Operator Layanan Kesehatan SKB 2024 PDF

OPERATOR LAYANAN KESEHATAN CPNS TAHUN 2024 RANGKUMAN MATERI 180 NASKAH SOAL SKB s idak dijual Beba T...

OPERATOR LAYANAN KESEHATAN CPNS TAHUN 2024 RANGKUMAN MATERI 180 NASKAH SOAL SKB s idak dijual Beba T Hanya Disusun Oleh: FREE AKSES KH US US ME MB ER 1 / 157  Operator layanan kesehatan A. Kompetensi Teknis Umum: 1. Dasar-dasar Administrasi Publik - Konsep dan teori administrasi publik - Prinsip-prinsip good governance - Etika administrasi publik 2. Sistem Pemerintahan Indonesia - Struktur pemerintahan - Hubungan pusat dan daerah - Kebijakan otonomi daerah 3. Manajemen ASN - UU ASN - Hak dan kewajiban ASN - Sistem merit dalam ASN 4. Pelayanan Publik - UU Pelayanan Publik - Standar pelayanan minimal - Inovasi pelayanan publik 5. Teknologi Informasi dan Komunikasi - Dasar-dasar komputer dan internet - Aplikasi perkantoran - Keamanan informasi 6. Bahasa Indonesia - Tata bahasa dan ejaan yang disempurnakan - Penulisan surat dinas - Teknik presentasi 6 / 157 7. Manajemen Perkantoran - Tata kelola dokumen - Manajemen rapat - Pengelolaan inventaris 8. Kode Etik dan Perilaku ASN - Nilai dasar ASN - Kode etik ASN - Disiplin ASN 9. Wawasan Kebangsaan - Pancasila dan UUD 1945 - Bhinneka Tunggal Ika - Wawasan Nusantara 10. Pengetahuan Umum tentang Kesehatan - Sistem Kesehatan Nasional - Isu-isu kesehatan terkini - Kebijakan kesehatan nasional B. Kompetensi Khusus Operator Layanan Kesehatan: 1. Manajemen Pelayanan Kesehatan - Konsep pelayanan kesehatan prima - Alur pelayanan kesehatan - Standar operasional prosedur pelayanan kesehatan 2. Sistem Informasi Kesehatan - Penggunaan software manajemen kesehatan - Pengelolaan data pasien - Pelaporan data kesehatan 3. Administrasi Kesehatan - Pengelolaan rekam medis - Administrasi klaim asuransi kesehatan - Manajemen logistik kesehatan 7 / 157 4. Keselamatan Pasien - Prinsip patient safety - Identifikasi risiko pasien - Pencegahan infeksi nosokomial 5. Komunikasi Efektif dalam Pelayanan Kesehatan - Teknik komunikasi dengan pasien - Penanganan keluhan pasien - Komunikasi antar tenaga kesehatan 6. Etika dan Hukum Kesehatan - Kode etik profesi kesehatan - Hak dan kewajiban pasien - Aspek legal dalam pelayanan kesehatan 7. Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan - Indikator mutu pelayanan kesehatan - Audit pelayanan kesehatan - Akreditasi fasilitas kesehatan 8. Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Fasilitas Kesehatan - Identifikasi bahaya di lingkungan kerja - Penggunaan alat pelindung diri - Penanganan keadaan darurat 9. Triase dan Penanganan Kegawatdaruratan - Prinsip triase - Penanganan pertama pada kegawatdaruratan - Alur rujukan pasien 10. Farmakologi Dasar - Pengetahuan umum tentang obat-obatan - Sistem distribusi obat - Pencatatan dan pelaporan penggunaan obat 8 / 157 DESKRIPSI DAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB SESUAI FORMASI JABATAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA. 1. Formasi Jabatan Operator Layanan Kesehatan Operator Layanan Kesehatan adalah jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan tingkat dasar di fasilitas pelayanan kesehatan. Jabatan ini berada di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Contoh: Petugas yang melakukan pendaftaran pasien, pencatatan rekam medis, atau membantu pelayanan di puskesmas. 2. Tanggung Jawab Jabatan Fungsional Operator Layanan Kesehatan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Operator Layanan Kesehatan, tanggung jawab utama meliputi: a. Melaksanakan pelayanan administrasi kesehatan Contoh: Mengelola sistem informasi kesehatan, melakukan input data pasien b. Membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar Contoh: Mempersiapkan alat kesehatan untuk pemeriksaan, membantu perawat dalam tindakan sederhana 9 / 157 c. Melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan Contoh: Membuat laporan kunjungan pasien harian, menyusun rekapitulasi data kesehatan bulanan 3. Peraturan yang Mengatur Jabatan Fungsional Operator Layanan Kesehatan a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Operator Layanan Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Operator Layanan Kesehatan 4. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Operator Layanan Kesehatan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2018: a. Melakukan pelayanan administrasi kesehatan Contoh: Melakukan pendaftaran pasien, mengatur jadwal layanan b. Membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar Contoh: Membantu pengukuran tanda vital pasien, menyiapkan ruang periksa c. Melakukan pencatatan dan pelaporan Contoh: Mencatat hasil pemeriksaan pasien, membuat laporan bulanan layanan kesehatan 10 / 157 d. Melakukan pemeliharaan peralatan kerja Contoh: Membersihkan alat kesehatan, melaporkan kerusakan peralatan 5. Fungsi-fungsi Jabatan Fungsional Operator Layanan Kesehatan a. Fungsi Administratif Penjelasan: Mengelola administrasi layanan kesehatan Contoh: Menyusun jadwal pelayanan, mengelola arsip rekam medis b. Fungsi Operasional Penjelasan: Membantu pelaksanaan layanan kesehatan dasar Contoh: Membantu persiapan tindakan medis sederhana, sterilisasi alat kesehatan c. Fungsi Pencatatan dan Pelaporan Penjelasan: Mendokumentasikan kegiatan layanan kesehatan Contoh: Membuat laporan kunjungan pasien, menyusun data kesehatan masyarakat 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Operator Layanan Kesehatan a. SOP Pendaftaran Pasien: 1) Menyambut pasien dengan ramah 2) Menanyakan identitas dan keluhan pasien 3) Mencatat data pasien dalam sistem informasi 4) Memberikan nomor antrian 5) Mengarahkan pasien ke ruang tunggu b. SOP Pencatatan Rekam Medis: 11 / 157 1) Menyiapkan formulir rekam medis 2) Mencatat hasil pemeriksaan dokter 3) Memastikan kelengkapan data rekam medis 4) Menyimpan rekam medis sesuai sistem penyimpanan c. SOP Pelaporan Bulanan: 1) Mengumpulkan data layanan kesehatan harian 2) Merekap data dalam format laporan bulanan 3) Melakukan verifikasi data 4) Menyerahkan laporan kepada atasan 7. Uraian Tugas Operator Layanan Kesehatan a. Melakukan pendaftaran pasien Contoh: Mencatat identitas pasien baru, memperbarui data pasien lama b. Mengelola rekam medis Contoh: Menyimpan berkas rekam medis, mengambil rekam medis saat diperlukan c. Membantu persiapan pemeriksaan pasien Contoh: Menyiapkan alat tensi, termometer, dan timbangan d. Melakukan pencatatan hasil pemeriksaan Contoh: Mencatat hasil pengukuran tekanan darah, suhu tubuh, dan berat badan e. Membuat laporan kegiatan pelayanan kesehatan Contoh: Menyusun laporan jumlah kunjungan pasien per poli 12 / 157 f. Melakukan pemeliharaan peralatan kerja Contoh: Membersihkan alat kesehatan setelah digunakan, melaporkan kerusakan alat g. Membantu pelaksanaan program kesehatan Contoh: Membantu persiapan kegiatan posyandu, ikut serta dalam kampanye kesehatan 13 / 157 KUMPULAN RANGKUMAN MATERI KOMPETENSI BIDANG (SKB) DALAM SELEKSI PENERIMAAN CASN (CALON APARATUR SIPIL NEGARA) TAHUN 2024 Operator layanan kesehatan A. Kompetensi Teknis Umum: A. Kompetensi Teknis Umum 1. Dasar-dasar Administrasi Publik Konsep dan teori administrasi publik A. Pengertian: Konsep dan teori administrasi publik merujuk pada studi tentang bagaimana organisasi pemerintah mengelola sumber daya manusia dan material untuk mencapai tujuan kebijakan publik. Ini mencakup prinsip-prinsip, praktik, dan teori yang berkaitan dengan fungsi eksekutif pemerintahan, terutama dalam implementasi kebijakan publik. B. Alasan diujikan: Materi ini diujikan karena calon ASN perlu memahami fondasi teoretis dari pekerjaan mereka dalam sektor publik. Pemahaman ini penting untuk menjalankan tugas secara efektif, membuat keputusan yang tepat, dan berkontribusi pada peningkatan layanan publik. Prinsip-prinsip good governance 14 / 157 A. Pengertian: Good governance atau tata kelola yang baik mengacu pada serangkaian prinsip yang menjadi panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, responsivitas, konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, serta visi strategis. B. Alasan diujikan: Pemahaman tentang good governance sangat penting bagi calon ASN karena mereka akan berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengetahuan ini membantu ASN dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar etika dan profesionalisme yang tinggi. Etika administrasi publik A. Pengertian: Etika administrasi publik adalah seperangkat nilai dan norma yang menjadi pedoman bagi perilaku dan pengambilan keputusan para administrator publik. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas, profesionalisme, dan pengabdian pada kepentingan publik. B. Alasan diujikan: Materi ini diujikan karena etika merupakan aspek fundamental dalam pelayanan publik. Calon ASN harus memahami dan menginternalisasi standar etika untuk menjaga kepercayaan publik, menghindari konflik kepentingan, dan menjamin pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif. 2. Sistem Pemerintahan Indonesia 15 / 157  Struktur pemerintahan A. Pengertian: Struktur pemerintahan Indonesia mengacu pada susunan dan hierarki lembaga-lembaga negara serta hubungan antara lembaga-lembaga tersebut. Ini mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah, serta lembaga-lembaga negara lainnya yang diatur dalam konstitusi. B. Alasan diujikan: Pemahaman tentang struktur pemerintahan penting bagi calon ASN untuk mengetahui posisi dan peran mereka dalam kerangka besar sistem pemerintahan. Ini membantu dalam koordinasi antar lembaga dan pemahaman alur kerja birokrasi. Hubungan pusat dan daerah A. Pengertian: Hubungan pusat dan daerah merujuk pada pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota). Ini mencakup aspek politik, administratif, dan fiskal dalam penyelenggaraan pemerintahan. B. Alasan diujikan: Materi ini diujikan karena ASN perlu memahami dinamika hubungan pusat-daerah untuk dapat bekerja efektif dalam sistem desentralisasi. Pemahaman ini penting untuk koordinasi program, implementasi kebijakan, dan pengelolaan sumber daya. 16 / 157  Kebijakan otonomi daerah A. Pengertian: Kebijakan otonomi daerah adalah pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan keuangan daerah. B. Alasan diujikan: Pemahaman tentang otonomi daerah penting bagi calon ASN karena kebijakan ini mempengaruhi struktur, fungsi, dan operasional pemerintahan di daerah. ASN perlu mengetahui implikasi otonomi daerah terhadap pelayanan publik, pembangunan daerah, dan pengelolaan sumber daya lokal. 3. Manajemen ASN UU ASN A. Pengertian: UU ASN (Undang-Undang Aparatur Sipil Negara) adalah regulasi yang mengatur tentang pengelolaan Aparatur Sipil Negara. UU ini mencakup aspek-aspek seperti sistem merit, manajemen ASN, hak dan kewajiban, serta pengembangan kompetensi ASN. B. Alasan diujikan: 17 / 157 Pengetahuan tentang UU ASN sangat penting bagi calon ASN karena undang-undang ini menjadi dasar hukum yang mengatur profesi mereka. Pemahaman ini diperlukan untuk mengetahui hak, kewajiban, dan ekspektasi kinerja sebagai ASN. Hak dan kewajiban ASN A. Pengertian: Hak dan kewajiban ASN merujuk pada seperangkat ketentuan yang mengatur apa yang berhak diterima dan apa yang harus dilakukan oleh seorang ASN. Hak mencakup gaji, tunjangan, cuti, pengembangan kompetensi, dll. Kewajiban meliputi kesetiaan pada negara, integritas, profesionalisme, dll. B. Alasan diujikan: Materi ini diujikan untuk memastikan calon ASN memahami dengan jelas apa yang menjadi hak mereka dan apa yang diharapkan dari mereka. Pemahaman ini penting untuk menjaga profesionalisme dan kinerja ASN. Sistem merit dalam ASN A. Pengertian: Sistem merit dalam ASN adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. B. Alasan diujikan: 18 / 157 Pemahaman tentang sistem merit penting bagi calon ASN karena sistem ini menjadi dasar dalam rekrutmen, pengembangan karir, dan penilaian kinerja ASN. Ini mendorong profesionalisme dan kompetisi yang sehat dalam lingkungan kerja ASN. 4. Pelayanan Publik UU Pelayanan Publik A. Pengertian: UU Pelayanan Publik adalah undang-undang yang mengatur prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. B. Alasan diujikan: Materi ini diujikan karena pemahaman tentang UU Pelayanan Publik sangat penting bagi calon ASN yang akan berperan langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengetahuan ini membantu ASN dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar dan prinsip pelayanan publik yang baik. Standar pelayanan minimal A. Pengertian: 19 / 157 Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM mencakup standar kualitas dan kuantitas pelayanan yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. B. Alasan diujikan: Pemahaman tentang SPM penting bagi calon ASN karena mereka harus mampu memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengetahuan ini membantu dalam menjamin kualitas pelayanan dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Inovasi pelayanan publik A. Pengertian: Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan ide kreatif original dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini dapat berupa simplifikasi prosedur, penggunaan teknologi, atau pendekatan baru dalam memberikan layanan. B. Alasan diujikan: Materi ini diujikan karena ASN diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi. Pemahaman tentang inovasi pelayanan publik mendorong calon ASN untuk berpikir kreatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. 5. Teknologi Informasi dan Komunikasi 20 / 157  Dasar-dasar komputer dan internet A. Pengertian: Dasar-dasar komputer dan internet mencakup pengetahuan fundamental tentang perangkat keras komputer, sistem operasi, aplikasi dasar, serta prinsip-prinsip kerja internet termasuk browsing, email, dan keamanan online. B. Alasan diujikan: Pemahaman tentang dasar-dasar komputer dan internet sangat penting dalam era digital saat ini. Calon ASN perlu memiliki keterampilan dasar ini untuk dapat bekerja efektif dengan sistem informasi pemerintah dan memberikan pelayanan berbasis teknologi. Aplikasi perkantoran A. Pengertian: Aplikasi perkantoran merujuk pada perangkat lunak yang digunakan untuk tugas-tugas administratif sehari-hari seperti pengolah kata, spreadsheet, presentasi, dan manajemen email. Ini termasuk suite seperti Microsoft Office, Google Workspace, atau LibreOffice. B. Alasan diujikan: Keterampilan menggunakan aplikasi perkantoran sangat penting bagi ASN dalam menjalankan tugas administratif sehari-hari. Penguasaan alat-alat ini meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Keamanan informasi 21 / 157 A. Pengertian: Keamanan informasi mengacu pada praktik melindungi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi, atau penghancuran yang tidak sah. Ini mencakup aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. B. Alasan diujikan: Pemahaman tentang keamanan informasi sangat penting bagi ASN yang menangani data sensitif pemerintah dan masyarakat. Pengetahuan ini membantu mencegah kebocoran data, serangan siber, dan menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan informasi oleh pemerintah. 10. Pengetahuan Umum tentang Kesehatan A. Pengertian: - Sistem Kesehatan Nasional: Kerangka kebijakan yang mengatur upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat secara terpadu dan saling mendukung untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. - Isu-isu kesehatan terkini: Permasalahan kesehatan yang sedang menjadi perhatian dan tantangan di tingkat nasional maupun global, seperti pandemi, penyakit tidak menular, dan kesehatan mental. - Kebijakan kesehatan nasional: Arah dan strategi pemerintah dalam mengatasi masalah kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. B. Alasan diujikan: 22 / 157 - Sistem Kesehatan Nasional: ASN, terutama yang bekerja di sektor kesehatan, perlu memahami struktur dan fungsi sistem kesehatan untuk dapat berkontribusi dalam pelaksanaan dan pengembangan program kesehatan. - Isu-isu kesehatan terkini: Pengetahuan tentang isu kesehatan terkini penting bagi ASN untuk dapat merespon dan mengantisipasi tantangan kesehatan dengan tepat. - Kebijakan kesehatan nasional: ASN harus memahami kebijakan kesehatan nasional untuk dapat mengimplementasikan program-program kesehatan sesuai dengan arah dan prioritas pemerintah. B. Kompetensi Khusus Operator Layanan Kesehatan: B. Kompetensi Khusus Operator Layanan Kesehatan: 1. Manajemen Pelayanan Kesehatan a. Konsep pelayanan kesehatan prima A. Pengertian: Pelayanan kesehatan prima adalah upaya memberikan layanan kesehatan terbaik kepada pasien dengan memperhatikan aspek kualitas, efisiensi, dan kepuasan pasien. Konsep ini meliputi pemenuhan kebutuhan pasien secara holistik, mulai dari aspek fisik, mental, hingga sosial. B. Alasan diujikan: Materi ini diujikan karena seorang Operator Layanan Kesehatan harus memahami dan mampu menerapkan konsep pelayanan prima untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kepuasan pasien. Pemahaman ini penting untuk mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan. 23 / 157 b. Alur pelayanan kesehatan A. Pengertian: Alur pelayanan kesehatan adalah rangkaian proses yang harus dilalui pasien dari saat pertama kali datang ke fasilitas kesehatan hingga selesai mendapatkan pelayanan. Ini mencakup proses pendaftaran, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, hingga tindak lanjut. B. Alasan diujikan: Pemahaman tentang alur pelayanan kesehatan penting bagi Operator Layanan Kesehatan untuk memastikan kelancaran proses pelayanan, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan efisiensi layanan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan nasional. c. Standar operasional prosedur pelayanan kesehatan A. Pengertian: Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan adalah pedoman tertulis yang berisi langkah-langkah baku dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan. SOP mencakup prosedur, sistem, dan kebijakan yang harus diikuti oleh seluruh staf kesehatan. B. Alasan diujikan: Penguasaan SOP pelayanan kesehatan sangat penting bagi Operator Layanan Kesehatan untuk memastikan konsistensi kualitas layanan, mengurangi risiko kesalahan, dan meningkatkan efisiensi kerja. Hal ini sesuai dengan tuntutan profesionalisme dalam pelayanan publik yang diharapkan dari ASN. 24 / 157 2. Sistem Informasi Kesehatan a. Penggunaan software manajemen kesehatan A. Pengertian: Software manajemen kesehatan adalah aplikasi komputer yang dirancang khusus untuk mengelola berbagai aspek operasional fasilitas kesehatan, termasuk manajemen pasien, keuangan, inventaris, dan pelaporan. B. Alasan diujikan: Kemampuan menggunakan software manajemen kesehatan sangat penting bagi Operator Layanan Kesehatan di era digital. Hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam sistem kesehatan nasional untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelayanan. b. Pengelolaan data pasien A. Pengertian: Pengelolaan data pasien meliputi proses pengumpulan, penyimpanan, pembaruan, dan pengamanan informasi medis pasien. Ini mencakup data demografis, riwayat medis, hasil pemeriksaan, dan informasi terkait lainnya. B. Alasan diujikan: Kemampuan mengelola data pasien dengan baik sangat krusial untuk menjamin kerahasiaan informasi medis, memfasilitasi kontinuitas perawatan, dan mendukung pengambilan keputusan klinis. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan tata kelola informasi kesehatan yang akurat dan aman. 25 / 157 c. Pelaporan data kesehatan A. Pengertian: Pelaporan data kesehatan adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi kesehatan dalam format yang terstruktur untuk keperluan evaluasi, perencanaan, dan pengambilan keputusan di bidang kesehatan. B. Alasan diujikan: Kemampuan melakukan pelaporan data kesehatan dengan akurat dan tepat waktu sangat penting untuk mendukung pengambilan kebijakan kesehatan berbasis bukti. Hal ini sesuai dengan kebutuhan pemerintah akan data kesehatan yang valid dan dapat diandalkan untuk perencanaan program kesehatan nasional. 3. Administrasi Kesehatan a. Pengelolaan rekam medis A. Pengertian: Pengelolaan rekam medis adalah proses pengorganisasian, penyimpanan, pengamanan, dan pengambilan informasi medis pasien. Ini mencakup dokumentasi riwayat kesehatan, diagnosis, pengobatan, dan tindakan medis yang diterima pasien. B. Alasan diujikan: Kemampuan mengelola rekam medis dengan baik sangat penting untuk menjamin kontinuitas perawatan, mendukung penelitian medis, dan memenuhi aspek legal pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan standar akreditasi fasilitas kesehatan yang ditetapkan pemerintah. 26 / 157 b. Administrasi klaim asuransi kesehatan A. Pengertian: Administrasi klaim asuransi kesehatan adalah proses pengelolaan dan pengajuan klaim biaya perawatan kesehatan kepada pihak asuransi, termasuk verifikasi kelayakan, pengumpulan dokumen pendukung, dan tindak lanjut klaim. B. Alasan diujikan: Kemampuan mengelola klaim asuransi kesehatan dengan efisien sangat penting untuk memastikan pembiayaan kesehatan yang lancar dan mengurangi beban finansial pasien. Hal ini sejalan dengan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional oleh pemerintah. c. Manajemen logistik kesehatan A. Pengertian: Manajemen logistik kesehatan adalah proses perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi sumber daya kesehatan, termasuk obat-obatan, alat kesehatan, dan bahan habis pakai, untuk memastikan ketersediaan dan kualitasnya. B. Alasan diujikan: Pemahaman tentang manajemen logistik kesehatan penting untuk memastikan ketersediaan dan efisiensi penggunaan sumber daya kesehatan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya kesehatan nasional. 4. Keselamatan Pasien 27 / 157 a. Prinsip patient safety A. Pengertian: Prinsip patient safety atau keselamatan pasien adalah konsep dan praktek yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi risiko, kesalahan, dan bahaya yang dapat terjadi pada pasien selama proses perawatan kesehatan. B. Alasan diujikan: Pemahaman dan implementasi prinsip keselamatan pasien sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mencegah insiden yang merugikan pasien. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan mutu dan keamanan pelayanan kesehatan nasional. b. Identifikasi risiko pasien A. Pengertian: Identifikasi risiko pasien adalah proses sistematis untuk mengenali, menilai, dan mengelola faktor-faktor yang berpotensi membahayakan keselamatan pasien selama perawatan, seperti risiko jatuh, alergi obat, atau infeksi. B. Alasan diujikan: Kemampuan mengidentifikasi risiko pasien dengan akurat sangat penting untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan dan meningkatkan keamanan perawatan. Hal ini sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. c. Pencegahan infeksi nosokomial A. Pengertian: 28 / 157 Pencegahan infeksi nosokomial adalah upaya sistematis untuk mengurangi risiko terjadinya infeksi yang didapat pasien selama perawatan di fasilitas kesehatan, melalui praktik kebersihan, sterilisasi, dan pengendalian infeksi. B. Alasan diujikan: Pemahaman tentang pencegahan infeksi nosokomial sangat penting untuk melindungi pasien dan staf kesehatan dari risiko infeksi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan program pengendalian infeksi nasional yang dicanangkan pemerintah. 5. Komunikasi Efektif dalam Pelayanan Kesehatan a. Teknik komunikasi dengan pasien A. Pengertian: Teknik komunikasi dengan pasien adalah metode dan strategi yang digunakan untuk menyampaikan informasi, mendengarkan keluhan, dan membangun hubungan yang baik dengan pasien dan keluarganya dalam konteks pelayanan kesehatan. B. Alasan diujikan: Kemampuan berkomunikasi efektif dengan pasien sangat penting untuk membangun kepercayaan, meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan, dan meningkatkan kepuasan pasien. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan. b. Penanganan keluhan pasien A. Pengertian: 29 / 157 Penanganan keluhan pasien adalah proses merespon, menginvestigasi, dan menyelesaikan ketidakpuasan atau masalah yang disampaikan oleh pasien terkait pelayanan kesehatan yang diterimanya. B. Alasan diujikan: Kemampuan menangani keluhan pasien dengan baik sangat penting untuk menjaga kepuasan pasien, meningkatkan kualitas layanan, dan mencegah eskalasi konflik. Hal ini sesuai dengan standar pelayanan publik yang ditetapkan pemerintah untuk institusi kesehatan. c. Komunikasi antar tenaga kesehatan A. Pengertian: Komunikasi antar tenaga kesehatan adalah proses pertukaran informasi, ide, dan instruksi antara berbagai profesi kesehatan dalam tim perawatan, untuk memastikan koordinasi dan kontinuitas perawatan pasien yang optimal. B. Alasan diujikan: Kemampuan berkomunikasi efektif antar tenaga kesehatan sangat penting untuk memastikan kolaborasi tim yang baik, mengurangi risiko kesalahan medis, dan meningkatkan kualitas perawatan pasien. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan koordinasi dan integrasi layanan kesehatan. 6. Etika dan Hukum Kesehatan A. Pengertian: - Kode etik profesi kesehatan: Pedoman perilaku dan standar etika yang harus dipatuhi oleh tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya. 30 / 157 - Hak dan kewajiban pasien: Hak-hak yang dimiliki pasien dalam menerima pelayanan kesehatan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai penerima layanan. - Aspek legal dalam pelayanan kesehatan: Aturan hukum yang mengatur praktik pelayanan kesehatan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan terkait. B. Alasan diujikan: - Memastikan calon ASN memahami dan dapat menerapkan standar etika dalam pelayanan kesehatan. - Menjamin pemahaman tentang hak dan kewajiban pasien untuk memberikan pelayanan yang adil dan berkualitas. - Memastikan calon ASN memiliki pengetahuan tentang aspek hukum untuk menghindari malpraktik dan pelanggaran hukum dalam pelayanan kesehatan. 7. Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan A. Pengertian: - Indikator mutu pelayanan kesehatan: Alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar tertentu. - Audit pelayanan kesehatan: Proses evaluasi sistematis terhadap pelayanan kesehatan untuk memastikan kualitas dan efektivitasnya. - Akreditasi fasilitas kesehatan: Proses penilaian eksternal terhadap fasilitas kesehatan untuk memastikan pemenuhan standar mutu yang ditetapkan. B. Alasan diujikan: 31 / 157 - Memastikan calon ASN memahami pentingnya pengukuran dan evaluasi kualitas pelayanan kesehatan. - Menjamin kemampuan dalam melakukan audit internal untuk peningkatan mutu layanan. - Memastikan pemahaman tentang proses dan standar akreditasi untuk meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan. 8. Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Fasilitas Kesehatan A. Pengertian: - Identifikasi bahaya di lingkungan kerja: Proses mengenali dan menganalisis potensi bahaya yang ada di fasilitas kesehatan. - Penggunaan alat pelindung diri: Penerapan dan penggunaan peralatan yang dirancang untuk melindungi pekerja dari bahaya di lingkungan kerja. - Penanganan keadaan darurat: Prosedur dan tindakan yang dilakukan saat terjadi situasi darurat di fasilitas kesehatan. B. Alasan diujikan: - Memastikan calon ASN mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko di lingkungan kerja kesehatan. - Menjamin pemahaman tentang pentingnya penggunaan alat pelindung diri untuk keselamatan pekerja dan pasien. - Memastikan kesiapan dalam menghadapi dan menangani situasi darurat di fasilitas kesehatan. 9. Triase dan Penanganan Kegawatdaruratan A. Pengertian: 32 / 157 - Prinsip triase: Metode pemilahan pasien berdasarkan tingkat kegawatan dan prioritas penanganan dalam situasi darurat. - Penanganan pertama pada kegawatdaruratan: Tindakan awal yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah kondisi pasien memburuk dalam situasi darurat. - Alur rujukan pasien: Proses dan prosedur dalam merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap atau spesialis yang sesuai. B. Alasan diujikan: - Memastikan calon ASN memahami prinsip triase untuk penanganan pasien yang efektif dalam situasi darurat. - Menjamin kemampuan dalam memberikan pertolongan pertama pada kasus kegawatdaruratan. - Memastikan pemahaman tentang sistem rujukan untuk penanganan pasien yang tepat dan efisien. 10. Farmakologi Dasar A. Pengertian: - Pengetahuan umum tentang obat-obatan: Pemahaman dasar mengenai jenis, fungsi, dan efek obat-obatan yang umum digunakan dalam pelayanan kesehatan. - Sistem distribusi obat: Proses dan prosedur dalam penyimpanan, pengelolaan, dan pendistribusian obat di fasilitas kesehatan. - Pencatatan dan pelaporan penggunaan obat: Sistem dokumentasi dan pelaporan yang akurat mengenai penggunaan obat di fasilitas kesehatan. B. Alasan diujikan: 33 / 157 - Memastikan calon ASN memiliki pengetahuan dasar tentang obat-obatan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang aman dan efektif. - Menjamin pemahaman tentang sistem distribusi obat yang baik untuk mencegah kesalahan dan penyalahgunaan. - Memastikan kemampuan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan penggunaan obat yang akurat untuk keperluan audit dan evaluasi. 34 / 157 KUMPULAN SOAL LATIHAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) DALAM SELEKSI PENERIMAAN CPNS TAHUN 2024. LATIHAN SOAL 1 1. Seorang Operator Layanan Kesehatan di Puskesmas sedang mempelajari teori administrasi publik. Manakah di antara berikut yang BUKAN merupakan elemen kunci dalam New Public Management? A. Desentralisasi B. Orientasi pada hasil C. Privatisasi layanan publik D. Fokus pada hierarki birokrasi E. Penerapan prinsip-prinsip bisnis Kunci Jawaban: D Pembahasan: New Public Management (NPM) menekankan efisiensi, efektivitas, dan kinerja sektor publik. NPM mendorong desentralisasi, orientasi hasil, privatisasi, dan penerapan prinsip bisnis. Fokus pada hierarki birokrasi justru bertentangan dengan prinsip NPM yang menginginkan struktur yang lebih fleksibel dan responsif. 2. Dalam menerapkan prinsip good governance, seorang Operator Layanan Kesehatan harus memahami konsep akuntabilitas. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan akuntabilitas dalam konteks administrasi publik? A. Kemampuan untuk membuat keputusan tanpa campur tangan pihak lain 35 / 157 B. Kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan kepada publik C. Keterbukaan dalam menerima kritik dan saran dari masyarakat D. Kesetaraan dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat E. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya publik Kunci Jawaban: B Pembahasan: Akuntabilitas dalam administrasi publik merujuk pada kewajiban pejabat atau institusi publik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada publik. Ini mencakup transparansi dalam pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya publik. 3. Operator Layanan Kesehatan di sebuah rumah sakit pemerintah menghadapi dilema etis ketika diminta untuk mendahulukan pasien kerabat pejabat daripada pasien lain yang kondisinya lebih kritis. Berdasarkan prinsip etika administrasi publik, tindakan yang paling tepat adalah: A. Mematuhi permintaan tersebut untuk menjaga hubungan baik dengan pejabat B. Menolak permintaan dan melaporkannya kepada atasan C. Mengabaikan permintaan dan tetap melayani pasien sesuai urutan dan kondisi kritis D. Menerima permintaan tapi meminta kompensasi pribadi E. Menyerahkan keputusan kepada rekan kerja lain Kunci Jawaban: C 36 / 157 Pembahasan: Prinsip etika administrasi publik menekankan keadilan, integritas, dan profesionalisme. Operator Layanan Kesehatan harus mengutamakan kepentingan publik dan memberikan pelayanan berdasarkan kebutuhan medis, bukan pengaruh atau status sosial. Menolak permintaan yang tidak etis dan tetap melayani pasien sesuai urutan dan kondisi kritis adalah tindakan yang paling sesuai dengan etika administrasi publik. 4. Dalam konteks prinsip-prinsip good governance, transparansi memiliki peran penting. Seorang Operator Layanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota diminta untuk menjelaskan konsep transparansi. Manakah dari berikut ini yang BUKAN merupakan implementasi prinsip transparansi dalam administrasi publik? A. Publikasi laporan keuangan tahunan B. Sistem informasi layanan kesehatan yang terbuka C. Mekanisme pengaduan masyarakat yang jelas D. Rapat tertutup untuk pengambilan keputusan strategis E. Prosedur pelayanan yang dipublikasikan Kunci Jawaban: D Pembahasan: Transparansi dalam administrasi publik berarti keterbukaan dalam semua aspek pengelolaan dan pelayanan publik. Rapat tertutup untuk pengambilan keputusan strategis bertentangan dengan prinsip transparansi, karena membatasi akses publik terhadap proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kepentingan umum. 37 / 157 5. Operator Layanan Kesehatan di sebuah Puskesmas sedang menganalisis efektivitas program vaksinasi COVID-19. Dalam konteks New Public Management, indikator kinerja yang paling relevan untuk menilai keberhasilan program tersebut adalah: A. Jumlah vaksinator yang direkrut B. Persentase populasi yang divaksinasi C. Total anggaran yang dihabiskan D. Jumlah jam kerja tim vaksinasi E. Frekuensi rapat koordinasi tim Kunci Jawaban: B Pembahasan: New Public Management menekankan orientasi pada hasil dan dampak. Dalam konteks program vaksinasi, persentase populasi yang divaksinasi merupakan indikator yang paling relevan karena langsung menunjukkan capaian dan dampak program terhadap masyarakat, dibandingkan dengan indikator input atau proses lainnya. 6. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, seorang Operator Layanan Kesehatan di RSUD menerapkan prinsip-prinsip Total Quality Management (TQM). Manakah dari berikut ini yang BUKAN merupakan karakteristik TQM dalam konteks administrasi publik? A. Fokus pada kepuasan pelanggan B. Perbaikan proses yang berkelanjutan C. Pemberdayaan karyawan D. Pengambilan keputusan berdasarkan data E. Sentralisasi wewenang 38 / 157 Kunci Jawaban: E Pembahasan: Total Quality Management dalam administrasi publik menekankan perbaikan kualitas layanan secara menyeluruh. Karakteristik TQM meliputi fokus pada kepuasan pelanggan, perbaikan berkelanjutan, pemberdayaan karyawan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Sentralisasi wewenang bertentangan dengan prinsip TQM yang mendorong pemberdayaan karyawan dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. 7. Operator Layanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi sedang mengkaji penerapan e-government dalam pelayanan kesehatan. Manakah dari berikut ini yang merupakan tantangan utama dalam implementasi e-government di sektor kesehatan? A. Peningkatan efisiensi pelayanan B. Kesenjangan digital di masyarakat C. Penurunan biaya operasional D. Peningkatan transparansi E. Akses informasi yang lebih cepat Kunci Jawaban: B Pembahasan: Meskipun e-government memiliki banyak manfaat seperti efisiensi, transparansi, dan akses informasi yang lebih cepat, tantangan utama dalam implementasinya, terutama di sektor kesehatan, adalah kesenjangan digital di masyarakat. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses atau kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi 39 / 157 digital, yang dapat menimbulkan ketidaksetaraan dalam akses layanan kesehatan berbasis teknologi. 8. Dalam konteks etika administrasi publik, seorang Operator Layanan Kesehatan di Puskesmas menghadapi situasi di mana ia memiliki informasi tentang rencana pengadaan alat kesehatan yang belum dipublikasikan. Tindakan yang paling etis adalah: A. Membagikan informasi kepada kerabat yang memiliki perusahaan alat kesehatan B. Menjual informasi tersebut kepada pihak yang berminat C. Merahasiakan informasi dan menunggu publikasi resmi D. Memposting informasi di media sosial untuk transparansi E. Menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi Kunci Jawaban: C Pembahasan: Etika administrasi publik menekankan integritas dan profesionalisme. Merahasiakan informasi yang belum dipublikasikan dan menunggu publikasi resmi adalah tindakan yang paling etis. Hal ini menjaga integritas proses pengadaan, mencegah konflik kepentingan, dan memastikan kesetaraan akses informasi bagi semua pihak yang berkepentingan. 9. Operator Layanan Kesehatan di BPJS Kesehatan sedang menganalisis efektivitas kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam perspektif New Public Service, aspek yang paling penting untuk dievaluasi adalah: A. Tingkat penghematan anggaran pemerintah 40 / 157 B. Jumlah klaim yang diproses per hari C. Kepuasan dan partisipasi masyarakat dalam program D. Kecepatan pencairan dana ke fasilitas kesehatan E. Jumlah sanksi yang diberikan kepada peserta yang menunggak Kunci Jawaban: C Pembahasan: New Public Service menekankan pada pelayanan kepada warga negara, bukan hanya sebagai pelanggan. Dalam konteks ini, kepuasan dan partisipasi masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional menjadi aspek yang paling penting untuk dievaluasi, karena mencerminkan sejauh mana kebijakan tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai warga negara. 10. Seorang Operator Layanan Kesehatan di Kementerian Kesehatan sedang mempelajari konsep governance networks dalam administrasi publik. Manakah dari berikut ini yang paling tepat menggambarkan karakteristik governance networks? A. Struktur hierarkis yang kaku B. Pengambilan keputusan top-down C. Kolaborasi antar-aktor dari berbagai sektor D. Fokus pada efisiensi internal organisasi E. Komunikasi satu arah dari pemerintah ke masyarakat Kunci Jawaban: C Pembahasan: Governance networks merupakan pendekatan dalam administrasi publik yang menekankan pada kolaborasi dan koordinasi 41 / 157 antar berbagai aktor dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil dalam menangani isu-isu publik yang kompleks. Karakteristik utamanya adalah kolaborasi antar-aktor dari berbagai sektor, bukan struktur hierarkis atau pengambilan keputusan top-down. 11. Dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, Operator Layanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten perlu memahami berbagai jenis akuntabilitas. Manakah dari berikut ini yang BUKAN termasuk jenis akuntabilitas dalam administrasi publik? A. Akuntabilitas politik B. Akuntabilitas administratif C. Akuntabilitas profesional D. Akuntabilitas legal E. Akuntabilitas personal Kunci Jawaban: E Pembahasan: Dalam administrasi publik, jenis-jenis akuntabilitas meliputi akuntabilitas politik (kepada pejabat terpilih), administratif (dalam hierarki organisasi), profesional (sesuai standar profesi), dan legal (sesuai hukum yang berlaku). Akuntabilitas personal bukan merupakan jenis akuntabilitas yang dikenal dalam konteks administrasi publik, meskipun integritas pribadi tetap penting. 12. Operator Layanan Kesehatan di sebuah rumah sakit pemerintah menghadapi dilema dalam penerapan New Public Management (NPM). Kritik utama terhadap penerapan NPM di sektor kesehatan adalah: 42 / 157 A. Meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan B. Mengurangi biaya operasional rumah sakit C. Memberi otonomi lebih besar pada manajer rumah sakit D. Mengabaikan aspek keadilan sosial dalam pelayanan kesehatan E. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran Kunci Jawaban: D Pembahasan: Meskipun New Public Management bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sektor publik, kritik utama terhadap penerapannya di sektor kesehatan adalah kecenderungannya mengabaikan aspek keadilan sosial. Fokus yang berlebihan pada efisiensi dan prinsip pasar dapat mengakibatkan berkurangnya akses layanan kesehatan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. 13. Dalam konteks prinsip-prinsip good governance, seorang Operator Layanan Kesehatan di Puskesmas harus memahami konsep partisipasi masyarakat. Manakah dari berikut ini yang BUKAN merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan? A. Keterlibatan dalam perencanaan program kesehatan B. Pembentukan forum kesehatan desa C. Pelaksanaan survei kepuasan pasien D. Penentuan anggaran kesehatan oleh pejabat daerah E. Pelibatan kader kesehatan dalam promosi kesehatan Kunci Jawaban: D 43 / 157 Pembahasan: Partisipasi masyarakat dalam good governance melibatkan keterlibatan aktif warga dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Penentuan anggaran kesehatan oleh pejabat daerah tanpa melibatkan masyarakat tidak mencerminkan prinsip partisipasi, melainkan pendekatan top-down dalam administrasi publik. 14. Operator Layanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota sedang mengkaji penerapan prinsip subsidiaritas dalam pelayanan kesehatan. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan prinsip subsidiaritas? A. Pengambilan keputusan harus dilakukan di tingkat pemerintah pusat B. Pelayanan kesehatan harus sepenuhnya dikelola oleh sektor swasta C. Kewenangan diberikan ke tingkat pemerintahan terendah yang mampu menanganinya D. Semua kebijakan kesehatan harus seragam di seluruh wilayah E. Pendanaan kesehatan harus sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat Kunci Jawaban: C Pembahasan: Prinsip subsidiaritas dalam administrasi publik menyatakan bahwa kewenangan dan tanggung jawab sebaiknya diberikan ke tingkat pemerintahan terendah yang mampu menanganinya secara efektif. Ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas pelayanan publik dengan mendekatkannya ke masyarakat yang dilayani. 15. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Operator Layanan Kesehatan di RSUD menerapkan Citizen's Charter. Manakah dari berikut ini yang merupakan elemen kunci dari Citizen's Charter? 44 / 157 A. Penetapan standar pelayanan minimal B. Penghapusan semua biaya pelayanan C. Pengalihan seluruh tanggung jawab ke masyarakat D. Pembatasan akses informasi untuk efisiensi E. Penghapusan mekanisme pengaduan Kunci Jawaban: A LATIHAN SOAL 2 1. Seorang operator layanan kesehatan di Puskesmas ingin memahami struktur pemerintahan Indonesia. Berdasarkan UUD 1945, lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar adalah: A. Mahkamah Konstitusi B. Dewan Perwakilan Rakyat C. Majelis Permusyawaratan Rakyat D. Presiden E. Mahkamah Agung Kunci Jawaban: C Pembahasan: Berdasarkan UUD 1945 pasal 3 ayat (1), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 45 / 157 2. Dalam menjalankan tugasnya, seorang operator layanan kesehatan perlu memahami hubungan pusat dan daerah. Asas yang menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah dilaksanakan secara mandiri dan pemerintah pusat tidak melakukan campur tangan kecuali untuk hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang disebut: A. Asas Dekonsentrasi B. Asas Desentralisasi C. Asas Tugas Pembantuan D. Asas Otonomi E. Asas Medebewind Kunci Jawaban: D Pembahasan: Asas Otonomi menyatakan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya secara mandiri, tanpa campur tangan pusat kecuali untuk hal-hal tertentu yang diatur undang-undang. 3. Operator layanan kesehatan di sebuah rumah sakit daerah mengamati pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Menurut UU No. 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Manakah dari berikut ini yang termasuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar? A. Kelautan dan perikanan B. Pariwisata 46 / 157 C. Kesehatan D. Perdagangan E. Pertanian Kunci Jawaban: C Pembahasan: Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kesehatan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. 4. Dalam struktur pemerintahan Indonesia, seorang operator layanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten perlu memahami hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, urutan yang benar dari hierarki peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi ke yang terendah adalah: A. UUD 1945 - Keppres - UU/Perppu - Peraturan Pemerintah - Peraturan Daerah B. UUD 1945 - UU/Perppu - Peraturan Pemerintah - Perpres - Perda Provinsi C. UUD 1945 - TAP MPR - UU/Perppu - Peraturan Pemerintah - Perpres D. UUD 1945 - UU/Perppu - TAP MPR - Peraturan Pemerintah - Perda Kabupaten/Kota E. UUD 1945 - Perpres - UU/Perppu - Peraturan Pemerintah - Perda Provinsi Kunci Jawaban: C 47 / 157 Pembahasan: Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi adalah UUD 1945, TAP MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, dan Perpres. 5. Operator layanan kesehatan di Puskesmas mengamati pelaksanaan hubungan pusat dan daerah. Dalam konteks pembagian urusan pemerintahan, manakah dari berikut ini yang merupakan urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat? A. Pendidikan B. Kesehatan C. Pertahanan D. Pekerjaan umum E. Perhubungan Kunci Jawaban: C Pembahasan: Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, pertahanan merupakan salah satu urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. 6. Seorang operator layanan kesehatan di RSUD menganalisis kebijakan otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah yang mengandung arti bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat disebut: A. Prinsip otonomi nyata B. Prinsip otonomi seluas-luasnya C. Prinsip otonomi bertanggung jawab 48 / 157 D. Prinsip otonomi mandiri E. Prinsip otonomi terbatas Kunci Jawaban: C Pembahasan: Prinsip otonomi bertanggung jawab mengandung arti bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 7. Dalam memahami struktur pemerintahan, operator layanan kesehatan perlu mengetahui lembaga negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Lembaga tersebut adalah: A. Mahkamah Konstitusi B. Mahkamah Agung C. Pengadilan Tinggi D. Komisi Yudisial E. Pengadilan Negeri Kunci Jawaban: B Pembahasan: Berdasarkan UUD 1945 pasal 24A, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi. 8. Operator layanan kesehatan di Dinkes Provinsi mengamati hubungan pusat dan daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah disebut: 49 / 157 A. Desentralisasi B. Dekonsentrasi C. Tugas pembantuan D. Otonomi daerah E. Devolusi Kunci Jawaban: B Pembahasan: Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah. 9. Dalam konteks kebijakan otonomi daerah, seorang operator layanan kesehatan di Puskesmas perlu memahami sumber pendapatan daerah. Manakah dari berikut ini yang BUKAN merupakan sumber pendapatan daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014? A. Pajak daerah B. Retribusi daerah C. Dana perimbangan D. Lain-lain pendapatan daerah yang sah E. Pinjaman luar negeri Kunci Jawaban: E Pembahasan: Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, pinjaman luar negeri bukan merupakan sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan 50 / 157 daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 10. Operator layanan kesehatan di RSUD menganalisis struktur pemerintahan Indonesia. Lembaga negara yang berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah: A. Mahkamah Agung B. Mahkamah Konstitusi C. Dewan Perwakilan Rakyat D. Presiden E. Badan Pemeriksa Keuangan Kunci Jawaban: B Pembahasan: Berdasarkan UUD 1945 pasal 24C, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. 11. Dalam memahami hubungan pusat dan daerah, seorang operator layanan kesehatan di Dinkes Kabupaten perlu mengetahui pembagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Manakah dari berikut ini yang merupakan urusan pemerintahan pilihan? A. Pendidikan B. Kesehatan C. Pekerjaan umum 51 / 157 D. Pertanian E. Sosial Kunci Jawaban: D Pembahasan: Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, pertanian termasuk dalam urusan pemerintahan pilihan yang dapat dilaksanakan oleh daerah. 12. Operator layanan kesehatan di Puskesmas mengamati implementasi kebijakan otonomi daerah. Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal disebut: A. Asas kepastian hukum B. Asas tertib penyelenggaraan negara C. Asas kepentingan umum D. Asas proporsionalitas E. Asas profesionalitas Kunci Jawaban: D Pembahasan: Asas proporsionalitas menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal. 13. Dalam konteks struktur pemerintahan Indonesia, seorang operator layanan kesehatan di RSUD perlu memahami sistem checks and 52 / 157 balances. Lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan adalah: A. Majelis Permusyawaratan Rakyat B. Dewan Perwakilan Rakyat C. Dewan Perwakilan Daerah D. Badan Pemeriksa Keuangan E. Mahkamah Agung Kunci Jawaban: B Pembahasan: Berdasarkan UUD 1945 pasal 20A, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 14. Operator layanan kesehatan di Dinkes Provinsi menganalisis hubungan pusat dan daerah. Dalam konteks pembagian urusan pemerintahan, manakah dari berikut ini yang merupakan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/walikota? A. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional B. Penyelenggaraan pendidikan tinggi C. Penerbitan izin pertambangan D. Pengelolaan kawasan hutan E. Penerbitan mata uang Kunci Jawaban: A 53 / 157 Pembahasan: Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional termasuk dalam urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/walikota. 15. Seorang operator layanan kesehatan di Puskesmas mengamati implementasi kebijakan otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan disebut: A. Otonomi terbatas B. Otonomi nyata C. Otonomi seluas-luasnya D. Otonomi bertanggung jawab E. Otonomi fungsional Kunci Jawaban: C Pembahasan: Prinsip otonomi seluas-luasnya memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat. LATIHAN SOAL 3 1. Seorang Operator Layanan Kesehatan baru saja diterima sebagai ASN. Berdasarkan UU ASN, status kepegawaian apakah yang dimiliki oleh operator tersebut? A. Pegawai Tetap 54 / 157  B. Pegawai Kontrak C. Calon Pegawai Negeri Sipil D. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja E. Tenaga Honorer Kunci Jawaban: C Pembahasan: Berdasarkan UU ASN No. 5 Tahun 2014, status kepegawaian bagi ASN yang baru diterima adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 2. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Operator Layanan Kesehatan di Puskesmas menemukan adanya indikasi korupsi pada pengadaan alat kesehatan. Berdasarkan kewajiban ASN, tindakan yang harus dilakukan operator tersebut adalah: A. Melaporkan kepada atasan langsung B. Menyebarkan informasi ke media sosial C. Mengabaikan temuan tersebut D. Melakukan investigasi sendiri E. Membicarakan dengan rekan kerja Kunci Jawaban: A Pembahasan: Salah satu kewajiban ASN adalah melaporkan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kepada atasan langsung atau pihak berwenang. 55 / 157 3. Operator Layanan Kesehatan di rumah sakit pemerintah memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini tertuang dalam: A. UU No. 5 Tahun 2014 B. PP No. 11 Tahun 2017 C. UU No. 43 Tahun 1999 D. PP No. 53 Tahun 2010 E. UU No. 8 Tahun 1974 Kunci Jawaban: A Pembahasan: UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur hak ASN, termasuk hak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. 4. Sistem merit dalam ASN menekankan pada prinsip: A. Senioritas dan loyalitas B. Kualifikasi, kompetensi, dan kinerja C. Hubungan keluarga dan kedekatan D. Latar belakang pendidikan formal E. Masa kerja dan pengalaman Kunci Jawaban: B Pembahasan: Sistem merit dalam ASN berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 menekankan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. 56 / 157 5. Seorang Operator Layanan Kesehatan di Dinas Kesehatan ingin mengajukan cuti tahunan. Berdasarkan UU ASN, berapa lama cuti tahunan yang berhak diterima? A. 6 hari kerja B. 8 hari kerja C. 10 hari kerja D. 12 hari kerja E. 14 hari kerja Kunci Jawaban: D Pembahasan: Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 yang merupakan turunan dari UU ASN, PNS berhak atas cuti tahunan selama 12 hari kerja. 6. Dalam penerapan sistem merit, Operator Layanan Kesehatan di Puskesmas akan dinilai kinerjanya secara berkala. Siapakah yang berwenang melakukan penilaian kinerja tersebut? A. Kepala Puskesmas B. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota C. Badan Kepegawaian Daerah D. Atasan langsung E. Tim penilai kinerja independen Kunci Jawaban: D Pembahasan: Berdasarkan PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung PNS yang bersangkutan. 57 / 157 7. Operator Layanan Kesehatan di RSUD menghadapi dilema etika saat diminta untuk memanipulasi data pasien COVID-19. Berdasarkan kode etik ASN, tindakan yang seharusnya dilakukan adalah: A. Mematuhi perintah atasan B. Menolak dan melaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara C. Mengundurkan diri dari posisi D. Melakukan manipulasi data secara minimal E. Mendiskusikan dengan rekan kerja untuk mencari solusi Kunci Jawaban: B Pembahasan: Kode etik ASN mengharuskan pegawai untuk menjunjung tinggi integritas dan menolak segala bentuk korupsi. Melaporkan ke KASN adalah tindakan yang sesuai dengan UU ASN. 8. Dalam rangka pengembangan kompetensi, seorang Operator Layanan Kesehatan berhak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan UU ASN, minimal berapa jam dalam setahun seorang ASN harus mengikuti pengembangan kompetensi? A. 20 jam B. 40 jam C. 60 jam D. 80 jam E. 100 jam Kunci Jawaban: B 58 / 157  Pembahasan: UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN mewajibkan setiap ASN memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensi minimal 40 jam pelajaran dalam setahun. 9. Operator Layanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi menemukan bahwa atasannya melakukan nepotisme dalam proses rekrutmen. Berdasarkan prinsip sistem merit, tindakan yang harus dilakukan adalah: A. Mengabaikan karena bukan tanggung jawabnya B. Melaporkan ke Ombudsman C. Melaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara D. Menegur atasan secara langsung E. Meminta kenaikan jabatan sebagai imbalan atas kerahasiaannya Kunci Jawaban: C Pembahasan: Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah lembaga yang berwenang mengawasi penerapan sistem merit dan kode etik ASN. Melaporkan pelanggaran ke KASN adalah tindakan yang sesuai dengan UU ASN. 10. Seorang Operator Layanan Kesehatan PNS di Puskesmas ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa. Berdasarkan UU ASN, tindakan yang harus dilakukan adalah: A. Mengundurkan diri sebagai PNS B. Meminta izin kepada atasan langsung C. Cuti di luar tanggungan negara D. Tetap bekerja seperti biasa E. Pindah tugas ke instansi lain 59 / 157  Kunci Jawaban: A Pembahasan: UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN mewajibkan PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara untuk mengundurkan diri sebagai PNS. 11. Dalam menerapkan sistem merit, instansi pemerintah melakukan assessment center untuk promosi jabatan Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan. Seorang Operator Layanan Kesehatan yang telah bekerja selama 5 tahun ingin mengikuti seleksi tersebut. Faktor utama yang akan dipertimbangkan dalam proses seleksi adalah: A. Masa kerja dan senioritas B. Kualifikasi pendidikan formal C. Kompetensi dan track record kinerja D. Rekomendasi dari atasan langsung E. Hasil tes kesehatan Kunci Jawaban: C Pembahasan: Sistem merit dalam ASN menekankan pada kompetensi dan kinerja sebagai faktor utama dalam pengembangan karier, bukan pada senioritas atau faktor lainnya. 12. Operator Layanan Kesehatan di RSUD mendapati rekan kerjanya sering datang terlambat dan pulang lebih awal. Berdasarkan kewajiban ASN, tindakan yang tepat adalah: A. Melaporkan ke atasan langsung B. Menegur rekan kerja secara langsung C. Mengabaikan karena bukan tanggung jawabnya 60 / 157  D. Melaporkan ke media sosial E. Meminta imbalan agar tidak melaporkan Kunci Jawaban: A Pembahasan: Kewajiban ASN termasuk melaporkan pelanggaran disiplin kepada atasan langsung. Ini sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. 13. Seorang Operator Layanan Kesehatan PNS di Puskesmas ingin mengajukan keberatan atas penilaian kinerja yang diterimanya. Berdasarkan UU ASN, kepada siapa keberatan tersebut harus diajukan? A. Kepala Puskesmas B. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota C. Atasan pejabat penilai D. Badan Kepegawaian Negara E. Komisi Aparatur Sipil Negara Kunci Jawaban: C Pembahasan: Berdasarkan PP No. 30 Tahun 2019, PNS yang tidak setuju dengan hasil penilaian kinerja dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat penilai. 14. Dalam rangka penerapan sistem merit, Pemerintah Daerah akan melakukan rotasi pegawai termasuk Operator Layanan Kesehatan. Berdasarkan UU ASN, rotasi pegawai bertujuan untuk: A. Mengurangi kejenuhan kerja 61 / 157  B. Meningkatkan efisiensi anggaran C. Pemerataan pegawai di seluruh wilayah D. Pengembangan karier dan kompetensi E. Menghindari konflik kepentingan Kunci Jawaban: D Pembahasan: Rotasi pegawai dalam sistem merit ASN bertujuan untuk pengembangan karier dan kompetensi pegawai, sesuai dengan prinsip profesionalisme dalam UU No. 5 Tahun 2014. 15. Operator Layanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi diminta untuk mengikuti uji kompetensi. Berdasarkan sistem merit dalam ASN, hasil uji kompetensi tersebut akan digunakan untuk: A. Penentuan gaji dan tunjangan B. Pemberian sanksi dan hukuman C. Pengembangan karier dan penempatan jabatan D. Pemberian penghargaan dan bonus E. Penentuan jadwal cuti tahunan Kunci Jawaban: C Pembahasan: Dalam sistem merit ASN, hasil uji kompetensi digunakan sebagai dasar untuk pengembangan karier dan penempatan dalam jabatan yang sesuai dengan kompetensi pegawai. LATIHAN SOAL 4 1. Menurut UU No. 25 Tahun 2009, apa yang dimaksud dengan pelayanan publik? 62 / 157  A. Kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik B. Layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat secara gratis C. Kegiatan yang dilakukan oleh swasta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat D. Pelayanan yang hanya diberikan kepada warga negara Indonesia E. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat Kunci Jawaban: A Pembahasan: UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 2. Operator layanan kesehatan di Puskesmas menerapkan inovasi pelayanan publik berupa sistem antrian online. Apa manfaat utama dari inovasi ini? A. Mengurangi jumlah pasien yang datang ke Puskesmas B. Meningkatkan pendapatan Puskesmas C. Mempercepat proses pelayanan dan mengurangi waktu tunggu pasien D. Menghilangkan kebutuhan tenaga medis 63 / 157  E. Membatasi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan Kunci Jawaban: C Pembahasan: Inovasi sistem antrian online dalam pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dengan mempercepat proses dan mengurangi waktu tunggu pasien, yang merupakan salah satu aspek penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan. 3. Dalam konteks Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, apa yang dimaksud dengan "Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil"? A. Pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 1 kali selama kehamilan B. Pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 2 kali selama kehamilan C. Pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 3 kali selama kehamilan D. Pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan E. Pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil sesuai permintaan Kunci Jawaban: D Pembahasan: Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan menetapkan bahwa "Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil" adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan, yang dikenal dengan istilah K4 (Kunjungan keempat ibu hamil). 64 / 157 4. Seorang operator layanan kesehatan di rumah sakit daerah menghadapi situasi di mana pasien mengeluhkan lamanya waktu tunggu untuk mendapatkan layanan. Berdasarkan UU Pelayanan Publik, tindakan apa yang seharusnya dilakukan? A. Mengabaikan keluhan karena sudah menjadi hal biasa B. Menyarankan pasien untuk pindah ke rumah sakit lain C. Menerima dan mencatat keluhan, serta menindaklanjuti sesuai prosedur penanganan pengaduan D. Memarahi pasien karena tidak sabar E. Meminta pasien untuk membayar lebih agar dilayani lebih cepat Kunci Jawaban: C Pembahasan: UU Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan sarana pengaduan dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, operator layanan kesehatan harus menerima, mencatat, dan menindaklanjuti keluhan tersebut sesuai prosedur. 5. Dalam konteks inovasi pelayanan publik di bidang kesehatan, apa yang dimaksud dengan "Telemedicine"? A. Penggunaan alat komunikasi untuk mengirim resep obat B. Layanan konsultasi kesehatan jarak jauh menggunakan teknologi informasi dan komunikasi C. Sistem pencatatan rekam medis elektronik D. Penggunaan robot untuk melakukan operasi E. Layanan ambulans berbasis aplikasi Kunci Jawaban: B 65 / 157 Pembahasan: Telemedicine merupakan inovasi pelayanan publik di bidang kesehatan yang memungkinkan konsultasi kesehatan jarak jauh menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan terutama di daerah terpencil atau dalam situasi yang membatasi pertemuan langsung. 6. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009, siapakah yang termasuk dalam penyelenggara pelayanan publik? A. Hanya instansi pemerintah B. Hanya BUMN/BUMD C. Hanya lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang D. Instansi pemerintah, BUMN/BUMD, dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang E. Semua pihak yang menyediakan layanan kepada masyarakat termasuk swasta Kunci Jawaban: D Pembahasan: UU No. 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 7. Seorang operator layanan kesehatan di Puskesmas menerapkan inovasi "Sistem Informasi Manajemen Puskesmas Terintegrasi". Apa manfaat utama dari inovasi ini dalam konteks pelayanan publik? 66 / 157  A. Mengurangi jumlah kunjungan pasien ke Puskesmas B. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan layanan kesehatan C. Menghilangkan kebutuhan tenaga administratif D. Membatasi akses masyarakat terhadap informasi kesehatan E. Meniadakan kebutuhan pencatatan manual Kunci Jawaban: B Pembahasan: Inovasi "Sistem Informasi Manajemen Puskesmas Terintegrasi" bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan layanan kesehatan, yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan melalui pengelolaan informasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. 8. Dalam konteks Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, apa yang dimaksud dengan "Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar"? A. Pemeriksaan kesehatan tahunan untuk anak usia sekolah B. Pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar di sekolah atau madrasah minimal 1 kali pada semester 1 dan 1 kali pada semester 2 C. Pemberian imunisasi wajib untuk anak usia sekolah D. Pemeriksaan gigi dan mulut setiap 6 bulan E. Penyuluhan kesehatan di sekolah setiap bulan Kunci Jawaban: B Pembahasan: Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan menetapkan bahwa "Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar" adalah 67 / 157 pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar di sekolah atau madrasah minimal 1 kali pada semester 1 dan 1 kali pada semester 2. 9. Operator layanan kesehatan di sebuah rumah sakit umum daerah menghadapi situasi di mana terjadi peningkatan jumlah pasien secara signifikan akibat wabah penyakit menular. Berdasarkan prinsip pelayanan publik, tindakan apa yang paling tepat dilakukan? A. Menolak pasien yang datang setelah kapasitas penuh B. Meningkatkan biaya pelayanan untuk mengurangi jumlah pasien C. Mengimplementasikan sistem triase dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan lain untuk penanganan pasien D. Menutup layanan rumah sakit sementara E. Hanya menerima pasien dengan asuransi kesehatan tertentu Kunci Jawaban: C Pembahasan: Prinsip pelayanan publik menekankan pada aksesibilitas dan keadilan. Dalam situasi darurat, implementasi sistem triase dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan lain merupakan tindakan yang paling tepat untuk memastikan pelayanan yang optimal kepada seluruh masyarakat sesuai dengan tingkat urgensi medisnya. 10. Apa yang dimaksud dengan "Maklumat Pelayanan" dalam konteks UU Pelayanan Publik? A. Pengumuman tentang jadwal operasional layanan B. Pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan C. Daftar tarif layanan yang disediakan 68 / 157  D. Prosedur pengaduan pelayanan E. Syarat-syarat untuk mendapatkan pelayanan Kunci Jawaban: B Pembahasan: Menurut UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. Ini merupakan bentuk komitmen penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat. 11. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, seorang operator layanan kesehatan di Puskesmas mengusulkan penerapan sistem "One Day Service" untuk beberapa jenis pelayanan. Apa yang menjadi fokus utama dari inovasi pelayanan publik ini? A. Mengurangi beban kerja petugas kesehatan B. Meningkatkan pendapatan Puskesmas C. Mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan kepuasan pasien D. Mengurangi jumlah kunjungan pasien ke Puskesmas E. Membatasi jenis layanan yang diberikan Kunci Jawaban: C Pembahasan: Inovasi "One Day Service" dalam pelayanan publik bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan kepuasan pasien. Ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang efisien dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. 69 / 157 12. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009, apa yang dimaksud dengan "Standar Pelayanan"? A. Peraturan yang mengatur tentang gaji pegawai pelayanan publik B. Tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur C. Daftar harga layanan yang disediakan oleh instansi pemerintah D. Aturan tentang jam kerja pegawai pelayanan publik E. Panduan tentang cara berpakaian pegawai pelayanan publik Kunci Jawaban: B Pembahasan: UU No. 25 Tahun 2009 mendefinisikan Standar Pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 13. Seorang operator layanan kesehatan di rumah sakit menghadapi situasi di mana seorang pasien mengeluhkan pelayanan yang diterimanya tidak sesuai dengan standar yang dijanjikan. Berdasarkan UU Pelayanan Publik, apa yang harus dilakukan oleh operator tersebut? A. Mengabaikan keluhan karena pasien tidak memahami prosedur B. Menyarankan pasien untuk pindah ke rumah sakit lain C. Menerima pengaduan, mencatatnya, dan memproses sesuai dengan mekanisme penanganan pengaduan yang berlaku D. Memberi kompensasi langsung kepada pasien tanpa prosedur E. Memarahi pasien karena dianggap mengganggu pekerjaan 70 / 157 Kunci Jawaban: C Pembahasan: UU Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan sarana pengaduan dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Operator harus menerima pengaduan, mencatatnya, dan memprosesnya sesuai dengan mekanisme penanganan pengaduan yang telah ditetapkan. 14. Dalam konteks inovasi pelayanan publik di bidang kesehatan, apa yang dimaksud dengan "Home Care Service"? A. Layanan konsultasi kesehatan online B. Pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah pasien C. Sistem pendaftaran pasien dari rumah D. Layanan ambulans darurat E. Program asuransi kesehatan rumah tangga Kunci Jawaban: B Pembahasan: "Home Care Service" adalah inovasi pelayanan publik di bidang kesehatan berupa pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah pasien. Ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas. LATIHAN SOAL 5 1. Seorang operator layanan kesehatan di Puskesmas menggunakan komputer untuk menginput data pasien. Manakah dari berikut ini yang BUKAN merupakan perangkat input komputer? 71 / 157  A. Mouse B. Keyboard C. Scanner D. Monitor E. Microphone Kunci Jawaban: D Pembahasan: Monitor adalah perangkat output yang menampilkan informasi, bukan perangkat input. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. 2. Dalam mengelola data pasien, operator layanan kesehatan sering menggunakan spreadsheet. Fungsi yang digunakan untuk menggabungkan teks dari beberapa sel di Microsoft Excel adalah: A. CONCATENATE B. VLOOKUP C. SUMIF D. INDEX E. MATCH Kunci Jawaban: A Pembahasan: Fungsi CONCATENATE digunakan untuk menggabungkan teks dari beberapa sel atau string di Microsoft Excel. 72 / 157 3. Operator layanan kesehatan sedang mengakses sistem informasi rumah sakit melalui internet. Protokol yang digunakan untuk mengenkripsi komunikasi antara browser dan server web adalah: A. HTTP B. FTP C. SMTP D. HTTPS E. TCP Kunci Jawaban: D Pembahasan: HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) adalah protokol yang mengenkripsi komunikasi antara browser dan server web, menjamin keamanan data yang ditransmisikan. 4. Dalam mengelola jadwal dokter, seorang operator layanan kesehatan menggunakan aplikasi kalender. Jika ia ingin membuat pertemuan yang berulang setiap hari Senin dan Rabu selama 3 bulan, fitur apa yang harus digunakan? A. Reminder B. Snooze C. Recurrence D. All-day event E. Out of office Kunci Jawaban: C 73 / 157  Pembahasan: Fitur Recurrence (Pengulangan) digunakan untuk membuat jadwal atau pertemuan yang berulang secara teratur dalam periode tertentu. 5. Operator layanan kesehatan menerima email yang mencurigakan meminta informasi login sistem rumah sakit. Tindakan terbaik yang harus dilakukan adalah: A. Meneruskan email ke seluruh staf B. Mengklik link di email untuk verifikasi C. Membalas email dengan informasi yang diminta D. Menghapus email dan melaporkan ke tim IT E. Mengabaikan email tanpa melakukan tindakan apapun Kunci Jawaban: D Pembahasan: Menghapus email mencurigakan dan melaporkannya ke tim IT adalah tindakan terbaik untuk mencegah potensi serangan phishing dan melindungi keamanan informasi. 6. Seorang operator layanan kesehatan perlu membuat laporan bulanan menggunakan Microsoft Word. Untuk membuat daftar isi otomatis, fitur apa yang harus digunakan? A. Header and Footer B. Styles C. Track Changes D. Mail Merge E. Macros 74 / 157  Kunci Jawaban: B Pembahasan: Penggunaan Styles (Gaya) pada judul dan sub-judul memungkinkan pembuatan daftar isi otomatis di Microsoft Word. 7. Dalam mengelola database pasien, operator layanan kesehatan menggunakan SQL. Perintah SQL yang digunakan untuk mengambil data unik tanpa duplikasi adalah: A. SELECT UNIQUE B. SELECT DISTINCT C. SELECT DIFFERENT D. SELECT EXCLUSIVE E. SELECT SINGLE Kunci Jawaban: B Pembahasan: Perintah SELECT DISTINCT digunakan dalam SQL untuk mengambil data unik tanpa duplikasi dari sebuah tabel. 8. Operator layanan kesehatan sedang menggunakan komputer yang terinfeksi malware. Ciri-ciri berikut menunjukkan adanya infeksi malware, KECUALI: A. Komputer berjalan sangat lambat B. Muncul pop-up iklan secara terus-menerus C. File-file penting tiba-tiba hilang D. Antivirus terus-menerus memberikan peringatan 75 / 157  E. Peningkatan kecepatan internet Kunci Jawaban: E Pembahasan: Peningkatan kecepatan internet bukan merupakan ciri-ciri komputer yang terinfeksi malware. Malware umumnya memperlambat kinerja komputer dan koneksi internet. 9. Dalam menggunakan Microsoft Excel, operator layanan kesehatan ingin menghitung jumlah pasien berdasarkan jenis penyakit tertentu. Fungsi yang paling tepat digunakan adalah: A. COUNT B. SUM C. AVERAGE D. COUNTIF E. VLOOKUP Kunci Jawaban: D Pembahasan: Fungsi COUNTIF digunakan untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria tertentu, seperti menghitung jumlah pasien berdasarkan jenis penyakit. 10. Operator layanan kesehatan perlu mengirim dokumen rahasia melalui email. Metode enkripsi email yang paling aman adalah: A. Base64 encoding B. ROT13 76 / 157  C. PGP (Pretty Good Privacy) D. Caesar cipher E. URL encoding Kunci Jawaban: C Pembahasan: PGP (Pretty Good Privacy) adalah metode enkripsi end-to-end yang sangat aman untuk mengenkripsi email dan dokumen rahasia. 11. Dalam membuat presentasi tentang prosedur layanan kesehatan menggunakan Microsoft PowerPoint, operator ingin menambahkan animasi pada objek. Jenis animasi yang memungkinkan objek bergerak mengikuti jalur tertentu adalah: A. Entrance B. Emphasis C. Exit D. Motion Paths E. Transition Kunci Jawaban: D Pembahasan: Motion Paths adalah jenis animasi di PowerPoint yang memungkinkan objek bergerak mengikuti jalur tertentu yang ditentukan oleh pengguna. 77 / 157 12. Operator layanan kesehatan menggunakan sistem operasi Windows 10. Untuk membuka Task Manager dengan cepat, kombinasi tombol keyboard yang digunakan adalah: A. Ctrl + Alt + Delete B. Ctrl + Shift + Esc C. Windows + R D. Alt + F4 E. Windows + L Kunci Jawaban: B Pembahasan: Kombinasi tombol Ctrl + Shift + Esc adalah cara tercepat untuk membuka Task Manager di Windows 10 tanpa melalui layar perantara. 13. Saat menggunakan browser untuk mengakses sistem informasi rumah sakit, operator layanan kesehatan melihat ikon gembok di address bar. Ini menunjukkan bahwa: A. Website diblokir oleh firewall B. Koneksi internet tidak stabil C. Website menggunakan protokol HTTPS D. Ada pembaruan browser yang tersedia E. Website memerlukan autentikasi tambahan Kunci Jawaban: C 78 / 157  Pembahasan: Ikon gembok di address bar browser menunjukkan bahwa website menggunakan protokol HTTPS, yang berarti koneksi terenkripsi dan aman. 14. Operator layanan kesehatan perlu membuat backup data pasien. Metode backup yang menyimpan salinan semua file yang telah berubah sejak backup terakhir adalah: A. Full backup B. Incremental backup C. Differential backup D. Mirror backup E. Synthetic full backup Kunci Jawaban: C Pembahasan: Differential backup menyimpan salinan semua file yang telah berubah sejak backup penuh terakhir, berbeda dengan incremental backup yang hanya menyimpan perubahan sejak backup terakhir (full atau incremental). 15. Dalam mengelola sistem antrian pasien, operator layanan kesehatan menggunakan struktur data tertentu. Struktur data yang paling sesuai untuk sistem antrian adalah: A. Stack B. Queue C. Linked List D. Binary Tree 79 / 157  E. Hash Table Kunci Jawaban: B Pembahasan: Queue (Antrian) adalah struktur data yang paling sesuai untuk sistem antrian karena mengikuti prinsip FIFO (First In First Out), di mana elemen yang pertama masuk akan pertama keluar, mirip dengan antrian pasien di fasilitas kesehatan. LATIHAN SOAL 6 1. Seorang operator layanan kesehatan menulis laporan dengan kalimat "Pasien tersebut dilarikan kerumah sakit." Manakah penulisan yang benar sesuai EYD? A. Pasien tersebut dilarikan kerumah sakit. B. Pasien tersebut di larikan ke rumah sakit. C. Pasien tersebut dilarikan ke rumah sakit. D. Pasien tersebut di-larikan kerumah sakit. E. Pasien tersebut di-larikan ke-rumah sakit. Kunci: C Pembahasan: Penulisan yang benar adalah "Pasien tersebut dilarikan ke rumah sakit." Kata depan "ke" yang menunjukkan arah ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, sedangkan "di-" sebagai awalan ditulis serangkai. 80 / 157 2. Dalam presentasi layanan kesehatan, operator menggunakan kata "nggak" dan "kayaknya". Pilihan kata yang tepat untuk menggantikan ungkapan tersebut adalah... A. Tak dan serupa B. Tidak dan sepertinya C. Bukan dan mungkin D. Jangan dan seolah-olah E. Belum dan seakan-akan Kunci: B Pembahasan: Dalam konteks formal seperti presentasi layanan kesehatan, kata "nggak" sebaiknya diganti dengan "tidak", dan "kayaknya" diganti dengan "sepertinya" untuk mempertahankan keformalitasan bahasa. 3. Operator layanan kesehatan menyusun kalimat efektif untuk poster penyuluhan. Manakah yang merupakan kalimat efektif? A. Masyarakat diharapkan agar supaya menjaga kesehatan dengan baik. B. Kesehatan adalah hal yang sangat penting sekali bagi kita semua. C. Jagalah kesehatan Anda dengan pola hidup sehat. D. Diharapkan masyarakat menjaga kesehatannya masing-masing dengan baik. E. Menjaga kesehatan itu penting dan harus dilakukan oleh semua orang. 81 / 157  Kunci: C Pembahasan: Kalimat C merupakan kalimat efektif karena singkat, jelas, dan langsung pada intinya tanpa ada kata yang berlebihan atau pengulangan makna. 4. Dalam surat dinas, seorang operator layanan kesehatan menulis "... demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih." Penulisan yang tepat seharusnya... A.... demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. B.... demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. C.... demikian surat ini saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. D.... demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian Anda, diucapkan terima kasih. E.... demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian, kami ucapkan terima kasih. Kunci: B Pembahasan: Penulisan yang tepat menggunakan "Bapak/Ibu" sebagai pengganti "-nya" untuk menunjukkan kesopanan dan kejelasan penerima ucapan terima kasih dalam surat dinas. 5. Operator layanan kesehatan membuat presentasi tentang protokol kesehatan. Urutan yang tepat dalam menyusun presentasi adalah... 82 / 157  A. Pendahuluan - Isi - Penutup - Sesi tanya jawab B. Salam pembuka - Pendahuluan - Isi - Penutup - Sesi tanya jawab C. Pendahuluan - Isi - Sesi tanya jawab - Penutup D. Salam pembuka - Isi - Penutup - Sesi tanya jawab E. Isi - Pendahuluan - Penutup - Sesi tanya jawab Kunci: B Pembahasan: Urutan yang tepat dalam presentasi formal adalah salam pembuka, pendahuluan (berisi latar belakang dan tujuan), isi presentasi, penutup (kesimpulan), dan diakhiri dengan sesi tanya jawab. 6. Dalam penulisan surat dinas, operator layanan kesehatan menggunakan frasa "sehubungan dengan hal tersebut diatas". Penulisan yang benar adalah... A. Sehubungan dengan hal tersebut diatas B. Sehubungan dengan hal tersebut di atas C. Se-hubungan dengan hal tersebut diatas D. Sehubungan dengan hal tersebut di-atas E. Se hubungan dengan hal tersebut di atas Kunci: B Pembahasan: Penulisan yang benar adalah "Sehubungan dengan hal tersebut di atas". Kata "di" sebagai kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. 83 / 157 7. Operator layanan kesehatan menulis kalimat "Pasien harus meng-konsumsi obat secara rutin." Penulisan yang benar sesuai EYD adalah... A. Pasien harus meng-konsumsi obat secara rutin. B. Pasien harus mengkonsumsi obat secara rutin. C. Pasien harus meng konsumsi obat secara rutin. D. Pasien harus mengonsumsi obat secara rutin. E. Pasien harus meng-onsumsi obat secara rutin. Kunci: D Pembahasan: Penulisan yang benar adalah "mengonsumsi". Awalan "meng-" jika bertemu dengan kata yang dimulai dengan huruf "k", maka huruf "k" luluh dan tidak ditulis. 8. Dalam presentasi, operator layanan kesehatan menggunakan kalimat pembuka. Manakah yang paling tepat? A. "Selamat pagi! Saya akan mempresentasikan tentang layanan kesehatan." B. "Selamat pagi! Izinkan saya menyampaikan presentasi mengenai layanan kesehatan." C. "Pagi semua! Kita akan bahas layanan kesehatan ya." D. "Selamat pagi semuanya! Saya mau presentasi layanan kesehatan nih." E. "Pagi! Langsung saja ya, kita mulai presentasinya." Kunci: B 84 / 157  Pembahasan: Kalimat B paling tepat karena formal, sopan, dan jelas dalam menyampaikan maksud presentasi tanpa terkesan terlalu kaku atau terlalu santai. 9. Operator layanan kesehatan menulis surat dengan kalimat "Bersama ini kami lampirkan data-data pasien seperti yang Bapak/Ibu minta." Penulisan yang tepat adalah... A. Bersama ini kami lampirkan data-data pasien seperti yang Bapak/Ibu minta. B. Bersama ini, kami lampirkan data-data pasien seperti yang bapak/ibu minta. C. Bersama ini kami lampirkan data pasien seperti yang Bapak/Ibu minta. D. Bersama ini, kami lampirkan data pasien seperti yang bapak/ibu minta. E. Bersama ini kami lampirkan data2 pasien seperti yang Bapak/Ibu minta. Kunci: C Pembahasan: Penulisan yang tepat menghindari pengulangan kata "data" dan menggunakan huruf kapital untuk "Bapak/Ibu" sebagai bentuk penghormatan dalam surat resmi. 10. Dalam presentasi layanan kesehatan, operator menggunakan singkatan "a.l." dan "dll.". Kepanjangan yang tepat dari singkatan tersebut adalah... 85 / 157  A. Antara lain dan dan lain-lain B. Antar lain dan dan lain lain C. Antara lain dan dan lain lain D. Antar lain dan dan lain-lain E. Antara-lain dan dan lain-lain Kunci: A Pembahasan: Kepanjangan yang tepat adalah "antara lain" dan "dan lain-lain". "Antara lain" ditulis terpisah, sedangkan "lain-lain" menggunakan tanda hubung. 11. Operator layanan kesehatan menyusun kalimat untuk poster. Manakah yang merupakan kalimat persuasif yang tepat? A. Cuci tangan Anda sekarang juga! B. Anda harus mencuci tangan sebelum makan. C. Mencuci tangan itu penting. D. Jagalah kesehatan dengan membiasakan cuci tangan. E. Cuci tangan atau Anda akan sakit. Kunci: D Pembahasan: Kalimat D merupakan kalimat persuasif yang tepat karena mengajak dengan cara yang positif tanpa memaksa atau menakut-nakuti. 86 / 157 12. Dalam surat dinas, operator layanan kesehatan menulis "Mohon agar kiranya Bapak/Ibu dapat menghadiri rapat koordinasi..." Penulisan yang tepat adalah... A. Mohon agar kiranya Bapak/Ibu dapat menghadiri rapat koordinasi... B. Mohon Bapak/Ibu dapat menghadiri rapat koordinasi... C. Kami mohon agar Bapak/Ibu berkenan menghadiri rapat koordinasi... D. Diharapkan kehadiran Bapak/Ibu dalam rapat koordinasi... E. Mohon kehadiran Bapak/Ibu di rapat koordinasi... Kunci: C Pembahasan: Kalimat C paling tepat karena formal, sopan, dan tidak menggunakan kata yang berlebihan seperti "agar kiranya" yang sebenarnya bermakna sama. 13. Operator layanan kesehatan membuat slide presentasi. Manakah prinsip yang tepat dalam pembuatan slide? A. Menggunakan banyak warna cerah untuk menarik perhatian B. Menampilkan seluruh informasi dalam satu slide C. Menggunakan font kecil agar banyak informasi yang bisa dimuat D. Menyajikan poin-poin utama dengan singkat dan jelas E. Menambahkan banyak animasi di setiap slide Kunci: D 87 / 157  Pembahasan: Prinsip yang tepat dalam pembuatan slide presentasi adalah menyajikan poin-poin utama dengan singkat dan jelas, sehingga audiens dapat dengan mudah memahami informasi yang disampaikan. 14. Operator layanan kesehatan menulis kalimat "Pasien di anjurkan untuk meng-konsumsi obat 3x1 hari." Penulisan yang benar adalah... A. Pasien di anjurkan untuk meng-konsumsi obat 3x1 hari. B. Pasien dianjurkan untuk mengkonsumsi obat 3x1 hari. C. Pasien dianjurkan untuk mengonsumsi obat 3 x 1 hari. D. Pasien di-anjurkan untuk mengonsumsi obat 3x1 hari. E. Pasien dianjurkan untuk mengonsumsi obat 3 kali sehari. Kunci: E Pembahasan: Penulisan yang benar adalah "Pasien dianjurkan untuk mengonsumsi obat 3 kali sehari." "Dianjurkan" ditulis serangkai, "mengonsumsi" tanpa "k", dan frekuensi minum obat ditulis dengan jelas "3 kali sehari" untuk menghindari kesalahpahaman. 15. Dalam presentasi, operator layanan kesehatan menggunakan bahasa tubuh. Manakah yang tidak tepat dilakukan saat presentasi? A. Mempertahankan kontak mata dengan audiens B. Menggunakan gerakan tangan untuk menekankan poin penting C. Berdiri tegak dengan postur yang baik D. Tersenyum dan menunjukkan ekspresi ramah E. Berjalan mondar-mandir di depan audiens terus-menerus 88 / 157  Kunci: E Pembahasan: Berjalan mondar-mandir terus-menerus di depan audiens tidak tepat dilakukan saat presentasi karena dapat mengganggu konsentrasi audiens dan membuat presenter terlihat gugup. LATIHAN SOAL 7 1. Seorang Operator Layanan Kesehatan di Puskesmas sedang melakukan tata kelola dokumen. Manakah dari berikut ini yang BUKAN merupakan prinsip dasar dalam tata kelola dokumen yang efektif? A. Klasifikasi dokumen B. Penyimpanan secara acak C. Retensi dan pemusnahan D. Keamanan informasi E. Aksesibilitas Kunci Jawaban: B Pembahasan: Penyimpanan secara acak bertentangan dengan prinsip tata kelola dokumen yang efektif. Tata kelola dokumen yang baik meliputi klasifikasi, penyimpanan terstruktur, retensi dan pemusnahan yang terencana, keamanan informasi, dan aksesibilitas yang terkontrol. 2. Dr. Rina, seorang Operator Layanan Kesehatan, sedang mempersiapkan rapat koordinasi tim medis. Dalam konteks manajemen rapat, apakah langkah pertama yang harus dilakukan Dr. Rina? A. Menyusun notulensi B. Menentukan tujuan rapat C. Membagikan undangan 89 / 157  D. Menyiapkan ruang rapat E. Membuat presentasi Kunci Jawaban: B Pembahasan: Langkah pertama dalam manajemen rapat yang efektif adalah menentukan tujuan rapat. Hal ini akan mengarahkan semua aspek rapat, termasuk agenda, peserta yang diundang, dan hasil yang diharapkan. 3. Dalam pengelolaan inventaris di sebuah klinik, Operator Layanan Kesehatan Budi menemukan beberapa peralatan medis yang sudah usang. Metode apa yang paling tepat untuk mengevaluasi apakah peralatan tersebut perlu diganti? A. FIFO (First In First Out) B. LIFO (Last In First Out) C. EOQ (Economic Order Quantity) D. ABC Analysis E. JIT (Just In Time) Kunci Jawaban: D Pembahasan: ABC Analysis adalah metode yang paling tepat untuk mengevaluasi inventaris berdasarkan nilai dan kepentingannya. Metode ini membantu mengidentifikasi item yang perlu perhatian lebih, termasuk peralatan yang mungkin perlu diganti. 90 / 157 4. Operator Layanan Kesehatan Siti ditugaskan untuk mengimplementasikan sistem manajemen dokumen elektronik di rumah sakit. Apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam proses ini? A. Peningkatan biaya listrik B. Resistensi staf terhadap perubahan C. Kebutuhan ruang penyimpanan fisik yang lebih besar D. Penurunan efisiensi kerja E. Peningkatan risiko kebakaran Kunci Jawaban: B Pembahasan: Tantangan utama dalam implementasi sistem manajemen dokumen elektronik sering kali adalah resistensi staf terhadap perubahan. Ini melibatkan perubahan kebiasaan kerja dan mungkin memerlukan pelatihan baru, yang dapat menimbulkan keengganan di antara beberapa staf. 5. Dalam konteks manajemen rapat di fasilitas kesehatan, apa yang dimaksud dengan "parking lot" dalam agenda rapat? A. Area parkir untuk peserta rapat B. Daftar topik yang akan dibahas di rapat berikutnya C. Waktu istirahat selama rapat D. Ruang untuk menyimpan peralatan rapat E. Sesi brainstorming bebas di akhir rapat Kunci Jawaban: B Pembahasan: Dalam manajemen rapat, "parking lot" merujuk pada daftar topik atau isu yang muncul selama rapat tetapi tidak relevan 91 / 157 dengan agenda saat itu dan akan dibahas di rapat berikutnya atau forum yang lebih tepat. 6. Operator Layanan Kesehatan Amir sedang melakukan audit inventaris obat-obatan di apotek rumah sakit. Metode pengendalian inventaris apa yang paling efektif untuk menghindari kekurangan stok obat penting? A. Metode FIFO B. Metode LIFO C. Metode rata-rata bergerak D. Metode perpetual E. Metode periodik Kunci Jawaban: D Pembahasan: Metode perpetual adalah yang paling efektif untuk menghindari kekurangan stok obat penting. Metode ini memungkinkan pemantauan stok secara real-time, sehingga dapat segera dilakukan pemesanan ulang ketika stok mencapai titik tertentu. 7. Dalam proses tata kelola dokumen medis, Operator Layanan Kesehatan Lisa menemukan beberapa rekam medis pasien yang sudah melewati masa retensi. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan Lisa? A. Memindahkan dokumen ke gudang B. Mendigitalisasi dokumen dan memusnahkan versi fisiknya C. Menghancurkan dokumen tanpa proses formal D. Menyimpan dokumen tanpa batas waktu E. Melakukan pemusnahan dokumen sesuai prosedur yang berlaku Kunci Jawaban: E 92 / 157  Pembahasan: Tindakan yang paling tepat adalah melakukan pemusnahan dokumen sesuai prosedur yang berlaku. Ini melibatkan proses formal yang mematuhi regulasi kesehatan dan privasi, termasuk dokumentasi pemusnahan dan persetujuan dari pihak berwenang. 8. Operator Layanan Kesehatan Dani ditugaskan untuk mengorganisir rapat darurat terkait wabah penyakit menular. Dalam situasi ini, apa yang harus menjadi prioritas utama Dani dalam manajemen rapat? A. Menyediakan konsumsi yang mewah B. Memastikan semua peserta hadir secara fisik C. Membatasi durasi rapat maksimal 30 menit D. Memfokuskan agenda pada tindakan cepat dan koordinasi E. Mengundang media untuk meliput rapat Kunci Jawaban: D Pembahasan: Dalam situasi darurat seperti wabah penyakit menular, prioritas utama dalam manajemen rapat adalah memfokuskan agenda pada tindakan cepat dan koordinasi. Ini memastikan bahwa rapat menghasilkan keputusan dan tindakan konkret untuk menangani situasi darurat. 9. Dalam pengelolaan inventaris alat kesehatan, Operator Layanan Kesehatan Rini menggunakan metode ABC Analysis. Jika sebuah item masuk kategori A, apa artinya? A. Item tersebut memiliki nilai rendah dan frekuensi penggunaan tinggi 93 / 157  B. Item tersebut memiliki nilai tinggi dan frekuensi penggunaan rendah C. Item tersebut memiliki nilai tinggi dan frekuensi penggunaan tinggi D. Item tersebut memiliki nilai rendah dan frekuensi penggunaan rendah E. Item tersebut tidak memerlukan kontrol inventaris Kunci Jawaban: C Pembahasan: Dalam ABC Analysis, item kategori A adalah yang memiliki nilai tinggi dan frekuensi penggunaan tinggi. Item ini memerlukan kontrol inventaris yang ketat dan pemantauan yang lebih sering karena dampaknya yang signifikan terhadap operasional dan keuangan. 10. Operator Layanan Kesehatan Fajar sedang menyusun sistem pengarsipan untuk dokumen medis. Manakah dari berikut ini yang BUKAN merupakan metode pengarsipan yang umum digunakan? A. Sistem alfabetis B. Sistem numerik C. Sistem geografis D. Sistem kronologis E. Sistem acak Kunci Jawaban: E Pembahasan: Sistem acak bukan merupakan metode pengarsipan yang umum atau efektif. Metode pengarsipan yang umum digunakan termasuk sistem alfabetis, numerik, geografis, dan kronologis, yang 94 / 157 masing-masing memiliki struktur dan logika tertentu untuk memudahkan pencarian dan pengelolaan dokumen. 11. Dalam konteks manajemen rapat di fasilitas kesehatan, apa yang dimaksud dengan "action items"? A. Daftar peserta rapat B. Agenda rapat C. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan setelah rapat D. Perlengkapan yang diperlukan untuk rapat E. Metode voting dalam rapat Kunci Jawaban: C Pembahasan: "Action items" dalam manajemen rapat merujuk pada tugas-tugas spesifik yang harus dilaksanakan setelah rapat. Ini biasanya mencakup siapa yang bertanggung jawab, apa yang harus dilakukan, dan kapan harus diselesaikan. 12. Operator Layanan Kesehatan Putri diminta untuk mengimplementasikan sistem manajemen inventaris baru di rumah sakit. Apa langkah pertama yang harus dilakukan Putri? A. Membeli perangkat lunak inventaris terbaru B. Melakukan audit inventaris yang ada C. Melatih seluruh staf tentang sistem baru D. Menghapus semua catatan inventaris lama E. Memesan stok baru untuk semua item Kunci Jawaban: B 95 / 157  Pembahasan: Langkah pertama dalam mengimplementasikan sistem manajemen inventaris baru adalah melakukan audit inventaris yang ada. Ini memberikan pemahaman yang jelas tentang status quo, mengi