Kecakapan Bertindak dalam KUHPerdata
37 Questions
2 Views

Choose a study mode

Play Quiz
Study Flashcards
Spaced Repetition
Chat to lesson

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Siapa saja yang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut UU yang berlaku?

  • Anak di atas umur 21 tahun dan mereka yang bercerai
  • Orang yang sudah menikah dan orang dewasa
  • Orang-orang yang memiliki izin khusus dari pengadilan
  • Anak dibawah umur dan wanita bersuami (correct)

    • Apa definisi dari kecakapan bertindak dalam konteks hukum yang terdapat dalam KUHPerdata?

  • Kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajiban (correct)
  • Kemampuan untuk membuat perjanjian dalam bentuk tertulis
  • Hak untuk menikah tanpa persetujuan
  • Kemampuan untuk mengajukan gugatan

    • Menurut Pasal 330 KUHPerdata, siapa yang dianggap belum dewasa?

  • Orang yang berusia di atas 25 tahun
  • Orang yang berumur di bawah 18 tahun dan telah menikah
  • Orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap
  • Mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin (correct)

    • Apa usia minimum yang diizinkan untuk perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan?

    <p>19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita</p> Signup and view all the answers

    Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, siapa yang didefinisikan sebagai anak?

    <p>Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan pengampuan menurut KUHPerdata?

    <p>Pemberian wewenang kepada orang lain untuk bertindak atas nama seseorang yang tidak cakap</p> Signup and view all the answers

    Dalam konteks hukum, apa yang diatur oleh Pasal 108 BW mengenai perempuan yang telah menikah?

    <p>Kekuasaan marital sudah tidak berlaku di bawah UU tertentu</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi standar untuk seseorang dinyatakan dewasa menurut hukum?

    <p>Mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dapat menjadi dasar permohonan pengampuan menurut Pasal 434 KUHPerdata?

    <p>Keluarga sedarah meminta karena keborosan</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang dapat mengajukan permohonan pengampuan untuk kepentingan diri sendiri?

    <p>Orang yang merasa lemah kekuatan akal</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dilakukan oleh pengadilan setelah menerima permohonan pengampuan?

    <p>Memanggil pihak yang dimintakan pengampuan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dicantumkan dalam surat permintaan pengampuan menurut Pasal 437 KUHPerdata?

    <p>Peristiwa penyebab dan bukti</p> Signup and view all the answers

    Apa yang diatur dalam Pasal 441 KUHPerdata terkait pengampuan?

    <p>Pengadilan mengangkat pengurus sementara untuk mengurus harta</p> Signup and view all the answers

    Apakah kriteria yang dipertimbangkan pengadilan untuk memenuhi permohonan pengampuan?

    <p>Alasan hukum yang cukup dan bukti pendukung</p> Signup and view all the answers

    Dalam konteks pengampuan, apa yang dimaksud dengan 'curatele'?

    <p>Pengampunan untuk orang dewasa yang tidak berdaya</p> Signup and view all the answers

    Apakah yang dipersyaratkan dalam proses penetapan pengampuan menurut Pasal 442 KUHPerdata?

    <p>Harus diucapkan dalam sidang terbuka</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan pencegahan perkawinan?

    <p>Menolak berlangsungnya perkawinan di pengadilan</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang dapat mengajukan pencegahan perkawinan?

    <p>Hanya pihak yang berkepentingan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan jika pencegahan telah diajukan?

    <p>Memberitahu kedua calon mempelai</p> Signup and view all the answers

    Apa yang terjadi jika pencegahan perkawinan belum dicabut?

    <p>Perkawinan tidak dapat dilangsungkan</p> Signup and view all the answers

    Siapa pihak yang dilarang untuk menyelenggarakan perkawinan jika terdapat pelanggaran UU Perkawinan?

    <p>Pegawai Pencatat Perkawinan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dapat dilakukan untuk mencabut pencegahan perkawinan?

    <p>Mengajukan permohonan menarik kembali pencegahan</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang menyetujui atau menolak pencegahan perkawinan?

    <p>Pengadilan negeri setempat</p> Signup and view all the answers

    Apa syarat yang harus ada untuk melangsungkan perkawinan?

    <p>Tidak ada pencegahan yang berlaku</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi alasan pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 85 KUHPerdata?

    <p>Ketidakcapaian usia minimum</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan?

    <p>Pejabat yang berwenang</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan konsekuensi perkawinan yang dibatalkan?

    <p>Anak-anak menjadi tidak sah</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dilarang dalam perkawinan menurut Pasal 30 KUHPerdata?

    <p>Nikah antara ipar perempuan dan laki-laki</p> Signup and view all the answers

    Apakah yang menjadi syarat melangsungkan perkawinan?

    <p>Ketepatan usia dan kemampuan mental</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan selain pejabat berwenang?

    <p>Suami atau istri</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan pelanggaran larangan perkawinan?

    <p>Nikah antara orang dengan hubungan darah dekat</p> Signup and view all the answers

    Apa akibat dari perkawinan yang dianggap tidak pernah ada?

    <p>Anak-anak dianggap tidak sah</p> Signup and view all the answers

    Di mana permohonan pembatalan perkawinan diajukan?

    <p>Di pengadilan daerah hukum tempat tinggal salah satu suami atau istri</p> Signup and view all the answers

    Anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap dianggap sebagai apa?

    <p>Anak sah</p> Signup and view all the answers

    Apa yang terjadi dengan harta bersama setelah pembatalan perkawinan?

    <p>Harta bersama tidak lagi berlaku</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang diperbolehkan untuk memiliki hak setelah keputusan pembatalan perkawinan?

    <p>Orang ketiga dengan itikad baik</p> Signup and view all the answers

    Apa tujuan dari penyimpangan dalam mengatur harta campuran menurut KUHPerdata?

    <p>Untuk mengatur hak dan kewajiban suami istri</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    KECAKAPAN BERTINDAK

    • Kewenangan umum untuk melakukan tindakan hukum bagi seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya
    • Tidak ada definisi konkrit terkait kecakapan bertindak dalam KUHPerdata
    • Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan setiap orang cakap dalam membuat perikatan, kecuali dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang.

    PIHAK YANG TIDAK CAKAP DALAM KUHPERDATA

    • Dilihat dalam Pasal 1330 KUHPerdata.
    • Orang yang belum dewasa
    • Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
    • Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu

    PEREMPUAN YANG TELAH MENIKAH

    • Pasal 108 BW terkait kekuasaan Marital dan Sita Marital tidak berlaku lagi dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 1974 juncto UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
    • Pasal 31 UU Perkawinan

    DIVERSIFIKASI USIA CAKAP

    • Pasal 330 KUHPerdata: Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
    • Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan: Perkawinan diizinkan apabila pihak pria telah mencapai umur 19 tahun dan wanita telah berusia 19 tahun.
    • Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan: Umur dewasa adalah ketika mencapai umur 18 tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan sehingga kekuasaan orang tua dicabut.
    • Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
    • Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.
    • Prof. Wahyono Darmabrata: Manusia dinyatakan dewasa apabila telah mencapai usia 21 tahun atau sudah pernah kawin sehingga merujuk kepada pengertian KUHPerdata.
    • Pasal 431 KUHPerdata: Perlunakan boleh ditarik oleh Pengadilan Negeri apabila si belumdewasa menyalahgunakan atau ada kekhawatiran yang beralasan atas itu.

    PENGAMPUAN (CURATELE)

    • Lembaga pengampunan (curatele) dikenal bagi orang yang sudah dewasa, tetapi memiliki kondisi tertentu sehingga tidak dapat mendapatkan hak dan wewenang untuk melaksanakan perbuatan hukum.
    • Pengampuan diatur dalam Bab XVII tentang Pengampuan Pasal 433-462 KUHPerdata.
    • Pihak-pihak ini ditempatkan di bawah pengampunan (curatele) dan didampingi oleh pengampu (curator)

    PIHAK YANG DAPAT MEMOHON PENGAMPUAN

    • Pasal 434 KUHPerdata:
      • Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya berdasar atas keadaannya.
      • Untuk masalah keborosan, pengampuan hanya boleh diminta oleh keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semenda dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat.
      • Untuk hal satu dan lainnya, seorang suami atau istri boleh meminta pengampuan akan istri atau suaminya.
      • Untuk kelemahan kekuatan akal dan merasa tak cakap mengurus kepentingan diri sendiri, dapat meminta pengampuan bagi diri sendiri.

    PENGAJUAN PENGAMPUAN

    • Pasal 436 KUHPerdata: Segala permintaan akan pengampuan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampuan berdiam.

    TATA CARA PENGAMPUAN

    • Pasal 437 KUHPerdata: Peristiwa penyebab pengampuan dibutuhkan harus disebutkan dalam surat permintaan dengan bukti dan saksinya.
    • Pasal 438 KUHPerdata: Jika Pengadilan Negeri berpendapat alasan cukup untuk pengampuan, keluarga dan semenda harus mendengar.
    • Pasal 439 KUHPerdata: Setelah itu, Pengadilan Negeri memanggil orang yang akan diletakkan dalam pengampuan.
    • Pasal 440 KUHPerdata: Setelah melakukan proses di atas dan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa keterangan telah cukup, Pengadilan mengambil penetapannya.

    PENETAPAN PENGAMPUAN

    • Pasal 441 KUHPerdata: Setelah pemeriksaan, pengadilan mengangkat seorang pengurus sementara untuk mengurus peribadi dan harta kekayaan yang diampu.
    • Pasal 442 KUHPerdata: Putusan atas permintaan pengampuan harus diucapkan dalam sidang terbuka setelah mendengar atau memanggil dengan sah segala pihak dan demi kesimpulan-kesimpulan Jaatan Kejaksaan.

    PENCEGAHAN PERKAWINAN

    • Dirumuskan dalam Pasal 13-21 UU Perkawinan.
    • Perkawinan dapat dicegah apabila terdapat pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
    • Dilakukan oleh Keluarga dalam keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah satu calon mempelai dan pihak yang berkepentingan.
    • Diajukan ke Pengadilan daerah hukum perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahu pegawai pencatat perkawinan.
    • Pegawai Pencatat Perkawinan akan memberitahu kedua calon mempelai.
    • Pencegahan harus mendapatkan putusan Pengadilan Negeri setempat.
    • Pegawai catatan sipil dilarang menyelenggarakan perkawinan.
    • Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.
    • Perkawinan tidak dapat dilangsungkan jika pencegahan perkawinan belum dicabut.
    • Pegawai Pencatat Perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan jika terdapat pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 UU Perkawinan, walaupun tidak ada pencegahan perkawinan.

    ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN

    • Tidak ada persetujuan bebas
    • Ketidak cakapan memberikan persetujuan
    • Belum tercapainya usia minimum
    • Pelanggaran larangan perkawinan
    • Adanya bigami

    PELANGGARAN LARANGAN PERKAWINAN

    • Perkawinan dilarang antara mereka yang mana satu dengan yang lain bertalian keluarga.
    • Perkawinan dilarang juga antara ipar laki-laki dan perempuan, paman atau paman orang tua dan anak perempuan atau cucu perempuan saudara, seperti pun bibi atau bibi orang tua dan anak laki saudara atau cucu laki saudara.
    • Perkawinan dilarang antara kawan berzinah yang telah dinyatakan salah oleh Putusan Hakim.
    • Perkawinan yang kedua kalinya dilarang antara orang-orang yang sama.

    AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN KUHPERDATA

    • Perkawinan dianggap tidak pernah ada.
    • Anak lahir dalam perkawinan dianggap tidak sah.
    • Tidak adanya harta campuran.
    • Anak-anak yang dilahirkan pada perkawinan tersebut tetap mempunyai kedudukan sebagai anak yang sah, tapi setelah pembatalan maka perkawinan yang dibatalkan tidak lagi berakibat hukum-hukum yang baru.

    AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN UU PERKAWINAN

    • Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan.

    TATA CARA PEMBATALAN PERKAWINAN

    • Diajukan oleh:
      • Keluarga garis keturunan lurus ke atas dari pasangan.
      • Suami atau istri.
      • Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan.
      • Pejabat yang ditunjuk dalam Pasal 16 ayat (2) UU Perkawinan.
    • Diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.

    AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN

    • Anak yang dilahirkan dalam perkawinan tetap anak sah.
    • Harta bersama tidak lagi berlaku dalam sebuah perkawinan.
    • Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembtalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

    PERJANJIAN PERKAWINAN

    • Diatur dalam Pasal 139 sampai dengan 179 KUHPerdata
    • Menyimpang dari Pasal 119 KUHPerdata terkait harta campuran bulat.
    • Tujuan penyimpangan harus dipertegas untuk mengatur hak dan kewajiban suami istri.

    Studying That Suits You

    Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

    Quiz Team

    Related Documents

    Hukum Orang dan Keluarga PDF

    Description

    Quiz ini membahas tentang kecakapan bertindak dan pihak yang tidak cakap menurut KUHPerdata. Anda akan memahami ketentuan-ketentuan hukum terkait perikatan dan batasan-batasan yang ada bagi individu yang dianggap tidak cakap. Materi ini mencakup berbagai pasal yang relevan serta perubahan dalam undang-undang mengenai perkawinan.

    More Like This

    Ketentuan Pasal 1233 dan 1234 KUH Perdata
    12 questions

    Ketentuan Pasal 1233 dan 1234 KUH Perdata

    DecentOnomatopoeia avatar
    DecentOnomatopoeia
    Kontrak Sewa-Menyewa dalam KUHPerdata
    16 questions

    Kontrak Sewa-Menyewa dalam KUHPerdata

    EverlastingTriumph5065 avatar
    EverlastingTriumph5065
    Use Quizgecko on...
    Browser
    Open
    Browser
    Browser