m32519166344974.pdf

PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN DENGAN KEKUATAN SENJATA Latar Belakang  Bom Atom di Hiroshima & Nagasaki pada Agustus 1945.  2 September 1945 Jepang menandatangani penyerahan tanpa syarat pada sekutu.  Sekutu memerintahkan Jepang untuk mempertahankan status quo.  Jepang...

PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN DENGAN KEKUATAN SENJATA Latar Belakang  Bom Atom di Hiroshima & Nagasaki pada Agustus 1945.  2 September 1945 Jepang menandatangani penyerahan tanpa syarat pada sekutu.  Sekutu memerintahkan Jepang untuk mempertahankan status quo.  Jepang mematuhi perintah tersebut.  Rakyat Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaan mendesak Jepang segera pergi dari Indonesia.  Terjadi aksi pengambilan paksa senjata Jepang oleh Rakyat Indonesia.  Terjadi peperangan di beberapa daerah antara rakyat Indonesia & tentara Jepang. SEAC  Sekutu membentuk SEAC.  SEAC dipimpin oleh pasukan Inggris.  SEAC bertanggung jawab atas Indonesia.  Pemimpin SEAC: Lord Louis Mountbatten.  Lord Louis Mountbatten mengutus 7 perwira Inggris yang dipimpin oleh A.G. Greenhalgh ke Indonesia.  Tugas: mempelajari serta melaporkan keadaan di Indonesia menjelang pendaratan pasukan sekutu. Louis Mountbatten AFNEI  Sekutu membentuk AFNEI.  SEAC berada dalam kendali AFNEI.  Pemimpin: Philip Christison.  AFNEI bertanggung jawab pada wilayah Indonesia barat.  AFNEI fokus pada tawanan Jepang.  Philip Christison mengakui pemerintahan Republik Indonesia pada 1 Oktober 1945.  Kebanyakan pegawai AFNEI adalah orang Belanda. Philip Christison NICA  NICA dibentuk oleh sekutu pada 1944.  Pemimpin: H.J. Van Mook.  Wakil: Raden Abdul Kadir Widjojoatmodjo.  Tugas: Memulihkan & mengendalikan pemerintahan sipil di Hindia- Belanda.  C.H.O. van der Plas datang ke Indonesia pada 16 September 1945.  Anggota NICA yang lain datang ke Indonesia pada 29 September 1945 bersama SEAC. HJ van Mook Raden Abdul Kadir Widjojoatmodjo Aksi NICA & AFNEI  NICA aktif mempersenjatai bekas pasukan KNIL (militer pemerintah Hindia-Belanda).  NICA ingin mengambil alih kekuasaan.  AFNEI mendukung aksi NICA dengan membantu melakukan teror pada rakyat Indonesia di beberapa daerah.  AFNEI menyimpang dari misi awal. 2 Jenis Perjuangan  Perjuangan angkat senjata (pertempuran)  Perjuangan diplomasi (perundingan) Pertempuran di Indonesia dalam Rangka Mempertahankan Kemerdekaan  Pertempuran Medan Area  Pertempuran Ambarawa  Pertempuran Surabaya  Peristiwa Merah Putih di Manado  Pertempuran di Bandung  Pertempuran Margarana/Puputan Margarana  Perlawanan Rakyat di Makassar Insiden Hotel Yamato Pertempuran Surabaya Latar Belakang  Tentara Sekutu mendarat di Surabaya 25 Oktober 1945 dipimpin Brigjen Mallaby (Inggris).  Gubernur Jawa Timur (RMTA Suryo) menyepakati militer Inggris masuk ke Surabaya untuk melepaskan tawanan Jepang.  Inggris menduduki gedung pemerintahan & menyebarkan pamflet berisi perintah agar rakyat Surabaya & Jawa Timur menyerahkan senjata yang telah mereka rampas dari tentara Jepang.  27 Oktober 1945 pertama kali peperangan di Surabaya.  28 Oktober 1945 pemuda berhasil merebut gedung-gedung pemerintahan.  Mallaby terdesak & meminta bantuan pada komandan tentara Inggris di Jawa (Mayjen D.C. Hawthorn). Terbunuhnya Mallaby  Hawthorn menghubungi Presiden Sukarno untuk meminta bantuan menyelesaikan pergolakan.  29 Oktober 1945 Sukarno, Moh. Hatta, Amir Sjarifuddin & Hawthorn tiba di Surabaya.  Sukarno berkeliling Kota Surabaya menyerukan penghentian peperangan & meminta para pejuang menunggu hasil perundingan antara Indonesia & sekutu.  Beberapa sudut Kota Surabaya masih terjadi peperangan.  30 Oktober 1945 Mallaby tewas karena granat yang meledakkan mobilnya di dekat Jembatan Merah.  Kematian Mallaby menjadi alasan Inggris menggempur Surabaya Brigjen Mallaby Peperangan 10 November 1945 di Surabaya  7 November 1945 Inggris mengirim surat kepada Gubernur Soeryo berisi kecaman atas kematian Mallaby & menuding Soeryo tidak mampu mengendalikan rakyatnya sendiri.  9 November 1945 Soeryo membalas dengan surat yang intinya membantah semua tuduhan Inggris.  Inggris meminta rakyat Surabaya untuk menyerah dengan batas waktu jam 06:00 tanggal 10 November 1945.  9 November 1945 pukul 22:00 Gubernur Soeryo melalui siaran radio menolak ultimatum Inggris.  Rakyat Surabaya berjuang dengan slogan: “Merdeka atau mati”.  10 November 1945 Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut & udara. Peperangan 10 November 1945 di Surabaya  Sukarno berpidato dengan bahasa Inggris yang disebarkan ke seluruh dunia.  Dalam pidato tersebut, Sukarno melancarkan protes ke PBB dan mendesak Presiden Amerika Serikat (Harry S. Truman) untuk turun tangan menghentikan aksi militer Inggris.  Tokoh masyarakat seperti Bung Tomo aktif mengobarkan semangat melalui radio.  Ulama seperti KH. Hasyim Asy’ari juga berperan dalam mengerahkan santri-santri dan masyarakat untuk ikut berjuang.  Peperangan berakhir setelah 3 minggu, Kota Surabaya berhasil dipertahankan walaupun dalam keadaan hancur. Bung Tomo KH. Hasyim Asyari Perjuangan Diplomasi  Linggajati  Komisi Tiga Negara (KTN)  Renville  Roem-Royen  Konferensi Inter Indonesia  Konferensi Meja Bundar Perundingan Linggajati  Daerah Linggajati diusulkan oleh Maria Ulfa (Menteri Sosial) karena Jakarta & Yogyakarta ditolak oleh masing-masing pihak (Indonesia & Belanda).  10 November 1946, Linggajati, Jawa Barat.  Delegasi Indonesia, Belanda & Inggris.  Delegasi Inggris sebagai mediator (penengah): Lord Killearn.  Sutan Syahrir (salah satu delegasi Indonesia) menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia.  Perjanjian ini ditandatangani pada 25 Maret 1947 di Istana Negara. Hasil Perundingan Linggajati  Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia dengan wilayah: Sumatera, Jawa & Madura.  Belanda harus meninggalkan wilayah tersebut paling lambat pada 1 Januari 1949.  Republik Indonesia & Belanda akan bekerjasama dalam membentuk negara Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).  Pembentukan RIS akan segera dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 1949.  RIS & Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Hasil Perundingan Linggajati  Wilayah Indonesia hanya Sumatra, Jawa & Madura.  Beberapa partai menganggap Kabinet Syahrir lemah dalam mempertahankan kedaulatan.  26 Juni 1947, KNIP menarik dukungan terhadap Kabinet Syahrir.  27 Juni 1947, Kabinet Syahrir III jatuh. Penafsiran Belanda Mengenai Perundingan Linggajati  Belanda beranggapan bahwa pulau-pulau lain di luar Indonesia yang masih dikuasainya dapat menjadi negara sendiri jika memang dikehendaki.  Belanda menolak klaim Indonesia atas Irian Barat (Papua).  Belanda ingin menjadikan Indonesia sebagai negara persemakmuran Belanda & akan membentuk federasi.  Belanda ingin hubungan luar negeri Indonesia ditangani oleh pihak Belanda. Sutan Syahrir Agresi Militer Belanda I  Perbedaan tafsir mengenai hasil perundingan Linggajati antara Indonesia & Belanda.  15 Juli 1947, H.J. Van Mook menyampaikan pidato radio bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan perundingan Linggajati.  21 Juli 1947, terjadi Agresi Militer Belanda I.  Tujuan: merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya & daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak.  Aksi polisional (politionele acties): Mengatasi kekacauan akibat teror & huru-hara serta memulihkan ketertiban & stabilitas di Indonesia.  29 Juli 1947, pesawat Dakota Republik Indonesia yang membawa obat-obatan ditembak jatuh oleh Belanda. Garis van Mook  29 Agustus 1947, Belanda secara sepihak memproklamasikan Garis van Mook.  Indonesia mendesak PBB untuk mengambil sikap.  Indonesia melobi negara-negara sahabat untuk memperjuangkan Indonesia di PBB & mendapat tanggapan positif.  India & Australia di PBB mengajukan usul agar masalah Indonesia ini dibahas dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB.  Dewan Keamanan PBB sejak tahun 1947, resmi menggunakan nama Indonesia dalam semua dokumen resolusi PBB.  Indonesia & Belanda mematuhi resolusi PBB mengenai gencatan senjata pada 17 Agustus 1947. Jatuhnya Pesawat Dakota VT CLA Monumen Ngoto, Bantul, Yogyakarta Komisi Tiga Negara  25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Committe of Good Office for Indonesia yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia & Belanda.  Komite tersebut lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN).  Australia dipilih Indonesia.  Belgia dipilih Belanda.  Amerika Serikat pihak netral.  Prancis sebagai peninjau. Tugas Komisi Tiga Negara  20 Oktober 1947, tugas KTN di Indonesia adalah untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia & Belanda secara damai.  KTN berhak mengambil inisiatif untuk masalah militer.  KTN hanya berhak memberi saran untuk masalah politik. Amir Syarifuddin Ali Sastroamidjojo Perundingan Renville  KTN mengusulkan agar Indonesia & Belanda melakukan perundingan di tempat netral (di atas Kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yaitu USS Renville).  8 Desember 1947, perundingan Renville dimulai.  Indonesia, Belanda, Australia, Belgia & Amerika Serikat.  Indonesia memilih Australia: Richard Kirby  Belanda memilih Belgia: Paul van Zeeland  Australia & Belgia memilih Amerika Serikat: Frank B. Graham Hasil Perundingan Renville  Pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat pada masa peralihan sampai pengakuan kedaulatan.  Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah- daerah yang didudukinya dengan melalui jajak pendapat (plebisit/pemungutan suara) terlebih dahulu.  Pemerintah Indonesia bersedia menarik pasukannya serta mengosongkan daerah-daerah di belakang Garis van Mook untuk kemudian masuk ke wilayah Indonesia. Reaksi Masyarakat Indonesia mengenai Hasil Perundingan Renville  Reaksi negatif dari rakyat, politikus & militer.  Soedirman menyebut wilayah Indonesia hanya “sebesar daun lontar”.  Wilayah Indonesia menjadi sempit.  Menyebabkan Indonesia terblokade secara ekonomi, politik & militer.  Militer terpaksa harus meninggalkan sejumlah wilayah pertahanan yang telah dibangun dengan susah payah.  29.000 Pasukan Siliwangi di Jawa Barat harus hijrah (long march) ke Yogyakarta.  Yogyakarta menjadi ibu kota republik. Akibat dari Hasil Perundingan Renville  Banyak partai menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet Amir Syarifuddin.  Kabinet Amir Syarifuddin II jatuh.  23 Januari 1947, Amir Syarifuddin mengembalikan mandat kepada Presiden Sukarno.  Belanda aktif membentuk negara boneka (Bijeenkomst voor federaal Overleg).  Ketidakpuasan rakyat Indonesia pada hasil perundingan Renville  Kekhawatiran tokoh pemerintahan Indonesia mengenai niat Belanda untuk menguasai sepenuhnya wilayah Republik Indonesia. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia  18 Desember 1948 pemerintah Indonesia mengadakan sidang kabinet.  Mengantisipasi tindakan militer Belanda.  Membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan pemimpin Syafruddin Prawiranegara & berpusat di Bukittinggi.  Tokoh-tokoh Indonesia di India juga diberi pesan untuk berjaga- jaga, apabila PDRI Bukittinggi tidak berhasil, maka PDRI berpusat di India.  Sukarno & Hatta memilih untuk tetap berada di Yogyakarta. Agresi Militer Belanda II  Perlawanan angkat senjata terhadap Belanda terus terjadi.  Strategi ermattungsstrategie.  19 Desember 1948, Belanda mengepung Kota Yogyakarta (ibu kota Indonesia setelah perundingan Linggajati).  Belanda menahan: Sukarno, Hatta, Sutan Syahrir, Moh. Roem, Agus Salim & A.G. Pringgodigdo (diasingkan ke Pulau Bangka).  Sudirman & A.H. Nasution aktif memimpin peperangan gerilya di luar Yogyakarta.  27 Desember 1948 A.H. Nasution mengumumkan berdirinya pemerintahan militer untuk Jawa. Peran PBB dalam mengakhiri Agresi Militer Belanda II  24 Januari 1949, Sidang Dewan Keamanan PBB  Dewan Keamanan PBB mendesak Belanda untuk mengakhiri operasi militer & memulangkan para pemimpin pemerintah Indonesia yang ditangkap.  Dewan Keamanan PBB membentuk United Nations Commision for Indonesia (UNCI) sebagai pengganti KTN. United Nations Commision for Indonesia  Membantu melancarkan jalannya perundingan.  Mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah Indonesia.  Mengamati jajak pendapat.  Mengajukan usulan & saran-saran yang dapat membantu tercapainya kesepakatan antara kedua negara. Strategi Pemimpin Militer Indonesia  Belanda tidak menghiraukan resolusi yang ditawarkan UNCI.  Terus memimpin serangan militer melawan Belanda.  Belanda menyebar isu yang mengatakan bahwa republik Indonesia telah tidak ada lagi.  Pemimpin militer berusaha membuktikan bahwa Republik Indonesia tetap ada.  Merencanakan serangan besar kepada Belanda di Yogyakarta. Serangan Umum 1 Maret 1949  Serangan militer berskala besar dari militer Indonesia kepada Belanda.  Tujuan: Membuktikan eksistensi Republik Indonesia & TNI kepada dunia internasional sekaligus mematahkan propaganda Belanda bahwa Republik Indonesia tidak ada lagi.  Serangan umum 1 Maret 1949 Kota Yogyakarta dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto yang mendapat izin dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX.  Serangan umum 1 Maret 1949 sukses merebut beberapa bagian Kota Yogyakarta dari penguasaan Belanda. Alasan Pemilihan Kota Yogyakarta sebagai Sasaran Utama Serangan  Yogyakarta merupakan ibu kota Republik Indonesia sehingga jika dapat direbut walau hanya untuk beberapa jam, akan berpengaruh besar terhadap perjuangan Indonesia.  Terdapat banyak wartawan asing di Hotel Merdeka Yogyakarta, delegasi UNCI & pengamat militer dari PBB. Kesaksian mereka sangat penting bagi Republik Indonesia.  Semua pasukan memahami & menguasai situasi & daerah operasi Latar Belakang Terjadinya Perundingan Roem Royen  UNCI bertemu dengan pemimpin Indonesia di Pulau Bangka & BFO dalam rangka mencari kesepakatan.  Tindakan UNCI tersebut dilakukan karena situasi yang semakin memburuk.  Dewan keamanan PBB menugaskan UNCI untuk membantu pelaksanaan resolusi.  UNCI sukses mengadakan perundingan Roem-Royen.  Indonesia: Mohammad Roem.  Belanda: Frederik van Royen. Perundingan Roem Royen  17 April 1949.  Perundingan pendahuluan yang berlangsung di Hotel Des Indes, Jakarta.  Amerika Serikat: Merle Cochran (Mediator).  Mohammad Roem diperkuat dengan kehadiran Moh. Hatta & Sri Sultan Hamengkubuwono IX.  Tercapai kesepakatan pada 7 Mei 1949. Pemerintah Indonesia  Memerintahkan seluruh pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya.  Bekerjasama dalam menjaga ketertiban, keamanan & menjaga perdamaian.  Turut serta dalam konferensi Meja Bundar di Den Haag, dengan tujuan mempercepat penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat dengan tanpa syarat setelah para pemimpin pemerintahan kembali ke Yogyakarta. Pemerintah Belanda  Menghentikan aksi militernya serta membebaskan para tahanan politik.  Menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta.  Menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat.  Berusaha menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB). Dampak Perjanjian Roem-Royen  Melalui Perundingan Roem-Royen, pihak Indonesia & Belanda sepakat untuk turut serta dalam KMB.  6 Juli 1949, Sukarno-Hatta kembali ke Yogyakarta.  19 Desember 1949, Penarikan mundur pasukan Belanda dari seluruh Yogyakarta. Konferensi Inter Indonesia  Koordinasi antara pemerintah Indonesia & BFO terutama yang berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat.  Konferensi Indonesia dipandang penting untuk menyatukan pandangan politik dalam rangka menghadapi Belanda dalam KMB.  Dilakukan setelah para pemimpin Indonesia kembali ke Yogyakarta.  Tahap I: 19-22 Juli 1949 (Ketua: Moh. Hatta).  Tahap II: 31 Juli-3 Agustus 1949 (Ketua: Sultan Hamid II).  Membicarakan masalah pembentukan negara Republik Indonesia Serikat (RIS) serta bentuk kerjasama antara RIS & Belanda.  BFO mendukung tuntutan Indonesia atas penyerahan kedaulatan tanpa ikatan-ikatan politik ataupun ekonomi.  Dijadikan bekal dalam menghadapi perundingan-perundingan selanjutnya dengan Belanda. Syarif Abdul Hamid Alkadrie (Sultan Hamid II) Konferensi Meja Bundar  23 Agustus 1949 - 2 November 1949  Indonesi, Belanda, BFO & UNCI  Pemimpin Konferensi adalah: Willem Drees (Perdana Menteri Belanda)  Ketua Delegasi Indonesia: Moh. Hatta  Ketua Delegasi Belanda: J.V. Maarseven  Ketua Delegasi BFO: Sultan Hamid  Ketua Delegasi UNCI: Chritchley Persoalan Uni Indonesia-Belanda & Utang  Indonesia ingin bentuk kerjasama yang bebas tanpa ada organisasi permanen,  Belanda menghendaki adanya kerja sama yang luas dengan pembentukan organisasi yang luas pula,  Indonesia hanya mengakui utang-utang Hindia-Belanda yang dimulai pada saat menyerahnya Belanda kepada Jepang (1942),  Belanda menghendaki bahwa Indonesia harus mengambil alih semua kekayaan termasuk utang-utang Belanda sampai saat itu, termasuk biaya yang digunakan dalam membiayai perang kolonial terhadap Indonesia. Hasil Konferensi Meja Bundar  Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949,  Beberapa persetujuan pokok (keuangan, ekonomi, sosial, budaya, dll),  Mengenai persoalan Irian Barat, penyelesaiannya akan ditunda selama satu tahun,  Persetujuan KMB juga memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembentukan APRIS dengan TNI sebagai inti (KNIL dibubarkan & anggotanya masuk ke dalam APRIS),  Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda,  Indonesia membayar utang-utang Belanda sejak 1942. Konferensi Meja Bundar Penyerahan Kedaulatan  23 Desember 1949  Den Haag: penandatanganan penyerahan kedaulatan.  Jakarta: penandatanganan penyerahan kedaulatan.  Yogyakarta: Dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat.  Presiden Soekarno kembali ke Jakarta.