UUD NRI 1945 dan BPUPK

Bab II: "Pedoman Negaraku" Memahami Proses Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945

• Konstitusi merupakan pilar fundamental dalam penyelenggaraan negara.
• Konstitusi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan jaminan hak-hak warga negara.
• Penting bagi warga negara untuk memahami konstitusi agar dapat berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam membangun negara yang adil dan makmur.

Pembagian Kekuasaan Menurut UUD NRI 1945

• Lembaga Eksekutif: Presiden, Wakil Presiden, menteri-menteri, dan pejabat-pejabat lainnya.
• Lembaga Yudikatif: Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Pengadilan Negeri (PN), dan Pengadilan Tinggi (PT).
• Lembaga Legislatif: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
• Pembagian kekuasaan ini mengikuti prinsip Montesquieu.

Jenis Konstitusi: Tertulis dan Tidak Tertulis

• Konstitusi Tertulis: Hukum dasar yang tertuang secara eksplisit dalam dokumen resmi, seperti Undang-Undang Dasar (UUD).
• Konstitusi Tidak Tertulis: Aturan, kebiasaan, dan norma yang tidak tertulis tetapi diakui dan disepakati oleh penyelenggara negara dan warga negara.
• Hukum Adat: Merupakan bagian dari konstitusi tidak tertulis, aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sebagai warisan budaya dan kepercayaan turun-temurun.

Proses Perumusan Konstitusi Indonesia (UUD 1945)

• UUD NRI 1945 merupakan landasan hukum tertinggi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.
• Proses perumusan melibatkan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK) dan Panitia Kecil, melalui tahapan-tahapan yang panjang dan cermat.

Penyusunan Rancangan Batang Tubuh UUD

• Rancangan Pertama: Disusun pada 13 Juli 1945, terdiri dari 42 pasal tanpa pembagian bab.
• Rancangan Kedua: Hasil pembahasan bersama Panitia Hukum Dasar, disusun dalam 14 bab dengan aturan peralihan dan tambahan.
• Rancangan Ketiga: Rancangan akhir batang tubuh UUD yang dihasilkan oleh BPUPK, terdiri dari 15 bab, 36 pasal, 6 pasal aturan peralihan, dan 1 pasal aturan tambahan.

Pembentukan Panitia Kecil

• BPUPK membentuk Panitia Kecil untuk menginventarisasi gagasan dasar negara.
• Pada 22 Juni 1945, dibentuk Panitia Sembilan untuk merumuskan naskah "Piagam Jakarta".
• Pada 11 Juli 1945, dibentuk Panitia Hukum Dasar untuk merancang Undang-Undang Dasar.

Penjelasan Rancangan Batang Tubuh UUD

• Tujuan rancangan adalah singkat dan supel agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan negara.
• Aturan-aturan rinci dituangkan ke dalam undang-undang sebagai aturan turunan dari UUD.
• UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar merupakan sumber hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Konstitusi Indonesia

• UUD 1945, Perundang-Undangan, Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Daerah (Perda), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pembukaan UUD NRI 1945

• Landasan filosofis dan dasar negara, Pancasila.
• Pernyataan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
• Tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
• Nilai-nilai luhur yang menjadi dasar penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Dinamika Penyusunan UUD NRI 1945

• Pembentukan BPUPK untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
• Perumusan Piagam Jakarta oleh Panitia Sembilan.
• Penyusunan rancangan batang tubuh UUD melalui beberapa tahap.
• Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Keistimewaan UUD NRI 1945

• Dinamis: Merupakan landasan bagi perkembangan zaman.
• Seimbang: Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara.
• Nasionalis: Mengedepankan nilai luhur kebangsaan dan kepribadian Indonesia.
• Berkeadilan Sosial: Mengutamakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Kedudukan dan Fungsi UUD NRI 1945

• Hukum dasar dan sumber hukum tertinggi, menempati urutan pertama.
• Mengatur kehidupan bernegara dan pemerintahan.
• Dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan.

Contoh Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

• Proses pengujian terhadap undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dilakukan untuk memastikan kesesuaian dan ketaatan terhadap konstitusi.
• Mahkamah Agung (MA) mempunyai kewenangan dalam hal ini.
• Pertimbangan dalam pengujian ini meliputi penyesuaian dengan perkembangan zaman.

Sejarah Konstitusi Indonesia

• UUD 1945: Konstitusi pertama Indonesia yang disahkan pada 18 Agustus 1945.
• Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat): berlaku hingga 1950, hasil dari perundingan Konferensi Meja Bundar.
• UUDS 1950: Konstitusi dengan sistem pemerintahan parlementer, berlaku hingga 1959.

Kedudukan UUD NRI 1945

• Sumber hukum tertinggi di Indonesia.
• Menempati urutan tertinggi dalam hierarki perundang-undangan.
• Landasan bagi penyusunan seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Perubahan UUD NRI Tahun 1945

• Amendemen I, II, III, dan IV terjadi beberapa kali untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial politik dan kebutuhan negara.

Pentingnya Kepatuhan terhadap UUD NRI Tahun 1945

• Menciptakan harmonisasi antara berbagai peraturan.
• Menjamin efektivitas pemerintahan.
• Menjamin kepastian hukum bagi warga negara.
• Menjaga stabilitas bangsa.

Makna Konstitusi bagi Negara dan Rakyat

• Membatasi kekuasaan penguasa.
• Melindungi hak-hak dasar warga negara.
• Mengatur hubungan antar lembaga negara.
• Menjaga stabilitas kehidupan bernegara.

Cara Menjalankan UUD NRI Tahun 1945 di Lingkungan Tempat Tinggal

• Dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Proses Perubahan UUD NRI Tahun 1945 (Identifikasi Kebutuhan, Pembahasan, dan Pengambilan Keputusan)

• Memastikan Perubahan sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia dan kebutuhan saat itu.

Lembaga yang Berwenang Mengubah UUD NRI Tahun 1945

• MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), lembaga tinggi negara yang berwenang untuk mengubah UUD NRI tahun 1945 dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Ada ketentuan mengenai persyaratannya, termasuk jumlah suara yang dibutuhkan.

Pemilihan Umum: Bentuk Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945

• Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai sarana pelaksaan UUD NRI Tahun 1945, terutama dalam hal pemenuhan kedaulatan rakyat. Adanya partai politik yang berperan dalam Proses Demokrasi.

Menjaga Komitmen Bersama dalam Pelaksanaan UUD NRI 1945

• Pentingnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai UUD NRI 1945 bagi warga negara, terutama generasi muda.

Karakteristik UUD NRI Tahun 1945

• Sifat yang singkat dan supel.
• Berisi perintah kepada penyelenggara negara.
• Dapat dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.