Ringkasan Sejarah PDF

1. PKI Madiun Kabinet Hatta menggantikan kabinet Amir Syarifuddin setelah perundingan Renville Amir Syarifuddin menjadi oposisi dan membentuk FDR (Front Demokratik Rakyat) FDR menuntut pembatalan persetujuan Renville FDR menentang kebijakan Rekonstruksi-...

1. PKI Madiun Kabinet Hatta menggantikan kabinet Amir Syarifuddin setelah perundingan Renville Amir Syarifuddin menjadi oposisi dan membentuk FDR (Front Demokratik Rakyat) FDR menuntut pembatalan persetujuan Renville FDR menentang kebijakan Rekonstruksi-Rasionalisasi (RERA) FDR melakukan pemogokan dan pemberontakan Muso datang dari Uni Soviet untuk membentuk negara komunis Muso dan Amir Syarifuddin berkoalisi untuk membentuk Republik Soviet Indonesia Susunan pemerintahan Republik Soviet Indonesia: → Kepala Negara: Muso → Kepala Pemerintahan: Amir Syarifuddin → Panglima Angkatan Perang: Kol. Joko Suyono FDR menculik/membunuh lawan-lawan politik, salah satunya Dr. Muwardi, pimpinan Barisan Benteng Puncaknya saat PKI memproklamasikan berdirinya Soviet Republik Indonesia melalui Radio Gelora Pemuda Upaya penumpasan dilakukan dengan melancarkan Gerakan Operasi Militer (GOM) oleh Kol. Gatot Subroto dan Kol. Sungkono Soekarno melakukan penyelesaian secara dramatis melalui siaran radio Peristiwa PKI Madiun berakhir saat Muso dan Amir Syarifuddin mati tertembak Adit dan Lukman melarikan diri 2. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) APRA dibentuk oleh Kapten Raymond Wasterling di Jawa Barat APRA memiliki anggota yang berasal dari mantan KNIL Gerakan ini bertujuan untuk mempertahankan bentuk Negara Federasi khususnya Negara Pasudan APRA menolak pembentukan APRIS APRA menyerbu Bandung dan berhasil menduduki Markas Divisi Siliwangi serta membunuh Letnan Kol. Lembong APRA berencana melakukan pemberontakan di Jakarta dengan bantuan Sultan Hamid II APRA berencana membunuh: → Sri Sultan Hamengkubuwono XI → Mr. Ali Budihardjo → Kol. T.B. Simatupang APRA gagal dan R.A.A Wiranatakusuma mengundurkan diri dari walinegara Pasudan APRIS melakukan operasi militer dengan dukungan penduduk Bandung APRIS berhasil menangkap Sultan Hamid II Kapten Raymond Westerling melarikan diri menggunakan pesawat Catalina ke luar negeri 3. Andi Azis Kapten Andi Azis merupakan mantan Letnan Ajudan Wali Negara “Negara Indonesia Timur” Andi Azis bergabung ke dalam APRIS Andi Aziz menolak kedatangan pasukan APRIS ke Makassar Pasukannya menyerbu dan menduduki markas APRIS Pemerintah memberi ultimatum bahwa dalam 4*24 jam, Andi Azis harus melaporkan diri ke Jakarta dan mempertanggungjawabkan perbuatannya Pemerintah mengirim pasukan APRIS yang dipimpin oleh Kol. A.E. Kawilarang Andi Azis terlambat melapor sehingga ditangkap dan diadili 4. Republik Maluku Selatan (RMS) RMS bertujuan untuk memisahkan diri dari NKRI RMS diproklamasikan sekelompok orang mantan KNIL dan masyarakat pro-Belanda RMS dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Steven Soumokil, mantan Jaksa Agung NIT Soumokil terlibat pemberontakan Andi Azis dan melarikan diri ke Maluku serta memindahkan pasukan KNIL dan Pasukan Baret Hijau dari Makasar ke Ambon Soumokil menetapkan Ambon sebagai Ibu Kota RMS Rakyat yang mendukung Republik Indonesia ditangkap dan dipenjarakan RIS mengirim misi perdamaian ke Ambon yang dipimpin oleh Dr. Leimena tetapi gagal Pemerintah melakukan Gerakan Operasi Militer III yang dipimpin oleh Kol. A.E. Kawilarang APRIS ikut bertempur di depan benteng Nieuw Victoria Letnan Kol. Slamet Riyadi tertembak Soumokil berhasil ditangkap dan dihukum mati 5. Pemberontakan DI/TII → DI/TII Jawa Barat Kartosuwiryo menolak keputusan Renville Negara Islam Indonesia (NII) didirikan oleh S.M. Kartosuwiryo NII memiliki ideologi yang menjunjung syariat Islam Kartosuwiryo membentuk Tentara Islam Indonesia (TII) yang terdiri dari pasukan Hizbullah dan Sabibillah Upaya persuasif melalui surat dilayangkan Moh. Natsir kepada DI/TII namun gagal Pemerintah melakukan operasi militer “Operasi Pagar Betis” yang memanfaatkan tenaga rakyat dengan cara mengepung gunung tempat persembunyian Kartosuwiryo Operasi Tempur Bharatayudha dilakukan dengan sasaran menuju basis pertahanan Kartosuwiryo Kartosuwiryo ditangkap di Gunung Geber dan dihukum mati → DI/TII Jawa Tengah Dipimpin oleh Amir Fatah  Terjadi gerakan Angkatan Umat Islam yang dipimpin Mohammad Mahfud Abdurrahman (Kyai Somolangu) Pemerintah membentuk Banteng Raiders dan melakukan Gerakan Banteng Negara (GBN) namun gagal Dilakukan Operasi Guntur dan berhasil Amir Fatah di penjara → DI/TII Sulawesi Selatan Dipimpin oleh Kahar Muzakkar Kahar Muzakkar menghimpun laskar-laskar gerilya di Sulawesi Selatan yang dimasukan ke dalam Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) Kahar Muzakkar menuntut KGSS dimasukan ke dalam Brigade Hasanuddin namun ditolak Kahar Muzakkar akan dilantik dengan pangkat Letnan Kolonel namun melarikan diri ke hutan dan membuat kekacauan Pemerintah melancarkan operasi militer dan pencarian intensif Kahar Muzakkar tertangkap dan ditembak mati → DI/TII Aceh Dipimpin oleh Daud Beureuh Terjadi karena Aceh mengalami penurunan status dari daerah istimewa menjadi karesidenan di bawah Sumatera Utara Daud Beureuh menguasai kota-kota di Aceh dan melakukan propaganda untuk memperburuk citra pemerintah RI Dilakukannya “Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh” yang dipimpin oleh Kol. M. Jassin → DI/TII Kalimantan Selatan Dipimpin oleh Ibnu Hajar 6. PRRI/Permesta Dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan terhadap alokasi dana pembangunan yang diterima dari pemerintah pusat di Sumatera dan Sulawesi Mereka menempuh jalan nonparlemen dengan membentuk dewan-dewan di daerah: → Dewan Banteng → Sumatera Barat → Kol. Achmad Husein → Dewan Gajah → Medan → Kol. Simbolon → Dewan Garuda → Sumatera Selatan → Letkol Barlian → Dewan Manguni → Manado → Kol. Ventje Sumual Achmad Husein menyampaikan ultimatum kepada pemerintah pusat: → Dalam waktu 5*24 jam kabinet Juanda menyerahkan mandat kepada presiden → Presiden menugaskan Moh. Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX membentuk Zaker Kabinet → Meminta presiden kembali kepada kedudukannya sebagai presiden Konstitutional Pemerintah menolak ultimatum tersebut dan memecat perwira TNI-AD yang terlibat  Achmad Husein memproklamasi berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) Perdana menteri PRRI: Syarifudin Prawiranegara Pemerintah membentuk Operasi 17 Agustus yang dipimpin Kol. Ahmad Yani Pasukan mengamankan sumber minyak di Pekanbaru dan beralih ke basis pemberontak di Bukittinggi Tokoh PRRI menyerahkan diri Letkol Ventje Sumual memproklamasikan berdirinya Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) Pemerintah melancarkan Operasi Merdeka yang dipimpin Letkol Rukminto Hendraningrat TNI menemukan keterlibatan pihak asing Salah satu pesawat milik AS dan pilotnya A.L. Pope tertembak di perairan Ambon Pemimpin Permesta menyerah kepada pemerintah RI 7. G-30-S/PKI PKI memandang TNI-AD sebagai hambatan terbesar dalam pelaksanaan program politiknya Persiapan pemberontakan oleh PKI: → PKI memfitnah TNI-AD akan melakukan kudeta → Merumuskan Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTB) → manipulasi pidato kenegaraan → menyusup ke ABRI dan organisasi massa → menuntut pembentukan angkatan ke V yang terdiri dari buruh dan tani → pelatihan militer di Lubang Buaya Penyusunan organisasi PKI: → Pemimpin Gerakan: D.N. Aidit → Pimpinan Pelaksana: Syam Kamaruzaman → Pimpinan militer: Letkol Untung, Kol. Latif, Mayor Udara Suyono, Brigjen Suparjo → Pimpinan Sipil: Syam dan Pono → Pimpinan Observasi: Bono/Waluyo Kesatuan bersenjata yang ikut dalam pemberontakan: → Pasukan Pasopati → Pasukan Bima Sakti → Pasukan Gatotkaca PKI menduduki RRI dan kantor telekomunikasi Letkol Untung mengugumkan: → Gerakan G30S/PKI berhasil menggagalkan kudeta terhadap pemerintah → Dibentuknya Dewan Revolusi melalui RRI yang dipimpin Letkol Untung → Pembubaran kabinet → Pangkat jendral dihapus PKI menculik petinggi TNI-AD Terbunuh di rumah:  → Letjen A.Yani → Mayjen M.T. Haryono → Brigjen D.I. Panjaitan Terbunuh di Lubang Buaya: → Mayjen Suprapto → Mayjen S. Parman → Brigjen Sutoyo → Lettu Pierre Tendean Terbunuh di Jogja: → Kol. Katamso → Lekol. Sugiyono Lolos: → Jendral H. Nasution Perwira tinggi AD yang terbunuh diberi gelar pahlawan revolusi Mayjen TNI Soeharto memimpin penumpasan G30S/PKI Kol. Sarwo Edi Wibowo menduduki gedung RRI dan telekomunikasi Batalion 328 Siliwangi menguasai lapangan banteng dan mengamankan markas kodam V jaya Batalion 328 Siliwangi menguasai pangkalan udara halim perdanakusuma 8. Kabinet presidensial (4 September-14 November 1945) Dipimpin oleh presiden dan wakil presiden Untuk menghindari absolutisme dikeluarkan beberapa maklumat: ➔ Maklumat wakil presiden nomor X 16 Oktober 1945: KNIP menjadi lembaga legislatif ➔ Maklumat pemerintah 3 November 1945: pembentukan partai politik ➔ Maklumat pemerintah 14 November 1945: sistem presidensial menjadi parlementer 9. Masa demokrasi liberal (1950-1959) Dipimpin oleh perdana menteri bersama presiden sebagai kepala negara Konstitusi yang berlaku: UUDS 1950 Muncul partai-partai politik Kabinet yang dibentuk merupakan kabinet zaken/ menteri dipilih berdasarkan keahlian dan didukung partai Ketidakstabilan politik dimana terjadi pergantian 7 kali kabinet: ➔ Kabinet natsir (September 1950-Maret 1951) Didukung Masyumi dan ditolak PNI Prokernya: penanggulangan masalah keamanan, penyempurnaan susunan pemerintahan dan angkatan perang, penyelesaian masalah irian barat, memperkuat ekonomi Masalah keamanan: pemberontakan DI/TII, Andi Azis, APRA, RMS Kabinet natsir mendapatkan mosi tidak percaya dari PNI terkait PP No.30 1950 tentang DPRD yang dianggap menguntungkan masyumi  ➔ Kabinet sukiman (april 1951-februari 1952) Didukung masyumi dan PNI Prokernya: nasionalisasi de javasche bank. Menjaga keamanan dan kemakmuran rakyat, politik bebas aktif, penyelesaian irian barat Adanya pertukaran nota antara menteri luar negeri subardjo dengan duta besar AS merle cochran mengenai bantuan ekonomi dan militer berdasarkan UU kerja sama keamanan Kabinet sukiman mundur ➔ Kabinet wilopo (april 1952-juni 1953) Didukung masyumi dan PNI Prokernya: meningkatkan kemakmuran dan keuangan negara, menegakan keamanan, pengembalian irian barat, penyelenggaraan pemilu Terjadi peristiwa tanjung morawa dimana pengusaha asing menuntut pengembalian lahan perkebunan ➔ Ali sastroamidjojo (juli 1953-agustus 1955) Didukung PNI dan NU, ditolak masyumi Prokernya: keamanan dan kemakmuran, melaksanakan KAA Terjadinya peristiwa 27 Juni 1955 (pergantian pemimpin TNI-AD), NU menarik diri dari kabinet ➔ Kabinet burhanuddin harahap (agustus 1955-maret 1956) Didukung masyumi, PSI, nahdatul ulama dan ditolak PNI Berhasil menyelenggarakan pemilu 1955: DPR baru konstituante Bubar karena menyerahkan mandatnya kepada pemerintah ➔ Kabinet Ali Sastroamidjojo II (maret 1956-maret 1957) Didukung semua partai Proker: membatalkan perjanjian KMB (berhasil), pemulihan keamanan dan ekonomi Mundur karena terjadinya PRRI/PERMESTA dan konflik masyumi dan PNI (masyumi menarik seluruh menteri dari kabinet) ➔ Kabinet djuanda (april 1957-juli 1959) Proker: deklarasi djuanda, menyelenggarakan musyawarah nasional/Munas (membahas masalah pembangunan), menyelenggarakan musyawarah nasional pembangunan/Munap (rencana pembangunan) Mundur karena adanya dekrit presiden Faktor buruknya ekonomi masa liberal: ➔ Hasil KMB, Indonesia menanggung utang luar negeri 1,5 T dan 2,8 T utang dalam negeri. ➔ Indonesia hanya mengandalkan pertanian dan perkebunan dengan hasil yang kurang maksimal. ➔ Gangguan keamanan di berbagai daerah. ➔ Pergantian kabinet dalam waktu singkat.  ➔ Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. ➔ Defisit yang harus ditanggung oleh pemerintah RI sebesar 5,1 miliar rupiah. ➔ Politik keuangan pemerintah Indonesia tidak dibuat di Indonesia, tetapi dirancang di Belanda. Kebijakan ekonomi masa liberal: ➔ Gunting syarifuddin: pemotongan nilai mata uang untuk mengurangi jumlah uang tersebar ➔ Sistem ekonomi benteng: menteri soemitro memberi bantuan modal kepada pengusaha pribumi ➔ Nasionalisasi de javasche bank menjadi bank indonesia dan berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi ➔ Sistem ekonomi ali-baba: pengusaha non pribumi harus membantu pengusaha pribumi Faktor kegagalan demokrasi liberal: ➔ program kerja tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena usia kabinet yang relatif singkat. ➔ Kondisi politik antar partai yang saling menjatuhkan berakibat pada iklim ➔ pemerintahan yang tidak sehat. ➔ Pemberontakan dan gerakan separatis yang terjadi di daerah-daerah memecah konsentrasi pemerintah. ➔ Krisis ekonomi yang dialami oleh bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. ➔ Adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di pemerintahan. 10. Demokrasi terpimpin Dekrit presiden: ➔ Pembubaran konstituante ➔ Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya UUD 1945 ➔ Pembentukan MPRS dan DPAS Dekrit presiden didukung oleh MA, DPR, KSAD, masyarakat Dekrit menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis ekonomi Presiden, MPR, dan lembaga tertinggi negara memegang kekuatan yang besar Militer mendapatkan kesempatan untuk terjun ke bidang politik MPRS dipilih oleh presiden Peran partai politik terbatas Berkembangnya pengaruh partai komunis indonesia Kebijakan dalam negeri: ➔ Pidato “Penemuan Kembali Revolusi Kita” dijadikan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ➔ MPRS menetapkan soekarno sebagai presiden seumur hidup ➔ MPRS dan DPAS dipilih langsung oleh soekarno dan berjabat sebagai ketua DPAS ➔ Presiden membentuk DPR-GR setelah DPR hasil pemilu menolak RAPBN ➔ Masyumi dan PSI dibubarkan  ➔ Dibentuk Front Nasional ➔ Lembaga tinggi negara diintegrasikan dan disebut regrouping kabinet ➔ Presiden mengambil ahli pimpinan tertinggi militer ➔ Diterapkan paham Nasakom Kebijakan luar negeri: ➔ Oldefo: negara kapitalis yang cenderung kolonialis ➔ Nefo: negara anti kolonialis dan anti imperialisme ➔ Politik mercusuar: pengadaan proyek besar untuk mengangkat Indonesia menjadi negara yang terkemuka (pembangunan kompleks, senayan) ➔ Politik poros: indonesia berhubungan istimewa dengan beberapa negara ➔ Ganyang malaysia: Soekarno menolak pembentukan federasi malaysia Dikeluarkan komando dwikora: ➔ Perhebat ketahanan revolusi indonesia ➔ Bantulah perjuangan rakyat singapura, brunei, sabah, dan serawak untuk menggagalkan negara boneka malaysia Dibentuknya komando siaga: ➔ Pimpinan: marsekal omar dani ➔ Tugas: mengirimkan sukarelawan ke malaysia timur dan barat Upaya pembebasan irian barat: ➔ Jalur diplomasi: Masa kabinet natsir Masa kabinet ali dibawa ke sidang PBB ➔ Konfrontasi ekonomi: Pembatalan utang RI kepada Belanda (tahun 1956) Pemogokan buruh di perusahaan Belanda. Melarang terbitan-terbitan dan film berbahasa Belanda. Menasionalisasi sekitar 700 perusahaan Belanda di Indonesia. Mengalihkan pusat pemasaran komoditas Indonesia dari Belanda (Roterdam) ke Jerman (Bremen). Melarang penerbangan pesawat-pesawat Belanda. ➔ Konfrontasi politik: Pemutusan diplomatik dengan belanda ➔ Konfrontasi total: Presiden mengucapkan trikora (tri komando rakyat): ➔ Gagalkan pembentukan "Negara boneka Belanda" di Papua. ➔ Kibarkan sang merah putih di Irian Barat. ➔ Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. PEPERA (Pendapat Rakyat):’ ➔ Perjanjian New York:  Kekuasaan pemerintahan di Irian Barat sementara waktu diserahkan kepada United Nations Temporary Authority (UNTEA). Akan diadakan Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat sebelum tahun 1969. ➔ Tahapan PEPERA: Pertama, membahas cara penyelenggaraan Pepera. Kedua, pemilihan anggota Dewan Musyawarah Pepera berakhir bulan Juni 1969. Ketiga, adalah Pepera itu sendiri yang dilakukan dari tanggal 14 Juli 1969 di Merauke hingga 4 Agustus 1969 di Jayapura. Kebijakan ekonomi: ➔ Dibentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas): pola pembangunan semesta dan berencana ➔ Dibentuk Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas): menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun pendek ➔ Dikeluarkan Deklarasi Ekonomi (Dekon): menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme ➔ Penurunan nilai uang: membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar 11. Orde baru Pancasila dan UUD 1945 dilaksanakan secara murni dan konsekuen Lahirnya orde baru ditandai oleh Supersemar Kesatuan masyarakat Indonesia menjalankan aksi penuntutan kepada pemerintah untuk bertindak tegas terhadap pelaku G30S/PKI Kesatuan aksi tersebut membentuk Front Pancasila Front Pancasila mendatangi DPR-GR untuk mengajukan Tri Tuntutan Hati Nurani Rakyat (Tritura): ➔ Pembubaran PKI ➔ Pembersihan kabinet dari unsur G30S/PKI ➔ Penurunan harga/perbaikan ekonomi Presiden Soekarno melakukan reshuffle kabinet dan menciptakan Kabinet Dwikora yang disempurnakan Rakyat kecewa karena tokoh yang menentang G30S/PKI disingkirkan: A.H. Nasution Mahasiswa menamakan kabinet itu dengan Kabinet Gestapu/Kabinet 100 menteri Terjadi pemberontakan dan terdapat korban tembak, seorang mahasiswa UI bernama Arief Rachman Hakim Presiden membubarkan KAMI Presiden memanggil Front Pancasila, PNI-Asi, dan Partindo untuk mengatasi krisis politik namun tidak memiliki hasil yang memuaskan Adanya ketidaksepakatan antara Soekarno dan Soeharto tentang penyelesaian krisis politik pasca G30S/PKI  Lahirnya Supersemar disaksikan: Mayjen Basuki Rachmat, Brigjen M. Yusuf, Brigjen Amir Machmud di istana Bogor Supersemar bertujuan untuk Soeharto mengamankan situasi dan kondisi negara Yang dilakukan Soeharto: ➔ Membubarkan dan melarang PKI ➔ Menahan 15 anggota kabinet yang terlibat G30S/PKI ➔ Mengangkat 4 menteri koordinator ad interim sebagai presidium kabinet: Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Roeslan Abdulgani, Idham Chalid, Johanes Leimena Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966: Soekarno berwenang untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan Ketetapan No. XXV/MPRS/1966: MPRS mengukuhkan pembubaran PKI Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966: pembentukan kabinet Ampera Tugas pokok Kabinet Ampera: Dwi Dharma/Stabilitas politik dan ekonomi Program kerja Kabinet Ampera (Catur Karya): ➔ Memperbaiki peri kehidupan rakyat di bidang sandang dan pangan ➔ Melaksanakan pemilihan umum dalam waktu seperti yang dicantumkan dalam ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 ➔ Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif ➔ Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme Soekarno menyampaikan pidato berjudul Nawaksara/sembilan pokok masalah namun ditolak Mayjend Soeharto mengirim konsep penyelesaian krisis politik kepada Soeharto untuk menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada pengemban Supersemar namun ditolak Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967: mencabut mandat kekuasaan pemerintahan Soeharto Tap MPRS No. XLIV/MPRS/1968: mengangkat Soeharto sebagai presiden Upaya pemerintah orde baru untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan politik: ➔ Penataran P-4: Upaya untuk menafsirkan Pancasila dalam satu penafsiran Panitia lima merumuskan tafsiran Pancasila: Moh. Hatta, Ahmad Subardjo, A.G. Pringgodigdo, Sunario, A.A. Maramis Dihasilkan Uraian Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) Tap MPR No. II/MPR/1978: pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila Warga negara wajib mengikuti penataran P4 dengan tujuan melahirkan manusia yang konsisten dan konsekuen mengamalkan pancasila ➔ Dwifungsi ABRI Dipimpin oleh A.H. Nasution Gagasan: rakyat dan ABRI adalah kekuatan yang terintegrasi Konsep awal: Dwi Pengabdian  Konsep orde baru: Dwi fungsi (kekuatan Hankam dan sosial politik) Terjadinya intervensi militer dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat ➔ Fusi partai pemilu Parpol Islam bergabung dalam kelompok Persatuan Pembangunan Parpol nasionalis bergabung dalam kelompok Demokrasi Pembangunan Ada juga kelompok golkar Terjadi fusi parpol dan golkar menghasilkan Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya Upaya menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi: ➔ Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968: Kabinet pembangunan memiliki tugas pokok yang disebut Pancakrida ➔ Pancakrida: Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan pemilu Menyusun rencana pembangunan lima tahun Melaksanakan pemilu Mengembalikan ketertiban dan keamanan pasca G30S/PKI Menyempurnakan dan pembersihan secara menyeluruh terhadap aparatur negara ➔ Trilogi pembangunan: Pemerataan pembangunan Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis ➔ Pelita 1: mendukung sektor pertanian ➔ Pelita 2: mengolah bahan mentah menjadi bahan baku ➔ Pelita 3: mengolah bahan baku menjadi bahan jadi ➔ Pelita 4: menghasilkan mesin industri sendiri (swasembada) ➔ Pelita 5: penghujung program pembangunan jangka panjang tahap I ➔ Pelita 6: meningkatkan kualitas sumber daya manusia ➔ Swasembada pangan: Tahun 1984 berhasil mencapai swasembada beras. Mencukupkan kebutuhan pokok petani dan mampu menghentikan impor beras. ➔ Keluarga berencana: menekan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ➔ Rumah untuk keluarga: Dibangun perumahan nasional (Perumnas). ➔ Revolusi hijau: Intensifikasi: menggunakan bibit unggul Ekstensifikasi: menebang hutan menjadi lahan pertanian Diversifikasi: meningkatkan keanekaragaman tanaman Rehabilitasi: memperbarui cara-cara pertanian ➔ Transmigrasi: perpindahan penduduk dari kota yang padat ke daerah  Golkar: mesin politik Tumpuan kekuatan golkar: ABRI, Birokrat, Golkar Terjadinya praktik KKN Pemerintah orde baru melakukan kontrol dan tekanan terhadap kehidupan politik media massa Media massa yang mengkritik pemerintah orde baru dibredel Peristiwa Malari terjadi setelah kedatangan perdana menteri Jepang Gerakan reformasi terjadi diakibatkan krisis ekonomi 12. Masa reformasi Jatuhnya masa orde baru: ➔ Krisis multidimensional Krisis ekonomi: ➔ Efek domino dari krisis ekonomi yang melanda beberapa negara Asia ➔ Adanya krisis moneter (SDM rendah, tingkat korupsi tinggi, kondisi instabilitas politik) ➔ Soeharto meminta bantuan dana dari IMF (menambah beban hutang negara) ➔ Rupiah melemah ➔ 40 bank bermasalah ➔ UKM banyak bangkrut ➔ Banyak PHK ➔ Inflasi ➔ Meningkatnya angka pengangguran ➔ Daya beli masyarakat menurun Krisis politik: ➔ Muncul krisis sosial horizontal khususnya di Jakarta dan Solo ➔ Terjadi pembakaran, penjarahan, pembunuhan, tindakan asusila dan exodus warga Tionghoa ke luar negeri Krisis sosial: ➔ Budaya KKN ➔ Terjadinya otoritarianisme ➔ Praktik kehidupan demokrasi penuh rekayasa ➔ Munculnya gerakan reformasi Terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden menyebabkan adanya tuntutan reformasi: ➔ Bubarkan orde baru dan golkar ➔ Hapuskan dwifungsi ABRI ➔ Habuskan KKN ➔ Tegakan supremasi hukum, HAM, dan demokrasi ➔ Presiden soeharto mengundurkan diri  8 Mei 1998, mahasiswa dari Yogyakarta Moses Gatotkaca tewas dalam bentrokan dengan petugas. 12 Mei 1998, aksi demonstrasi mahasiswa berujung bentrokan dengan petugas 4 mahasiswa tewas di halaman Universitas Trisakti: ➔ Elang Mulya Lesmana ➔ Hery Hartanto ➔ Hendriawan Sie ➔ Hafidhin Royan 13-14 Mei 1998, kerusuhan massal pecah di Jakarta. 19 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang 9 tokoh nasional untuk penanganan krisis negara. 20 Mei 1998, Peringatan Hari Kebangkitan Nasional oleh para mahasiswa dipusatkan di halaman Gedung DPR/MPR yang turut dihadiri oleh sejumlah tokoh. 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan pengunduran dirinya secara resmi sebagai Presiden RI. B.J. Habibie ➔ Agenda ekonomi: Melakukan proses rekapitulasi perbankan Indonesia Melaksanakan likuidasi bank-bank yang bermasalah Memperbaiki angka nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga di bawah Rp 10.000,- Membangun konstruksi baru perekonomian Indonesia Melaksanakan syarat-syarat reformasi ekonomi yang diberikan oleh IMF ➔ Agenda politik: Pemberian kebebasan pers Pemberian amnesti dan pembebasan terhadap tahanan politik Orde Baru Sri Bintang Pamungkas, Mochtar Pakpahan, dan Xanan Gusmao. Membuat Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) peristiwa kerusuhan 13 -14 mei 1998 Ketua: Marzuki Darusman. Permasalahan dwi fungsi ABRI: ➔ memisahkan Polri dari tubuh ABRI. ABRI kemudian berubah nama menjadi TNI. ➔ Pembenahan Dwi Fungsi ABRI dilakukan dengan cara menghapus fraksi ABRI di DPR. Reformasi hukum dan perundang-undangan: ➔ Sidang istimewa MPR: perombakan besar-besaran terhadap sistem hukum dan perundang-undangan menghasilkan 6 ketetapan MPR baru, mengubah 2 ketetapan lama, dan mencabut 4 ketetapan lama. menciptakan kehidupan sosial politik menjadi lebih terbuka dan memberi jaminan terhadap penegakan HAM di Indonesia.  Pemilu 1999 ➔ Pemerintahan Habibie berhasil menyelenggarakan Pemilu 1999 yang diikuti 48 parpol. ➔ dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999. menghasilkan 5 partai besar PDI-P, Golkar, PKB, PPP, dan PAN. Gus Dur ➔ Masalah yang dihadapi: Pemulihan ekonomi. Pengendalian inflasi. Kurs rupiah. Masalah disintegrasi dan konflik antar etnis (Maluku). ➔ Faktor kejatuhan Gus Dur: Masalah Bruneigate. Pengangkatan Komjen Pol. Chaeruddin (sebagai Wakapolri). Memunculkan konflik antara eksekutif dengan legislative 23 Juli 2001, Muncul dekrit presiden: ➔ Membekukan MPR dan DPR. ➔ Mengembalikan mandat kepada rakyat menyelenggarakan pemilu dalam satu tahun. ➔ Menyelamatkan gerakan reformasi total dan membekukan Golkar.