cukup mengarahkan, sedangkan produksi diserahkan kepada swasta. Pemerintah hanya memproduksi yg belum mampu dilakukan oleh swasta. Prinsip-prinsip Reinventing Government (2) 2. Pemerintah Milik Masyarakat: memberi wewenang (pada masyarakat) daripada melayani. Pemerintah mendorong tumbuhnya community self-help. 3. Pemerintah yang Kompetitif: menyuntikkan semangat kompetisi dalam memberikan pelayanan publik. Kompetisi adalah satu-satunya cara untuk menghemat biaya, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Prinsip-prinsip Reinventing Government (3) 4. Pemerintah yang Digerakkan oleh Misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi. 5. Pemerintah yang Berorientasi Hasil: membiayai hasil bukan masukan. Pada manajemen publik tradisional, besarnya alokasi anggaran pada suatu unit kerja ditentukan oleh kompleksitas masalah yg dihadapi (membiayai masukan). Semakin kompleks masalah, semakin besar alokasi dana. Kebijakan ini nampaknya adil dan logis, tetapi menyebabkan unit kerja tadi tidak punya inisiatif untuk memperbaiki kinerjanya. Masalah dibuat rumit agar diberi dana lebih banyak.  Prinsip-prinsip Reinventing Government (4) 6. Pemerintah berorientasi pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi Manajemen publik tradisional sering salah dalam mengidentifikasi pelanggannya. Misalnya karena yang menentukan anggaran adalah DPR/DPRD maka pemerintah menganggap merekalah pelanggannya. Padahal rakyatlah yang harus dilayani  Prinsip-prinsip Reinventing Government (5) 7. Pemerintahan Wirausaha: mampu memberikan pendapatan dan tidak sekadar membelanjakan. Setiap kegiatan yg dilakukan oleh pemerintah seharusnya mampu menghasilkan pendapatan yang memadai, bukan justru menghabiskan anggaran.  Prinsip-Prinsip Reinventing Government (6) 8. Pemerintah Antisipatif: berupaya mencegah daripada mengobati. Manajemen publik tradisional yang birokratis memusatkan diri pada produksi pelayanan publik untuk memecahkan masalah publik; Manajemen birokratis cenderung bersifat reaktif; Manajemen publik yg wirausaha tidak reaktif tetapi proaktif. Contoh dalam menghadapi bahaya kebakaran.  Prinsip-Prinsip Reinventing Government (7) 9. Pemerintah Desentralisasi: Hierarkhi menuju partisipatif dan tim kerja Limapuluh tahun lalu menajemen/pemerintah yg sentralistis dan hirarkhis sangat diperlukan. Pengambilan keputusan terpusat, mengikuti rantai komando sampai dengan tingkat bawah. Ini disebabkan pada saat itu teknologi informasi masih sederhana, komunikasi antardaerah masih lamban, dan para pegawai belum terdidik. Sekarang teknologi informasi makin maju, kebutuhan dan keinginan masyarakat semakin kompleks, sehingga pengambilan keputusan harus digeser ke tingkat bawah.  Prinsip-Prinsip Reinventing Government (8) 10. Pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar: mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan). Manajemen tradisional menggunakan mekanisme administratif dgn menciptakan berbagai perintah dan prosedur untuk dilaksanakan semua pihak. Manajemen wirusaha tidak memerintah, tetapi mengembangkan dan menggunakan sistem insentif agar orang tidak melakukan tindakan yg merugikan.  Pelaksanaan Reinventing Government di Indonesia O Baru pada taraf sosialisasi konsep secara meluas O beberapa langkah operasional seperti pembentukan lembaga swadaya, penilaian kinerja melalui pemberian penghargaan Abdisatya Bakti, pengurangan jumlah pegawai pemerintah (Zero Growth menjadi Minus Growth). O Secara politis dan terbuka masih kurang memperoleh dukungan dari CEO pemerintah pusat (Presiden dan Wakil Presiden) O Mulai dilakukannya privatisasi berbagai kegiatan pemerintahan O Mulai dilaksanakannya desentralisasi pemerintahan secara lebih sungguh-sungguh O Mengalami kesulitan dalam aspek kultural