Materi Lomba Cepat Tepat Perpajakan SMA/SMK
50 Questions
1 Views

Choose a study mode

Play Quiz
Study Flashcards
Spaced Repetition
Chat to lesson

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Apa pengertian pajak menurut Santoso Brotodhardjo?

Pajak adalah iuran wajib warga negara kepada negara yang harus dilaksanakan, bersifat memaksa, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Siapa yang berpendapat bahwa manusia merupakan makhluk bermasyarakat atau Zoon Politikon?

  • J.H.A.Logemann
  • Edwin R.A.Seligman
  • Miriam Budiardjo
  • Aristoteles (correct)

    • Apa yang menjadi tujuan pokok dari pengenaan pajak?

  • Untuk menghukum masyarakat
  • Untuk membiayai pengeluaran negara (correct)
  • Untuk meningkatkan pengangguran
  • Untuk mencegah monopoli

    • Pajak merupakan kontribusi yang bersifat sukarela.

    <p>False</p> Signup and view all the answers

    Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut oleh __________.

    <p>negara</p> Signup and view all the answers

    Cocokkan definisi pajak dengan sumbernya:

    <p>Leroy Beaulieu = Bantuan yang dipaksakan oleh kekuasaan publik untuk menutup belanja Pemerintah Edwin R.A.Seligman = Kontribusi wajib dari individu kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum Prof.Dr.M J.H.Smeets = Prestasi yang terhutang kepada pemerintah tanpa adanya kontraprestasi Philip E Taylor = Peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara untuk pengeluaran pemerintah</p> Signup and view all the answers

    Apa yang diubah oleh UU No. 21 Tahun 1959 mengenai Pajak Dividen?

    <p>Undang-Undang No. 10 Tahun 1967 tentang Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti.</p> Signup and view all the answers

    Undang-undang mana yang merupakan hasil reformasi perpajakan tahun 1983?

    <p>UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)</p> Signup and view all the answers

    Sistem pemungutan pajak mana yang memberi hak kepada wajib pajak untuk menghitung pajak yang terutang?

    <p>Sistem Self Assessment.</p> Signup and view all the answers

    Sistem Official Assessment memungkinkan keterlibatan pejabat pajak dalam penentuan pajak yang terutang.

    <p>True</p> Signup and view all the answers

    Berapa paket undang-undang perpajakan yang diundangkan pada tahun 1983?

    <p>Lima paket</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan Pajak Langsung?

    <p>Pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak</p> Signup and view all the answers

    Fase pertama yang dilalui oleh Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah fase ______.

    <p>timbulnya hak dan kewajiban di bidang perpajakan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan hukum pajak?

    <p>Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang Pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara.</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang menjadi Wajib Pajak?

    <p>Individu yang memiliki penghasilan</p> Signup and view all the answers

    Apa saja yang diatur dalam hukum pajak?

    <p>Semua jawaban benar</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan hukum perdata?

    <p>Hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan dengan tujuan melindungi kepentingan individu.</p> Signup and view all the answers

    Hukum pajak adalah bagian dari hukum __________.

    <p>publik</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan 'lex specialis derogat lex generalis'?

    <p>Prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum.</p> Signup and view all the answers

    Hukum pajak tidak berhubungan dengan hukum pidana.

    <p>False</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi salah satu penyebab pidana khusus dalam hukum pajak?

    <p>Keduanya A dan C</p> Signup and view all the answers

    Apa itu sanksi pidana pajak?

    <p>Sanksi hukum yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan.</p> Signup and view all the answers

    Sumber hukum yang dikenal dalam ilmu hukum terdiri dari?

    <p>Semua jawaban benar</p> Signup and view all the answers

    Apa tujuan dari penafsiran hukum?

    <p>Untuk menjelaskan, menegaskan, memperluas, atau membatasi arti hukum.</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan 'kejelasan tujuan' dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?

    <p>Setiap peraturan harus memiliki tujuan yang jelas.</p> Signup and view all the answers

    Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat berarti peraturan dapat dibuat oleh lembaga mana pun.

    <p>False</p> Signup and view all the answers

    Sebutkan salah satu asas yang menjamin bahwa peraturan perundang-undangan berfungsi memberikan perlindungan kepada masyarakat!

    <p>Pengayoman</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan asas 'kemanusiaan' dalam peraturan perundang-undangan?

    <p>Mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.</p> Signup and view all the answers

    Asas ________ mengharuskan setiap peraturan mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

    <p>kekeluargaan</p> Signup and view all the answers

    Apa tujuan dari asas 'kedayagunaan dan kehasilgunaan' dalam peraturan perundang-undangan?

    <p>Menjamin bahwa peraturan dibutuhkan dan bermanfaat.</p> Signup and view all the answers

    Cocokkan asas peraturan perundang-undangan dengan penjelasannya:

    <p>Pengayoman = Memberikan perlindungan dan menciptakan ketentraman masyarakat. Kemanusiaan = Melindungi hak asasi manusia dan menghormati martabat setiap warga. Keadilan = Menjamin perlakuan yang sama dan adil bagi semua individu. Kekeluargaan = Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan.</p> Signup and view all the answers

    Apa isi Pasal 23A UUD 1945 mengenai pajak dan pungutan?

    <p>Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.</p> Signup and view all the answers

    Apa saja sasaran pajak sebagai alat bagi pemerintah? (Pilih semua yang tepat)

    <p>Pengakuan sumber dana dari sektor swasta ke sektor pemerintah</p> Signup and view all the answers

    Netralitas pajak berarti pajak tidak mempengaruhi keputusan alokasi sumber daya.

    <p>True</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan Hukum Pajak Material?

    <p>Hukum Pajak yang memuat norma-norma mengenai keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang dikenakan pajak.</p> Signup and view all the answers

    Sebutkan salah satu Undang-Undang yang termasuk dalam Hukum Pajak Material!

    <p>Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.</p> Signup and view all the answers

    Apa saja syarat pemungutan pajak?

    <p>Adil, berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, efisien, dan sistem pemungutan sederhana.</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan teori kepentingan dalam pemungutan pajak? (Pilih semua yang tepat)

    <p>Negara melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi dasar dari teori gaya beli dalam pemungutan pajak?

    <p>Fungsi pemungutan pajak sebagai pengatur kepentingan masyarakat secara keseluruhan.</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi fokus reformasi perpajakan 1983 di Indonesia? (Pilih semua yang tepat)

    <p>Berubah dari official assessment ke self assessment</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan penafsiran analogis?

    <p>Penafsiran dengan memberi ibarat pada hukum</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan penafsiran a contrario?

    <p>Suatu cara penafsiran undang-undang yang didasarkan pada lawan dari ketentuan tersebut.</p> Signup and view all the answers

    Penafsiran analogis diperkenankan dalam menafsirkan peraturan Perundang-undangan perpajakan.

    <p>False</p> Signup and view all the answers

    Sebutkan satu contoh objek yang dikenakan pajak berdasarkan penafsiran!

    <p>Objek yang tidak disebut dalam undang-undang dapat dikenakan pajak berdasarkan penafsiran analogis.</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dilakukan jika Wajib Pajak belum memenuhi persyaratan NPWP?

    <p>Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan surat ketetapan pajak</p> Signup and view all the answers

    Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi dan _____ yang belum terbagi.

    <p>warisan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan kewajiban pajak subjektif?

    <p>Kewajiban pajak subjektif artinya Wajib Pajak memenuhi persyaratan untuk dikenakan pajak.</p> Signup and view all the answers

    Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai saat lahir di Indonesia.

    <p>True</p> Signup and view all the answers

    Apa fungsi Pancasila dalam hukum negara?

    <p>Sebagai sumber hukum tertinggi</p> Signup and view all the answers

    Saat dimulainya kewajiban perpajakan adalah saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan __________.

    <p>objektif</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    Negara dan Pemerintah

    • Konsep negara bermula dari pandangan Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk sosial (Zoon Politikon) yang membutuhkan organisasi untuk teratur dan terkendali.
    • J.H.A. Logemaan menyatakan bahwa keberadaan negara bertujuan untuk mengatur masyarakat dengan kekuasaan tertinggi.
    • Negara memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan dan menjaga ketertiban masyarakat.

    Fungsi Pemerintah

    • Fungsi penertiban: menjaga law and order dan mencegah bentrokan dalam masyarakat.
    • Fungsi kesejahteraan: meningkatkan kemakmuran rakyat, penting bagi negara-negara baru.
    • Fungsi pertahanan: menjaga negara dari serangan luar.
    • Fungsi penegakan keadilan: dilaksanakan melalui pengadilan.

    Kekuasaan untuk Mengenakan Pajak

    • Pajak harus berbasis undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 23A UUD 1945, yang menyatakan pajak dan pungutan memaksa diatur dengan undang-undang.
    • UU KUP No. 28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib yang harus dibayar kepada negara tanpa imbalan langsung.

    Pendelegasian Kekuasaan untuk Mengenakan Pajak

    • Pengaturan pajak harus adil, pasti, dan berdasarkan kemampuan membayar, untuk mencegah kekuasaan absolut dalam pemungutan pajak.
    • Kekuasaan mengenakan pajak harus diawasi agar mencerminkan keadilan sosial.

    Pengertian Pajak

    • Pajak sebagai iuran wajib dari individu atau badan yang bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.
    • Definisi pajak melibatkan unsur hukum, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum.

    Falsafah Pajak

    • Pajak diperlukan untuk membiayai pemerintahan dan menjaga kesejahteraan rakyat, sesuai dengan tujuan Negara dalam UUD 1945.
    • Pajak diatur dengan undang-undang untuk memastikan keadilan dan persetujuan rakyat.

    Fungsi Pajak

    • Fungsi budgeter: mengumpulkan dana untuk pembiayaan pengeluaran Negara.
    • Fungsi regulerend: pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan di luar keuangan.
    • Fungsi demokrasi: mengimplikasikan gotong royong dalam pemerintahan dan pembangunan.
    • Fungsi redistribusi: menekankan pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

    Pajak dan Pancasila

    • Pancasila dijadikan sumber hukum nasional dan alat penguji hukum pajak untuk kesesuaian terhadap nilai-nilai dasar.
    • Amandemen UUD 1945 memperkuat basis hukum pengenaan pajak dan memastikan tidak ada pungutan tanpa persetujuan rakyat.

    Pemungutan Pajak untuk Mencapai Politik Ekonomi dan Sosial

    • Pajak membantu mengalihkan sumber dana dari swasta ke pemerintah dan mendistribusikan beban pemerintahan secara adil.
    • Pajak juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.

    Netralitas Pajak

    • Pajak seharusnya tidak memengaruhi alokasi sumber daya, sehingga keputusan bisnis didorong oleh fundamental ekonomi.
    • Keterbatasan netralitas pajak diakui dalam praktik.

    Pembagian Hukum Pajak

    • Hukum pajak dibagi menjadi Hukum Pajak Material (berkaitan dengan substansi) dan Hukum Pajak Formal (berkaitan dengan prosedur).
    • Penting untuk memahami kedua aspek dalam pengaturan hukum pajak.### Pengantar Perundang-Undangan Perpajakan di Indonesia
    • Pembaharuan perundang-undangan perpajakan dimulai sejak awal 1984.
    • Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formal diatur dalam undang-undang terpisah, namun ada kesamaan pengaturan antara keduanya.

    Hukum Pajak Material

    • Berisi norma yang menjelaskan perbuatan, keadaan, dan peristiwa yang dikenakan pajak.
    • Menentukan subjek pajak dan besaran pajak yang harus dibayar.
    • Contoh undang-undang dalam Hukum Pajak Material:
      • UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan, terakhir diubah dengan UU No. 7/2021.
      • UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, terakhir diubah dengan UU No. 7/2021.
      • UU No. 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
      • UU No. 13/1985 tentang Bea Meterai, terakhir diubah dengan UU No. 10/2020.

    Hukum Pajak Formal

    • Mengatur cara penerapan Hukum Pajak Material.
    • Memuat prosedur pendaftaran NPWP, pembukuan, pemeriksaan, penagihan, hak dan kewajiban wajib pajak.
    • Contoh undang-undang dalam Hukum Pajak Formal:
      • UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terakhir diubah dengan UU No. 7/2021.
      • UU No. 19/1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

    Teori Pemungutan Pajak

    • Teori Asuransi: Pajak dianggap sebagai premi untuk perlindungan dari negara, meski tidak ada jaminan ganti rugi.
    • Teori Kepentingan: Pajak digunakan untuk melindungi harta dan jiwa warga negara, dengan beban pajak sesuai kemampuan.
    • Teori Gaya Pikul: Pajak dikenakan berdasarkan kemampuan ekonomi, dengan ketentuan PTKP sebagai dasar.
    • Teori Gaya Beli: Fungsi pajak sebagai pengatur kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan individu atau negara.
    • Teori Bakti: Pajak adalah kewajiban warga untuk menyokong negara, mengingat negara berasal dari masyarakat.

    Syarat Pemungutan Pajak

    • Syarat Keadilan: Pemungutan pajak harus adil dan berdasarkan kemampuan.
    • Syarat Yuridis: Pemungutan harus berdasarkan undang-undang untuk menjamin keadilan.
    • Syarat Ekonomi: Tidak mengganggu perekonomian masyarakat.
    • Syarat Finansial: Pemungutan harus efisien, biaya lebih rendah dari hasil pemungutan.
    • Sistem Sederhana: Menyederhanakan dan memudahkan kepatuhan perpajakan.

    Yurisdiksi Pemungutan Pajak

    • Asas Sumber: Pemungutan pajak berdasarkan lokasi objek pajak.
    • Asas Kewarganegaraan: Pemungutan pajak berdasarkan status warga negara, tidak tergantung tempat tinggal.
    • Asas Tempat Tinggal: Pemungutan pajak berdasar tempat tinggal wajib pajak.

    Reformasi Perpajakan 1983

    • Sebelum reformasi, hukum pajak bersifat kolonial, tidak sesuai dengan kondisi Indonesia.
    • Setelah reformasi, diluncurkan lima undang-undang baru yang lebih sederhana dan adil:
      • UU No. 6/1983 tentang KUP.
      • UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan.
      • UU No. 8/1983 tentang PPN dan PPnBM.
      • UU No. 12/1985 tentang PBB.
      • UU No. 13/1985 tentang Bea Meterai.

    Sejarah Hukum Pajak di Indonesia

    • Pajak awalnya sebagai upeti kepada raja, lalu berkembang menjadi kewajiban untuk kepentingan umum.
    • Sejak zaman Belanda, sudah ada banyak undang-undang pajak.
    • Reformasi tahun 1983 menghapus undang-undang lama dan merancang ulang sistem perpajakan yang lebih adil.

    Siklus Pajak

    • Wajib Pajak harus melalui fase-fase pemenuhan kewajiban perpajakan, dimulai dengan berlakunya undang-undang perpajakan yang berlaku.### Pajak dan Pungutan Dalam Hukum Indonesia
    • Pajak diatur oleh Pasal 23A UUD 1945, yang menyatakan pungutan wajib untuk keperluan negara hanya dapat ditetapkan melalui undang-undang.

    Fase-Fase Dalam Sistem Perpajakan

    • Fase Self Assessment: Wajib pajak mendaftar, menerima NPWP, melakukan pembukuan, menghitung pajak terutang, dan melaporkan SPT.
    • Fase Pengawasan: Pemeriksaan pajak dilakukan atas SPT yang disampaikan hingga diterbitkan ketetapan pajak.
    • Fase Sengketa: Proses dimulai saat wajib pajak tidak puas dengan ketetapan pajak yang diterbitkan.
    • Fase Penyelesaian Sengketa: Melibatkan Pengadilan Pajak untuk menyelesaikan banding atau gugatan.

    Penggolongan Jenis Pajak

    • Berdasarkan Pihak yang Menanggung:
      • Pajak Langsung: Ditanggung oleh wajib pajak sendiri (contoh: PPh, PBB).
      • Pajak Tidak Langsung: Dapat dialihkan (contoh: PPN, PPn-BM).
    • Berdasarkan Sifatnya:
      • Pajak Subjektif: Berdasarkan keadaan pribadi wajib pajak.
      • Pajak Objektif: Berdasarkan objek yang dikenai pajak, tidak mempedulikan keadaan subjek.
    • Berdasarkan Pihak yang Memungut:
      • Pajak Pusat: Dikelola oleh pemerintah pusat (contoh: PPh, PPN).
      • Pajak Daerah: Dikelola oleh pemerintah daerah, diatur oleh UU No. 1/2022.

    Sistem Pemungutan Pajak

    • Sistem Self Assessment: Wajib pajak menghitung, melaporkan, dan menyetor pajak dengan intervensi minimal dari pejabat pajak.
    • Sistem Official Assessment: Pejabat pajak menentukan pajak terutang dan dapat mengeluarkan sanksi.
    • Sistem Withholding Tax: Wajib pajak memotong dan menyetor pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan.

    Definisi dan Ruang Lingkup Keuangan Publik

    • Keuangan publik merupakan studi tentang aktivitas finansial pemerintah, belanja publik, dan sumber pendapatan.
    • Menganalisis pengeluaran publik untuk memahami pengelolaan sumber daya dan keadilan dalam distribusi.

    Pentingnya Sektor Publik

    • Tanggung jawab pemerintah mencakup penyediaan pertahanan nasional, keadilan sosial, dan infrastruktur.
    • Campur tangan pemerintah diperlukan untuk mengatasi kelemahan pasar, termasuk pengelolaan barang publik dan distribusi pendapatan.

    Karakteristik Kebijakan Publik

    • Kebijakan publik skalanya mencakup efisiensi pasar, peraturan pemerintah, penyelesaian masalah eksternalitas, dan stabilitas ekonomi.

    Ruang Lingkup Keuangan Publik

    • Pembahasan mencakup pilihan publik, sumber pendapatan pemerintah, analisis belanja publik, serta hubungan kebijakan pemerintah dengan ekonomi.

    Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata

    • Hukum pajak mengatur kewajiban Wajib Pajak termasuk objek pajak dan cara penagihan.
    • Hukum perdata berkaitan dengan hubungan individu dan dilindungi untuk kepentingan individu.

    Pengaruh Hukum Pajak Terhadap Hukum Perdata

    • Hukum pajak mengutamakan ketentuan khusus yang mengesampingkan hukum perdata, seperti kewajiban pemotongan pajak oleh majikan.

    Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana

    • Menghindari kewajiban pajak dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan hukum pajak, yang mencakup penalti bagi pelanggaran ketentuan pajak.

    Studying That Suits You

    Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

    Quiz Team

    Related Documents

    Materi Lomba Cepat Tepat Perpajakan SMA/SMK/MA 2024 PDF

    Description

    Uji pengetahuan Anda tentang perpajakan melalui materi lomba cepat tepat tingkat SMA/SMK. Quiz ini mencakup pengertian, falsafah, dan fungsi pajak, serta aspek penting lainnya yang relevan dengan sistem perpajakan di Indonesia. Cocok untuk siswa yang ingin meningkatkan pemahaman mereka tentang perpajakan.

    More Like This

    Use Quizgecko on...
    Browser
    Open
    Browser
    Browser