Kolase Kliping Cokelat (PDF)

Kelompok: 4 Materi Bab 3 PERILAKU DALAM KAITAN STRUKTUR ORGANIASAI DESENTRALISASI/ SENTRALISASI  Anggota Kelompok Ricky Christian W. Adham Pramedya A. Rinda Harunsari Eliz...

Kelompok: 4 Materi Bab 3 PERILAKU DALAM KAITAN STRUKTUR ORGANIASAI DESENTRALISASI/ SENTRALISASI  Anggota Kelompok Ricky Christian W. Adham Pramedya A. Rinda Harunsari Eliza Paskah Dewi Permatasari  PENGERTIAN SENTRALISASI Sentralisasi adalah proses di mana seluruh wewenang dan otoritas dalam suatu organisasi atau pemerintahan dipusatkan pada sejumlah kecil manajer atau pemimpin di tingkat puncak. Dalam konteks ini, keputusan strategis dan kebijakan penting diambil oleh manajemen pusat, sehingga mengurangi peran dan pengaruh unit-unit yang lebih rendah dalam struktur organisasi..  TUJUAN SISTEM SENTRALISASI Mencegah setiap daerah menjadi mandiri yang berpotensi pada konflik kepentingan atau bahkan memisahkan diri. Memudahkan dan mempercepat Memudahkan penerapan kebijakan proses pengambilan keputusan yang umum dan pelaksanaannya di setiap secara tidak langsung menunjukkan daerah. suatu kepemimpinan yang kuat.  KELEBIHAN SISTEM SENTRALISASI Kemudahan dalam berkoordinasi karena adanya unity of command. Kemudahan dalam mengendalikan sistem manajerial. Terjadi pemusatan keahlian (expertise), dimana hal tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal karena pemberian wewenang dari pemimpin. Implementasi kebijakan umum terhadap keseluruhan dapat dilaksana dengan lebih mudah. Terciptanya strategi yang konsisten untuk kemajuan organisasi atau pemerintah. Mencegah munculnya daerah-daerah yang berusaha untuk independen atau memisahkan diri.  KEKURANGAN SISTEM SENTRALISASI Keterlambatan mengambil keputusan. Kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat Melahirkan suatu pemerintah yang otoriter sehingga tidak mengakui akan hak-hak daerah Kualiatas manusia yang robotic, tanpa inisiatif dan kreatifitas Kekayaan nasional, kekayaan daerah telah dieksploitasi untuk kepentingan segelintir elite politik Mematikan kemampuan berinovasi Mengurangi lingkup untuk spesialis  CONTOH KASUS SENTRALISASI Pemerintahan Indonesia pada Masa Orde Baru Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto (1966-1998), Indonesia menganut sistem pemerintahan sentralisasi. Pemerintah pusat memegang kendali penuh atas kebijakan-kebijakan yang diambil, baik di bidang ekonomi, politik, maupun pembangunan. Kewenangan daerah sangat terbatas, dan sebagian besar keputusan penting diambil oleh pemerintah pusat di Jakarta. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya, pengangkatan pejabat daerah, hingga distribusi anggaran pembangunan. Sistem ini mempercepat proses pembangunan di tingkat nasional namun menghambat perkembangan daerah, terutama dalam hal kemandirian, karena daerah tidak memiliki cukup otonomi dalam pengambilan keputusan  CONTOH KASUS SENTRALISASI Pengelolaan Sumber Daya Alam di Daerah Sebelum era reformasi, kekayaan sumber daya alam di Indonesia, termasuk minyak, gas, tambang, dan hasil hutan, dikelola oleh pemerintah pusat. Daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam, seperti Aceh dan Papua, tidak memiliki kendali penuh atas kekayaan alam mereka. Semua kebijakan terkait eksplorasi, produksi, dan pendapatan dari sumber daya alam dikendalikan oleh pemerintah pusat, dengan sedikit sekali keuntungan yang kembali ke daerah. Ketidakpuasan di daerah yang merasa sumber daya alam mereka dieksploitasi tanpa memberikan manfaat yang layak bagi masyarakat setempat. Daerah-daerah seperti Aceh dan Papua sering kali memandang sentralisasi ini sebagai bentuk ketidakadilan, yang memicu ketegangan politik dan bahkan gerakan separatisme di beberapa wilayah.  CONTOH KASUS SENTRALISASI Pengaturan Sektor Telekomunikasi Sebelum liberalisasi sektor telekomunikasi, sektor ini juga sangat terpusat dan dikendalikan oleh perusahaan milik negara, seperti *PT Telkom Indonesia* dan *Indosat* (sebelum privatisasi). Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan tarif, layanan, dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi sangat tergantung pada pemerintah pusat dan BUMN tersebut. Pengendalian yang terpusat memungkinkan pemerintah untuk memperluas infrastruktur telekomunikasi dengan lebih terkoordinasi. Namun, sistem ini juga membuat inovasi dan kompetisi di sektor telekomunikasi terbatas, sehingga kualitas layanan dan perkembangan teknologi berjalan lebih lambat dibandingkan negara-negara yang sudah menganut sistem lebih liberal.  PENGERTIAN DESENTRALISASI Pengertian Umum: Desentralisasi adalah proses pengalihan kekuasaan dan wewenang dari pusat ke daerah atau unit-unit yang lebih rendah dalam suatu struktur organisasi  Desentralisasi Pengertian menurut Etimologi Istilah desentralisasi berasal dari bahasa Pengertian dalam Konteks Latin, dengan "de" berarti lepas dan Pemerintahan "centrum" berarti pusat. Dengan demikian, Desentralisasi adalah penyerahan desentralisasi berarti melepaskan diri dari wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan daerah sendiri  Desentralisasi Pengertian dalam Konteks Organisasi Desentralisasi adalah pemberian kewenangan Pengertian menurut Dasar kepada unit-unit atau pengelola-pengelola Hukum di Indonesia dengan tingkat kewenangan yang lebih rendah di dalam suatu struktur organisasi, dengan tujuan Desentralisasi di Indonesia diatur oleh membentuk delegasi yang mampu mengambil Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun keputusan secara mandiri. 2004, yang memperluas kewenangan pemerintah kabupaten untuk mencakup berbagai aspek pemerintahan Faktor- Faktor Ukuran Organisasi Organisasi besar cenderung Lingkungan Eksternal lebih desentralisasi untuk Organisasi yang beroperasi mengelola kompleksitas. di pasar yang dinamis operasional mungkin lebih memilih desentralisasi untuk respons cepat Faktor- Faktor Karakteristik Manajer Gaya kepemimpinan manajer puncak juga mempengaruhi seberapa banyak. wewenang yang didelegasikan kepada bawahan  CONTOH KASUS DESENTRALISASI IMPLIKASI OTONOMI DAERAH ( UU NO.22 TAHUN 1999 & UU NO.32 TAHUN 2004 - Daerah memiliki kebebasan untuk mengatur kebijakan lokal yang lebih sesuai dengan Pengelolaan Pemerintahan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota kebutuhan masyarakat setempat. Setelah reformasi 1998, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. - Meningkatkan efisiensi dalam pelayanan 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian. publik di tingkat lokal. direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004, yang mengatur pemberian - Namun, tantangan yang muncul adalah otonomi yang lebih besar kepada daerah. Dalam sistem ini, banyak kewenangan yang sebelumnya dikendalikan oleh pemerintah kapasitas manajemen di beberapa daerah yang pusat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan masih kurang optimal dan menyebabkan perencanaan pembangunan, diserahkan kepada pemerintah kesenjangan dalam penerapan kebijakan antara provinsi, kabupaten, dan kota. daerah maju dan tertinggal.  CONTOH KASUS DESENTRALISASI IMPLIKASI Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi -Daerah memiliki anggaran yang lebih fleksibel Khusus (DAK) untuk membiayai berbagai kebutuhan lokal, tanpa sepenuhnya tergantung pada pemerintah Dalam rangka memperkuat desentralisasi, pemerintah pusat pusat. memberikan transfer fiskal kepada daerah dalam bentuk *Dana - Daerah dengan pendapatan asli yang rendah Alokasi Umum (DAU)* dan *Dana Alokasi Khusus (DAK)*. DAU. bisa tetap menjalankan pembangunan melalui diberikan untuk mendukung kebutuhan daerah secara umum, dukungan dari pusat. sementara DAK digunakan untuk membiayai proyek-proyek spesifik, seperti pembangunan infrastruktur atau kesehatan. - Namun, ada tantangan terkait pengawasan dan penggunaan dana, di mana beberapa daerah mengalami masalah dalam penyerapan anggaran atau penggunaan yang tidak tepat.  CONTOH KASUS DESENTRALISASI IMPLIKASI - Daerah dapat menyesuaikan kebijakan Desentralisasi Pendidikan pendidikan dengan kebutuhan lokal, misalnya terkait kurikulum muatan lokal, seperti pendidikan Setelah desentralisasi, sektor pendidikan juga mengalami bahasa daerah atau keterampilan lokal. desentralisasi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk - Namun, tidak semua daerah memiliki sumber mengatur sekolah-sekolah dasar dan menengah (SD dan SMP),. daya dan manajemen yang baik, sehingga sementara pemerintah pusat tetap mengatur pendidikan tinggi. kualitas pendidikan di beberapa daerah masih Dalam hal ini, pemerintah daerah berperan dalam penyusunan anggaran, penetapan kebijakan, pengangkatan kepala sekolah, tertinggal. dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan di tingkat daerah.  PERBEDAAN SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI Penyatuan kekuasaan dan otoritas, di tangan Sentralisasi adalah yang terbaik untuk manajemen tingkat tinggi, dikenal sebagai organisasi berukuran kecil, tetapi organisasi Sentralisasi. Desentralisasi berarti penyebaran berukuran besar harus mempraktikkan kekuasaan dan wewenang oleh tingkat atas ke desentralisasi. manajemen tingkat fungsional.. Dalam sentralisasi karena konsentrasi kekuasaan di Sentralisasi adalah konsentrasi otoritas yang tangan satu orang, keputusan itu membutuhkan waktu. sistematis dan konsisten di titik-titik pusat. Sebaliknya, desentralisasi terbukti lebih baik dalam Berbeda dengan itu, desentralisasi adalah pengambilan keputusan karena keputusan diambil lebih pendelegasian wewenang yang sistematis dekat dengan tindakan. dalam suatu organisasi.  PERBEDAAN SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI Komunikasi formal ada di organisasi Ketika organisasi memiliki kontrol yang terpusat. Sebaliknya, dalam tidak memadai atas manajemen, maka desentralisasi, komunikasi sentralisasi diimplementasikan, sedangkan ketika organisasi memiliki membentang ke segala arah. kontrol penuh atas manajemennya,. desentralisasi diimplementasikan. Ada kepemimpinan dan koordinasi penuh dalam Sentralisasi. Desentralisasi membagi beban para manajer tingkat atas.  Kesimpulan Pemilihan antara struktur organisasi sentralisasi atau desentralisasi harus mempertimbangkan tujuan strategis organisasi serta karakteristik individu dalam tim. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat mempengaruhi perilaku karyawan serta efektivitas keseluruhan organisasi.