Podcast Beta
Questions and Answers
Apa tujuan utama dari peraturan pemerintah yang ditetapkan dalam dokumen ini?
Pasal berapa dalam dokumen ini yang mengacu pada ketentuan tentang sanksi administratif?
Apa dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan peraturan pemerintah ini?
Apa yang dinyatakan dalam konsideran dokumen sebagai hal yang perlu didasarkan untuk menetapkan peraturan ini?
Signup and view all the answers
Perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur dalam undang-undang nomor berapa?
Signup and view all the answers
Yang manakah yang tidak termasuk dalam cakupan peraturan pemerintah ini?
Signup and view all the answers
Apa isi dari BAB I dalam peraturan pemerintah ini?
Signup and view all the answers
Dalam konteks peraturan ini, apa yang dimaksud dengan 'pemerintah daerah'?
Signup and view all the answers
Siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat provinsi?
Signup and view all the answers
Apa yang termasuk dalam lingkup pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah?
Signup and view all the answers
Siapa yang melaksanakan pengawasan teknis di tingkat kabupaten/kota?
Signup and view all the answers
Apa yang tidak termasuk dalam pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah?
Signup and view all the answers
Siapa yang bertanggung jawab untuk pembinaan umum pada tingkat provinsi?
Signup and view all the answers
Dari manakah sumber kewenangan untuk menetapkan standardisasi program penelitian dan pengembangan berasal?
Signup and view all the answers
Apa saja yang termasuk dalam pembinaan umum menurut ketentuan yang disebutkan?
Signup and view all the answers
Siapa yang melaksanakan pembinaan teknis di tingkat provinsi?
Signup and view all the answers
Apa tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam pembinaan pemerintah daerah?
Signup and view all the answers
Dalam pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan, apa saja yang ditalisaksi oleh perangkat gubernur?
Signup and view all the answers
Yang termasuk dalam tugas pembinaan teknis di tingkat kabupaten/kota adalah?
Signup and view all the answers
Jenis pembinaan apa yang dilakukan oleh Menteri untuk pembinaan umum di tingkat provinsi?
Signup and view all the answers
Apa tujuan utama dari pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah?
Signup and view all the answers
Siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tingkat kabupaten/kota?
Signup and view all the answers
Apa tujuan dari fasilitasi yang dilakukan dalam pembinaan umum dan teknis?
Signup and view all the answers
Dalam aspek apa saja koordinasi harus dilakukan antara menteri dan menteri teknis?
Signup and view all the answers
Siapa yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan yang berlaku?
Signup and view all the answers
Apa bentuk-bentuk pembinaan umum dan teknis yang dilakukan?
Signup and view all the answers
Apa yang menjadi landasan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah?
Signup and view all the answers
Apa saja yang termasuk dalam langkah fasilitasi menurut pasal yang terdapat dalam pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah?
Signup and view all the answers
Apa jenis kegiatan yang termasuk dalam penelitian dan pengembangan menurut peraturan tersebut?
Signup and view all the answers
Apa yang ditetapkan oleh Menteri terkait dengan program pendidikan dan pelatihan?
Signup and view all the answers
Apa yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)?
Signup and view all the answers
Dalam melakukan fasilitasi, aspek apa yang harus diperhatikan agar efisien dan efektif?
Signup and view all the answers
Pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak mana saja?
Signup and view all the answers
Apa yang dimaksud dengan bimbingan teknis kepada Pemerintahan Daerah?
Signup and view all the answers
Siapa yang berwenang menetapkan standardisasi program penelitian dan pengembangan?
Signup and view all the answers
Apa tujuan dari hasil penelitian dan pengembangan dalam konteks pemerintahan daerah?
Signup and view all the answers
Apa yang harus dikoordinasikan kepada Menteri terkait dengan pendidikan dan pelatihan?
Signup and view all the answers
Study Notes
Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017
- Peraturan ini mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Aturan ini dikeluarkan untuk memberi kepastian hukum terhadap tata cara pengenaan sanksi administratif di pemerintahan daerah.
- Peraturan ini juga merupakan pelaksanaan Pasal 383 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Pembinaan dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dan mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren.
- Pembinaan provinsi dilakukan oleh Menteri untuk pembinaan umum dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk pembinaan teknis.
- Pembinaan kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis.
- Pembinaan umum untuk provinsi dan kabupaten/kota meliputi:
- Pembagian urusan pemerintahan
- Kelembagaan daerah
- Kepegawaian pada Perangkat Daerah
- Keuangan daerah
- Pembangunan daerah
- Pelayanan publik di daerah
- Kerja sama daerah
- Kebijakan daerah
- Kepala daerah dan DPRD
- Bentuk pembinaan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- Pembinaan teknis dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu perangkat gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.
- Jika Gubernur tidak mampu atau tidak melakukan pembinaan, Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian langsung melakukan pembinaan.
- Jika pembinaan umum terkait pembinaan teknis, Menteri berkoordinasi dengan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- Koordinasi dilakukan dalam aspek perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.
- Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
Bentuk Pembinaan
- Fasilitasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Fasilitasi dapat dilakukan pada tahapan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban.
- Fasilitasi meliputi kegiatan:
- Pemberdayaan Pemerintahan Daerah
- Penguatan kapasitas Pemerintahan Daerah
- Bimbingan teknis kepada Pemerintahan Daerah.
- Fasilitasi dilakukan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan dan/atau pendampingan.
- Konsultasi dilakukan untuk memperoleh masukan, saran, dan/atau solusi bagi penyelesaian masalah di daerah.
- Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pendidikan dan pelatihan dapat diselenggarakan oleh kementerian atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai kewenangannya.
- Pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan lewat kerja sama antarkementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, antar-Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya.
- Penelitian dan pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Penelitian dan pengembangan dapat dilakukan melalui kerja sama antarkementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, antar-Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan lainnya.
- Hasil penelitian dan pengembangan dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Pengawasan dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Pengawasan provinsi dilakukan oleh Menteri untuk pengawasan umum dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- Pengawasan kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pengawasan umum dan teknis.
- Pengawasan umum untuk provinsi dan kabupaten/kota meliputi:
- Pembagian urusan pemerintahan
- Kelembagaan daerah
- Kepegawaian pada Perangkat Daerah
- Keuangan daerah
- Pembangunan daerah
- Pelayanan publik di daerah
- Kerja sama daerah
- Kebijakan daerah
- Kepala daerah dan DPRD
- Bentuk pengawasan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- Pengawasan teknis dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu perangkat gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.
- Jika Gubernur tidak mampu atau tidak melakukan pengawasan, Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian langsung melakukan pengawasan.
- Jika pengawasan umum terkait pengawasan teknis, Menteri berkoordinasi dengan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
Sanksi Administratif
- Sanksi Administratif dapat diberikan kepada pejabat atau badan di Pemda yang melanggar peraturan perundang-undangan.
- Sanksi Administratif yang dapat diberikan meliputi:
- Teguran tertulis
- Peringatan
- Penangguhan tugas
- Penurunan jabatan
- Pemindahan jabatan
- Penghentian sementara dari jabatan
- Pemberhentian dari jabatan
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.
Related Documents
Description
Quiz ini membahas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 yang mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Anda akan belajar tentang tata cara pengenaan sanksi administratif serta pengelolaan urusan pemerintahan di tingkat daerah. Uji pengetahuan Anda mengenai aspek-aspek penting dalam peraturan tersebut.
