Masa Awal Kemerdekaan Indonesia PDF
Document Details
Uploaded by Deleted User
Samuel, Kent, Lupita, Christy, Audrey
Tags
Related
- Proklamasi Kemerdekaan & Pembentukan Pemerintah Indonesia PDF
- Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Dengan Kekuatan Senjata PDF
- Sejarah Indonesia Kelas XI Semester 2 PDF
- Tugas Sejarah Perjanjian Indonesia PDF
- Sejarah TNI #2 PDF
- Konferensi Meja Bundar & Peranannya dalam Proses Kemerdekaan Indonesia PDF
Summary
Dokumen ini membahas kebijakan politik dan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Diuraikan kebijakan-kebijakan terkait perubahan sistem pemerintahan, pembentukan NKRI, dan tantangan ekonomi seperti inflasi dan blokade. Termasuk juga dampak politik dan ekonomi dari Konferensi Meja Bundar, dan upaya-upaya mengatasi krisis.
Full Transcript
a mksa awal emerdekaan by samuel,kent,lupita,christy,audrey kebijakan politik Mengubah fungsi knip Selanjutnya, pada tanggal 16 Oktober 1945 pemerintah mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X tentang perubahan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Maklumat ters...
a mksa awal emerdekaan by samuel,kent,lupita,christy,audrey kebijakan politik Mengubah fungsi knip Selanjutnya, pada tanggal 16 Oktober 1945 pemerintah mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X tentang perubahan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Maklumat tersebut mengubah fungsi KNIP dari pembantu presiden menjadi fungsi parlementer (legislatif). Mengubah sistem pemerintahan sistem presidensial berubah menjadi sistem parlementer. Dalam sistem parlementer kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem parlemen kepala pemerintahan dipegang oleh pedana menteri, dan presiden hanya sebagai kepala negara. Terbentuknya NKRI faktor yang mempengaruhi terbentuknya NKRI; proses terbentuknya NKRI melalui proses: 1. Pembentukan Kelengkapan 1. kesamaan nasib Pemerintahan 2. keinginan bersama untuk merdeka dan 2. Pembentukan Komite Nasional melepaskan diri dari belenggu penjajahan ir.soekarno Indonesia 3. kesatuan tempat tinggal 3. Pembentukan Alat Kelengkapan 4. cita-cita bersama untuk mencapai keadilan Keamanan Negara sebagai suatu bangsa Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mohammad hatta tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 2. Memajukan kesejahteraan umum 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, ahmad soebarjo perdamaian abadi, dan keadilan sosial. *Hasil sidang 18 Agustus 1945 Setelah melalui pembicaraan yang serius, dihasilkan beberapa keputusan sebagai berikut 1. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945; 2. Mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden; 3. Membentuk Komite Nasional sebagai badan pembantu Presiden sebelum membentuk DPR/MPR. pengesahan UUD *Hasil sidang 19 Agustus 1945 pemilihan presiden dan wakil Dari pembahasan tersebut dihasilkan keputusan, sebagai berikut: pembagian wilayah 1. Menetapkan 12 kementerian yang bertugas membantu Presiden; pembentukan kementrian 2. Membagi wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi dan menunjuk para gubernurnya; 3. Akan membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). *Hasil sidang 22 Agustus 1945 Sidang pun kembali dilanjutkan pada 22 Agustus 1945. Pada sidang ini diputuskan tiga keputusan, yaitu: 1. Membentuk dan mengesahkan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP); 2. Menetapkan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia; 3. Memutuskan untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) dengan segera. dampak positif Pengakuan kemerdekaan persatuan dan kesatuan Nilai-nilai persatuan dan kesatuan menjadi jiwa lahirnya NKRI. Meskipun Indonesia memiliki keragaman adat, suku, keyakinan, dan budaya, NKRI bertujuan untuk menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dampak negatif Informasi mengenai dampak negatif pada masa terbentuknya NKRI tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber yang saya temukan. Namun, perjuangan dan tantangan yang dihadapi selama masa tersebut tentu saja memiliki dampak yang kompleks dan beragam. Perjuangan Diplomasi (Konferensi Meja Bundar) Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. konferensi meja bundar bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda terkait kedaulatan Republik Indonesia. Konferensi Meja Bundar Tokoh - Tokoh Perdana Menteri Belanda Dr. W. Dress Ketua Delegasi RI Drs. Mohammad Hatta Wakil Ketua Mr. A.K. Pringgodigdo Sekretaris I Prof. Mr. Dr. Soepomo Sekretaris II W.J Latumenten Ketua Delegasi Belanda Mr. J.H. van Maarseveen Wakil Ketua I Mr. D.U. Stikker Wakil Ketua II Dr. J.H van Roijen Sekretaris mr. E.E.J. van der Valk Ketua BFO Sultan Hamid II Wakil Ketua Mr. I.A.A.G Agung Sekretaris Mr. A.J. Vleer Menteri Wilayah Seberang Lautan Belanda Mr. J.H van Maarseveen Ketua Delegasi UNCI Merle H. Cochran Ketua Mingguan Thomas K. Critchley Raymond Herremans Sekretaris Jenderal KMB Mr. M.J Prinsen konferensi meja bundar Kondisi masyarakat Indonesia Meskipun Indonesia menjadi berbentuk serikat (RIS), Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, Belanda menarik tentara mereka dari Indonesia secara keseluruhan dan konflik militer antara Belanda Indonesia berhenti. RIS (Republik Indonesia Serikat) penyebab : sebagai salah satu cara Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. 27 Desember 1949 sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh Konferensi Meja Bundar. tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan ris Mohammad Hatta Dr. H. J. van Mook. Soekarno Mr. Sartono KEADAAN MASYARAKAT SETELAH RIS 3. Gerakan Nasionalisme 2. Ketidakstabilan Politik 1. Federal Dampak Positif & Negatif RIS NEGATIF : POSITIF : Kesulitan Pemerintahan Pengakuan Kekuasaan Inflasi dan Kemiskinan Penguatan Identitas Nasional kesimpulan pada bidang politik Kesimpulan Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal mengalami berbagai dinamika politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Masa ini merupakan masa pembentukan identitas nasional dan pembangunan dasar-dasar negara. Masa ini juga merupakan masa perjuangan melawan penjajahan dan imperialisme asing. kebijakan ekonomi Kondisi ekonomi Kondisi Ekonomi di Indonesia sangat tidak stabil dan buruk 1. Inflasi infrastruktur yang hancur Mata uang tidak terkontrol: Kekurangan sumber daya Mata uang de javasche bank Pengeluaran pemerintah Pemerintahan belanda Mencetak uang berlebihan penduduk jepang 2. Blokade Belanda bikin blokade ekonomi, dimana Blokade belanda pintu perdagangan RI ditutup sehingga barang dagangan tidak bisa ekspor impor. Ini membuat ekonomi Indonesia lebih buruk karena miliki banyak potensi perdagangan. De Javasche Bank (DJB) De Javasche Bank didirikan pada tanggal 24 Januari 1828 atas perintah Raja Williem I. Tujuan bank ini adalah untuk membantu permasalahan keuangan dan perekonomian kolonial Hindia Belanda yang semakin parah pasca bangkrutnya VOC. DJB Tokoh - tokoh Pemerintah membentuk panitia DJB yang nasionalis berdasarkan surat keputusan presiden No. 118 tanggal 2 Juli 1951. Panitia ini diketuai oleh Mohamad Sediono, dibantu oleh empat orang anggota yaitu, Bapak Soetikno Slamet, Dr.R.M.Soemitro Djojohadikoesoemo, T.R.B Sabarudin, dan Dr. Khouw Bian Tie. DJB Kondisi masyarakat indonesia tidak terlalu bagus. DJB memiliki dampak positif terhadap perekonomian negara kita tetapi adanya DJB juga menyebabkan inflasi Program Pinjaman Nasional 1946 Program disetujui melalui kesepakatan pemerintah dan DPR, bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat untuk membiayai kebutuhan negara yang baru merdeka. Terutama dalam hal rekonstruksi ekonomi dan stabilitas keuangan. Keadaan masyarakat setelah program tersebut Berhasil menggalang dana menciptakan rasa kebersamaan POSITIF Ir. Surachman Ir. Soekarno Moh. Hatta Kesadaran Akan Kemandirian Ekonomi Penguatan Rasa Solidaritas NEGATIF Skeptisisme Masyarakat Pengalaman Negatif dengan Inflasi Diplomasi ke India Latar belakang: gandum dan beras dari Eropa yang biasanya datang ke India, tidak lagi terjadi pada 1946. TUjuan: 20 Agustus 1946, masa kabinet Sutan Sjahrir. Bantu India yang kelaparan. Mengirimkan 500.000 ton beras. Tingkatkan rasa solidaritas sebagai negara melawan penjajahan. Dapat dukungan dan simpati dari india dan juga dunia. India bantu Indonesia atasi blokade ekonomi Belanda. Sutan sjahrir K.L. Punjabi Zainuddin Rasad Kondisi masyarakat: Baik, karena banyak hal positif terjadi ke bangsa dan negara Dampak positif: India berikan obat-obatan & pakaian dan akui Indonesia sebagai Negara merdeka Dampak Negatif: - Banking & Trading Corporation Latar belakang: Belanda melakukan blokade ekonomi (blokade perdagangan). Banking & Trading Corporation (BTC) adalah suatu badan perdagangan semi-pemerintah. Berhasil kontak dengan perusahaan swasta AS. Dalam transaksi pertama, pihak Amerika Serikat bersedia membeli barang- barang ekspor seperti gula, teh, dan karet. Tapi, dicegat belanda. Pemimpin: Tujuan: Memberikan izin terhadap investor dari perusahaan luar negeri Mengatur perdagangan antar pengusaha pribumi di Indonesia Mencari solusi atas blokade ekonomi yang dilakukan Belanda Mengatur hubungan dagang langsung dengan luar negeri Merumuskan kebijakan ekspor dan impor di Indonesia Dr. Soemitro Positif: Bantu berantas blokade ekonomi & ningkatkan ekonomi. Djojohadikusumo Dr. Ong Eng Die Negatif: - Bareng Bank negara Indonesia (BNI) Jika Kami Pemerintahan... Untuk inflasi: 1. Hanya mensahkan 1 mata uang yang mereka dapat kendalikan (yaitu mata uang de Javasche bank). Tapi, berikan Nilai penukaran untuk kedua mata uang lainnya. 2. Cetak uang secukupnya yang dibutuhkan. 3. Mengkontrol pengeluaran uang untuk infrastrukur dll. Untuk blokade: Menurutku, pemerintahan Indonesia saat masa itu sudah melakukan hal yang terbaik dan juga bisa dikatakan berhasil. Tapi, menurutku juga bisa dengan melakukan: 1. Mencoba mencapai persetujuan dengan belanda sebelum melawan. 2. Memakai kekayaan sumber daya alam dengan baik sehingga tidak mengandalkan bahan-bahan impor dari negara-negara lain. Kebijakan Sosial dan Budaya Penghapusan Perbedaan Ras Tujuan kebijakan: Penghapusan diskriminasi ras dan etnis bertujuan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Tokoh yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut: Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan sjahrir, dan Ki Hadjar Dewantara Kondisi masyarakat Indonesia setelah ditetapkannya kebijakan: Setelah Indonesia merdeka, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dan semua warga Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Dampak positif: Masyarakat-masyarakat Indonesia bisa memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang tanpa memandang warna kulit. Dampak negatif:- 4 Tingkat Pendidikan Tujuan kebijakan: Tujuan umum pendidikan di Indonesia merdeka adalah mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuannya kepada negara. Dengan kata lain, tujuan pendidikan pada masa itu lebih menekankan pada penanaman semangat patriotisme. Tokoh yang terlibat Dampak positif: Indonesia bisa menjadi negara yang maju dalam pembuatan karena masyarakatnya dan para pemimpinnya memiliki kebijakan tersebut: pendidikan yang bagus. Mr. Suwandi Dampak negatif: - Kondisi masyarakat Indonesia setelah ditetapkannya kebijakan: Pada akhir tahun 1949, tercatat 24.775 buah sekolah rendah di seluruh Indonesia, sehingga hal tersebut membuat masyarakat indonesia bisa memperoleh pendidikan. Untuk pendidikan tinggi, sudah ada sekolah tinggi dan akademi di beberapa kota seperti Jakarta, Klaten, Surakarta dan Yogyakarta. Selain itu, ada pula universitas seperti Universitas Gadjah Mada. Kesimpulan Pada Bidang Sosial Budaya Kondisi: Setelah Indonesia merdeka, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dan semua warga Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Pada akhir tahun 1949, tercatat 24.775 buah sekolah rendah di seluruh Indonesia, sehingga hal tersebut membuat masyarakat indonesia bisa memperoleh pendidikan. Jika saya pemimpin negara: Jika saya menjadi pemimpin negara kebijakan-kebijakan yang akan saya tetapkan berdasarkan latar belakang atau kondisi Indonesia pada masa ini untuk membawa perubahan adalah 1. membangun sekolah khusus untuk orang-orang yang kurang mampu sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan yang cukup