Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 PDF

SALINAN PRESIDEN REPUELIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2021 TENTANG PERATU...

SALINAN PRESIDEN REPUELIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2OI7 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (41, Pasal 15 ayat (7), Pasal 18 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33 ayat l2l, Pasal 34 ayat (3), Pasal 36 ayat (2l., Pasal 40, Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (3), dan Pasal 52 ayat (21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Pemajuan Kebudayaan; Mengingat 1. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055); MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2OI7 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN. BABI... :r( i\.ln l05d0o A  PRES!DEN REPUBLIK INDONESIA -2- BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. 2. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. 3. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. 4. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan. 5. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional. 6. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan adalah pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan. 7. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber. 8. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaarl, penyelamatan, dan publikasi. 9.Pengembangan... 3i( trln l()5zl0l A  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3- 9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan. 10. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. 1 1. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. 12. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan. 13. Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan. 14. Pranata Kebudayaan adalah sistem yang menata terselenggaranya proses dan kegiatan Kebudayaan secara resmi. 15. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan. 16. Pemerintah Fusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 18. Menteri lll.1 lrlo 105,10: A  PRES!DEN REPUBLIK INDONESIA -4- 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan. 19. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, danf atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang: a. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan; b. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu; c. Pelindungan; d. Pengembangan; e. Pemanfaatan; f. Pembinaan; dan g. penghargaan. BAB II RENCANA INDUK PEMAJUAN KEBUDAYAAN Pasal 3 Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun oleh Menteri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Pasal 4 (1) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun berdasarkan Strategi Kebudayaan. (21 Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan berisi: a. visi dan misi Pemajuan Kebudayaan; b. tujuan dan sasaran; c. perencanaan; d. pembagian wewenang; dan e. alat ukur capaian. (3) Dokumen Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Pasal 5...'.1< ttlo l(15.103 A  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -5- Pasal 5 (1) Visi Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 huruf a merupakan visi Pemajuan Kebudayaan yang terdapat dalam Strategi Kebudayaan. (21 Misi Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan penjabaran dari visi Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) T\rjuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dirumuskan dengan mengacu pada misi Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21. (41 Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran arah kebijakan kementerian/lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Pembagian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 huruf d dirumuskan dengan mengelompokkan kebijakan lintas kementerian/lembaga untuk setiap arah kebijakan. Pasal 6 (1) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. (2\ Peninjauan kembali Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi oleh Menteri. (3) Evaluasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (21dilakukan setiap tahun. Pasal 7 $l( Nlo 10.540/t A  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -6- Pasal 7 (1) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar pen5rusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. (21 Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar bagi kementerian/lembaga dalam mengalokasikan anggaran untuk Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III SISTEM PENDATAAN KEBUDAYAAN TERPADU Bagian Kesatu Umum Pasal 8 (1) Menteri membentuk Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. (21 Pembentukan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a. mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan; b. menciptakan sistem data Kebudayaan yang akurat, efektif, efisien, dan mudah diakses untuk digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang; dan c. mewujudkan basis data tunggal yang representatif dan terintegrasi. (3) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data mengenai: a. Objek Pemajuan Kebudayaan; b. Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan; c. Sarana ii!( Nlo 10.52105 \  PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA -7 - c. Sarana dan Prasarana Kebudayaan; dan d. data lain terkait Kebudayaan. (41 Data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai acuan data utama dalam Pemajuan Kebudayaan. Pasal 9 (1) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu menghubungkan berbagai pangkalan data yang menyimpan data terkait Kebudayaan. (21 Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pangkalan data yang dikelola oleh kementerian/lembaga. Pasal 10 (1) Pangkalan data yang menyimpan data terkait Kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Setiap Orang dapat terhubung dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. (2) Menteri melakukan fasilitasi untuk menghubungkan pangkalan data yang dikelola oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut mengenai keterhubungan semua pangkalan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Menteri. BagianKedua... Sl( No 10540r'' A  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -8- Bagian Kedua Pengelolaan Pasal 12 (1) Menteri melakukan pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. (2) Pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu harus mempertimbangkan kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasional. (3) Kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasional dalam pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penetapan protokol yang mengatur penyediaan perangkat, penempatan server, dan pendayagunaan sumber daya manusia. Pasal 13 (1) Dalam melakukan pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Menteri wajib: a. merumuskan dan menetapkan pedoman pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu; b. membangun pangkalan data Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu; dan c. mendapatkan data Objek Pemajuan Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan, dan data lain terkait Kebudayaan dari kementerian / lembaga. (2) Pedoman :-.1( \lo l().521()7 A  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, -9 - (2) Pedoman pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat: a. rencana aksi dan pengembangan sistem; b. standardisasi data; c. standardisasi metadata; d. standardisasi interoperabilitas data; dan e. standardisasi akses. Pasal 14 Dalam pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, Menteri dapat bekerja sama dengan pihak di luar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 15 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Ketiga Akses Pasal 16 (1) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu harus dapat diakses oleh Setiap Orang. (21 Data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yang dapat diakses oleh Setiap Orang harus mempertimbangkan kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan akses Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu untuk Setiap Orang diatur dengan Peraturan Menteri. BABIV... lil( Nlo l0(,10t1 A  PRESIDEN REPUELIK INDONESIA _10_ BAB IV PELINDUNGAN Bagian Kesatu Inventarisasi Paragraf 1 Umum Pasal 17 (1) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan terdiri atas tahapan: a. pencatatan dan pendokumentasian; b. penetapan; dan c. pemutakhiran data. (21 Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. (3) Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dapat dicatatkan sebagai barang milik negaraldaerah. (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 2 Pencatatan dan Pendokumentasian Pasal 18 Pencatatan dan pendokumentasian merupakan upaya mengindentifikasi keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang meliputi: a. ciri fisik; b. fungsi sosial; c. nilai intrinsik; dan/atau d. nilai ekstrinsik. Pasal 19 Iil( Nlo 105.100 A  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 11- Pasal 19 (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan. (2) Kewajiban melakukan pencatatan dan pendokumentasian oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. (3) Kewajiban melakukan pencatatan dan pendokumentasian oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota. Pasal 2O Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan. Pasal 2 1 (1) Menteri memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. (2) Fasilitasi diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan. (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dana sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau sumber daya lainnya. Pasal22 (1) Gubernur atau bupati/wali kota memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. (2) Fasilitasi ili( I lo lO5.t lO A  PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA -t2- (21 Fasilitasi diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan. (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah atau sumber daya lainnya. Pasal 23 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf 3 Penetapan Pasal 24 (1) Menteri melakukan penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan. (21 Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi. Pasal 25 (1) Dalam melakukan tahapan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)', Menteri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan melibatkan ahli di bidang terkait. (2) Koordinasi dengan kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengevaluasi hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan melalui sinkronisasi data antarkementerian / lembaga. (3) Pelibatan... SI( ttlo 10-541 I A  PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA -13- (3) Pelibatan ahli di bidang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan dalam menguji kebenaran hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan. Pasal 26 Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf 4 Pemutakhiran Pasal 27 (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan. (21 Kewajiban melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh Menteri. (3) Kewajiban melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur atau bupati/wali kota. Pasal 28 Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Pasal 29.. Sr( l'.lo l0-5rl I I A  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -t4- Pasal 29 (1) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan wajib melalui tahapan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (21. (21 Ketentuan mengenai tahapan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan. (3) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan kembali oleh Menteri. Pasal 30 Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pasal 31 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Kedua Pengamanan Pasal 32 (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan. (2) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan. Pasal33... Sl( lrlo 105.11.l A  PRESIDEN REPUELIK INDONESIA - 15- Pasal 33 (1) Kewajiban melakukan pengamanan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. (21 Kewajiban melakukan pengamanan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota. Pasal 34 Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal33 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Pasal 35 Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus; b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia. Pasal 36 Ketentuan mengenai pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sarnpai dengan Pasal30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemuktahiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a. Pasal 37 Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan melalui: a. penetapan ':l( Nlo 105.11,1 A  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA _16_ a penetapan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi cagar budaya dan/atau warisan budaya takbenda Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 38 (1) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilakukan melalui pengusulan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada organisasi internasional yang membidangi kebudayaan. (21 Objek Pemajuan Kebudayaan yang diusulkan kepada organisasi internasional yang membidangi kebudayaan terlebih dahulu ditetapkan sebagai cagar budaya dan/atau warisan budaya takbenda Indonesia oleh Menteri. Pasal 39 (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan. (21 Setiap Orang dapat melapor kepada Menteri apabila terjadi klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 40 (1) Dalam hal terjadi klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan oleh pihak asing atau sengketa hukum atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan... :ir< i\to l0-5,.11.5 A  PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA -t7- Pemajuan Kebudayaan dengan pihak asing, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. (21 Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyediakan informasi dan/atau ahli terkait Objek Pemajuan Kebudayaan. Bagian Ketiga Pemeliharaan Pasal 4 I (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan. (21 Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan. Pasal 42 (1) Kewajiban melakukan pemeliharaan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. (2) Kewajiban melakukan pemeliharaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota. Pasal 43 Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal42 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Pasal 44 3r( Nlo 195..1 lrr A  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 18- Pasal 44 (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan. (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Fusat dan/atau Pemerintah Daerah. Pasal 45 Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan; b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari; c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan; d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya. Pasal 46 Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan melalui: a. diseminasi nilai keluhuran dan kearifan dari Objek Pemajuan Kebudayaan melalui publikasi; b. peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas nilai yang terkandung dalam setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; c. peningkatan....'il( ltlo 10.1.1 I I /t  PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA -t9- C. peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berhubungan dengan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan/atau d peningkatan kapasitas dan peran Lembaga Kebudayaan dalam pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan. Pasal 47 Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilakukan melalui: a. modifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan/atau b. peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap manfaat Objek Pemajuan Kebudayaan. Pasal 48 Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilakukan melalui: a. pertemuan antarbudaya; dan/atau b. pencegahan terjadinya upaya penyeragaman budaya. Pasal 49 Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d dilakukan dengan cara: a. mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan b. memfasilitasi ketersediaan unsur ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan. Pasal 50... Sl( No 10.5418 A  REPUJLTI1'"ort]*.r,o -20- Pasal 50 Dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan institusi atau organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan. Pasal 51 Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e dilakukan melalui: a. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan; b. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan c. diseminasi Objek Pemajuan Kebudayaan melalui pemanfaatan ruang publik. Bagian Keempat Penyelamatan Pasal 52 (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan. (21 Kewajiban melakukan penyelamatan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. (3) Kewajiban melakukan penyelamatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota. Pasal53... '-t4 l"ln 105/ l',) A  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2t- Pasal 53 Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Pasal 54 (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan. (21 Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Pasal 55 Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: a. revitalisasi; b. repatriasi;dan/atau c. restorasi. Pasal 56 (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a merupakan upaya menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah. (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui: a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri; b. mewujudkan 3l{ t'lo 10.5.120 A  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -22- b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah; c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah; d. menyiapkan Sumber Daya Manusia Kebudayaan serta penguatan Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan; dan f atau e. menjadikan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat penelitian Objek Pemajuan Kebudayaan. Pasal 57 (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara repatriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b merupakan upaya mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia. (21 Repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui: a. pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di luar negeri; b. kerja sama pengembalian Objek Pemajuan Kebudayaan dengan negara asing; dan/atau c. advokasi di tingkat internasional. Pasal 58 Dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara repatriasi, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. Pasal 59. 3l< Nlo l0s/ll A  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -23- Pasal 59 (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c merupakan upaya mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula. (21 Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui: a. pengidentifikasian Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak; b. penelitian dan pengkajian Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak untuk menemukan kondisi aslinya; dan c. pelaksanaan restorasi Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Pasal 60 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Fusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang diatur dengan Peraturan Menteri. (2) Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara repatriasi berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. Bagian Kelima Publikasi Pasal 61 (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaarl, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan. (2) Kewajiban... II(, Nro 105.!21. A  PRESIDEN REPUELIK INDONES!A -24- (21 Kewajiban melakukan publikasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. (3) Kewajiban melakukan publikasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota. Pasal 62 (1) Setiap Orang dapat berperan aktif melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan. (2) Publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaatr, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Pasal 63 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 diatur dengan Peraturan Menteri. BAB V PENGEMBANGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 64 (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan. (2) Pengembangan... ill( Nlo 105/13 A  =,',3ot5 n e p u Jr-Tr< *. o =, -25- (21 Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota. Pasal 65 Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Pasal 66 (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan. (2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Pasal 67 Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: a. penyebarluasan; b. pengkajian; dan c. pengayaan keberagaman. Bagian Kedua Sl( trlo l0-5.11J A  PRESIDEN REPUBLIK INDONES!A _26_ Bagian Kedua Penyebarluasan Pasal 68 Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dilakukan melalui: a. diseminasi; dan b. pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri. Pasal 69 (1) Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a dapat dilakukan di dalam negeri dan di luar negeri. (21 Diseminasi di dalam negeri dilakukan melalui: a. penyebaran nilai budaya; b. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pertukaran Kebudayaan antarwilayah di Indonesia; c. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pameran Kebudayaan; dan f atau d. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi festival Kebudayaan. (3) Diseminasi di luar negeri dilakukan melalui: a. penyebaran nilai budaya ke luar negeri; b. memfasilitasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dalam kegiatan Kebudayaan di tingkat internasional; dan/ atau c. mempromosikan penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan di tingkat internasional. (41 Selain melakukan diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat dapat memfasilitasi ekspor produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan. Pasal 70 Sl( 11.., 165,:tl-s A  PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA -27 - Pasal 70 Pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal68 huruf b, dilakukan melalui: a. penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri; dan/atau b. fasilitasi pelaksanaan kegiatan Kebudayaan oleh warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Pasal 7l Pelaksanaan diseminasi dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. Bagian Ketiga Pengkajian Pasal 72 Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dengar, cara pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, dilakukan melalui: a. penelitian ilmiah; dan b. pengkajian tradisional. Bagian Keempat Pengayaan Keberagaman Pasal 73 (1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c dapat dilakukan melalui: a. penggabungan budaya; b. penyesuaian :.rr \16r lQ'iztl(r ,{  PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA -28- b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu; c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan/atau d. penyerapan budaya asing yang menjadi bagian dari budaya Indonesia selama tidak menghilangkan identitas Kebudayaan Nasional Indonesia. (21 Penggabungan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mempertemukan 2 (dua) budaya atau lebih untuk menghasilkan budaya baru. (3) Penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memodifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat. (4) Penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan upaya kreatif untuk menghasilkan budaya baru atau memperbaharui budaya yang sebelumnya. (5) Penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui kerja sama dan riset di bidang Kebudayaan tanpa menghilangkan identitas Kebudayaan Nasional lndonesia. BAB VI PEMANFAATAN Pasal74 Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, danfatau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Pasal 75 Ilr{ I'lo 105,427 A  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -29- Pasal 75 Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Pasal 76 Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk: a. membangun karakter bangsa; b. meningkatkan ketahanan budaya; c. meningkatkankesejahteraan masyarakat; dan d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional. Pasal 77 Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a dan huruf b dilakukan melalui: a. internalisasi nilai budaya; b. inovasi; c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan; d. komunikasi lintas budaya; dan/atau e. kolaborasiantarbudaya. Pasai 78 (1) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan. (2) Inovasi 3r( I'lo l0-5d18 A  ne pu Jr-Tr< =,',35I* r', o -30- (21 Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dilakukan melalui modifikasi bentuk atau upaya perintisan produk Objek Pemajuan Kebudayaan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai budaya. (3) Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c dilakukan melalui penggalian nilai Objek Pemajuan Kebudayaan. (41 Komunikasi lintas budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d dilakukan melalui pertukaran informasi Objek Pemajuan Kebudayaan lintas budaya dari berbagai suku bangsa di Indonesia. (5) Kolaborasi antarbudaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan antarbudaya untuk menghasilkan ekspresi Kebudayaan baru. Pasal 79 (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk. (2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Fasilitasi pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berupa: a. pencatatan ill< lrln lQSL|lo 6  nepuJr-Tx 1',?5I*.=,o - 31 - a. pencatatan ciptaan atau pendaftaran paten, merek, desain industri, dan/atau indikasi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. dukungan penelitian dan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk; c. akses permodalan bagi pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk; d. kebijakan insentif yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. bimbingan teknis atau pelatihan; dan/atau f. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 80 (1) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan. (2) Nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan hasil inventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Pasal 81 St( irlo 105/.10 n  =,'"'ot} nepu Jr-Tx *. r' o -32- Pasal 81 (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d dilakukan melalui: a. diplomasi budaya; dan b. peningkatan kerja sama internasional di bidang Kebudayaan. (2) Diplomasi budaya dan peningkatan kerja sama internasional di bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari kebdakan dan strategi diplomasi publik. (3) Diplomasi budaya dan peningkatan kerja sama internasional di bidang Kebudayaan dalam kebijakan dan strategi diplomasi publik disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 82 (1) Menteri menyusun program dan kegiatan sesuai diplomasi budaya dan peningkatan kerja sama internasional di bidang Kebudayaan yang telah ditetapkan dalam kebijakan dan strategi diplomasi publik. (21 Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. (3) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 di luar negeri dilakukan dalam koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. Pasal 83.1!( trlo 105/11 A  *. o, J.T[ =,',?ot] *. =, o -33- Pasal 83 (1) Untuk mendukung Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat secara aktif melakukan pengelolaan terhadap produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (ll. (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan. (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan fasilitasi pengelolaan produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan. (4) Fasilitasi pengelolaan produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a. pengembangan citra produk, promosi, dan publikasi produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan, baik di dalam maupun di luar negeri; b. peningkatan lalu lintas produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan baik di dalam maupun di luar negeri; dan/atau c. kebijakan lain yang mendukung pengelolaan produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan. BAB VII PEMBINAAN Pasal 84 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan. (2) Pembinaan. Sl{ trllr l05J.lj A  nspuJr-Tx =,',355*..,o -34- (2) Pembinaan Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. (3) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota. Pasal 85 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilakukan terhadap Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Pasal 86 (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan. (21 Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan dilakukan melalui: a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan; b. standardisasi dan sertilikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau c. peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan. Pasal 87.. lrl{ Nlo 10543.1 A  PRESIDEN REPUBLIK INDONES!A -35- Pasal 87 dan pelatihan di Peningkatan pendidikan bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a dilakukan melalui: a. peningkatan jumlah dan mutu pendidik di bidang Kebudayaan; b. peningkatan jumlah sekolah menengah kejuruan di bidang Kebudayaan; c. peningkatan jumlah dan mutu satuan pendidikan di bidang Kebudayaan; dan latau d. pengembangan pola pembelajaran di bidang Kebudayaan. Pasal 88 dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Standardisasi Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b dilakukan dengan: a. menJrusun standar kompetensi untuk profesi di bidang Kebudayaan; b. memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi di bidang Kebudayaan; dan I atau c. memfasilitasi asosiasi profesi di bidang Kebudayaar, untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi. Pasal 89 Peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf c dilakukan dengan: a. pendampingan terhadap Lembaga Kebudayaan; dan/atau b. pengembangan jejaring antar-Lembaga Kebudayaan dan antar-Pranata Kebudayaan. BAB VIII iir,, [rl6 105/l,rt 4  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -36- BAB VIII PENGHARGAAN Bagian Kesatu Penghargaan Paragraf 1 Umum Pasal 90 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan. (2) Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk. (3) Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur, bupati/wali kota, atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 91 Setiap Orang dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan. Paragraf 2 Kriteria Pihak Pasal 92 (1) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) merupakan pihak yang memiliki pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. (2) Pihak Sl< Nlo 105,135 A  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -37 - (2) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria: a. menunjukkan dedikasi dalam Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan; b. melahirkan gagasan atau pemikiran yang berpengaruh dalam Pemajuan Kebudayaan; dan/atau c. menghasilkan karya yang berpengaruh di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional. Paragraf 3 Tata Cara Pemberian Penghargaan Pasal 93 Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Kedua Fasilitas Pasal 94 (1) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, untuk memperkaya Kebudayaan Nasional Indonesia, Pemerintah Pusat danl atau Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan. (2) Fasilitas St( trto 1fl.lzllrr A  ne pu Jr-Tr< =,',355*. r, o -38- (21 Fasilitas dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. berkiprah dalam Pemajuan Kebudayaan paling singkat 15 (lima belas) tahun; b. memiliki peran penting dalam melindungi, mengembangkan, dan/atau memanfaatkan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan latau c. memiliki karya yang berpengaruh di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional. Pasal 95 Tata cara pemberian fasilitas oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Insentif Pasal 96 (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan. (2) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa insentif perpajakan dan/atau bukan pajak. (3) Insentif... Sl( Nlo 105,1.17 A  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -39- (3) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pengurangan atau pembebasan pajak daerah; dan/atau b. pengurangan atau pembebasan pungutan lain. Pasal 97 (1) Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan yang akan menerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus. (2) Kriteria umum bagi Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, kepabeanan, cukai, pajak daerah, dan retribusi daerah. (3) Kriteria khusus bagi Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pelaksanaan kegiatan di bidang Pemajuan Kebudayaan yang mendapatkan pengakuan di tingkat nasional danlatau internasional; b. pelaksanaan kegiatan di bidang Pemajuan Kebudayaan yang berdampak pada peningkatan apresiasi Kebudayaan di masyarakat; dan/atau c. pemberian donasi yang mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan. Pasal 98 Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, kepabeanan, cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan retribusi daerah. BAB IX 3l( trlo l0s.1iR ^  REPUJLffi='',?55*.',o -40- BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 99 (1) Upaya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan dapat dilakukan oleh satuan kerja non-eselon pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja satuan kerja non-eselon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 100 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur terkait dengan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. Pasal 101 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Sl( Nlo l0.i,t.1o n  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA _4t_ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2O2I PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2O2l MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2I NOMOR 191 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA EPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan Hukum, S anna Djaman Sl( No l0.s0lf, A