Perpajakan Tingkat SMA/SMK/MA

Questions and Answers

Apa pengertian pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU KUP?

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Apa saja fungsi pemerintah menurut Miriam Budiardjo?

Melaksanakan penertiban (correct)

Menegakkan keadilan (correct)

Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (correct)

Menjaga kerahasiaan informasi

Menurut Aristoteles, manusia merupakan makhluk _____ atau Zoon Politikon.

bermasyarakat

Pajak dikenakan tanpa persetujuan rakyat.

False Signup and view all the answers

Sebutkan dua unsur yang melekat dalam pengertian pajak!

Sifatnya dapat dipaksakan dan tidak ada kontra-prestasi yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak. Signup and view all the answers

Apa saja fungsi pajak yang sering disebutkan?

Fungsi regulerend Signup and view all the answers

Kapan amandemen UUD 1945 terkait pajak dilakukan?

Setelah amandemen UUD 1945, ketentuan mengenai pajak mengalami perubahan yang sangat prinsipil. Signup and view all the answers

Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional yang menjiwai peraturan Perundang-undangan di bidang _____

perpajakan Signup and view all the answers

Pajak harus berlandaskan undang-undang.

True Signup and view all the answers

Apa saja asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik?

Kejelasan tujuan Signup and view all the answers

Kejelasan rumusan dalam Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk menimbulkan berbagai macam interpretasi.

False Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan asas pengayoman dalam Peraturan Perundang-undangan?

Memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Signup and view all the answers

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan ____ dan harkat setiap warga negara.

perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia Signup and view all the answers

Cocokkan asas-asas dengan penjelasannya:

Kemanusiaan = Perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia Kebangsaan = Sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik Keadilan = Mengutamakan keadilan dalam setiap pengambilan keputusan Kekeluargaan = Musyawarah untuk mencapai mufakat Signup and view all the answers

Apa undang-undang yang diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1967 tentang Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti?

UU No. 21 Tahun 1959 tentang Pajak Dividen Signup and view all the answers

Apa saja yang menjadi fokus reformasi undang-undang perpajakan pada tahun 1983?

Mencabut semua undang-undang pajak yang ada Signup and view all the answers

Apa nama undang-undang yang merupakan pengganti UU No. 17 Tahun 1997?

UU No. 14 Tahun 2002 Signup and view all the answers

Apa saja jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat?

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Signup and view all the answers

Pajak tidak langsung adalah pajak yang hanya dikenakan pada objek tertentu.

True Signup and view all the answers

Sebutkan dua contoh pajak langsung.

Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Signup and view all the answers

Pada sistem manakah pejabat pajak terlibat dalam penerbitan ketetapan pajak?

Official Assessment Signup and view all the answers

Keuangan publik membahas pengeluaran ____ dan pendapatan pemerintah.

publik Signup and view all the answers

Apa yang dijelaskan oleh keuangan publik?

Belanja publik dan teknik-teknik yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja tersebut. Signup and view all the answers

Mengapa pemerintah harus campur tangan dalam penyediaan barang publik?

Karena barang publik tidak dapat disediakan oleh mekanisme pasar Signup and view all the answers

Apa isi dari Pasal 23A UUD 1945?

Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Signup and view all the answers

Apa saja tujuan pajak bagi pemerintah? (Pilih semua yang benar)

Mendorong pertumbuhan ekonomi Signup and view all the answers

Netralitas pajak berarti pajak tidak mempengaruhi keputusan alokasi sumber daya.

True Signup and view all the answers

Apa itu Hukum Pajak Material?

Hukum Pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Signup and view all the answers

Salah satu dari undang-undang berikut ini termasuk dalam Hukum Pajak Material, manakah yang benar?

UU No. 7 Tahun 1983 Signup and view all the answers

Apa fungsi dari Hukum Pajak Formal?

Mengatur cara-cara Hukum Pajak Material menjadi kenyataan Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan teori asuransi dalam pemungutan pajak?

Teori yang menyatakan bahwa masyarakat membayar pajak sebagai premi untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Signup and view all the answers

Syarat apa yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak?

Berdasarkan undang-undang Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan asas kewarganegaraan dalam yurisdiksi pemungutan pajak?

Yurisdiksi pemungutan pajak dikenakan berdasarkan status kewarganegaraan, tidak peduli di mana objek pajak berada. Signup and view all the answers

Undang-undang mana yang mengatur Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan?

UU No. 6 Tahun 1983 Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan penafsiran analogis?

Penafsiran analogis ialah penafsiran pada suatu hukum dengan memberi ibarat (kiyas) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya. Signup and view all the answers

Apa itu penafsiran a contrario?

Penafsiran a contrario ialah suatu cara penafsiran undang-undang yang didasarkan pada lawan dari ketentuan tersebut. Signup and view all the answers

Penafsiran analogis diperkenankan dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

False Signup and view all the answers

Dari mana kewajiban perpajakan dimulai?

Saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif Signup and view all the answers

UU Nomor 6 TAHUN _____ tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

1983 Signup and view all the answers

Siapa yang merupakan subjek pajak?

Orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap. Signup and view all the answers

Sebagai subjek pajak, tidak ada pembeda antara orang pribadi yang Warga Negara Indonesia dan warga negara asing.

False Signup and view all the answers

Apa yang menjadi dasarnya untuk pemungutan pajak di Indonesia?

Semua pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Signup and view all the answers

Apa yang tidak termasuk subjek pajak?

Kantor perwakilan negara asing Signup and view all the answers

Jelaskan apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Signup and view all the answers

Cocokkan istilah dengan pengertiannya:

Pancasila = Sumber dari segala sumber hukum negara Undang-Undang = Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Peraturan Presiden = Peraturan yang ditetapkan oleh Presiden Program Legislasi Nasional = Instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan hukum pajak?

Hukum pajak adalah keseluruhan peraturan yang meliputi wewenang Pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Signup and view all the answers

Siapakah yang menjadi subjek pajak menurut hukum pajak?

Wajib Pajak. Signup and view all the answers

Apa saja yang diatur oleh hukum pajak? (Pilih semua yang benar)

Cara penagihan hutang pajak Signup and view all the answers

Apa saja buku yang terdapat dalam KUHPerdata?

Buku I tentang orang, Buku II tentang benda, Buku III tentang perikatan, Buku IV tentang pembuktian dan kadaluwarsa. Signup and view all the answers

Hukum pajak termasuk hukum publik.

True Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan lex specialis derogat lex generalis?

Hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan sanksi pidana pajak?

Sanksi pidana pajak adalah ancaman pidana terhadap wajib pajak yang menghindari pembayaran pajak atau melakukan pelanggaran perpajakan. Signup and view all the answers

Dalam hal apa hukum pajak dapat mengenakan sanksi pidana?

Mengisi formulir palsu. Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan penafsiran hukum?

Penafsiran hukum adalah upaya untuk menerangkan, menjelaskan, dan menegaskan arti kaidah hukum untuk memecahkan masalah hukum. Signup and view all the answers

Apa saja jenis penafsiran hukum yang dikenal?

Semua pilihan di atas Signup and view all the answers

Study Notes

Negara dan Pemerintah

Konsep negara bermula dari pandangan Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk sosial (Zoon Politikon) yang membutuhkan organisasi untuk teratur dan terkendali.
J.H.A. Logemaan menyatakan bahwa keberadaan negara bertujuan untuk mengatur masyarakat dengan kekuasaan tertinggi.
Negara memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan dan menjaga ketertiban masyarakat.

Fungsi Pemerintah

Fungsi penertiban: menjaga law and order dan mencegah bentrokan dalam masyarakat.
Fungsi kesejahteraan: meningkatkan kemakmuran rakyat, penting bagi negara-negara baru.
Fungsi pertahanan: menjaga negara dari serangan luar.
Fungsi penegakan keadilan: dilaksanakan melalui pengadilan.

Kekuasaan untuk Mengenakan Pajak

Pajak harus berbasis undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 23A UUD 1945, yang menyatakan pajak dan pungutan memaksa diatur dengan undang-undang.
UU KUP No. 28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib yang harus dibayar kepada negara tanpa imbalan langsung.

Pendelegasian Kekuasaan untuk Mengenakan Pajak

Pengaturan pajak harus adil, pasti, dan berdasarkan kemampuan membayar, untuk mencegah kekuasaan absolut dalam pemungutan pajak.
Kekuasaan mengenakan pajak harus diawasi agar mencerminkan keadilan sosial.

Pengertian Pajak

Pajak sebagai iuran wajib dari individu atau badan yang bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Definisi pajak melibatkan unsur hukum, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum.

Falsafah Pajak

Pajak diperlukan untuk membiayai pemerintahan dan menjaga kesejahteraan rakyat, sesuai dengan tujuan Negara dalam UUD 1945.
Pajak diatur dengan undang-undang untuk memastikan keadilan dan persetujuan rakyat.

Fungsi Pajak

Fungsi budgeter: mengumpulkan dana untuk pembiayaan pengeluaran Negara.
Fungsi regulerend: pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan di luar keuangan.
Fungsi demokrasi: mengimplikasikan gotong royong dalam pemerintahan dan pembangunan.
Fungsi redistribusi: menekankan pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Pajak dan Pancasila

Pancasila dijadikan sumber hukum nasional dan alat penguji hukum pajak untuk kesesuaian terhadap nilai-nilai dasar.
Amandemen UUD 1945 memperkuat basis hukum pengenaan pajak dan memastikan tidak ada pungutan tanpa persetujuan rakyat.

Pemungutan Pajak untuk Mencapai Politik Ekonomi dan Sosial

Pajak membantu mengalihkan sumber dana dari swasta ke pemerintah dan mendistribusikan beban pemerintahan secara adil.
Pajak juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.

Netralitas Pajak

Pajak seharusnya tidak memengaruhi alokasi sumber daya, sehingga keputusan bisnis didorong oleh fundamental ekonomi.
Keterbatasan netralitas pajak diakui dalam praktik.

Pembagian Hukum Pajak

Hukum pajak dibagi menjadi Hukum Pajak Material (berkaitan dengan substansi) dan Hukum Pajak Formal (berkaitan dengan prosedur).
Penting untuk memahami kedua aspek dalam pengaturan hukum pajak.### Pengantar Perundang-Undangan Perpajakan di Indonesia
Pembaharuan perundang-undangan perpajakan dimulai sejak awal 1984.
Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formal diatur dalam undang-undang terpisah, namun ada kesamaan pengaturan antara keduanya.

Hukum Pajak Material

Berisi norma yang menjelaskan perbuatan, keadaan, dan peristiwa yang dikenakan pajak.
Menentukan subjek pajak dan besaran pajak yang harus dibayar.
Contoh undang-undang dalam Hukum Pajak Material:
- UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan, terakhir diubah dengan UU No. 7/2021.
- UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, terakhir diubah dengan UU No. 7/2021.
- UU No. 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- UU No. 13/1985 tentang Bea Meterai, terakhir diubah dengan UU No. 10/2020.

Hukum Pajak Formal

Mengatur cara penerapan Hukum Pajak Material.
Memuat prosedur pendaftaran NPWP, pembukuan, pemeriksaan, penagihan, hak dan kewajiban wajib pajak.
Contoh undang-undang dalam Hukum Pajak Formal:
- UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terakhir diubah dengan UU No. 7/2021.
- UU No. 19/1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Teori Pemungutan Pajak

Teori Asuransi: Pajak dianggap sebagai premi untuk perlindungan dari negara, meski tidak ada jaminan ganti rugi.
Teori Kepentingan: Pajak digunakan untuk melindungi harta dan jiwa warga negara, dengan beban pajak sesuai kemampuan.
Teori Gaya Pikul: Pajak dikenakan berdasarkan kemampuan ekonomi, dengan ketentuan PTKP sebagai dasar.
Teori Gaya Beli: Fungsi pajak sebagai pengatur kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan individu atau negara.
Teori Bakti: Pajak adalah kewajiban warga untuk menyokong negara, mengingat negara berasal dari masyarakat.

Syarat Pemungutan Pajak

Syarat Keadilan: Pemungutan pajak harus adil dan berdasarkan kemampuan.
Syarat Yuridis: Pemungutan harus berdasarkan undang-undang untuk menjamin keadilan.
Syarat Ekonomi: Tidak mengganggu perekonomian masyarakat.
Syarat Finansial: Pemungutan harus efisien, biaya lebih rendah dari hasil pemungutan.
Sistem Sederhana: Menyederhanakan dan memudahkan kepatuhan perpajakan.

Yurisdiksi Pemungutan Pajak

Asas Sumber: Pemungutan pajak berdasarkan lokasi objek pajak.
Asas Kewarganegaraan: Pemungutan pajak berdasarkan status warga negara, tidak tergantung tempat tinggal.
Asas Tempat Tinggal: Pemungutan pajak berdasar tempat tinggal wajib pajak.

Reformasi Perpajakan 1983

Sebelum reformasi, hukum pajak bersifat kolonial, tidak sesuai dengan kondisi Indonesia.
Setelah reformasi, diluncurkan lima undang-undang baru yang lebih sederhana dan adil:
- UU No. 6/1983 tentang KUP.
- UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan.
- UU No. 8/1983 tentang PPN dan PPnBM.
- UU No. 12/1985 tentang PBB.
- UU No. 13/1985 tentang Bea Meterai.

Sejarah Hukum Pajak di Indonesia

Pajak awalnya sebagai upeti kepada raja, lalu berkembang menjadi kewajiban untuk kepentingan umum.
Sejak zaman Belanda, sudah ada banyak undang-undang pajak.
Reformasi tahun 1983 menghapus undang-undang lama dan merancang ulang sistem perpajakan yang lebih adil.

Siklus Pajak

Wajib Pajak harus melalui fase-fase pemenuhan kewajiban perpajakan, dimulai dengan berlakunya undang-undang perpajakan yang berlaku.### Pajak dan Pungutan Dalam Hukum Indonesia
Pajak diatur oleh Pasal 23A UUD 1945, yang menyatakan pungutan wajib untuk keperluan negara hanya dapat ditetapkan melalui undang-undang.

Fase-Fase Dalam Sistem Perpajakan

Fase Self Assessment: Wajib pajak mendaftar, menerima NPWP, melakukan pembukuan, menghitung pajak terutang, dan melaporkan SPT.
Fase Pengawasan: Pemeriksaan pajak dilakukan atas SPT yang disampaikan hingga diterbitkan ketetapan pajak.
Fase Sengketa: Proses dimulai saat wajib pajak tidak puas dengan ketetapan pajak yang diterbitkan.
Fase Penyelesaian Sengketa: Melibatkan Pengadilan Pajak untuk menyelesaikan banding atau gugatan.

Penggolongan Jenis Pajak

Berdasarkan Pihak yang Menanggung:
- Pajak Langsung: Ditanggung oleh wajib pajak sendiri (contoh: PPh, PBB).
- Pajak Tidak Langsung: Dapat dialihkan (contoh: PPN, PPn-BM).
Berdasarkan Sifatnya:
- Pajak Subjektif: Berdasarkan keadaan pribadi wajib pajak.
- Pajak Objektif: Berdasarkan objek yang dikenai pajak, tidak mempedulikan keadaan subjek.
Berdasarkan Pihak yang Memungut:
- Pajak Pusat: Dikelola oleh pemerintah pusat (contoh: PPh, PPN).
- Pajak Daerah: Dikelola oleh pemerintah daerah, diatur oleh UU No. 1/2022.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Self Assessment: Wajib pajak menghitung, melaporkan, dan menyetor pajak dengan intervensi minimal dari pejabat pajak.
Sistem Official Assessment: Pejabat pajak menentukan pajak terutang dan dapat mengeluarkan sanksi.
Sistem Withholding Tax: Wajib pajak memotong dan menyetor pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan.

Definisi dan Ruang Lingkup Keuangan Publik

Keuangan publik merupakan studi tentang aktivitas finansial pemerintah, belanja publik, dan sumber pendapatan.
Menganalisis pengeluaran publik untuk memahami pengelolaan sumber daya dan keadilan dalam distribusi.

Pentingnya Sektor Publik

Tanggung jawab pemerintah mencakup penyediaan pertahanan nasional, keadilan sosial, dan infrastruktur.
Campur tangan pemerintah diperlukan untuk mengatasi kelemahan pasar, termasuk pengelolaan barang publik dan distribusi pendapatan.

Karakteristik Kebijakan Publik

Kebijakan publik skalanya mencakup efisiensi pasar, peraturan pemerintah, penyelesaian masalah eksternalitas, dan stabilitas ekonomi.

Ruang Lingkup Keuangan Publik

Pembahasan mencakup pilihan publik, sumber pendapatan pemerintah, analisis belanja publik, serta hubungan kebijakan pemerintah dengan ekonomi.

Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata

Hukum pajak mengatur kewajiban Wajib Pajak termasuk objek pajak dan cara penagihan.
Hukum perdata berkaitan dengan hubungan individu dan dilindungi untuk kepentingan individu.

Pengaruh Hukum Pajak Terhadap Hukum Perdata

Hukum pajak mengutamakan ketentuan khusus yang mengesampingkan hukum perdata, seperti kewajiban pemotongan pajak oleh majikan.

Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana

Menghindari kewajiban pajak dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan hukum pajak, yang mencakup penalti bagi pelanggaran ketentuan pajak.

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Description

Kuiz ini dirancang untuk siswa SMA/SMK/MA mengenai materi perpajakan. Siswa akan belajar tentang negara, pengertian pajak, dan fungsi serta falsafah pajak. Cocok untuk persiapan lomba cepat tepat di Jakarta Timur.