BAB 2 Kelas 8 Pedoman Negaraku PDF

BAB II "Pedoman Negaraku" Memahami Proses Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945 1. Pengertian Konstitusi Konstitusi merupakan pilar fundamental dalam penyelenggaraan suatu negara. Sebagai hukum dasar, konstitusi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari struktur peme...

BAB II "Pedoman Negaraku" Memahami Proses Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945 1. Pengertian Konstitusi Konstitusi merupakan pilar fundamental dalam penyelenggaraan suatu negara. Sebagai hukum dasar, konstitusi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, hingga jaminan hak-hak warga negara. Pemahaman yang mendalam tentang konstitusi menjadi penting bagi setiap warga negara agar dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam membangun negara yang adil dan makmur. Pembagian kekuasaan menurut UUD NRI 1945 : 1. Lembaga Eksekutif : Presiden dan wakil presiden, mentri-mentrinya, serta pejabat-pejabatnya 2. Lembaga Yudikatif : MA, MK, KY, PN, PA 3. Lembaga Legislatif : DPR, DPD, DPRD menurut Montesquieu : Jenis Konstitusi: Tertulis dan Tidak Tertulis Konstitusi Tertulis Konstitusi Tidak Hukum Adat Konstitusi tertulis, juga dikenal Tertulis Selain konstitusi tertulis dan sebagai Undang-Undang Dasar Konstitusi tidak tertulis, atau konvensi, hukum adat juga (UUD), merupakan hukum dasar konvensi, adalah aturan-aturan dan merupakan bagian dari konstitusi yang dituangkan secara eksplisit kebiasaan yang tidak tertulis tidak tertulis. Hukum adat adalah dalam sebuah dokumen resmi. namun disepakati dan diakui oleh aturan yang tumbuh dan UUD Indonesia adalah contoh penyelenggara negara dan warga berkembang dalam masyarakat konstitusi tertulis yang memuat negara. Konstitusi tidak tertulis sebagai warisan budaya dan aturan-aturan fundamental dapat berupa norma, tradisi, dan kepercayaan turun-temurun. mengenai penyelenggaraan negara. praktik yang berlaku di suatu negara. Proses Perumusan Konstitusi Indonesia (UUD 1945) Konstitusi Indonesia, atau yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), merupakan landasan hukum tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Proses perumusan konstitusi ini melibatkan berbagai pihak yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK) dan Panitia Kecil, serta melalui tahapan-tahapan yang panjang dan cermat.  Penyusunan Rancangan Batang Tubuh UUD Rancangan Kedua Rancangan Ketiga Rancangan Pertama Setelah dibahas bersama Rancangan akhir batang Pada 13 Juli 1945, Panitia Panitia Hukum Dasar, tubuh UUD yang dihasilkan Kecil menyampaikan hasil rancangan UUD disusun BPUPK terdiri dari 15 bab, rancangan batang tubuh menjadi 14 bab, aturan 36 pasal, 6 pasal Aturan UUD yang terdiri dari 42 peralihan, dan aturan Peralihan, dan 1 pasal pasal tanpa dipilah ke dalam tambahan. Aturan Tambahan. bab-bab. Pembentukan Panitia Kecil 1 Pembentukan BPUPK Sidang BPUPK yang pertama dibentuk Panitia Kecil untuk menampung dan menginventarisasi rumusan dasar negara dari para anggota. 2 Perumusan Piagam Jakarta Pada tanggal 22 Juni 1945, dibentuk Panitia Sembilan yang berhasil merumuskan naskah "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter". 3 Pembentukan Panitia Hukum Dasar Pada sidang BPUPK tanggal 11 Juli 1945, dibentuk Panitia Hukum Dasar yang ditugaskan untuk merancang Undang- Undang Dasar. Penjelasan Rancangan Batang Tubuh UUD 1 Tujuan Rancangan Menurut Prof. Dr. Soepomo, rancangan UUD disusun secara singkat dan supel agar dapat mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat dan negara. 2 Tingkat Kedetailan Aturan-aturan rinci akan dituangkan ke dalam undang-undang sebagai aturan turunan dari UUD. 3 Kedudukan UUD UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar merupakan sumber hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya. 4 Pembahasan Rancangan Pembahasan rancangan batang tubuh UUD mendapat perhatian besar dari anggota BPUPK selama beberapa hari. KONSTITUSI INDONESIA 1. UUD 1945 2. Perundang-Undangan 3. Perpres (Peraturan Presiden) 4. Permen (Peraturan Mentri) 5. Perda (Peraturan Daerah) 6. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pembukaan UUD NRI 1945 Landasan Filosofis Pembukaan UUD NRI 1945 memuat landasan filosofis dan dasar negara Pancasila yang menjiwai seluruh pasal-pasal dalam konstitusi. Pembukaan UUD Pembukaan juga memuat pernyataan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tujuan Negara Pembukaan menggariskan tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nilai - Nilai Luhur Pembukaan menegaskan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Dinamika Penyusunan UUD NRI 1945 Pembentukan BPUPK 1 BPUPK dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Perumusan Piagam Jakaíta 2 Panitia Sembilan berhasil merumuskan naskah "Piagam Jakarta". Penyusunan Rancangan UUD 3 BPUPK menyusun rancangan batang tubuh UUD melalui beberapa tahap. Proklamasi Kemerdekaan 4 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Keistimewaan UUD NRI 1945 Dinamis UUD NRI 1945 dirancang secara singkat dan supel agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Seimbang UUD NRI 1945 menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Nasionalis UUD NRI 1945 menegaskan nilai-nilai luhur kebangsaan dan kepribadian Indonesia. Beíkeadilan Sosial UUD NRI 1945 mengutamakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Kedudukan Hukum dasar dan sumber hukum tertinggi Tata Urutan Menempati urutan pertama dan tertinggi Fungsi Mengatur kehidupan negara dan pemerintahan Perubahan Hanya dapat diubah melalui mekanisme amandemen Dengan demikian, UUD NRI 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting dan mendasar dalam tata hukum di Indonesia. Keberadaannya menjadi landasan bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Pengesahan UUD NRI 1945 Setelah sidang BPUPK selesai pada tanggal 18 Juli 1945, proses penyusunan UUD 1945 memasuki tahap baru yang semakin mendekatkan Indonesia pada kemerdekaan. Dibentuklah panitia baru pengganti BPUPK yang akan melakukan persiapan kemerdekaan, dan berbagai peristiwa penting terjadi hingga akhirnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dapat diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembentukan PPKI Pada tanggal 12 Agustus 1945, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) secara resmi dibentuk. Keanggotaan PPKI terdiri dari perwakilan berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Sunda Kecil. Tujuan pembentukan PPKI adalah untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia semakin konkrit, termasuk menyusun rancangan akhir UUD 1945. Anggota PPKI Tugas PPKI Dasar Pembentukan PPKI terdiri dari perwakilan PPKI bertugas untuk PPKI dibentuk atas perintah berbagai daerah, termasuk Ir. mempersiapkan segala Marsekal Terauchi, panglima Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Prof. sesuatu terkait proses militer Jepang di Asia Dr. Soepomo, Dr. K.R.T. kemerdekaan Indonesia, Tenggara, sebagai pengganti Radjiman Wedyodiningrat, termasuk menyusun BPUPK. dan lainnya. rancangan final UUD 1945. Rapat PPKI 18 Agustus 1945 Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI mengadakan rapat pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam rapat ini, terjadi beberapa perubahan penting dalam rancangan UUD 1945 yang sebelumnya telah disusun oleh BPUPK. Perubahan Sila Pertama Pancasila 1 Rumusan sila pertama Pancasila yang semula berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Perubahan Pasal 6 dan 29 2 Pasal 6 ayat (1) yang semula menyebut "Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam" diubah menjadi "Presiden ialah orang Indonesia asli". Pasal 29 ayat (1) juga mengalami perubahan serupa. Pengesahan UUD 1945 3 Rapat PPKI akhirnya menghasilkan keputusan untuk mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang merdeka. Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Selain mengesahkan UUD 1945, rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 juga menetapkan Ir. Sukarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ir. Sukarno Presiden Republik Indonesia Drs. Moh. Hatta Wakil Presiden Republik Indonesia Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat Selain menetapkan Presiden dan Wakil Presiden, PPKI juga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tanggal 18 Agustus 1945. KNIP merupakan badan perwakilan rakyat yang akan membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Fungsi KNIP KNIP berfungsi sebagai badan perwakilan rakyat yang akan membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Keanggotaan KNIP Keanggotaan KNIP terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang mewakili berbagai daerah. Peran KNIP KNIP berperan penting dalam proses awal pembangunan negara Indonesia yang baru merdeka.  Pengesahan UUD 1945 Salah satu keputusan penting yang dihasilkan dalam rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah pengesahan UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia yang baru merdeka. Pengesahan ini menjadi tonggak penting dalam proses pembentukan negara Indonesia. Perubahan Rancangan Pengesahan PPKI Berlakunya UUD 1945 UUD Rancangan UUD 1945 yang Rapat PPKI pada tanggal Dengan disahkannya sebelumnya disusun oleh 18 Agustus 1945 akhirnya UUD 1945, maka BPUPK mengalami beberapa mengesahkan UUD 1945 konstitusi ini resmi perubahan, terutama terkait sebagai dasar negara berlaku sebagai dasar rumusan Pancasila dan Republik Indonesia. negara Indonesia yang beberapa pasal. baru merdeka. Penyerahan Kemerdekaan Indonesia Peristiwa penting lain yang terjadi setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah penyerahan kemerdekaan Indonesia dari Jepang kepada sekutu. Hal ini terjadi karena Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa Tanggal Keterangan Serangan Bom Atom di 6-9 Agustus 1945 Hiroshima dan Jepang Nagasaki dibom. Jepang Menyerah 15 Agustus 1945 Kaisar Hirohito kepada Sekutu menyampaikan keputusan penyerahan. Indonesia Kosong dari 15-17 Agustus 1945 Jepang sudah menyerah, Kekuasaan tapi sekutu belum tiba. Proklamasi 17 Agustus 1945 Dimanfaatkan oleh para Kemerdekaan Indonesia tokoh Indonesia. Pasca Proklamasi Kemerdekaan Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI bergerak cepat untuk menyusun struktur pemerintahan baru. Dalam rapat tanggal 18 Agustus, PPKI mengesahkan UUD 1945, menetapkan Presiden dan Wakil Presiden, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan perwakilan rakyat. Proklamasi Kemerdekaan Rapat PPKI 18 Agustus Negara Baru yang Merdeka Proklamasi Kemerdekaan PPKI menggelar rapat penting Indonesia menjadi sebuah negara Indonesia dibacakan oleh Ir. untuk menyusun struktur merdeka setelah sekian lama Sukarno pada tanggal 17 Agustus pemerintahan baru. dijajah oleh berbagai kekuatan 1945. asing. B. Fungsi dan Kedudukan UUD NRI 1945 1. Sifat dan Fungsi UUD 1945 Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan hukum dasar tertinggi dalam sebuah negara. Sebagai hukum dasar, UUD memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, setiap peraturan, kebijakan, dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan penyelenggara negara harus berlandaskan pada UUD. Karakter Unik UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1 Singkat dan Supel UUD NRI Tahun 1945 bersifat singkat karena hanya memuat aturan-aturan pokok, tidak terperinci. Hal ini membuatnya supel atau luwes, sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. 2 Perintah kepada Penyelenggara Negara UUD NRI Tahun 1945 berisi garis-garis besar yang merupakan perintah kepada pemerintah dan penyelenggara negara untuk mengatur dan menjalankan kehidupan bernegara. 3 Dapat Dijabarkan Lebih Lanjut Aturan-aturan pokok dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lainnya. Fungsi UUD NRI Tahun 1945 Alat Kontrol Pedoman Dasar Penyusunan UUD NRI Tahun 1945 Penyelenggaraan Perundang-undangan berfungsi sebagai alat Negara UUD NRI Tahun 1945 juga UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar atau kontrol untuk mengecek menjadi pedoman bagi pedoman dalam menyusun dan menguji apakah suatu pemerintah dan berbagai peraturan peraturan penyelenggara negara perundang-undangan yang perundang-undangan yang dalam mengatur dan lebih rendah, seperti lebih rendah kedudukannya menjalankan kehidupan Undang-Undang, Peraturan sudah sesuai atau belum bermasyarakat, berbangsa, Pemerintah, dan lainnya. dengan UUD. dan bernegara.  Contoh Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Penyesuaian dengan Perkembangan Zaman Uji Materi Peraturan Pemerintah Contoh kasus uji materi yang menjadi kewenangan Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah Mahkamah Agung (MA) adalah Putusan MA Nomor Undang-Undang tersebut sudah sesuai dengan UUD NRI 67 P/HUM/2015 tentang pengujian Peraturan Tahun 1945 atau perlu dilakukan perubahan agar sejalan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. dengan perkembangan zaman. 2 3 1 Uji Materi Undang-Undang Contoh lain adalah pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD NRI Tahun 1945, khususnya terkait dengan keberadaan ojek online. Sejarah Konstitusi Indonesia UUD 1945 1 Konstitusi pertama Indonesia yang disahkan pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara republik yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Konstitusi RIS 2 Pada akhir 1949, Indonesia mengadopsi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai hasil perundingan Konferensi Meja Bundar. Konstitusi ini berlaku hingga 1950. UUDS 1950 3 Pada 1950, UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) 1950 diberlakukan dan mengembalikan sistem pemerintahan parlementer. Konstitusi ini berlaku hingga 1959. Kedudukan UUD NRI 1945 Konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan hukum tertinggi yang mengatur jalannya pemerintahan suatu negara. Konstitusi dibuat untuk membatasi kekuasaan penguasa dan melindungi hak-hak rakyat. Setiap negara memiliki latar belakang dan sejarah yang berbeda dalam menyusun konstitusinya, termasuk Indonesia yang telah mengalami beberapa kali perubahan UUD sejak kemerdekaan. Pemahaman tentang kedudukan dan peran konstitusi bagi suatu negara sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 Sumber Hukum Tata Urutan Peraturan Landasan Hukum Tertinggi UUD NRI Tahun 1945 Sebagai norma hukum UUD NRI Tahun 1945 menempati urutan tertinggi tertinggi, UUD NRI Tahun merupakan sumber hukum dalam hierarki peraturan 1945 menjadi landasan bagi tertulis tertinggi dalam perundang-undangan di penyusunan seluruh sistem hukum nasional Indonesia. Semua peraturan peraturan Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan wajib perundang-undangan di perundang-undangan di tunduk dan tidak boleh bawahnya. Hal ini menjamin bawahnya harus bertentangan dengan UUD. konsistensi dan sinkronisasi berlandaskan dan tidak boleh seluruh sistem hukum bertentangan dengan UUD. nasional. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Amendemen I 1 Pada 1999, UUD NRI Tahun 1945 mengalami perubahan pertama yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Perubahan ini antara lain menyangkut pembatasan kekuasaan presiden. Amendemen II 2 Pada 2000, MPR melakukan perubahan kedua terhadap UUD NRI Tahun 1945. Perubahan ini mencakup restrukturisasi lembaga-lembaga negara dan penambahan materi tentang hak asasi manusia. Amendemen III dan IV 3 Pada 2001 dan 2002, MPR kembali melakukan perubahan ketiga dan keempat terhadap UUD NRI Tahun 1945. Perubahan-perubahan ini semakin memperkuat sistem demokrasi dan otonomi daerah di Indonesia. Pentingnya Kepatuhan terhadap UUD NRI Tahun 1945 Harmonisasi Kepatuhan terhadap UUD NRI Tahun 1945 menciptakan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada pertentangan. Efektivitas Pemerintahan Dengan berlandaskan UUD, pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan mencapai tujuan negara. Kepastian Hukum Kepatuhan terhadap UUD NRI Tahun 1945 menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara dan penyelenggara negara. Stabilitas Bangsa UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi menjadi fondasi yang kokoh bagi stabilitas dan kemajuan bangsa Indonesia. Makna Konstitusi bagi Negara dan Rakyat 1 Membatasi Kekuasaan Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang dan melanggar hak-hak rakyat. 2 Melindungi Hak Warga Konstitusi menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara, seperti hak hidup, beragama, berpendapat, dan lain-lain. 3 Mengatur Pemerintahan Konstitusi mengatur struktur, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga negara, serta hubungan antarlembaga dalam sistem pemerintahan. 4 Menjaga Stabilitas Konstitusi menjadi dasar hukum yang memberikan kepastian dan stabilitas bagi berjalannya pemerintahan dan kehidupan bernegara. C. Berani Menjalankan UUD NRI Tahun 1945 di Lingkungan Tempat Tinggal Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk memahami, menjiwai, dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Dengan begitu, kita dapat turut serta mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Proses Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Identifikasi Kebutuhan Perubahan 1 Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan situasi yang mengharuskan dilakukannya perubahan. Hal ini dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga yang berwenang mengubah konstitusi. Pembahasan dan Perumusan Perubahan 2 Setelah kebutuhan perubahan teridentifikasi, MPR melakukan pembahasan dan perumusan rancangan perubahan UUD NRI Tahun 1945. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, untuk memastikan perubahan sesuai dengan aspirasi bangsa. Pengambilan Keputusan Perubahan 3 Setelah melalui proses pembahasan yang matang, MPR kemudian mengambil keputusan final terkait perubahan UUD NRI Tahun 1945. Keputusan ini diambil melalui mekanisme voting dan harus memenuhi syarat jumlah suara yang ditentukan. Lembaga yang Berwenang Mengubah UUD NRI Tahun 1945 Majelis Permusyawaratan Syarat Perubahan UUD Pembatasan Perubahan Rakyat (MPR) NRI Tahun 1945 Meskipun MPR memiliki MPR merupakan lembaga tinggi Berdasarkan Pasal 37 UUD NRI wewenang untuk mengubah UUD negara yang memiliki wewenang Tahun 1945, perubahan UUD NRI Tahun 1945, namun terdapat untuk mengubah dan hanya dapat dilakukan dengan pembatasan perubahan yang menetapkan Undang-Undang persetujuan tidak boleh dilakukan, yaitu tidak Dasar. Hal ini diatur dalam Pasal 3 sekurang-kurangnya 2/3 dari mengubah Pembukaan UUD NRI UUD NRI Tahun 1945 yang jumlah anggota MPR yang hadir Tahun 1945. menyatakan bahwa "Majelis dalam sidang paripurna MPR. Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar". Cara Menjalankan UUD NRI Tahun 1945 di Lingkungan Tempat Tinggal Di Lingkungan Keluarga Menjalankan UUD NRI Tahun 1945 di lingkungan keluarga dapat dilakukan melalui musyawarah untuk memutuskan permasalahan, saling menghormati dan menyayangi antar anggota keluarga, menjaga keamanan, dan bersikap sopan santun. Di Lingkungan Sekolah Salah satu bentuk pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 di sekolah adalah melalui kegiatan upacara bendera. Upacara bendera merupakan bagian dari bela negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Di Lingkungan Masyarakat Di lingkungan masyarakat, kita dapat menjalankan UUD NRI Tahun 1945 dengan cara aktif terlibat dalam kegiatan siskamling, hidup rukun dengan tetangga, saling menghormati perbedaan, dan membantu warga yang membutuhkan. Pemilihan Umum: Bentuk Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 Pemilih Warga negara yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu merupakan bentuk pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, terutama Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 22C ayat (1). Pemilu Penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan berkualitas merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Partai Politik Partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilu juga memiliki peran penting dalam menjalankan UUD NRI Tahun 1945 melalui keterlibatannya dalam proses demokrasi. Menjaga Komitmen Bersama Memahami UUD NRI Tahun 1945 Generasi muda harus memahami dan menghayati kandungan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengamalkan Nilai-Nilai UUD NRI Tahun 1945 Setelah memahami UUD NRI Tahun 1945, generasi muda harus mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menjaga Komitmen Bersama Dengan memahami dan mengamalkan UUD NRI Tahun 1945, generasi muda dapat turut serta menjaga komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.