Ringkasan PPKN Bab 1 Kelas 9 Semester 1.pdf

A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa 1945 - 1950 -Banyak tantangan (pemberontakan, pihak Belanda, perubahan dari negara kesatuan ke serikat, blablabla) Pemberontakan: Tokoh Penyebab...

A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa 1945 - 1950 -Banyak tantangan (pemberontakan, pihak Belanda, perubahan dari negara kesatuan ke serikat, blablabla) Pemberontakan: Tokoh Penyebab Penyelesaian PKI Musso Ingin komunisme sebagai dasar TNI & rakyat berhasil negara. Musso mendirikan Negara merebut kembali Madiun. Republik Soviet Indonesia di Musso ditembak mati Madiun DI/TII Kartosuwiryo (pendiri Ingin mendirikan negara berdasar Ditumpas tentara yang NII JaBar), Amir Fatah Islam didukung rakyat (pendiri NII JaTeng) APRA Raymond Westerling Ingin mempertahankan negara APRIS dengan didukung Pasundan & tentara sendiri. rakyat berhasil menumpas Terjadi di Bandung Andi Kapten Andi Azis Andi Azis ingin NIT tetap berdiri. Pemerintah RIS memberi Azis (mantan perwira Menentang masuknya pasukan ultimatum. Awalnya tidak KNIL) APRIS dari TNI. Ingin hanya APRIS datang, lalu pemerintah bekas KNIL saja yang bertanggung pasukan, dan akhirnya Andi jawab atas daerah NIT menyerahkan diri RMS Dr Soumokil (mantan Ingin membentuk negara Awalnya ingin secara damai, jaksa agung NTT) Republik Maluku Selatan tapi akhirnya dengan militer Tentang RIS (Republik Indonesia Serikat) > Terdiri dari 7 negara bagian + 9 daerah otonom (dengan luas & penduduk terbanyak): - Pasundan - Sumatra Timur - NIT - Sumatra Selatan > Presiden: Soekarno > Perdana menteri: M Hatta > Konstitusi: konstitusi RIS (tidak mencabut UUD 1945) Dorongan pembubaran RIS → negara-negara bagian bergabung untuk merancang UUD baru dengan konsep negara kesatuan → Soekarno mengumumkan terbentuknya negara kesatuan dan pemberlakuan UUDS 1950  UUDS ditetapkan berdasarkan UU No 7 Tahun 1950: “Perubahan Konstitusi Sementara RIS menjadi UUDS RI” 1950 - 1959 (Demokrasi Liberal) > RIS bubar → penggunaan UUDS 1950 (negara kesatuan, parlementer) > Penerapan Pancasila cenderung liberal > Pemerintahan tidak stabil (kabinet sering berganti) > Ada pemilu pertama pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan Konsituante (lembaga penyusun konstitusi pengganti UUDS) → terjadi perdebatan terus-menerus > Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk membubarkan Konstituante & memberlakukan kembali UUD 1945 > Juga terjadi pemberontakan-pemberontakan DI/TII PRRI (Pemerintahan Permesta Revolusioner RI) Tokoh Ibnu Hajar (KalSel) Ahmad Husein Mayor D Jus Somba , para A Kahar Muzakkar tokoh politik, militer, (SulSel) cendikiawan Daud Beureueh (Aceh) Lokasi (sesuai tempat tokoh) Sumatra Sulawesi Utara & Tengah Penyebab (sama spt DI/TII yg tadi) wobucetau Mayor Jus Somba (dkk) mendukung PRRI Penyelesaian Perundingan, militer, Operasi militer Militer beberapa tahap dukungan rakyat 1959 - 1966 (Demokrasi Terpimpin) > Demokrasi tidak pada kekuasaan rakyat, tapi pada kekuasaan presiden > Penyimpangan penafsiran Pancasila - Pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup - Pembubaran DPR oleh presiden melalui Penpres No 3 Tahun 1960 karena RAPBN ditolak DPR - Anggota DPR-GR diangkat oleh presiden. Dikeluarkan Penpres No 4 (Pasal 3) Tahun 1960. - Politik konfrontasi dengan Malaysia. Soekarno memberi komando Dwikora / ganyang Malaysia. Indonesia keluar PBB. → (ngambek) - Nasakom > G30s/PKI, PKI berusaha mengganti Pancasila dan membunuh: - Jenderal Ahmad Yani  - Letjen MT Haryono - Letjen Soeprapto - Letjen S Parman - Mayjen DI Panjaitan - Mayjen Siswomihardjo - Letnan Pierre Tendean > 1 Oktober = hari Kesaktian Pancasila 1966 - 1998 (Orde Baru) > 1966 terjadi demo yang dikenal sebagai Tritura (Tiga Tuntutan Hati Nurani Rakyat): - Bubarkan PKI & ormasnya - Bubarkan kabinet Dwikora dari unsur PKI - Turunkan harga Gerakan yang terlibat: - KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indo) - KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indo) - KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indo) - KABI (Buruh) - KASI (Sarjana) - KAWI (Wanita) - KAGI (Guru) > Soekarno mengeluarkan Supersemar pada 11 Maret 1966: meminta Soeharto untuk mengendalikan ketertiban negara. (Soeharto sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan & Ketertiban / Pangkopkamtib) > Tindakan Soeharto: - Membubarkan PKI & ormasnya - Mengamankan menteri yg terlibat G30s MPRS memperkuat Supersemar dengan TAP MPRS No IX Tahun 1966 > Soeharto menyusun pemahaman Pancasila dalam konsep P4 (Pedoman Penghayatan & Pengamalan Pancasila) atau Ekaprasetia Pancakarsa > Kebijakan yang tidak sesuai Pancasila: - Kebebasan pers terbatas - Pemerintahan sentralistik - Demokrasi dikekang (hanya 3 partai yang boleh ikut pemilu) - KKN 1998 - Sekarang (Reformasi) > Awalnya terjadi demo menuntut turunnya Soeharto > Soeharto mundur lalu digantikan oleh Habibie (wakilnya) > Jadi boleh mendirikan partai, lalu muncul berbagai partai baru. Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai > Ada amandemen UUD, seperti Pasal 7 UUD menjadi: presiden & wapres memegang jabatan 5 tahun, dapat dipilih lagi hanya untuk sekali > Dilakukan pemilu presiden & wapres secara langsung yang pertama pada 2004. Dimenangkan oleh SBY dan Jusuf Kalla > Hingga kini masih ada semangat primordialisme yang kuat. Perlu menerapkan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” dan komitmen seluruh masyarakat agar Pancasila tetap bertahan. B. Nilai Pancasila Sesuai dengan Perkembangan Zaman 1. Pengertian Nilai > ‘Valere’ = kuat, berharga. > Macam nilai menurut Notonagoro: - Material: berguna bagi manusia - Vital: berguna bagi manusia untuk beraktivitas - Kerohanian: berguna bagi rohani: → Kebenaran: dari akal manusia → Keindahan / estetis: dari perasaan → Kebaikan / moral: dari kehendak manusia → Religius: dari kepercayaan 2. Hakikat Ideologi Terbuka a. Pengertian Ideologi > Ideologi = ‘Idea’ (gagasan, pengertian dasar, cita-cita) + ‘logos’ (ilmu) = Ilmu pengertian dasar > Horton & Hunt: sistem gagasan yang menyetujui seperangkat norma > Newman: gagasan yang menjelaskan tatanan sosial / cara hidup dari segi tujuan, status sosial kelompok tersebut > Mubyarto: doktrin, simbol kelompok yang menjadi pedoman mencapai tujuan b. Fungsi Ideologi - Pedoman - Kekuatan (memberi semangat) - Upaya (menghadapi persoalan) c. Ideologi terbuka vs tertutup Terbuka Tertutup Tidak dipaksakan dari luar Ketaatan mutlak Dari masyarakat sendiri Bukan cita-cita yang hidup di masyarakat Hasil konsensus Cita-cita suatu kelompok untuk mengubah  masyarakat Milik seluruh rakyat, bisa menjadi Masyarakat harus berkorban kepribadian masyarakat Yang tidak operasional menjadi operasional Terdiri atas tuntutan konkret & operasional jika diwujudkan dalam konstitusi yang mutlak Dinamis, reformis Kaku Bukan nilai, cita-cita 3. Kedudukan Pancasila sebagai Ideologi Terbuka > Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipasif, mampu menyesuaikan dengan zaman. > Nilai dalam Pancasila (menurut Hamdayama, dkk): - Dasar: mutlak, benar, tidak perlu ditanyakan lagi (sila 1-5) - Instrumental: berbentuk norma sosial & hukum, terkristalisasi dalam peraturan & mekanisme lembaga negara - Praktis: yang kita laksanakan > Dimensi Pancasila: - Idealisme: nilai dasar yang sistematis, rasional, menyeluruh (sila 1-5 juga) - Normatif: penjabaran nilai-nilai menjadi lebih operasional - Realitas: harus mampu mencerminkan realitas dalam masyarakat C. Perwujudan Nilai Pancasila dalam Berbagai Bidang Kehidupan 1. Di Bidang Politik > Lembaga negara: dapat dilihat dari kebutuhan negara mengenai lembaga negara seperti MPR, DPR, presiden, MA, MK, KY, BPK. - Dibentuk setelah amandemen UUD: DPD, MK, KY - DPD: mengakomodasi kepentingan daerah di tingkat nasional - MK: menjaga kemurnian konstitusi - KY: mengawasi hakim, mengusulkan calon hakim agung > Hukum: Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum > Sistem demokrasi: Pancasila mengutamakan musyawarah mufakat - Musyawarah = upaya bersama mencari solusi - Mufakat = kesepakatan dari proses pemecahan masalah 2. Di Bidang Ekonomi Ditegaskan pada Pasal 33 UUD > Perekonomian sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan > Cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara > Kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat > Perekonomian berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, berkelanjutan, kemandirian, dengan menjaga kemajuan ekonomi nasional 3. Di Bidang Sosbud > Menghargai keragaman > Pelestarian keragaman > Persamaan status sosial, menghalangi feodalisme > Menghalangi eksklusivitas dan kedaerahan > Modernisasi dengan dijiwai Pancasila 4. Di Bidang Pertahanan dan Keamanan > UUD Pasal 27 Ayat 3: “Warga negara ikut serta dalam pembelaan negara” > UUD Pasal 30 Ayat 1: “Warga negara ikut serta dalam pertahanan & keamanan negara” Musyawarah: ‘syawara’ (Arab) = berunding, urun rembuk > Tujuan: mencari mufakat > Ciri - Hasilnya bisa diterima - Untuk kepentingan bersama - Pertimbangan moral Hafal PerUUan UU No 7 Tahun 1950 Perubahan Konstitusi Sementara RIS menjadi UUDS RI Penpres No 3 Tahun 1960 Pembubaran DPR oleh Soekarno Penpres No 4 Tahun 1960 (Pasal 3) Soekarno mengangkat anggota DPR-GR Tap MPRS No IX Tahun 1966 Memperkuat Supersemar Pasal 7 UUD (setelah amandemen) Presiden & wapres dapat dipilih lagi hanya untuk sekali Pasal 33 UUD Perekonomian nasional: > Perekonomian sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan > Cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara > Kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat Pasal 27 Ayat 3 UUD WN ikut pembelaan negara Pasal 30 Ayat 1 UUD WN ikut pertahanan & keamanan negara ~ The End ~