Materi Lomba Cepat Tepat Perpajakan SMA/SMK

Negara dan Pemerintah

• Konsep negara bermula dari pandangan Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk sosial (Zoon Politikon) yang membutuhkan organisasi untuk teratur dan terkendali.
• J.H.A. Logemaan menyatakan bahwa keberadaan negara bertujuan untuk mengatur masyarakat dengan kekuasaan tertinggi.
• Negara memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan dan menjaga ketertiban masyarakat.

Fungsi Pemerintah

• Fungsi penertiban: menjaga law and order dan mencegah bentrokan dalam masyarakat.
• Fungsi kesejahteraan: meningkatkan kemakmuran rakyat, penting bagi negara-negara baru.
• Fungsi pertahanan: menjaga negara dari serangan luar.
• Fungsi penegakan keadilan: dilaksanakan melalui pengadilan.

Kekuasaan untuk Mengenakan Pajak

• Pajak harus berbasis undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 23A UUD 1945, yang menyatakan pajak dan pungutan memaksa diatur dengan undang-undang.
• UU KUP No. 28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib yang harus dibayar kepada negara tanpa imbalan langsung.

Pendelegasian Kekuasaan untuk Mengenakan Pajak

• Pengaturan pajak harus adil, pasti, dan berdasarkan kemampuan membayar, untuk mencegah kekuasaan absolut dalam pemungutan pajak.
• Kekuasaan mengenakan pajak harus diawasi agar mencerminkan keadilan sosial.

Pengertian Pajak

• Pajak sebagai iuran wajib dari individu atau badan yang bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.
• Definisi pajak melibatkan unsur hukum, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum.

Falsafah Pajak

• Pajak diperlukan untuk membiayai pemerintahan dan menjaga kesejahteraan rakyat, sesuai dengan tujuan Negara dalam UUD 1945.
• Pajak diatur dengan undang-undang untuk memastikan keadilan dan persetujuan rakyat.

Fungsi Pajak

• Fungsi budgeter: mengumpulkan dana untuk pembiayaan pengeluaran Negara.
• Fungsi regulerend: pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan di luar keuangan.
• Fungsi demokrasi: mengimplikasikan gotong royong dalam pemerintahan dan pembangunan.
• Fungsi redistribusi: menekankan pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Pajak dan Pancasila

• Pancasila dijadikan sumber hukum nasional dan alat penguji hukum pajak untuk kesesuaian terhadap nilai-nilai dasar.
• Amandemen UUD 1945 memperkuat basis hukum pengenaan pajak dan memastikan tidak ada pungutan tanpa persetujuan rakyat.

Pemungutan Pajak untuk Mencapai Politik Ekonomi dan Sosial

• Pajak membantu mengalihkan sumber dana dari swasta ke pemerintah dan mendistribusikan beban pemerintahan secara adil.
• Pajak juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.

Netralitas Pajak

• Pajak seharusnya tidak memengaruhi alokasi sumber daya, sehingga keputusan bisnis didorong oleh fundamental ekonomi.
• Keterbatasan netralitas pajak diakui dalam praktik.

Pembagian Hukum Pajak

• Hukum pajak dibagi menjadi Hukum Pajak Material (berkaitan dengan substansi) dan Hukum Pajak Formal (berkaitan dengan prosedur).
• Penting untuk memahami kedua aspek dalam pengaturan hukum pajak.### Pengantar Perundang-Undangan Perpajakan di Indonesia
• Pembaharuan perundang-undangan perpajakan dimulai sejak awal 1984.
• Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formal diatur dalam undang-undang terpisah, namun ada kesamaan pengaturan antara keduanya.

Hukum Pajak Material

• Berisi norma yang menjelaskan perbuatan, keadaan, dan peristiwa yang dikenakan pajak.
• Menentukan subjek pajak dan besaran pajak yang harus dibayar.
• Contoh undang-undang dalam Hukum Pajak Material:
  • UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan, terakhir diubah dengan UU No. 7/2021.
  • UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, terakhir diubah dengan UU No. 7/2021.
  • UU No. 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
  • UU No. 13/1985 tentang Bea Meterai, terakhir diubah dengan UU No. 10/2020.

Hukum Pajak Formal

• Mengatur cara penerapan Hukum Pajak Material.
• Memuat prosedur pendaftaran NPWP, pembukuan, pemeriksaan, penagihan, hak dan kewajiban wajib pajak.
• Contoh undang-undang dalam Hukum Pajak Formal:
  • UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terakhir diubah dengan UU No. 7/2021.
  • UU No. 19/1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Teori Pemungutan Pajak

• Teori Asuransi: Pajak dianggap sebagai premi untuk perlindungan dari negara, meski tidak ada jaminan ganti rugi.
• Teori Kepentingan: Pajak digunakan untuk melindungi harta dan jiwa warga negara, dengan beban pajak sesuai kemampuan.
• Teori Gaya Pikul: Pajak dikenakan berdasarkan kemampuan ekonomi, dengan ketentuan PTKP sebagai dasar.
• Teori Gaya Beli: Fungsi pajak sebagai pengatur kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan individu atau negara.
• Teori Bakti: Pajak adalah kewajiban warga untuk menyokong negara, mengingat negara berasal dari masyarakat.

Syarat Pemungutan Pajak

• Syarat Keadilan: Pemungutan pajak harus adil dan berdasarkan kemampuan.
• Syarat Yuridis: Pemungutan harus berdasarkan undang-undang untuk menjamin keadilan.
• Syarat Ekonomi: Tidak mengganggu perekonomian masyarakat.
• Syarat Finansial: Pemungutan harus efisien, biaya lebih rendah dari hasil pemungutan.
• Sistem Sederhana: Menyederhanakan dan memudahkan kepatuhan perpajakan.

Yurisdiksi Pemungutan Pajak

• Asas Sumber: Pemungutan pajak berdasarkan lokasi objek pajak.
• Asas Kewarganegaraan: Pemungutan pajak berdasarkan status warga negara, tidak tergantung tempat tinggal.
• Asas Tempat Tinggal: Pemungutan pajak berdasar tempat tinggal wajib pajak.

Reformasi Perpajakan 1983

• Sebelum reformasi, hukum pajak bersifat kolonial, tidak sesuai dengan kondisi Indonesia.
• Setelah reformasi, diluncurkan lima undang-undang baru yang lebih sederhana dan adil:
  • UU No. 6/1983 tentang KUP.
  • UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan.
  • UU No. 8/1983 tentang PPN dan PPnBM.
  • UU No. 12/1985 tentang PBB.
  • UU No. 13/1985 tentang Bea Meterai.

Sejarah Hukum Pajak di Indonesia

• Pajak awalnya sebagai upeti kepada raja, lalu berkembang menjadi kewajiban untuk kepentingan umum.
• Sejak zaman Belanda, sudah ada banyak undang-undang pajak.
• Reformasi tahun 1983 menghapus undang-undang lama dan merancang ulang sistem perpajakan yang lebih adil.

Siklus Pajak

• Wajib Pajak harus melalui fase-fase pemenuhan kewajiban perpajakan, dimulai dengan berlakunya undang-undang perpajakan yang berlaku.### Pajak dan Pungutan Dalam Hukum Indonesia
• Pajak diatur oleh Pasal 23A UUD 1945, yang menyatakan pungutan wajib untuk keperluan negara hanya dapat ditetapkan melalui undang-undang.

Fase-Fase Dalam Sistem Perpajakan

• Fase Self Assessment: Wajib pajak mendaftar, menerima NPWP, melakukan pembukuan, menghitung pajak terutang, dan melaporkan SPT.
• Fase Pengawasan: Pemeriksaan pajak dilakukan atas SPT yang disampaikan hingga diterbitkan ketetapan pajak.
• Fase Sengketa: Proses dimulai saat wajib pajak tidak puas dengan ketetapan pajak yang diterbitkan.
• Fase Penyelesaian Sengketa: Melibatkan Pengadilan Pajak untuk menyelesaikan banding atau gugatan.

Penggolongan Jenis Pajak

• Berdasarkan Pihak yang Menanggung:
  • Pajak Langsung: Ditanggung oleh wajib pajak sendiri (contoh: PPh, PBB).
  • Pajak Tidak Langsung: Dapat dialihkan (contoh: PPN, PPn-BM).
• Berdasarkan Sifatnya:
  • Pajak Subjektif: Berdasarkan keadaan pribadi wajib pajak.
  • Pajak Objektif: Berdasarkan objek yang dikenai pajak, tidak mempedulikan keadaan subjek.
• Berdasarkan Pihak yang Memungut:
  • Pajak Pusat: Dikelola oleh pemerintah pusat (contoh: PPh, PPN).
  • Pajak Daerah: Dikelola oleh pemerintah daerah, diatur oleh UU No. 1/2022.

Sistem Pemungutan Pajak

• Sistem Self Assessment: Wajib pajak menghitung, melaporkan, dan menyetor pajak dengan intervensi minimal dari pejabat pajak.
• Sistem Official Assessment: Pejabat pajak menentukan pajak terutang dan dapat mengeluarkan sanksi.
• Sistem Withholding Tax: Wajib pajak memotong dan menyetor pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan.

Definisi dan Ruang Lingkup Keuangan Publik

• Keuangan publik merupakan studi tentang aktivitas finansial pemerintah, belanja publik, dan sumber pendapatan.
• Menganalisis pengeluaran publik untuk memahami pengelolaan sumber daya dan keadilan dalam distribusi.

Pentingnya Sektor Publik

• Tanggung jawab pemerintah mencakup penyediaan pertahanan nasional, keadilan sosial, dan infrastruktur.
• Campur tangan pemerintah diperlukan untuk mengatasi kelemahan pasar, termasuk pengelolaan barang publik dan distribusi pendapatan.

Karakteristik Kebijakan Publik

• Kebijakan publik skalanya mencakup efisiensi pasar, peraturan pemerintah, penyelesaian masalah eksternalitas, dan stabilitas ekonomi.

Ruang Lingkup Keuangan Publik

• Pembahasan mencakup pilihan publik, sumber pendapatan pemerintah, analisis belanja publik, serta hubungan kebijakan pemerintah dengan ekonomi.

Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata

• Hukum pajak mengatur kewajiban Wajib Pajak termasuk objek pajak dan cara penagihan.
• Hukum perdata berkaitan dengan hubungan individu dan dilindungi untuk kepentingan individu.

Pengaruh Hukum Pajak Terhadap Hukum Perdata

• Hukum pajak mengutamakan ketentuan khusus yang mengesampingkan hukum perdata, seperti kewajiban pemotongan pajak oleh majikan.

Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana

• Menghindari kewajiban pajak dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan hukum pajak, yang mencakup penalti bagi pelanggaran ketentuan pajak.

Uji pengetahuan Anda tentang perpajakan melalui materi lomba cepat tepat tingkat SMA/SMK. Quiz ini mencakup pengertian, falsafah, dan fungsi pajak, serta aspek penting lainnya yang relevan dengan sistem perpajakan di Indonesia. Cocok untuk siswa yang ingin meningkatkan pemahaman mereka tentang perpajakan.