Soal Latihan 2.2 Lembaga Negara - Kelas 8 PDF

Pendidikan Pancasila Pak Runo Yohanes Lynanto Sistem Pemerintahan Indonesia dan Peran Lembaga-Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat ___ Oleh Runo Yohanes Lynanto  2 Awal Indonesia adalah neg...

Pendidikan Pancasila Pak Runo Yohanes Lynanto Sistem Pemerintahan Indonesia dan Peran Lembaga-Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat ___ Oleh Runo Yohanes Lynanto  2 Awal Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan republik dengan sistem presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam sistem ini, presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, sehingga kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat ini dijalankan melalui sejumlah lembaga negara yang masing-masing memiliki peran khusus dalam mendukung jalannya pemerintahan. Sistem ini memungkinkan adanya pembagian kekuasaan dan pengawasan antar-lembaga, yang dikenal sebagai konsep checks and balances, sehingga setiap lembaga dapat saling mengawasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Pembagian Kekuasaan Di Indonesia, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.  3 Indonesia menganut konsep trias politica, yaitu pembagian kekuasaan negara menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konsep ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan membagi fungsi dan tugas negara pada lembaga yang berbeda, di mana setiap lembaga memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang spesifik. Dalam sistem ini, setiap cabang kekuasaan saling mengawasi melalui sistem yang disebut checks and balances, yang membantu menjaga kedaulatan rakyat agar tetap terlaksana dengan adil dan transparan. 1. Kekuasaan Eksekutif Definisi: Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan menjalankan pemerintahan. Contoh Lembaga: Presiden dan Wakil Presiden. Fungsi: Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan bertanggung jawab menjalankan roda pemerintahan, termasuk menjaga keamanan negara, melaksanakan kebijakan publik, dan mengatur hubungan internasional. Batasan Kekuasaan Presiden: Presiden tidak berwenang membuat undang-undang (yang merupakan tugas DPR) dan harus bekerja sama dengan DPR dalam menetapkan anggaran dan kebijakan besar lainnya. Hal ini menjaga agar kekuasaan presiden tetap sesuai dengan konstitusi. 2. Kekuasaan Legislatif Definisi: Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat dan mengesahkan undang-undang. Contoh Lembaga: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Fungsi: DPR bertugas untuk menyusun dan mengesahkan undang-undang, mengawasi kinerja pemerintah, serta menyetujui anggaran negara. DPD membantu DPR dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan daerah, sedangkan MPR memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945. Pengaruh Legislatif bagi Rakyat: Melalui lembaga legislatif, aspirasi masyarakat dapat dituangkan dalam bentuk undang-undang dan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan rakyat. Selain itu, fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah. 3. Kekuasaan Yudikatif  4 Definisi: Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili dan menegakkan hukum. Contoh Lembaga: Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Fungsi: MA menangani kasus pidana, perdata, dan tata usaha negara di tingkat kasasi, serta berperan dalam pengawasan peradilan di bawahnya. MK bertugas menguji konstitusionalitas undang-undang, menangani sengketa hasil pemilu, dan menyelesaikan konflik kewenangan antar-lembaga negara. KY mengawasi kinerja hakim untuk menjaga integritas peradilan. Pengaruh Yudikatif bagi Rakyat: Lembaga yudikatif memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil. MK, misalnya, berperan menjaga konstitusi dengan membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, sementara KY berupaya memastikan hakim bekerja tanpa intervensi, sehingga keadilan hukum dapat terwujud bagi masyarakat. Lembaga-lembaga negara pelaksana kedaulatan Rakyat Walau menganut kedaulatan rakyat, bukan artinya sebagai rakyat Indonesia berperan secara langsung dalam pelaksanaan sistem tersebut. Kedaulatan rakyat Indonesia sebagian diwakilkan oleh lembaga pemerintah yang bertugas menjadi representasi rakyat dalam memastikan bahwa kedaulatan dilaksanakan secara utuh dan menguntungkan bagi rakyat. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Apa itu MPR? MPR adalah lembaga legislatif yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam sejarahnya, MPR semula adalah lembaga tertinggi negara, namun kini kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lainnya. Tugas MPR: MPR bertugas untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, melantik presiden dan wakil presiden, serta berwenang memberhentikan presiden dalam kondisi tertentu, misalnya jika terbukti melanggar hukum atau tidak mampu menjalankan tugasnya. Dalam konteks kedaulatan rakyat, MPR berperan untuk menjaga agar perubahan konstitusi tetap mencerminkan aspirasi rakyat.  5 Pengaruh MPR bagi Rakyat: MPR memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas konstitusi. Dengan mengubah UUD sesuai perkembangan zaman, MPR dapat memastikan bahwa aturan-aturan yang berlaku tetap relevan bagi masyarakat. 2. Presiden dan Wakil Presiden Apa itu Presiden dan Wakil Presiden? Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan di Indonesia, sedangkan wakil presiden adalah pendamping presiden yang membantu tugas pemerintahan sehari-hari. Batasan Kekuasaan Presiden: Meskipun presiden memiliki kekuasaan eksekutif, ia tidak memiliki hak membuat undang-undang; tugas tersebut merupakan wewenang DPR. Presiden juga harus mendapat persetujuan DPR untuk keputusan penting seperti anggaran dan penyataan perang. Sebagai bentuk checks and balances, presiden dapat dimakzulkan oleh MPR jika terbukti melanggar konstitusi atau hukum. 3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Apa itu DPR? DPR adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat Indonesia dalam membuat undang-undang. Anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Tugas DPR: Tugas utama DPR adalah membuat, membahas, dan mengesahkan undang-undang bersama presiden. Selain itu, DPR juga memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan fungsi anggaran untuk menyetujui anggaran belanja negara. Pengaruh DPR bagi Rakyat: DPR memastikan bahwa undang-undang yang dibuat mencerminkan kepentingan rakyat. Melalui DPR, masyarakat memiliki akses untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi kinerja pemerintah. Dengan pengawasan yang efektif, DPR dapat mendorong pemerintah untuk tetap transparan dan bertanggung jawab. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Apa itu DPRD? DPRD adalah lembaga legislatif di tingkat daerah yang bertugas mewakili rakyat di daerah tersebut. Tugas DPRD: DPRD bertugas membuat peraturan daerah (perda), mengawasi pelaksanaan kebijakan daerah, dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).  6 Pengaruh DPRD bagi Rakyat di Daerah: DPRD memastikan bahwa kebijakan yang dibuat di tingkat daerah mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. 5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Apa itu BPK? BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Tugas BPK: BPK memeriksa penggunaan anggaran negara oleh berbagai lembaga untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan transparan. Hasil pemeriksaan ini kemudian disampaikan ke DPR, DPD, atau DPRD untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kewenangan BPK: Meskipun BPK tidak berwenang memberikan hukuman atas penyalahgunaan keuangan, lembaga ini berperan penting dalam mengawasi transparansi keuangan negara, yang menjadi dasar dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik. 6. Mahkamah Konstitusi (MK) Apa itu MK? MK adalah lembaga yudikatif yang berfungsi untuk menangani perkara konstitusional. Tugas MK: MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menangani sengketa hasil pemilihan umum, serta menyelesaikan sengketa kewenangan antar-lembaga negara. Kewenangan MK: Kewenangan MK terbatas pada perkara yang terkait konstitusi, sehingga lembaga ini tidak menangani kasus pidana atau perdata. MK berperan penting dalam menjaga agar kebijakan yang diambil pemerintah tidak bertentangan dengan UUD. 7. Mahkamah Agung (MA) Apa itu MA? MA adalah lembaga peradilan tertinggi yang menangani perkara hukum di tingkat nasional. Tugas MA: MA mengadili kasus di tingkat kasasi dan bertugas untuk mengawasi pelaksanaan peradilan di bawahnya.  7 Kewenangan MA: Kewenangan MA terbatas pada perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan agama di tingkat kasasi. Dengan demikian, MA tidak berwenang untuk menguji undang-undang seperti yang dilakukan oleh MK. 8. Komisi Yudisial (KY) Apa itu KY? KY adalah lembaga yang mengawasi kinerja hakim di Indonesia. Tugas KY: KY bertugas menyeleksi calon hakim agung dan mengawasi perilaku hakim untuk menjaga integritas sistem peradilan. Kewenangan KY dalam Kedaulatan Rakyat: Dengan mengawasi hakim, KY memastikan bahwa keputusan peradilan dilakukan secara profesional dan independen, sehingga masyarakat dapat percaya terhadap keadilan yang dijalankan oleh peradilan di Indonesia. 9. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Apa itu DPD? DPD adalah lembaga perwakilan daerah di tingkat nasional. Tugas DPD: DPD memberikan masukan kepada DPR terkait undang-undang yang berhubungan dengan kepentingan daerah dan dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu. Pengaruh DPD bagi Rakyat di Daerah: DPD memastikan bahwa aspirasi daerah didengar di tingkat nasional, sehingga kebijakan nasional juga memperhatikan kepentingan daerah. Penutup dan kesimpulan Dalam sistem pemerintahan Indonesia, konsep checks and balances memungkinkan masing-masing lembaga untuk saling mengawasi. Misalnya, presiden tidak dapat membuat undang-undang sendiri tanpa persetujuan DPR. DPR juga memiliki kewenangan untuk mengawasi penggunaan anggaran pemerintah yang diaudit (diperiksa/inspeksi) oleh BPK. Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD, dan MPR berperan dalam menetapkan serta mengubah konstitusi. Dengan pembagian peran dan pengawasan seperti ini, kedaulatan rakyat dapat dijaga, dan lembaga-lembaga negara dapat menjalankan fungsinya secara efektif sesuai dengan konstitusi.  8 A. Tugas 1 Buatlah sebuah rangkuman dari artikel ini, dimohon memparafrase menjadi bahasa yang lebih mudah kalian pahami. B. Tugas 2 Latihan soal! Jawablah soal dibawah ini di buku kalian masing dengan jelas dan detail! 1. Jelaskan bagaimana peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam mengubah UUD 1945 dapat mempengaruhi sistem pemerintahan Indonesia dan kehidupan masyarakat. Berikan contoh perubahan yang dapat berdampak langsung pada masyarakat. 2. Jelaskan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara! 3. Tulis dan jelaskan (satu) batasan-batasan kekuasaan yang dimiliki presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia! 4. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, DPR memiliki tugas utama untuk membuat dan mengesahkan undang-undang. Menurut pendapatmu, bagaimana DPR dapat menjaga kepercayaan rakyat terhadap proses legislatif? Jelaskan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan DPR untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas! 5. Apa saja tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan kedaulatan rakyat di tingkat daerah? 6. Jelaskan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) serta bagaimana MK dapat menjaga konstitusi dalam menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia!  9 Daftar Pustaka Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Tugas dan Fungsi BPK. Diakses dari https://www.bpk.go.id Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. (n.d.). Tugas dan Wewenang DPD RI. Diakses dari https://dpd.go.id Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (n.d.). Tugas dan Fungsi DPR RI. Diakses dari https://www.dpr.go.id Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung. Diakses dari https://www.mahkamahagung.go.id Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.). Tugas dan Fungsi Mahkamah Konstitusi. Diakses dari https://www.mahkamahkonstitusi.go.id Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).