Pancasila Sebagai Etika Politik PDF

PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK Kelompok 4 ANGGOTA KELOMPOK Shafa Aqilla Z. Shofwan Fikrul H. Shalom Kurniawan Silvani Salsabilla Shifa Buja Jauza Syafira Azka Ramadhani PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK makna pandangan norma contoh moral MAKNA Pancasila tidak berfungsi...

PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK Kelompok 4 ANGGOTA KELOMPOK Shafa Aqilla Z. Shofwan Fikrul H. Shalom Kurniawan Silvani Salsabilla Shifa Buja Jauza Syafira Azka Ramadhani PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK makna pandangan norma contoh moral MAKNA Pancasila tidak berfungsi sebagai ideologi, tetapi juga sebagai etika dalam praktik politik. Sila 1: Menekankan nilai moralitas dan spiritual dalam tindakan politik. Sila 2: Mendorong upaya mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi. Sila 3: Mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi. Sila 4: Menekankan pentingnya musyawarah dalam keputusan politik. Sila 5: Pemerataan kesejahteraan dan keadilan dalam kebijakan publik. Panitia HUT RI 79 Desa Borcelle  PANDANGAN Nurcholish Madjid Nurcholish Madjid memandang Pancasila sebagai etika politik yang mampu menyelaraskan kehidupan masyarakat yang plural di Indonesia. Ia menyatakan bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai etis yang relevan dalam kehidupan politik, seperti kemanusiaan, keadilan, dan kerukunan. Pancasila, menurutnya, mampu menjadi fondasi etis dalam menjalankan politik yang tidak sekadar berorientasi kekuasaan, tetapi berlandaskan moral dan kebaikan bersama.  PANDANGAN Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Gus Dur menganggap Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan politik yang tidak hanya sekadar formalitas, melainkan harus diinternalisasi oleh para pemimpin politik. Bagi Gus Dur, Pancasila sebagai etika politik bisa menjadi jembatan untuk menjaga kebhinekaan Indonesia, dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan politik yang diambil senantiasa memperhatikan keadilan sosial, kemanusiaan, dan toleransi antar kelompok.  PANDANGAN Yudi Latif Yudi Latif dalam bukunya "Negara Paripurna" menegaskan bahwa Pancasila sebagai etika politik menuntut adanya integritas moral dari para pelaku politik. Ia menekankan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti musyawarah dan keadilan sosial, menjadi panduan etis yang harus dijunjung tinggi dalam setiap proses politik, baik dalam penyusunan kebijakan maupun pengambilan keputusan.  NORMA Ketetapan MPR RI No XVIII/MPR /1998 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Ketetapan ini mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Undang-undang ini menekankan pentingnya ASN bersikap netral dan bangsa yang tidak dapat diganggu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila gugat. Ketetapan ini menegaskan dalam menjalankan tugas pelayanan Pancasila sebagai pedoman dalam publik dan politik yang adil serta segala aspek kehidupan berbangsa berkeadilan. dan bernegara, termasuk politik.  NORMA Undang-Undang tentang Partai Politik Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin (UU No. 2 Tahun 2011) oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Dalam undang-undang ini, setiap Etika politik menuntut keputusan partai politik diwajibkan yang diambil melalui musyawarah berlandaskan Pancasila dan yang bijaksana dan menghargai mengamalkan nilai-nilai Pancasila suara rakyat, serta menolak dalam segala aktivitas politiknya. otoritarianisme.  CONTOH Penerapan prinsip kemerdekaan dapat dilihat Penerapan prinsip keadilan sosial bagi seluruh dari adanya sistem pemilihan umum yang rakyat Indonesia dapat dilihat dari adanya merupakan salah satu bentuk penerapan sistem pemerintahan yang bersifat prinsip tersebut. Sistem pemilihan umum partisipatif, dimana masyarakat dapat terlibat merupakan salah satu bentuk penerapan dalam proses pengambilan kebijakan yang demokrasi di Indonesia, dimana masyarakat menyangkut kepentingan masyarakat. dapat memberikan suaranya secara langsung dalam pemilihan pemerintah.  CONTOH Penerapan prinsip persatuan Indonesia dapat Penerapan prinsip kerakyatan yang dipimpin dilihat dari adanya sistem pemerintahan yang oleh hikmat kebijaksanaan dalam terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah permusyawaratan perwakilan dapat dilihat daerah, dimana pemerintah daerah harus dari adanya sistem pemerintahan yang mematuhi kebijakan yang dibuat oleh bersifat parliamentary, dimana pemerintah pemerintah pusat demi terwujudnya harus bertanggung jawab kepada parlemen persatuan di Indonesia. dalam pelaksanaan pemerintahan.  Moral MAKNA MORAL Moral adalah tatanan sosial yang mengatur tentang perilaku yang harus dilakukan untuk ditalukan oleh seseorang. MORAL PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK mengamanatkan Pancasila sebagai landasan: proses pengambilan keputusan. pembetukan hukum politik. cara berperilaku memimpin Terima Kasih From Kelompok 4