Konsep Dasar APBN PDF

PENGANTAR PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA KONSEP DASAR APBN Presented By : POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN Date : 01-01- 2024 Learning Objective Mahasiswa memahami konsep dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meliputi: a. Esensi dan Pengertian APBN b. Fungsi A...

PENGANTAR PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA KONSEP DASAR APBN Presented By : POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN Date : 01-01- 2024 Learning Objective Mahasiswa memahami konsep dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meliputi: a. Esensi dan Pengertian APBN b. Fungsi APBN c. Postur APBN d. Siklus APBN 2STAN UNTUK PKN pknstan.ac.i INDONESIA d  Esensi dan Pengertian APBN Fungsi APBN Outline. Postur APBN Siklus APBN 3STAN UNTUK PKN pknstan.ac.i INDONESIA d ESENSI DAN PENGERTIAN APBN PKN STAN UNTUK pknstan.ac.i INDONESIA d Esensi APBN Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. – Pasal 23 ayat (1), UUD 1945 – PKN STAN UNTUK pknstan.ac.i INDONESIA d Esensi APBN Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara – Penjelasan UU 17/2003 – PKN STAN UNTUK pknstan.ac.i INDONESIA d Pengertian APBN APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. – Pasal 1 angka 7, UU 17/2003 – PKN STAN UNTUK pknstan.ac.i INDONESIA d APBN dalam UU 17/2003 APBN, Perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang- undang. (Pasal 3 ayat 2) Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. (Pasal 4) PKN STAN UNTUK pknstan.ac.i INDONESIA d APBN sebagai Hubungan Kontraktual antara Pemerintah dan Rakyat HAK & SUMBER DAYA (INPUT) P E K/L R & M A & D KEWAJIBAN (OUTPUT & OUTCOME) E K R S Y P I A A R APBN N T K T T E A R AKUNTABILITAS H Pemerintah menyusun APBN setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. PKN STAN UNTUK pknstan.ac.i INDONESIA d FUNGSI APBN PKN STAN UNTUK pknstan.ac.i INDONESIA d Fungsi APBN APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. – Pasal 3 ayat (4), UU 17/2003 – 1. otorisasi 4. alokasi 2. perencanaan 5. distribusi 3. pengawasan 6. stabilisasi PKN STAN UNTUK pknstan.ac.i INDONESIA d 1.Fungsi Otorisasi Anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 2.Fungsi Perencanaan Anggaran negara sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan 3.Fungsi Pengawasan Anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. PKN STAN UNTUK pknstan.ac.i INDONESIA d 4.Fungsi Alokasi Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 4.Fungsi Distribusi Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 6.Fungsi Stabilisasi Anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. PKN STAN UNTUK pknstan.ac.i INDONESIA d APBN berfungsi sebagai Keuangan Publik Tiga fungsi terakhir dari APBN (alokasi, distribusi, dan stabilisasi) berasal dari fungsi keuangan publik menurut Richard Musgrave. Musgrave pertama kali menyampaikan ide ini di bukunya, Public Finance tahun 1959. Musgrave kemudian terus menerus memperbarui idenya tentang Keuangan Publik hingga ke buku terbarunya yang ditulis bersama anaknya, Peggy B. Musgrave, dalam buku Public Finance in Theory and Practice, Fifth Edition (diterbitkan 1992 di New York oleh penerbit McGraw-Hill Book Company). PKN STAN UNTUK pknstan.ac.i INDONESIA d POSTUR APBN PKN STAN UNTUK pknstan.ac.i INDONESIA d Struktur APBN Pasal 11 ayat (2), UU APBN terdiri atas: 17/2003 a. Anggaran Pendapatan; Carilah kapan pertama kali b. Anggaran Belanja; Keseimbangan Primer muncul Keseimbangan Primer *) APBN di arsip Nota Keuangan Surplus/Defisit **) APBN! c. Pembiayaan. Upload *) Keseimbangan Primer: selisih antara Pendapatan SS ketanpa dan Belanja LMSpembayaran sbg nilai bunga utang aktivitas **) Surplus/Defisit: selisih antara Pendapatan dan Belanja PKN STAN UNTUK pknstan.ac.i INDONESIA d 1.Pendapatan Negara Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. – Pasal 1 angka 13, UU 17/2003 – Pendapatan Negara adalah Penerimaan hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Penerimaan Hibah. – Pasal 1 angka 2, UU 12/2018 – PKN STAN UNTUK pknstan.ac.i INDONESIA d 2.Belanja Negara Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. – Pasal 1 angka 14, UU 17/2003 – Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. – Pasal 1 angka 8, UU 12/2018 – PKN STAN UNTUK pknstan.ac.i INDONESIA d 2.Belanja Negara (lanjutan) Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. (Pasal 11 ayat 3, UU 17/2003) Keseimbangan Primer Keseimbangan Primer (Primary Balance) merupakan pendapatan negara dikurangi dengan belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Keseimbangan primer menunjukkan: a. Kemampuan pemerintah membayar bunga utang. b. Nilai positif menunjukkan pendapatan negara mampu membayar bunga utang PKN STAN UNTUK pknstan.ac.i c. Nilai negatif menunjukkan pembayaran bunga menggunakan utang baru INDONESIA d Surplus/Defisit Surplus/defisit adalah selisih antara pendapatan dan belanja. Surplus terjadi jika pendapatan lebih besar dari belanja. Sebaliknya, defisit terjadi jika belanja lebih besar daripada pendapatan. Indonesia mengalami 6 kali surplus APBN (silakan cari tahunnya). APBN bersifat counter-cyclical yaitu: a. Pada masa ekonomi membaik, maka pemerintah melakukan kontraksi fiskal dengan kebijakan surplus APBN b. Pada masa ekonomi melambat, maka pemerintah melakukan ekspansi fiskal dengan PKN STAN UNTUK pknstan.ac.i kebijakan defisit APBN INDONESIA d 3.Pembiayaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. – Pasal 1 angka 17, UU 17/2003 – PKN STAN UNTUK pknstan.ac.i INDONESIA d 3.Pembiayaan (lanjutan) Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun- tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun tahun anggaran berikutnya. UU 12/2018 PKN STAN UNTUK pknstan.ac.i INDONESIA d SIKLUS APBN PKN STAN UNTUK pknstan.ac.i INDONESIA d Siklus Anggaran Budget cycle ialah masa atau jangka waktu mulai saat anggaran disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. (Harjono Sumosudirdjo, Siklus Anggaran Negara Republik Indonesia,1976) Siklus APBN adalah rangkaian kegiatan dalam proses APBN yang dimulai pada saat APBN mulai disusun sampai dengan APBN disahkan dengan undang-undang. Pelaksanaan siklus APBN saling beririsan antar tahun anggaran. (Direktorat Penyusunan APBN – DJA, 2014) PKN STAN UNTUK pknstan.ac.i INDONESIA d Tahapan Siklus Anggaran 1. Penyusunan anggaran oleh Pemerintah 2. Pengolahan anggaran di DPR yang berakhir dengan pengesahan anggaran dengan undang-undang 3. Pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah 4. Pengawasan atas pelaksanaan anggaran 5. Pengesahan perhitungan anggaran dengan undang-undang. (Harjono Sumosudirdjo, Siklus Anggaran Negara Republik Indonesia,1976) PKN STAN UNTUK pknstan.ac.i INDONESIA d Berapa lamakah Siklus APBN ? Satu siklus APBN memakan waktu sekitar 2,5 tahun, yaitu: 1. satu tahun tahap perencanaan dan penganggaran (tahun sebelumnya) 2. satu tahun (1 Jan sd 31 Des tahun berjalan) tahap pelaksanaan APBN 3. 6 bulan (Jan sd Juni tahun berikutnya) tahap pelaporan/pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahap Perencanaan dan Penganggaran Tahap Perencanaan dan Tahap Pelaporan Penganggaran dan Pertanggungjawab an 1 1 6 PKN STAN UNTUK pknstan.ac.i INDONESIA d Siklus APBN dalam UU 17/2003 KN No Tahap Pasal 1 Penyusunan APBN Pasal 11 s.d. 14 UU 17/2003 2 Penetapan APBN Pasal 15 UU 17/2003 3 Pelaksanaan Anggaran Pasal 26 s.d. 29 UU 17/2003 4 Pemeriksaan Pelaksanaan APBN Pasal 2 UU 15/2004 5 Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pasal 30 s.d. 33 UU 17/2003 PKN STAN UNTUK pknstan.ac.i INDONESIA d Pelaku dalam Siklus APBN No Tahap Pelaku 1 Penyusunan (Perencanaan dan Penganggaran) APBN Kemenkeu, Bappenas, Kementerian/Lembaga 2 Penetapan APBN DPR-RI, Presiden 3 Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Pencatatan dan Pelaporan Kementerian/Lembaga, Kemenkeu 4 Pemeriksaan Pelaksanaan APBN BPK-RI 5 Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran DPR-RI, Presiden PKN STAN UNTUK pknstan.ac.i INDONESIA d QUIZ & AKTIVITAS PKN STAN UNTUK pknstan.ac.i INDONESIA d QUIZ Kerjakan Quiz di LMS AKTIVITAS Selesaikan tantangan Jelajah APBN pada permainan Roblox! Upload tangkapan layar ketika kamu menyelesaikan tantangan ini dan upload ke LMS untuk mendapatkan nilai aktivitas! Link Roblox Jelajah APBN: https://www.roblox.com/games/18422839243/STAN-Universe Panduan Roblox Jelajah APBN: https://drive.google.com/file/d/1saz5y0cshyLdcLLRwsl7n6Mc-kH3WM2k/view PKN STAN UNTUK pknstan.ac.i INDONESIA d Terima kasih PKN STAN UNTUK pknstan.ac.i INDONESIA d