Struktur Keuangan Daerah PDF
Document Details
Uploaded by SaneDogwood
Tags
Related
- Modul CC APBN Bab 7 - PDF
- Bab 7 Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah: PDF
- Bab 7 Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah PDF
- Manajemen Keuangan dalam Edukasi Kehidupan Keluarga PDF
- Modul Belajar Mandiri Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pengelolaan Keuangan Negara PDF
- Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah PDF
Summary
Dokumen ini membahas struktur keuangan daerah, termasuk pendapatan (pendapatan asli daerah dan transfer), belanja (belanja operasi, modal, dan tak terduga), serta pembiayaan. Diskusi ini mencakup detail kewajiban pemerintah daerah, termasuk utang.
Full Transcript
Akuntansi Lembaga Pemerintahan Struktur Keuangan Pemerintah Daerah Pendapatan Secara garis besar strukrur keuangan pemerintah daerah terdiri atas: 1. Pendapatan Pemerintah Daerah Pendapatan pemerintah daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode ta...
Akuntansi Lembaga Pemerintahan Struktur Keuangan Pemerintah Daerah Pendapatan Secara garis besar strukrur keuangan pemerintah daerah terdiri atas: 1. Pendapatan Pemerintah Daerah Pendapatan pemerintah daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran. Yang termasuk kedalam pendapatan pemerintah daerah yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut daerah sesuai dengan peraturan daerah ataupun peraturan perundang-undangan. contoh pendapatan asli daerah adalah: 1) Pajak daerah yaitu kontribusi wajib pajak yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 2) Retribusi daerah yaitu pengutan daerah atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan Pendapatan Pendapatan transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang dari suatu entitas pemerintahan ke entitas pemerintahan lain yang diwajibkan peraturan perundang-undangan. Jenis pendapatan transfer yaitu: (1) Transfer pemerintah pusat yaitu penerimaan dana alokasi dari pemerintah pusat yang digunakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Transfer pemerintah pusat terdiri atas dana perimbangan DBH, DAU, DAK), dana desa, dll (2) Transfer antar daerah yaitu penerimaan dana alokasi atas kerja sama atau bantuan dari suatu daerah ke daerah lain yang bersifat mengikat sesuai peraturan perundang- undangan Belanja Belanja adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh bendaharawan umum pemerintahyang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan Jenis Belanja ada 4: ❖ Belanja Operasi yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dll ❖Belanja Modal yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi ❖Belanja tak terduga yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam ataupun pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah Pembiayaan Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan ataupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Elemen Pembiayaan: ❖ Penerimaan Pembiayaan Semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, dll ❖Pengeluaran Pembiayaan Semua pengeluaran rekening kas umum negara/daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah dll Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah Berikut penerapan nilai keuangan untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan seperti yang dijelasakan dalam PSAP No 9: ➡Utang pihak ketiga Pada saat pemerintah menerima hak atas atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. ➡ Utang bunga Harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah, baik dalam maupu luar negeri. utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan Kewajiban Berikut penerapan nilai keuangan untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan seperti yang dijelasakan dalam PSAP No 9: ➡ Utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan Nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan (non-traded debt) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan ➡ Utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan Kewajiban pemerintah berupa sekuritas yang memuat utang pada saat jatuh tempo