Modul Cerdas Cermat APBN 2024 PDF

BAB 8 TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN APBN Kita Belajar Apa? Halo teman-teman! Pada bab ini kita akan belajar mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBN. Pembaha...

BAB 8 TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN APBN Kita Belajar Apa? Halo teman-teman! Pada bab ini kita akan belajar mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBN. Pembahasan pada bab ini akan diawali dengan pemaparan konsep dasar dan ruang lingkup transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN secara umum. Selanjutnya kita juga akan memperkenalkan sebuah aplikasi yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan transparansi dan akuntabiltas dalam pengelolaan APBN. APBN merupakan salah satu produk kebijakan fiskal. Agar kebijakan fiskal dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan disiplin fiskal, akuntabilitas, dan transparansi fiskal. Instrumen yang digunakan dalam menjaga disiplin fiskal mengacu pada aturan-aturan yang memberi batasan fiskal dalam bentuk angka-angka numerik dan bersifat jangka panjang, misalnya : - Defisit APBN maksimal 3% (defisit APBN + defisit APBD) terhadap PDB; - Rasio utang maksimal 60% terhadap PDB; - Mandatory spending sektor Pendidikan 20% dari belanja negara; - Kesimbangan primer positif atau mendekati nol. Akuntabilitas fiskal dilakukan antara lain dengan mempublikasikan Laporan Pelaksanaan APBN Semester Pertama dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Adapun transparansi fiskal dilakukan dengan antara lain mempublikasikan dokumen terkait APBN yang mencakup: - Dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal; - Dokumen Nota Keuangan dan APBN; - Buku Informasi APBN (Advertorial); - Buku bulanan APBN Kita. 131 Transparansi fiskal, secara international best practice, dapat diukur menggunakan instrumen Open Budget Survey. Open Budget Survey merupakan metode pengukuran kinerja pengelolaan APBN dari sisi transparansi anggaran, partisipasi publik, dan pengawasan anggaran. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh International Budget Partnership terhadap lebih dari 100 negara, Indonesia memperoleh budget transparency score (dikenal sbg Open Budget Index) sebesar 70 (dari skala 100) pada tahun 2021. Survei dilakukan dua tahun sekali dan dilakukan secara serentak di hampir semua negara, sehingga memberikan gambaran yang benar-benar komparatif dari praktik transparansi anggaran pada periode waktu tertentu. Skor 0-20 menunjukkan bahwa hanya sedikit atau bahkan tidak ada informasi dokumen anggaran yang dapat diakses oleh publik. Skor 21-40 menunjukkan bahwa masyarakat (publik) hanya dapat mengakses informasi secara minimal dari dokumen anggaran. Skor 41-60 menunjukkan bahwa masyarakat hanya dapat mengakses informasi secara terbatas dari dokumen anggaran. Skor 61-80 menunjukkan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi penting (subtansial) dari dokumen anggaran. Skor 81-100 menunjukkan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi dokumen anggaran secara luas (ekstensif). Selain transparansi, Kementerian Keuangan juga melakukan peningkatan kesadaran publik mengenai proses penganggaran. Hal ini tercermin melalui kegiatan Regional Economist Forum, Budget Goes to Campus, DJA Menyapa pada SMA/SMK, Olimpiade APBN. Selain akuntabilitas dan transparansi fiskal dari aspek dokumen APBN, Kementerian Keuangan juga berkomitmen untuk terus mengupayakan agar SDM Keuangan tetap amanah dan transparan dalam menjaga dan mengelola APBN. Bentuk dari upaya Kementerian Keuangan dalam mengelola SDM Keuangan yang 132 amanah dan transparan, antara lain dilakukan dengan menanamkan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan mewajibkan seluruh pegawai untuk melaporkan harta kekayaan. Nilai-Nilai Kementerian Keuangan mencakup Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. Integritas merepresentasikan kejujuran. Profesionalisme mencerminkan keahlian dan pengetahuan yang luas. Sinergi merepresentasikan hubungan kemitraan yang produktif dan harmonis. Pelayanan mencerminkan sikap yang berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. Kesempurnaan merefleksikan sikap untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mengembangkan inovasi atau kreativitas. Dalam kaitannya dengan aspek akuntabilitas dan transparansi fiskal, maka integritas dan profesionalisme menjadi hal utama. Sebagai pengelola keuangan negara, maka SDM Keuangan perlu bersikap amanah. Salah satu mekanisme untuk menjaga integritas yaitu diwajibkannya seluruh pegawai melaporkan harta kekayaan. Seluruh pegawai Kementerian Keuangan wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan (LHK) setiap tahun. LHK merupakan laporan yang berisi uraian dan rincian informasi yang paling sedikit memuat harta kekayaan, data pribadi, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan data lain yang diperlukan terkait harta kekayaan pegawai. Harta kekayaan yang dilaporkan mencakup: 1) Harta bergerak atau tidak bergerak; 2) Harta berwujud atau tidak berwujud; 3) Harta yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pejabat/pegawai, istri/suami, anak yang masih dalam tanggungan baik atas nama pejabat/pegawai tersebut atau orang lain; 4) Harta kekayaan istri/suami yang melakukan pisah harta wajib dilaporkan sesuai dengan perjanjian pisah harta yang sah. Apabila pegawai tidak menyampaikan LHK dan atau terbukti mengisi secara tidak benar, tidak lengkap, dan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan terkait disiplin PNS. Partisipasi masyarakat dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas APBN juga menjadi perhatian Kementerian Keuangan, termasuk partisipasi masyarakat dalam mengawal pengelola keuangan negara. Kementerian Keuangan mempunyai komitmen untuk tetap menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan keuangan negara. Secara lebih spesifik, Kementerian Keuangan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk memberikan informasi apabila terdapat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Kementerian Keuangan menyediakan beberapa kanal komunikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat, antara lain: - www.wise.kemenkeu.go.id - [email protected] - [email protected] Whistleblowing System (WiSe) merupakan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan bagi masyarakat yang memiliki informasi dan ingin menyampaikan informasi terkait perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan. Masyarakat tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri karena Kementerian Keuangan akan merahasiakan identitas diri sebagai whistleblower, karena Kementerian Keuangan fokus pada informasi yang dilaporkan. 133  Tahukah Kamu? Apakah teman-teman ingin tahu lebih lanjut bagaimana pandangan organisasi internasional terkemuka terhadap kualitas pengelolaan keuangan negara Indonesia? Yuk cari tahu lebih lanjut! Open Budget Survey merupakan instrumen penelitian independen, komparatif, dan berbasis fakta yang menilai akses publik terhadap informasi anggaran pemerintah pusat, peluang formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses anggaran nasional, serta peran lembaga pengawas anggaran seperti legislatif dan badan pemeriksa keuangan. Berikut adalah hasil Open Budget Index 2023 untuk Indonesia: Transparansi: Skor 70/100 Skor transparansi mengindikasikan sejauh mana negara mempublikasikan materi yang cukup untuk mendukung perdebatan publik yang berinformasi tentang anggaran. Bila dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia memiliki skor yang baik dalam hal transparansi anggaran. Partisipasi Publik: Skor 26/100 Skor partisipasi publik menunjukkan sejauh mana masyarakat dapat berkontribusi dalam proses anggaran. Sayangnya, partisipasi publik di Indonesia masih rendah. Berita baiknya, skor tersebut masih berada di atas tingkat rata-rata global. Pengawasan Anggaran: Skor 59/100 Skor pengawasan anggaran menggambarkan peran lembaga pengawas seperti parlemen dan badan pemeriksa keuangan. Indonesia memiliki skor pengawasan yang cukup baik, namun tetap memiliki tantangan dalam memperkuat pengawasan anggaran agar semakin lebih baik. Sumber: International Budget Partnership (2024 Latihan Soal 1. Beberapa instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal mencakup semua poin berikut, kecuali…. A. Defisit APBN maksimal 3% terhadap PDB B. Rasio utang maksimal 60% terhadap PDB 134