Perumusan dan Pengesahan UUD 1945 (PDF)

PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD 1945 TP 7.2.2  TUJUAN PEMBELAJARAN Menjelaskan Perumusan Mengaitkan pengalaman UUD 1945 nyata dengan peran Menganalisis latar norma dan UUD 1945 belakang dan pentingnya Merefleksikan nilai-nilai pengesahan UUD NRI Pan...

PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD 1945 TP 7.2.2  TUJUAN PEMBELAJARAN Menjelaskan Perumusan Mengaitkan pengalaman UUD 1945 nyata dengan peran Menganalisis latar norma dan UUD 1945 belakang dan pentingnya Merefleksikan nilai-nilai pengesahan UUD NRI Pancasila yang diatur Tahun 1945. dalam UUD 1945 PENDALAMAN MATERI  PERUMUSAN UUD 1945 Pembentukan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia): Pada tanggal 29 April 1945, pemerintah pendudukan Jepang membentuk BPUPKI dengan tujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI mengadakan dua kali sidang: Sidang pertama BPUPKI (29 Mei – 1 Juni 1945): Membahas dasar negara. Pada sidang ini, beberapa tokoh menyampaikan gagasan tentang dasar negara, salah satunya adalah Soekarno, yang pada 1 Juni 1945 memperkenalkan konsep Pancasila.  PERUMUSAN UUD 1945 Sidang kedua BPUPKI (10-16 Juli 1945): BPUPKI mulai merumuskan rancangan undang-undang dasar. Dalam sidang ini dibentuk sebuah Panitia Kecil, yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta sebagai rancangan Pembukaan UUD. Panitia Sembilan: Panitia ini dibentuk oleh BPUPKI untuk menyusun teks dasar negara yang akan menjadi pembukaan UUD. Pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan menghasilkan Piagam Jakarta, yang menjadi cikal bakal Pembukaan UUD 1945.  PENGESAHAN Pembentukan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia): Setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah PPKI yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dan pada keesokan harinya, PPKI mulai mengadakan sidang.  1 PENGESAHAN 2 Sidang PPKI (18 Agustus 1945): Dalam sidang Pembukaan UUD 1945: Piagam pertamanya, PPKI melakukan tiga keputusan Jakarta menjadi dasar Pembukaan penting: UUD 1945, meskipun terjadi 1. Mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi perubahan pada kalimat negara Indonesia. “Ketuhanan dengan kewajiban 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yakni menjalankan syariat Islam bagi Soekarno dan Hatta. pemeluk-pemeluknya” menjadi 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat “Ketuhanan Yang Maha Esa” demi (KNIP) sebagai badan legislatif sementara menjaga persatuan bangsa. sebelum terbentuknya MPR/DPR.  PENGESAHAN Isi UUD 1945: UUD 1945 terdiri dari: Pembukaan (Preambule). Batang Tubuh yang terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, dan beberapa Aturan Peralihan serta Aturan Tambahan. Penjelasan sebagai bagian yang menjelaskan maksud dari pasal- pasal UUD.  PERUBAHAN UUD 1945 Setelah diberlakukan selama beberapa dekade, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan (amandemen) yang dilakukan oleh MPR RI. Amandemen dilakukan untuk menyesuaikan konstitusi dengan kebutuhan demokrasi dan perkembangan zaman. Berikut adalah amandemen-amandemen UUD 1945: Amandemen I (1999): Fokus pada penguatan hak asasi manusia, otonomi daerah, serta perubahan sistem pemerintahan yang lebih demokratis.  PERUBAHAN UUD 1945 Amandemen II (2000): Penambahan pasal-pasal Amandemen III (2001): Perubahan signifikan terkait kewenangan lembaga negara seperti MPR, mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang DPR, dan Presiden. Di sini juga diatur tentang dilakukan secara langsung oleh rakyat, serta pemerintah daerah dan penegasan Indonesia sebagai pembatasan masa jabatan Presiden. negara kesatuan. Amandemen IV (2002): Mengatur lebih detail mengenai sistem keuangan negara, memperkuat posisi dan tugas DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan menyempurnakan ketentuan hak asasi manusia.  KESIMPULAN Perumusan UUD 1945 berlangsung dalam sidang BPUPKI yang melibatkan tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Yamin, dan Soepomo. Proses ini melahirkan Piagam Jakarta sebagai cikal bakal Pembukaan UUD. Pengesahan UUD 1945 dilakukan pada sidang pertama PPKI pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan. Perubahan UUD 1945 terjadi melalui empat kali amandemen, yang dilakukan pada periode 1999-2002 untuk menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan demokrasi dan kebutuhan bangsa. TERIMA KASIH