Peraturan Pemerintah 12/2017

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

• Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.
• Peraturan ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum terkait tata cara penetapan sanksi administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
• Peraturan ini juga bertujuan untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 383 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

• Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
• Pembinaan dilakukan secara efisien dan efektif.
• Pembinaan terhadap provinsi dilakukan oleh Menteri untuk pembinaan umum, dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk pembinaan teknis.
• Pembinaan terhadap kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk pembinaan umum dan teknis.
• Pembinaan umum meliputi urusan seperti pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan daerah, kepegawaian, keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik, kerja sama daerah, kebijakan daerah, kepala daerah dan DPRD.
• Pembinaan teknis dilakukan terhadap urusan penyelenggaraan teknis pemerintahan yang diserahkan ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
• Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dibantu oleh perangkat gubernur dalam melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota.
• Apabila gubernur belum mampu melakukan pembinaan umum dan teknis, maka Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dapat melakukan pembinaan secara langsung kepada kabupaten/kota, dengan koordinasi kepada gubernur.
• Jika gubernur tidak melakukan pembinaan, maka Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dapat langsung melakukan pembinaan kepada kabupaten/kota.
• Dalam kasus terdapat keterkaitan antara kewenangan pembinaan umum dan teknis, Menteri perlu berkoordinasi dengan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
• Koordinasi yang dilakukan meliputi aspek perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.
• Pembinaan umum dan teknis dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Bentuk Pembinaan

Fasilitasi

• Fasilitasi dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah.
• Fasilitasi dapat dilakukan pada tahapan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.
• Fasilitasi meliputi kegiatan pemberdayaan pemerintahan daerah, penguatan kapasitas pemerintahan daerah, dan bimbingan teknis kepada pemerintahan daerah.
• Bentuk fasilitasi meliputi penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan dan/atau pendampingan.

Konsultasi

• Konsultasi dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah.
• Konsultasi dapat dilakukan pada tahapan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.
• Konsultasi merupakan proses tanya jawab dan tukar pikiran antara pembina dan daerah
• Konsultasi terfokus pada penyelesaian permasalahan yang dihadapi daerah, baik secara umum maupun teknis.

Pendidikan dan Pelatihan

• Pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di daerah.
• Pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur dan sistematis.
• Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
  • Pelatihan kepegawaian
  • Pelatihan manajemen pemerintahan
  • Pelatihan teknis dan khusus
  • Pelatihan kepemimpinan dan manajerial
  • Pelatihan peningkatan kompetensi
• Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian sesuai dengan kewenangannya meliputi:
  • Pelatihan teknis dan khusus
  • Pelatihan peningkatan kompetensi
  • Pelatihan yang relevan dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian
• Pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan melalui kerja sama antarkementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, antar-Pemerintah Daerah, dan/atau dengan perguruan tinggi serta lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya.
• Menteri menetapkan standardisasi dan sertifikasi program pendidikan dan pelatihan.
• Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian menetapkan standardisasi dan sertifikasi program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kewenangannya dan dikoordinasikan kepada Menteri.

Penelitian dan Pengembangan

• Penelitian dan pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan pemerintahan daerah.
• Penelitian dan pengembangan meliputi kegiatan pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian.
• Penelitian dan pengembangan dilakukan melalui kerja sama antarkementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, antar-Pemerintah Daerah, dan/atau dengan perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan pengembangan lainnya.
• Hasil penelitian dan pengembangan dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
• Menteri menetapkan standardisasi program penelitian dan pengembangan untuk pembinaan umum.
• Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian menetapkan standardisasi program penelitian dan pengembangan untuk pembinaan teknis sesuai dengan kewenangannya.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

• Pengawasan dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
• Pengawasan terhadap provinsi dilakukan oleh Menteri untuk pengawasan umum, dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
• Pengawasan terhadap kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk pengawasan umum dan teknis.
• Pengawasan umum meliputi urusan seperti pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan daerah, kepegawaian, keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik, kerja sama daerah, kebijakan daerah, kepala daerah dan DPRD.
• Pengawasan teknis dilakukan terhadap urusan penyelenggaraan teknis pemerintahan yang diserahkan ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
• Pengawasan dilakukan melalui berbagai metode, seperti:
  • Pengawasan langsung
  • Pengawasan tidak langsung
  • Pengawasan internal
  • Pengawasan eksternal

Sanksi Administratif

• Sanksi administratif diberikan kepada daerah yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik dalam hal pembinaan maupun pengawasan.
• Bentuk sanksi administratif dapat berupa:
  • Teguran tertulis
  • Penghentian sementara pemberian bantuan atau dana
  • Penghentian sementara pelaksanaan program atau kegiatan
  • Pembekuan rekening bank daerah
  • Pemberhentian sementara kepala daerah/wakil kepala daerah
  • Pembubaran DPRD
  • Pemberhentian sementara penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kesimpulan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Peraturan ini mengatur tentang pembinaan, pengawasan, dan sanksi administratif yang dapat diterapkan kepada daerah yang melanggar peraturan perundang-undangan. Regulation, and Administrative Sanctions.

Quiz ini membahas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 yang mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Fokus utama dari peraturan ini adalah memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kapasitas daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Pelajari lebih lanjut untuk memahami implikasi hukum dan prosedur yang terlibat.