Bab 2: Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia PDF

bab 2: perlindungan dan penegakan hukum di indonesia konsep perlindungan & penegakkan hukum ⭐️ perlindungan hukum: segala upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum ⭐️ penegakkan hukum: setiap upaya yang dilakukan untuk menjaga agar keberadaan agar...

bab 2: perlindungan dan penegakan hukum di indonesia konsep perlindungan & penegakkan hukum ⭐️ perlindungan hukum: segala upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum ⭐️ penegakkan hukum: setiap upaya yang dilakukan untuk menjaga agar keberadaan agar dapat memberi rasa aman kepada semua warga hukum yang diakui dalam masyarakat tetap dapat ditegakkan menurut ahli (perlindungan hukum) andi hamzah: daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada simanjuntak: segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak2nya sbg warga negara tidak dilanggar. (bagi yang melaanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku) sifat & unsur hukum 1. peraturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat 2. peraturan itu dilegalkan oleh badan-badan resmi yang ditunjuk secara khusus utk menangani hukum 3. peraturan bersifat memaksa, maka… 4. …sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut tegas adanya aturan yang dibuat secara material telah diatur dalam peraturan perundang2an perwujudan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum (TTM) tegaknya supremasi hukum hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan hukum ini melapisi semua masyarakat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun (everyone abides by the same laws) tidak akan terwujud jika tidak ditegakkan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum tegaknya keadilan tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara (setiap warga dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari ⬇️ keadilan tersebut) akan terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat kehidupan yang diwarnai dengan suasana yang damai (kepentingan masyarakat tidak dapat diganggu) akan terwujud apabila setiap orang dilindungi dalam segala bidang kehidupan akan terwujud apabila aturan2 yang berlaku dilaksanakan faktor keberhasilan proses perlindungan penegakan hukum menurut soerjono soekanto (part of mewujudkan perdamaian) 1. hukumnya a. tidak bertentangan dgn ideologi negara b. bahasa yang digunakan harus jelas, sederhana, tepat 2. penegak hukum a. pihak2 secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum b. menjalankan tugas dengan keadilan dan profesionalisme 3. masyarakat a. harus memahami dan mematuhi hukum yang berlaku 4. sarana/fasilitas yang mendukung penegak hukum a. tenaga manusia, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dsbg 5. kebudayaan a. mendasari hukum yang berlaku b. nilai2 yang berkaitan dengan apa yang baik dan buruk peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian POLRI 3 tugas polri 11 wewenang POLRI memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (2K) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan (4P) menegakkan hukum Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki (3P) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kpd masyarakat tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. (limiting crime scene) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. (taking ppl in) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri (bringing in suspects) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat bab 2: perlindungan dan penegakan hukum di indonesia 1  Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. (calling witnesses/suspects) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (contacting experts) Mengadakan penghentian penyidikan (stop the investigation) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidikpegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab penyelidikan: mengumpulkan informasi dugaan tindak pidana berdasarkan laporan masyarakat — this is first; gathering evidence penyidikan: tindakan lanjut atas penyelidikan dengan mengumpulkan bukti lebih dalam untuk menemukan tersangka tindak pidana — this is next, using evidence to dig deeper JAKSA (KEJAKSAAN/PROSECUTOR) agung - pusat (jaksa agung) ; tinggi - provinsi (kajati) ; negeri - kabupaten/kota (kajari) 5 tugas & wewenang JAKSA (di bidang pidana → criminal case) Melakukan penuntutan Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 1 tugas & wewenang JAKSA (di bidang perdata & tata usaha negara → civil case) bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan utk dan atas nama negara atau pemerintah 6 tugas & wewenang JAKSA (di bidang ketertiban & ketentraman umum → public order and tranquility) peningkatan kesadaran hukum masyarakat pengamanan kebijakan penegakan hukum pengawasan peredaran barang cetakan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal HAKIM ⭐️ pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang2 untuk mengadili mengadili: serangkaian tindakan hakim untuk memeriksa, menerima dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak 1) hakim konstitusi (hakim pada lembaga MK) 2) hakim agung (hakim pada lembaga MA) terdapat hakim pada badan peradilan di bawah MA: lingkungan peradilan hukum agama, militer, tata usaha negara 11 tugas & wewenang hakim agung Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah MA, kecuali UU menentukan lain. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili. Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap. Mengawasi pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Melakukan pengawasan internal atas tingkah laku hakim. Memberi pertimbangan hukum atas permohonan grasi dan rehabilitas ADVOKAT bab 2: perlindungan dan penegakan hukum di indonesia 2  ⭐️ orang yang berprofesi memberi jasa hukum. memberi nasihat/layanan konsultasi hukum; every advokat is a pengacara, but not every pengacara is an advokat because there are rules/regulations to be an advokat: warga NRI bertempat tinggal di Indonesia tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; berusia minimal 25 tahun pendidikan tinggi hukum as a degree lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat magang (internship) minimal2 tahun terus-menerus di kantor advokat tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI (KPK) ⭐️ prevent corruption at any cost in Indo, also aim to increase efficiency and effectiveness of penegakan hukum tugas KPK wewenang KPK asas KPK 1. kepastian hukum berkoordinasi dgn instansi berwenang melakukan mengoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak mengutamakan landasa peraturan perundang2an, kepatutan, dan keadilan pemberantasan tindak pidana korupsi pidana korupsi dlm setiap kebijakan menjalankan tugas & wewenang KPK supervisi terhadap instansi yg berwenang meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak 2. keterbukaan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi pidana korupsi kepada instansi terkait menjamin hak masyarakat utk memperoleh informasi yang benar dan jujur melakukan penyelidikan, penyidikan, dan meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana 3. akuntabilitas penuntutan terhadap tindak pidana korupsi korupsi mempertanggungjawabkan setiap kegiatan KPKP kpd masyarakat melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan melakukan tindakan2 pencegahan tindak pidana 4. kepentingan umum instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi mendahulukan kesejahteraan umum dgn cara akomodatif, aspiratif, selektif korupsi 5. proporsionalitas memonitor penyelenggaran pemerintahan negara menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, kewajiban KPK dinamika pelanggaran hukum berbagai kasus pelanggaran hukum - mengabaikan perintah orang tua keluarga - mengganggu kakak adik yang sedang belajar - menyontek ketika ulangan sekolah - datang ke sekolah terlambat - bolos sekolah - tidak hadir di tugas ronda malam masyarakat - tidak mengikuti kerja bakti dgn alasan tidak jelas - tidak memiliki KTP bangsa & negara - tidak mematuhi rambu lalu lintas sanksi atas pelanggaran hukum (tegas) sanksi atas pelanggaran hukum (nyata) ⭐️ tegas → aturan yang telah dibuat secara material telah diatur dalam peraturan ⭐️ nyata → aturan yang secara material ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perundang undangan (rules that have been made are readjusted) perbuatan yang dilanggarnya (rules that materially determine the level of punishment ⭐️ pasal 10 KUHP based on the act that is violated) hukuman pokok hukuman tambahan ⭐️ the characteristics of a person who behaves in accordance with applicable law can be seen from the behavior they carry out: 1. hukuman mati pencabutan hak2 tertentu 1. disenangi oleh masyarakat pada umumnya 2. hukuman penjara (sementara: max. 20 penyitaan/pengambilan barang 2. tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain thn) tertentu 3. tidak menyinggung perasaan orang lain 3. kurungan (penjara yg dibawah 1 thn) pengumuman keputusan hakim 4. menciptakan keselarasan 4. denda 5. mencerminkan sikap sadar hukum 5. tutupan 6. mencerminkan kepatuhan terhadap hukum bab 2: perlindungan dan penegakan hukum di indonesia 3