Perpajakan Tingkat SMA/SMK/MA
55 Questions
0 Views

Choose a study mode

Play Quiz
Study Flashcards
Spaced Repetition
Chat to lesson

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Apa pengertian pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU KUP?

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Apa saja fungsi pemerintah menurut Miriam Budiardjo?

  • Melaksanakan penertiban (correct)
  • Menegakkan keadilan (correct)
  • Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (correct)
  • Menjaga kerahasiaan informasi

    • Menurut Aristoteles, manusia merupakan makhluk _____ atau Zoon Politikon.

    bermasyarakat

    Pajak dikenakan tanpa persetujuan rakyat.

    <p>False</p> Signup and view all the answers

    Sebutkan dua unsur yang melekat dalam pengertian pajak!

    <p>Sifatnya dapat dipaksakan dan tidak ada kontra-prestasi yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.</p> Signup and view all the answers

    Apa saja fungsi pajak yang sering disebutkan?

    <p>Fungsi regulerend</p> Signup and view all the answers

    Kapan amandemen UUD 1945 terkait pajak dilakukan?

    <p>Setelah amandemen UUD 1945, ketentuan mengenai pajak mengalami perubahan yang sangat prinsipil.</p> Signup and view all the answers

    Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional yang menjiwai peraturan Perundang-undangan di bidang _____

    <p>perpajakan</p> Signup and view all the answers

    Pajak harus berlandaskan undang-undang.

    <p>True</p> Signup and view all the answers

    Apa saja asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik?

    <p>Kejelasan tujuan</p> Signup and view all the answers

    Kejelasan rumusan dalam Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk menimbulkan berbagai macam interpretasi.

    <p>False</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan asas pengayoman dalam Peraturan Perundang-undangan?

    <p>Memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.</p> Signup and view all the answers

    Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan ____ dan harkat setiap warga negara.

    <p>perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia</p> Signup and view all the answers

    Cocokkan asas-asas dengan penjelasannya:

    <p>Kemanusiaan = Perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia Kebangsaan = Sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik Keadilan = Mengutamakan keadilan dalam setiap pengambilan keputusan Kekeluargaan = Musyawarah untuk mencapai mufakat</p> Signup and view all the answers

    Apa undang-undang yang diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1967 tentang Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti?

    <p>UU No. 21 Tahun 1959 tentang Pajak Dividen</p> Signup and view all the answers

    Apa saja yang menjadi fokus reformasi undang-undang perpajakan pada tahun 1983?

    <p>Mencabut semua undang-undang pajak yang ada</p> Signup and view all the answers

    Apa nama undang-undang yang merupakan pengganti UU No. 17 Tahun 1997?

    <p>UU No. 14 Tahun 2002</p> Signup and view all the answers

    Apa saja jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat?

    <p>Pajak Pertambahan Nilai (PPN)</p> Signup and view all the answers

    Pajak tidak langsung adalah pajak yang hanya dikenakan pada objek tertentu.

    <p>True</p> Signup and view all the answers

    Sebutkan dua contoh pajak langsung.

    <p>Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</p> Signup and view all the answers

    Pada sistem manakah pejabat pajak terlibat dalam penerbitan ketetapan pajak?

    <p>Official Assessment</p> Signup and view all the answers

    Keuangan publik membahas pengeluaran ____ dan pendapatan pemerintah.

    <p>publik</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dijelaskan oleh keuangan publik?

    <p>Belanja publik dan teknik-teknik yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja tersebut.</p> Signup and view all the answers

    Mengapa pemerintah harus campur tangan dalam penyediaan barang publik?

    <p>Karena barang publik tidak dapat disediakan oleh mekanisme pasar</p> Signup and view all the answers

    Apa isi dari Pasal 23A UUD 1945?

    <p>Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.</p> Signup and view all the answers

    Apa saja tujuan pajak bagi pemerintah? (Pilih semua yang benar)

    <p>Mendorong pertumbuhan ekonomi</p> Signup and view all the answers

    Netralitas pajak berarti pajak tidak mempengaruhi keputusan alokasi sumber daya.

    <p>True</p> Signup and view all the answers

    Apa itu Hukum Pajak Material?

    <p>Hukum Pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak.</p> Signup and view all the answers

    Salah satu dari undang-undang berikut ini termasuk dalam Hukum Pajak Material, manakah yang benar?

    <p>UU No. 7 Tahun 1983</p> Signup and view all the answers

    Apa fungsi dari Hukum Pajak Formal?

    <p>Mengatur cara-cara Hukum Pajak Material menjadi kenyataan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan teori asuransi dalam pemungutan pajak?

    <p>Teori yang menyatakan bahwa masyarakat membayar pajak sebagai premi untuk mendapatkan perlindungan dari negara.</p> Signup and view all the answers

    Syarat apa yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak?

    <p>Berdasarkan undang-undang</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan asas kewarganegaraan dalam yurisdiksi pemungutan pajak?

    <p>Yurisdiksi pemungutan pajak dikenakan berdasarkan status kewarganegaraan, tidak peduli di mana objek pajak berada.</p> Signup and view all the answers

    Undang-undang mana yang mengatur Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan?

    <p>UU No. 6 Tahun 1983</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan penafsiran analogis?

    <p>Penafsiran analogis ialah penafsiran pada suatu hukum dengan memberi ibarat (kiyas) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya.</p> Signup and view all the answers

    Apa itu penafsiran a contrario?

    <p>Penafsiran a contrario ialah suatu cara penafsiran undang-undang yang didasarkan pada lawan dari ketentuan tersebut.</p> Signup and view all the answers

    Penafsiran analogis diperkenankan dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

    <p>False</p> Signup and view all the answers

    Dari mana kewajiban perpajakan dimulai?

    <p>Saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif</p> Signup and view all the answers

    UU Nomor 6 TAHUN _____ tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

    <p>1983</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang merupakan subjek pajak?

    <p>Orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap.</p> Signup and view all the answers

    Sebagai subjek pajak, tidak ada pembeda antara orang pribadi yang Warga Negara Indonesia dan warga negara asing.

    <p>False</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi dasarnya untuk pemungutan pajak di Indonesia?

    <p>Semua pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.</p> Signup and view all the answers

    Apa yang tidak termasuk subjek pajak?

    <p>Kantor perwakilan negara asing</p> Signup and view all the answers

    Jelaskan apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan.

    <p>Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.</p> Signup and view all the answers

    Cocokkan istilah dengan pengertiannya:

    <p>Pancasila = Sumber dari segala sumber hukum negara Undang-Undang = Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Peraturan Presiden = Peraturan yang ditetapkan oleh Presiden Program Legislasi Nasional = Instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan hukum pajak?

    <p>Hukum pajak adalah keseluruhan peraturan yang meliputi wewenang Pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara.</p> Signup and view all the answers

    Siapakah yang menjadi subjek pajak menurut hukum pajak?

    <p>Wajib Pajak.</p> Signup and view all the answers

    Apa saja yang diatur oleh hukum pajak? (Pilih semua yang benar)

    <p>Cara penagihan hutang pajak</p> Signup and view all the answers

    Apa saja buku yang terdapat dalam KUHPerdata?

    <p>Buku I tentang orang, Buku II tentang benda, Buku III tentang perikatan, Buku IV tentang pembuktian dan kadaluwarsa.</p> Signup and view all the answers

    Hukum pajak termasuk hukum publik.

    <p>True</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan lex specialis derogat lex generalis?

    <p>Hukum khusus mengesampingkan hukum umum.</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan sanksi pidana pajak?

    <p>Sanksi pidana pajak adalah ancaman pidana terhadap wajib pajak yang menghindari pembayaran pajak atau melakukan pelanggaran perpajakan.</p> Signup and view all the answers

    Dalam hal apa hukum pajak dapat mengenakan sanksi pidana?

    <p>Mengisi formulir palsu.</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan penafsiran hukum?

    <p>Penafsiran hukum adalah upaya untuk menerangkan, menjelaskan, dan menegaskan arti kaidah hukum untuk memecahkan masalah hukum.</p> Signup and view all the answers

    Apa saja jenis penafsiran hukum yang dikenal?

    <p>Semua pilihan di atas</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    Negara dan Pemerintah

    • Konsep negara bermula dari pandangan Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk sosial (Zoon Politikon) yang membutuhkan organisasi untuk teratur dan terkendali.
    • J.H.A. Logemaan menyatakan bahwa keberadaan negara bertujuan untuk mengatur masyarakat dengan kekuasaan tertinggi.
    • Negara memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan dan menjaga ketertiban masyarakat.

    Fungsi Pemerintah

    • Fungsi penertiban: menjaga law and order dan mencegah bentrokan dalam masyarakat.
    • Fungsi kesejahteraan: meningkatkan kemakmuran rakyat, penting bagi negara-negara baru.
    • Fungsi pertahanan: menjaga negara dari serangan luar.
    • Fungsi penegakan keadilan: dilaksanakan melalui pengadilan.

    Kekuasaan untuk Mengenakan Pajak

    • Pajak harus berbasis undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 23A UUD 1945, yang menyatakan pajak dan pungutan memaksa diatur dengan undang-undang.
    • UU KUP No. 28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib yang harus dibayar kepada negara tanpa imbalan langsung.

    Pendelegasian Kekuasaan untuk Mengenakan Pajak

    • Pengaturan pajak harus adil, pasti, dan berdasarkan kemampuan membayar, untuk mencegah kekuasaan absolut dalam pemungutan pajak.
    • Kekuasaan mengenakan pajak harus diawasi agar mencerminkan keadilan sosial.

    Pengertian Pajak

    • Pajak sebagai iuran wajib dari individu atau badan yang bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.
    • Definisi pajak melibatkan unsur hukum, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum.

    Falsafah Pajak

    • Pajak diperlukan untuk membiayai pemerintahan dan menjaga kesejahteraan rakyat, sesuai dengan tujuan Negara dalam UUD 1945.
    • Pajak diatur dengan undang-undang untuk memastikan keadilan dan persetujuan rakyat.

    Fungsi Pajak

    • Fungsi budgeter: mengumpulkan dana untuk pembiayaan pengeluaran Negara.
    • Fungsi regulerend: pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan di luar keuangan.
    • Fungsi demokrasi: mengimplikasikan gotong royong dalam pemerintahan dan pembangunan.
    • Fungsi redistribusi: menekankan pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

    Pajak dan Pancasila

    • Pancasila dijadikan sumber hukum nasional dan alat penguji hukum pajak untuk kesesuaian terhadap nilai-nilai dasar.
    • Amandemen UUD 1945 memperkuat basis hukum pengenaan pajak dan memastikan tidak ada pungutan tanpa persetujuan rakyat.

    Pemungutan Pajak untuk Mencapai Politik Ekonomi dan Sosial

    • Pajak membantu mengalihkan sumber dana dari swasta ke pemerintah dan mendistribusikan beban pemerintahan secara adil.
    • Pajak juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.

    Netralitas Pajak

    • Pajak seharusnya tidak memengaruhi alokasi sumber daya, sehingga keputusan bisnis didorong oleh fundamental ekonomi.
    • Keterbatasan netralitas pajak diakui dalam praktik.

    Pembagian Hukum Pajak

    • Hukum pajak dibagi menjadi Hukum Pajak Material (berkaitan dengan substansi) dan Hukum Pajak Formal (berkaitan dengan prosedur).
    • Penting untuk memahami kedua aspek dalam pengaturan hukum pajak.### Pengantar Perundang-Undangan Perpajakan di Indonesia
    • Pembaharuan perundang-undangan perpajakan dimulai sejak awal 1984.
    • Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formal diatur dalam undang-undang terpisah, namun ada kesamaan pengaturan antara keduanya.

    Hukum Pajak Material

    • Berisi norma yang menjelaskan perbuatan, keadaan, dan peristiwa yang dikenakan pajak.
    • Menentukan subjek pajak dan besaran pajak yang harus dibayar.
    • Contoh undang-undang dalam Hukum Pajak Material:
      • UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan, terakhir diubah dengan UU No. 7/2021.
      • UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, terakhir diubah dengan UU No. 7/2021.
      • UU No. 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
      • UU No. 13/1985 tentang Bea Meterai, terakhir diubah dengan UU No. 10/2020.

    Hukum Pajak Formal

    • Mengatur cara penerapan Hukum Pajak Material.
    • Memuat prosedur pendaftaran NPWP, pembukuan, pemeriksaan, penagihan, hak dan kewajiban wajib pajak.
    • Contoh undang-undang dalam Hukum Pajak Formal:
      • UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terakhir diubah dengan UU No. 7/2021.
      • UU No. 19/1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

    Teori Pemungutan Pajak

    • Teori Asuransi: Pajak dianggap sebagai premi untuk perlindungan dari negara, meski tidak ada jaminan ganti rugi.
    • Teori Kepentingan: Pajak digunakan untuk melindungi harta dan jiwa warga negara, dengan beban pajak sesuai kemampuan.
    • Teori Gaya Pikul: Pajak dikenakan berdasarkan kemampuan ekonomi, dengan ketentuan PTKP sebagai dasar.
    • Teori Gaya Beli: Fungsi pajak sebagai pengatur kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan individu atau negara.
    • Teori Bakti: Pajak adalah kewajiban warga untuk menyokong negara, mengingat negara berasal dari masyarakat.

    Syarat Pemungutan Pajak

    • Syarat Keadilan: Pemungutan pajak harus adil dan berdasarkan kemampuan.
    • Syarat Yuridis: Pemungutan harus berdasarkan undang-undang untuk menjamin keadilan.
    • Syarat Ekonomi: Tidak mengganggu perekonomian masyarakat.
    • Syarat Finansial: Pemungutan harus efisien, biaya lebih rendah dari hasil pemungutan.
    • Sistem Sederhana: Menyederhanakan dan memudahkan kepatuhan perpajakan.

    Yurisdiksi Pemungutan Pajak

    • Asas Sumber: Pemungutan pajak berdasarkan lokasi objek pajak.
    • Asas Kewarganegaraan: Pemungutan pajak berdasarkan status warga negara, tidak tergantung tempat tinggal.
    • Asas Tempat Tinggal: Pemungutan pajak berdasar tempat tinggal wajib pajak.

    Reformasi Perpajakan 1983

    • Sebelum reformasi, hukum pajak bersifat kolonial, tidak sesuai dengan kondisi Indonesia.
    • Setelah reformasi, diluncurkan lima undang-undang baru yang lebih sederhana dan adil:
      • UU No. 6/1983 tentang KUP.
      • UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan.
      • UU No. 8/1983 tentang PPN dan PPnBM.
      • UU No. 12/1985 tentang PBB.
      • UU No. 13/1985 tentang Bea Meterai.

    Sejarah Hukum Pajak di Indonesia

    • Pajak awalnya sebagai upeti kepada raja, lalu berkembang menjadi kewajiban untuk kepentingan umum.
    • Sejak zaman Belanda, sudah ada banyak undang-undang pajak.
    • Reformasi tahun 1983 menghapus undang-undang lama dan merancang ulang sistem perpajakan yang lebih adil.

    Siklus Pajak

    • Wajib Pajak harus melalui fase-fase pemenuhan kewajiban perpajakan, dimulai dengan berlakunya undang-undang perpajakan yang berlaku.### Pajak dan Pungutan Dalam Hukum Indonesia
    • Pajak diatur oleh Pasal 23A UUD 1945, yang menyatakan pungutan wajib untuk keperluan negara hanya dapat ditetapkan melalui undang-undang.

    Fase-Fase Dalam Sistem Perpajakan

    • Fase Self Assessment: Wajib pajak mendaftar, menerima NPWP, melakukan pembukuan, menghitung pajak terutang, dan melaporkan SPT.
    • Fase Pengawasan: Pemeriksaan pajak dilakukan atas SPT yang disampaikan hingga diterbitkan ketetapan pajak.
    • Fase Sengketa: Proses dimulai saat wajib pajak tidak puas dengan ketetapan pajak yang diterbitkan.
    • Fase Penyelesaian Sengketa: Melibatkan Pengadilan Pajak untuk menyelesaikan banding atau gugatan.

    Penggolongan Jenis Pajak

    • Berdasarkan Pihak yang Menanggung:
      • Pajak Langsung: Ditanggung oleh wajib pajak sendiri (contoh: PPh, PBB).
      • Pajak Tidak Langsung: Dapat dialihkan (contoh: PPN, PPn-BM).
    • Berdasarkan Sifatnya:
      • Pajak Subjektif: Berdasarkan keadaan pribadi wajib pajak.
      • Pajak Objektif: Berdasarkan objek yang dikenai pajak, tidak mempedulikan keadaan subjek.
    • Berdasarkan Pihak yang Memungut:
      • Pajak Pusat: Dikelola oleh pemerintah pusat (contoh: PPh, PPN).
      • Pajak Daerah: Dikelola oleh pemerintah daerah, diatur oleh UU No. 1/2022.

    Sistem Pemungutan Pajak

    • Sistem Self Assessment: Wajib pajak menghitung, melaporkan, dan menyetor pajak dengan intervensi minimal dari pejabat pajak.
    • Sistem Official Assessment: Pejabat pajak menentukan pajak terutang dan dapat mengeluarkan sanksi.
    • Sistem Withholding Tax: Wajib pajak memotong dan menyetor pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan.

    Definisi dan Ruang Lingkup Keuangan Publik

    • Keuangan publik merupakan studi tentang aktivitas finansial pemerintah, belanja publik, dan sumber pendapatan.
    • Menganalisis pengeluaran publik untuk memahami pengelolaan sumber daya dan keadilan dalam distribusi.

    Pentingnya Sektor Publik

    • Tanggung jawab pemerintah mencakup penyediaan pertahanan nasional, keadilan sosial, dan infrastruktur.
    • Campur tangan pemerintah diperlukan untuk mengatasi kelemahan pasar, termasuk pengelolaan barang publik dan distribusi pendapatan.

    Karakteristik Kebijakan Publik

    • Kebijakan publik skalanya mencakup efisiensi pasar, peraturan pemerintah, penyelesaian masalah eksternalitas, dan stabilitas ekonomi.

    Ruang Lingkup Keuangan Publik

    • Pembahasan mencakup pilihan publik, sumber pendapatan pemerintah, analisis belanja publik, serta hubungan kebijakan pemerintah dengan ekonomi.

    Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata

    • Hukum pajak mengatur kewajiban Wajib Pajak termasuk objek pajak dan cara penagihan.
    • Hukum perdata berkaitan dengan hubungan individu dan dilindungi untuk kepentingan individu.

    Pengaruh Hukum Pajak Terhadap Hukum Perdata

    • Hukum pajak mengutamakan ketentuan khusus yang mengesampingkan hukum perdata, seperti kewajiban pemotongan pajak oleh majikan.

    Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana

    • Menghindari kewajiban pajak dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan hukum pajak, yang mencakup penalti bagi pelanggaran ketentuan pajak.

    Studying That Suits You

    Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

    Quiz Team

    Related Documents

    Materi Lomba Cepat Tepat Perpajakan SMA/SMK/MA 2024 Jakarta Timur PDF

    Description

    Kuiz ini dirancang untuk siswa SMA/SMK/MA mengenai materi perpajakan. Siswa akan belajar tentang negara, pengertian pajak, dan fungsi serta falsafah pajak. Cocok untuk persiapan lomba cepat tepat di Jakarta Timur.

    More Like This

    Use Quizgecko on...
    Browser
    Open
    Browser
    Browser