Makalah Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Tanpa Kemiskinan

**MAKALAH** **PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN TANPA KEMISKINAN** **OLEH :** **KELOMPOK 2** **1. Kristina Alisa Jamida ( 2310010034 )** **2. Mifran Ifanca Solukh (2310010046)** **3. Merlin Selfina Talaen (2310010049)** **4. Maria Natalia K. D. Alae (2310010051)** **5. Fance Nikson Bria (231...

**MAKALAH** **PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN TANPA KEMISKINAN** **OLEH :** **KELOMPOK 2** **1. Kristina Alisa Jamida ( 2310010034 )** **2. Mifran Ifanca Solukh (2310010046)** **3. Merlin Selfina Talaen (2310010049)** **4. Maria Natalia K. D. Alae (2310010051)** **5. Fance Nikson Bria (2310010052)** **6. Apliana Juni Daha Wogu (2310010054)** **7. Oliver Naran Leni (2310010060)** **PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN** **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS** **UNIVERSITAS NUSA CENDANA** **KUPANG 2024** **KATA PENGANTAR** Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah Ekonomika Pembangunan yang berjudul "Masalah Kemiskinan". Adapun tujuan dari penulisan makalah adalah merupakan salah satu tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan tugas matakuliah Ekonomika Pembangunan Dalam penulisan makalah ini penulis masih banyak kekurangan baik pada teknik penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis.Maka kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimaksih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini.Akhirnya penulis berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan para pembaca lainnya. **DAFTAR ISI** **HALAMAN JUDUL i** **KATA PENGANTAR ii** **DAFTAR ISI iii** **BAB I. PEMBAHASAN 1** A. **Masalah Kemiskinan 2** B. **Penyebab kemiskinan 3** C. **Indikator Dan Solusi Kemiskinan 4** D. **Strategi kebijakan penangulangan kemiskinan oleh pemerintah 5** **BAB II. PENUTUP 6** **Kesimpulan** **7** **DAFTAR PUSTAKA 8** **LATAR BELAKANG** Kemiskinan merupakan konsep yang berdimensi ganda (multidimensional), yaitu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumberdaya dalam konteks adalah dalam arti luas, tidak hanya menyangkut aspek finansial, melainkan meliputi semua jenis kekayaan (wealth) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas (Aziz, et al, 2023). Berdasarkan konsepsi tersebut, maka kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumberdaya yang dimiliki melalui penggunaan standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (poverty line) (Huraerah, A. 2013). Secara umum diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sedangkan tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan adalah pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dan/atau melalui redistribusi pendapatan (Kakwani dan Son, 2003). Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang dialami oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Setiap negara pasti akan berusaha untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang optimal. Kondisi di negara berkembang, termasuk juga Indonesia pertumbuhan ekonomi yang dicapai juga diiringi permasalahan sosial, seperti meningkatnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan (Aziz & Nur'aisah, 2021). PBB sebagai organisasi dunia yang mencanangkan program SDGs pada 21 Oktober 2015 yang mana akan berakhir pada tahun 2030. SDGs sendiri merupakan program lanjutan dari MDGs (Millenium Development Goals) yang pada saat itu memiliki 8 poin penting. Setelah masa berakhirnya MDGs kemudian digantilah dengan SDGs (Sustainable Development Goals) yang didalamnya terdapat 17 poin- poin penting dalam kehidupan manusia. Poin pertama dari SDG's yaitu no property (tanpa kemiskinan) yang akan dibahas pada artikel ini. **BAB I** **PEMBAHASAN** A. **KEMISKINAN** Pada tahun 1990, World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup minimal. Kemudian pada tahun tahun 2004, World Bank menguraikan kembali definisi kemiskinan secara lebih detail yaitu "Kemiskinan adalah kelaparan. Kemiskinan adalah ketiadaan tempat tinggal. Kemiskinan adalah sakit dan tidak mampu untuk periksa ke dokter. Kemiskinan adalah tidak mempunyai akses ke sekolah dan tidak mengetahui bagaimana caranya membaca. Kemiskinan adalah tidak mempunyai pekerjaan dan khawatir akan kehidupan di masa yang akan datang. Kemiskinan adalah kehilangan anak karena penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, ketiadaaan keterwakilan dan kebebasan". Tidak jauh berbeda dengan definisi World Bank, UNDP juga mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi kekurangan pendapatan dan kesulitan ekonomi. Namun, kemiskinan juga dipandang sebagai suatu keadaan dimana kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan atau air minum yang bersih, atau untuk mempengaruhi proses politik dan faktor lainnya yang penting bagi manusia. Dengan katalain, UNDP memandang kemiskinan sebagai Suatu masalah multidimensi yaitu tidak hanya terbatas pada kekurangan pendapatan dan sumber daya ekonomi. Adapun definisi kemiskinan yang banyak digunakan di Indonesia terutama dalam pengukuran kemiskinan secara nasional adalah definisi yang dikembangkan oleh BPS. Definisi kemiskinan BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan dasar makanan (2100 kcal/cap/hari) maupun kebutuhan dasar bukan makanan. Sebelumnya, beberapa kelompok atau ahli telah mencoba merumuskan mengenai konsep kebutuhan dasar ini termasuk alat ukurnya. Konsep kebutuhan dasar yang dicakup adalah komponen kebutuhan dasar dan karakteristik kebutuhan dasar serta hubungan keduanya dengan garis kemiskinan. Rumusan komponen kebutuhan dasar menurut beberapa ahli (dalam BPS, 2008) adalah sebagai berikut : a. Menurut United Nations, komponen kebutuhan dasar terdiri ataskesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial, dan kebebasan manusia. b. Menurut UNSRID, komponen kebutuhan dasar terdiri atas (i) kebutuhan fisik primer yang mencakup kebutuhan gizi, perumahan, dan kesehatan; (ii) kebutuhan kultural yang mencakup pendidikan, rekreasi dan ketenangan hidup; dan (iii) kebutuhan atas kelebihan pendapatan. c. Menurut Ganguli dan Gupta, komponen kebutuhan dasar terdiri atas gizi, perumahan, pelayanan kesehatan pengobatan, pendidikan, dan sandang. d. Menurut Green (1978), sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) personal consumption items yang mencakup pangan, sandang, dan pemukiman; (ii) basic public services yang mencakup fasilitas kesehatan, pendidikan, saluran air minum, pengangkutan, dan kebudayaan. e. Menurut Esmara H (1986), komponen kebutuhan dasar primer untuk bangsa Indonesia mencakup pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. f. Menurut BPS, komponen kebutuhan dasar terdiri dari pangan dan bukan pangan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Adapun jenis pangan yang diperhitungkan sebagai kebutuhan dasar adalah padi-padian dan hasil-hasilnya, ubi-ubian dan hasil-hasilnya, ikan dan hasil-hasil ikan lainnya, daging, telur, susu dan hasil dari susu, sayur-sayuran, kacang- kacangan, buah-buahan, konsumsi lainnya, makanan yang sudah jadi, minuman yang mengandung alkohol, tembakau, dan sirih. Sedangkan jenis kebutuahan dasar bukan pangan adalah perumahan, bahan bakar, penerangan, dan air; barang-barang dan jasa; pakaian, alas kaki, dan tutup kepala; barang-barang yang tahan lama; keperluan pesta dan upacara. Secara umum kemiskinan diartikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonominya untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran perkapitanya dibawah garis kemiskinan (Fatmasari, et al, 2022). Garis kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan Non-makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan seperti padi- padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, sayuran, buah-buahan, dll). Sedangkan garis kemiskinan non-makanan merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan diluar dari makanan, yang berupa kebutuhan sandang, tempat tinggal, pendidikan, serta kesehatan. Prsepsi mengenai kemiskinan telah berkembang sejak lama dan sangat bervariasi antara budaya yang satu dengan lain. Kriteria untuk membedakan pendudukkan miskin dengan yang tidak miskin mencerminkan prioritas nasional tertentu dan konsep normatif mengenai kesejahteraan. Namun umumnya pada saat negara-negara menjadi lebih kaya. Persepsi mengenai tingkat konsumsi minimum yang bisa diterima, yang merupakan garis batas kemiskinan, akan berubah. Ada tiga tingkat kemiskinan : Kemiskinan ekstrim, moderat, dan relatif (Sachs,2005:20-24). **Kemiskinan ekstrim** **(**exreme poverty) menunjukan kondisi rumah tangga yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, menderita kelaparan kronis, tidak mampu mengakses kesehatan,tidak memiliki air bersih dan sanitasi, tidak mampu menyekolahkan sebagian atau seluruh anakanya, rumahnya tidak memilki atap yang memadai untuk melindungi dari panas/hujan , dan pakaian /sepatu yang sederhana. **Kemiskinan moderat** Umumnya menunjukan kondisi hidup dimana kebutuhan dasar sudah terpenuhi, namun masih relatif sederhana. **Kemiskinan relatif** Umumnya ditemukan untuk rumah tangga dengan pendapatan dibawah proporsi rata rata pendapatan nasional  a. Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022. b. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang, menurun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 dan menurun 1,14 juta orang terhadap September 2022. c. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 7,09 persen, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 7,29 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,79 persen, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 12,22 persen. d. Dibanding Maret 2023, jumlah penduduk miskin Maret 2024 perkotaan menurun sebanyak 0,1 juta orang (dari 11,74 juta orang pada Maret 2023 menjadi 11,64 juta orang pada Maret 2024). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,58 juta orang (dari 14,16 juta orang pada Maret 2023 menjadi 13,58 juta orang pada Maret 2024). e. Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp582.932,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp433.906,- (74,44 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp149.026,- (25,56 persen). f. Pada Maret 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,78 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.786.415,-/rumah tangga miskin/bulan. Sebagai bagian dari anggota PBB, indonesia juga tentunya berkomitmen untuk mengatasi persoalan seiring dengan deklarasi SDG,s yang artinya bahwa indonesia juga ditutntut untuk mewujudkan target-target yang ditetapkan dalam deklarasi PBB tersebut. 1. **PENYEBAB KEMISKINAN** Apabila dipandang dari sisi ekonomi, Sharp (1996) dalam Kuncoro menyatakan penyebab kemiskinan dapat dilihat dari 3 hal, yaitu : a. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang; b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia c. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Sementara menurut Ginandjar, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan diantaranya :"rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan kondisi keterisolasian". Dalam laporan yang dikeluarkan dari World Bank diketahui ada lima faktor yang dianggap dapat memengaruhi terjadinya kemiskinan, yaitu ; pendidikan, jenis pekerjaan, gender, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan infrastruktur dan lokasi geografis(Harjadi, et al, 2021) 1. **INDIKATOR DAN SOLUSI KEMISKINAN** 1. **Garis Kemiskinan BPS** Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari komponen kebutuhan dasar terdiri dari pangan dan bukan pangan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan. BPS menggunakan dua macam pendekatan, yaitu: pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) dan pendekatan Headcount Index. Pendekatan yang pertama merupakan pendekatan yang sering digunakan. Dalam metode BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah suatu batas yang disebut batas garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non-makanan. Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari 2 komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (food line) dan garis kemiskinan non-makanan (non-food line). Penggunaan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) mempunyai tiga kelemahan utama Kelemahan pertama berkaitan dengan konsep, di mana kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan diukur hanya dari sisi pengeluaran per kapita. Kelemahan ini sangat melekat pada pengukuran kemiskinan absolut karena pada hakekatnya kemiskinan hanya dilihat dari sisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar atau standar tertentu, padahal kemiskinan sangat kompleks dan mempunyai banyak dimensi sosial dan kultural. Kelemahan kedua dari segi metodologi pengukuran standar kebutuhan minimum. Metode BPS dikritik karena kurang memperhatikan keterbandingan antarwaktu dan antarwilayah karena standar kebutuhan minimum ditetapkan dengan lebih mengutamakan kepentingan untuk dapat semaksimal mungkin mengakomodasi perbedaan pola konsumsi antarwilayah dan dinamika perubahan pola konsumsi antarwaktu. Selain itu, perbandingan garis kemiskinan antara daerah perkotaan dan perdesaan yang digunakan dalam metode BPS kurang merepresentasikan perbedaan biaya hidup riil antara daerah perkotaan dan perdesaan (terutama untuk periode sebelum 1993). Hal penting lainnya mengenai garis kemiskinan BPS adalah berhubungan dengan tren dalam insidensi kemiskinan perdesaan dan perkotaan. Batas garis kemiskinan dibedakan antara daerah perkotaan dan pendesaan. Tujuan dibedakannya garis kemiskinan ini adalah karena biaya hidup dikota dan didesa memang berbeda. Suatu alasan terhadap peningkatan pangsa kaum miskin perkotaan dalam kemiskinan total Selama periode 1976 sampai 2008, telah terjadi tren peningkatan batas garnis kemiskinan, yang disesuaikan dengan kenaikan harga barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat Lonjakan garis kemiskinan yang sangat tajam terjadi saat adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia di tahun 1997-1998. Pada periode tersebut garis kemiskinan meningkat sebesar 130%. Hal ini disebabkan oleh inflasi yang meningkat tajarn sehingga mengakibatkan biaya hidup di masa krisis melonjak tajam. Tren peningkatan garis kemiskinan setelah masa krisis tetap meningkat tetapi peningkatannya cenderung kecil dan tidak lebin dari 10% kecuali di tahun 2001-2002 dan 2005-2006. Pada kedua periode tersebut pemerintah menaikkan harga BBM sehingga mengakibatkan biaya hidup meningkat, Meningkatnya biaya hidup ini mengakibatkan garis kemiskinan juga ikut naik. Akibat krisis ekonomi yang terus berkelanjutan sampai dengan akhir tahun 1998, jumlah penduduk miskin diperkirakan telah menjadi 49,5 juta orang, atau sekitar 24,2% dari jumlah penduduk Indonesia Perlu dicatat bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut tidak sepenuhnya terjadi akibat adanya krisis ekonomi, melainkan sebagian terjadi karena perubahan standar yang digunakan. Namun demikian perlu dicatat bahwa perubahan dan standar 1996 ke 1998 terjadi bukan semata-mata karena pergeseran pola konsumsi, tetapi lebih karena perluasan cakupan komoditi yang diperhitungkan dalam kebutuhan minimum, yang dilakukan agar standar kemiskinan dapat mengukur tingkat kemiskinan secara lebih realistis. Jumlah penduduk miskin 1996 jika diukur dengan standar yang sama (standar 1998) adalah 34,1 juta (17,5%). Oleh karena itu, kenaikan riil yang mungkin terjadi sehubungan dengan adanya krisis adalah 15 juta. Tabel 1.1. Jumlah dan persentase penduduk miskin:ndonesia,1996-2008 +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | | Jumlah | | Persent | | | | | | pendudu | | ase | | | | | | k | | pendudu | | | | | | miskin( | | k | | | | | | juta) | | miskin | | | | +=========+=========+=========+=========+=========+=========+=========+ | Tahun | perkota | perdesa | Perkota | perkota | perdesa | Perkota | | | an | an | an | an | an | an | | | | | | | | perdesa | | | | | perdesa | | | an | | | | | an | | | | +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | 1996 | 7,2 | 15,3 | 22,5 | 9,71 | 12,30 | 11,34 | +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | 1998 | 17,6 | 31,9 | 49,5 | 21,92 | 25,72 | 24,23 | +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | 1999 | 15,6 | 32,3 | 47,9 | 19,41 | 26,03 | 23,43 | +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | 2000 | 12,3 | 26,4 | 38,7 | 14,60 | 22,38 | 19,14 | +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | 2001 | 8,6 | 29,3 | 37,9 | 9,76 | 24,84 | 18,41 | +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | 2002 | 13,3 | 25,1 | 38,4 | 14,46 | 21,10 | 18,20 | +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | 2003 | 12,2 | 25,1 | 37,3 | 13,57 | 20,23 | 17,42 | +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | 2004 | 11,4 | 24,8 | 36,2 | 12,13 | 20,11 | 14,68 | +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | 2005 | 12,4 | 22,7 | 35,1 | 11,37 | 19,51 | 15,92 | +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | 2006 | 14,5 | 24,8 | 39,3 | 13,47 | 21,81 | 17,75 | +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | 2007 | 13,8 | 23,6 | 37,2 | 12,52 | 20,37 | 16,56 | +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | 2008 | 12,8 | 22,2 | 35,0 | 11,65 | 18,93 | 15,42 | +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 telah menghambat penanggulangan kemiskinan di indonesia.krisis ekonomi meningkatkan jumlah pendudukan miskin di indonesia secara drastis.pada tahun 1998 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 49,5 juta orang, atau sekitar 24,2% dari seluruh penduduk. Dampak krisis ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin masih terasa hingga saat ini. Meskipun mengalami penurunan selama periode 1998- 2004, namun jumlah penduduk miskin dindonesia masih sangat besar pada tahun 2004, jumlah penduduk masih miskin di indonesia masih mencapai 36,2 juta orang, sekitar 16,7% sari seluruh penduduk. Selama periode 2004-2006 jumlah penduduk miskin di indonesia kembali meningkat, namun sejak 2007 angka kemiskinan menurun. Untuk perkotaan dan Rp 72.780 untuk perdesaan Diukur dengan standar 1998. garis kemiskinan tahun 1996 adalah Rp 42.032 untuk perkotaan dan Rp 31.366 untuk perdesaan, lebih tinggi dari garis kemiskinan 1996 yang diukur dengan standar 1996 yaitu Rp 38.246 untuk perkotaan dan Rp 27413 untuk perdesaan (BPS, 2002). Tabel 1.2. Perkembangan Garis Kemiskinan Versi BPS, 1976-2008 +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | | Batas garis | | | | kemiskinan | | | | (RP/kapita/bulan) | | +=======================+=======================+=======================+ | Tahun | kota | desa | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | 1976 | 4.522 | 2.849 | | | | | | 1984 | 13.731 | 7.746 | | | | | | 1987 | 20.614 | 10.294 | | | | | | 1990 | 27.905 | 13.295 | | | | | | 1993 | 42.032 | 18.244 | | | | | | 1996 | 94.959 | 31.366 | | | | | | 1998 | 89.845 | 72.780 | | | | | | 1999 | 91.632 | 69.420 | | | | | | 2000 | 100.011 | 73.648 | | | | | | 2001 | 130.499 | 80.382 | | | | | | 2002 | 138.803 | 94.512 | | | | | | 2003 | 143.455 | 105.888 | | | | | | 2004 | 150.799 | 108.725 | | | | | | 2005 | 174.290 | 117.259 | | | | | | 2006 | 187.942 | 130.584 | | | | | | 2007 | 204.896 | 144.837 | | | | | | 2008 | | 161.831 | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ 2. **Garis Kemiskinan Versi BKKBN** Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pernah melakukan pendataan keluarga secara lengkap (BPS, 2005). Pendataan keluarga tersebut menggunakan pendekatan kesejahteraan keluarga. BKKBN membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III-Plus) Menurut BKKBN kriteria keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin adalah Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I). Ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai Keluarga Sejahtera I, yaitu; 1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing. 2. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan dua kali sehari atau lebih. 3. Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda di rumah, sekolah, bekerja, dan bepergian. 4. Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah. 5. Bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB pergi ke sarana/ petugas kesehatan serta di beri cara KB modern. Keluarga yang dikategorikan keluarga pra-sejahtera adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari lima indikator ter sebut. Pendapatan BKKBN masih dianggap kurang realistis karena konsep keluarga pra-sejahtera dan KSI sifatnya normatif dan lebih sesuai dengan kelurga kecil. 1. **Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Oleh Pemerintah** Upaya pemerintah untuk mengatasi angka kemiskinan secara integrative telah dilakukan sejak tahun 1995, yaitu dengan dikeluarkannya Inpres Desa Tertinggal. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan telah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) (Ishartono & Santoso, 2016). Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah. Beberapa program penanggulangan kemiskinan yang digagas oleh pemerintah : 1. **Program PKH : perlindungan kepada masyarakat miskin dan efek pengentasan kemiskinan.** Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program serupa telah dilaksanakan dan cukup berhasil di beberapa negara yang dikenal dengan Conditional Cash Transfers (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. Program PKH ini dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Berdasarkan pengalaman negaranegara lain, program serupa sangat bermanfaat terutama bagi keluarga dengan kemiskinan kronis. Namun tujuan dari PKH untuk mengentaskan kemiskinan itu sendiri merupakan harapan jangka panjang yang ingin dicapai. Hal ini tidak berarti bahwa tujuan jangka panjang tersebut sia-sia, namun tentu PKH tidak bisa berdiri sendiri untuk mencapai target tersebut. Perlu ada program-program pengentasan kemiskinan lainnya yang betul-betul bersifat memberdayakan agar kondisi keberdayaan masyarakat dapat tercapai. Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Sebenarnya, PKH sendiri memiliki tujuan umum untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Sebab peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan terpeliharanya tarap penghidupan masyarakat akan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mampu meningkatkan kualitas dirinya.Proses dari Program Keluarga Harapan tidak mempertimbangkan permasalahan yang dialami oleh setiap individu. Analisis masalah yang dilakukan tidak mengerucut pada kebutuhan sebenarnya, hal ini terlihat pada Program Keluarga Harapan, di mana program ini langsung begerak pada bidang pendidikan dan kesehatan tanpa mengetahui permasalahan yang dialami individu. Dalam beberapa penelitian, ditemukan bahwa PKH ini telah memberikan kemudahan pada keluarga miskin untuk menyekolahkan anaknya, meskipun pada kenyataannya belum memberikan perubahan penghidupan kepada keluarga miskin tersebut. Sebagai salah satu contoh dalam upaya untuk menyekolahkan anak, keluarga miskin mampu untuk membayar biaya sekolah namun tidak mampu untuk memberikan uang jajan maupun menempuh jarak sekolah yang cukup jauh dari tempat tinggal (Suleman, S. A., & Resnawaty, R. 2. **Pelaksanaan program kartu keluarga sejahtera** Membahas tentang upaya penanggulangan kemiskinan memang erat kaitannya denganmeningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat, maka dari itu diperlukan beberapa langkah untuk mewujudkannya. Dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin semestinya menerapkan strategi pembangunan yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja (employment oriented strategy), strategi yang berorientasi pada penghapusan. kemiskinan (poverty oriented strategy), dan strategi yang berorientasi pada pemenuhan keutuhan dasar (basic needs oriented strategy). Melalui upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakatnya salah satunya yang bisa kita lihat adalah Program Kartu Keluarga Sejahatera yang telah memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan kartu penandang bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) kurang mampu. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang berhak mendapatkan bansos PKH dan BPNT. Dampak Kartu Keluarga Sejahtera sangat dirasakan terutama bagi masyarakat yang memiliki pendapatan yang tidak menentu, seperti buruh bangunan dan petani yang mengalami gagal panen. Bahkan ditengah pandemi pendapatan masyarakat juga terganggu, sehingga dengan adanya program ini mereka terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari hari. Sasaran program kartu keluarga sejahtera adalah kelompok masyarakat rentan seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, orang terlantar, komunitas adat terpencil, tuna sosial, korban bencana. Bantuan yang didapatkan oleh penerima Kartu Keluarga Sejahtera adalah, beras 10 kilogram, telur 1 rak, ikan kaleng dan abon. Bahan pokok ini diperoleh melalui kartu elektronik (e-money) yang berisi 200.000 rupiah. Penyaluran melalui kartu elektronik diharapkan dapat transaparan sehingga bantuan dapat sampai ditangan masyarakat dengan tepat sasaran. 3. **Program Indonesia Sehat melalui kartu indonesia sehat (KIS)** KIS merupakan terobosan dari program peningkatan kesehatan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kartu ini bertujuan meringankan beban masyarakat miskin dalam mengurus masalah kesehatandan menjamin kesehatan bagi semua warga Negara Indonesia. Program KIS muncul sebagai bentuk penyempurnaan program BPJS kesehatan masyarakat khususnya peserta penerima bantuan iuran (PBI) Kis dikeluarkan untuk merekap seluruh masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sehingga dengan diterapkannya program Kis ini diharapkan tidak ada lagi hambatan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 4. **Program Indonesia Pintar melalui kartu indonesia pintar (KIP)** Program Indonesia Pintar melalui kartu Indonesia Pintar (KIP) adalahprogram bantuan pemberian tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin : pemilik kartu KKS, PKH, yatim piatu, penyandang disabilitas, dan korban bencana alam. Tujuan program: Menghilangkan halangan bagi siswa miskin untuk memperoleh akses pelayanan pendidikan. Mencegah angka putus sekolah dan menarik siswa miskin untuk bersekolah kembali. Membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan pendidikan, antara lain pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah seperti sepatu, tas, dan lain-lain, biaya transportasi ke sekolah, uang saku siswa, dan lainnya. Mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Penerima Manfaat: Anak-anak usia sekolah/siswa dari semua jenjang pendidikan, baik di satuan pendidikan swasta maupun negeri, (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin seusai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Seiring dengan diberlakukannya KIP sejak tahun 2015, penerima manfaat program ini juga diperluas untuk siswa/santri pada pendidikan keagamaan dan siswa yang tidak bersekolah untuk dapat memasuki sistem pendidikan. Selain itu penerima manfaat program ini juga diperluas juga untuk masyarakat yang ingin mengikuti pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C). Manfaat dari programini yaitu Anak/siswa dari keluarga kurang mampu dapat tetap mengakses pelayanan pendidikan terutama untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Kemiskinan menyebabkan masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam hal pelayanan kesehatan dan pendidikan.Diharapkan pemerintah tidak berhentimengeluarkankebijakanbantuansosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Pengelolaaan bantuan sosial dari pemerintah diharapakn dikelolah dengan baik secara efektif dan efisien oleh pemerintah yang berwenang untuk mengatur berjalannya program bantuan sosial. Agar bantuan tersebut dapat sampai kepada masyarakat miskin tanpa dikurangi sedikitpun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Setiawan, H. H. (2017). **BAB II** **PENUTUP** A. **KESIMPULAN** Pembangunan ekonomi berkelanjutan tanpa kemiskinan adalah suatu keharusan untuk mencapai kesehjateraan sosial secara menyeluruh.dengan menerapkan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pembangunan serta melibatkan semua pemangku kepentingan,kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi sekarang dan mendatang. **DAFTAR PUSTAKA** **(Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024)** **https://repository.syekhnurjati.ac.id/12960/1/1\_Pengentasan%20Kemiskinan%20-%20Copy.pdf** **https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html** Berikut nama,pertanyaan,jawaban dan sanggahan yang diberikan kelompok lain 1. Maria Yulita Klaran Susar (2310010037) 2. Maria Angelina Rei (2310010038) 3. Angela Carmelita Karonka Ero (2310010039) 4. Maria H Ndora Milo (2310010056) 5. Heribertus Jefridus Weki (2310010058) 6. Wasti A.B. Kuman(2310010040) 1. Berikan contoh kongkrit tentang kemiskinan ekstrim yang ada di sekitar kita 2. Apa tantangan yang dihadapi oleh negara negara dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya dalam mengatasi kemiskinan? 3. Jelaskan 2 jenis kemiskinan menurut Narkse 4. Apa saja indikator yang digunakan dalam konteks pembangunan berkelanjutan? 5. Apa hubungan antara ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam konteks pengurangan kelaparan? 6. Bagaimana kemiskinan dapat mempengaruhi suatu perekonomian negara dan berikan contoh kasus yang relevan di sekitar teman-teman juga berikan solusinya? Jawaban: 1. Contoh konkret kemiskinan ekstrem di sekitar kita bisa dilihat dalam beberapa situasi berikut: -Keluarga tanpa akses air bersih: Ada keluarga yang tinggal di daerah kumuh atau perkampungan tanpa akses ke air bersih, sehingga mereka terpaksa menggunakan air dari sumber yang tidak aman, yang berdampak pada kesehatan mereka. -Anak putus sekolah: Di beberapa daerah pedesaan atau perkotaan, anak-anak terpaksa berhenti sekolah karena orang tua mereka tidak mampu membayar biaya pendidikan atau membeli perlengkapan sekolah. Tanpa pendidikan, masa depan mereka terancam dalam siklus kemiskinan. -Kondisi tempat tinggal yang tidak layak: Banyak orang tinggal di rumah-rumah yang rapuh atau tidak layak huni. Atap bocor, dinding reyot, tanpa akses sanitasi atau toilet yang memadai, merupakan kondisi umum yang sering ditemui di daerah miskin. -Pekerja dengan upah rendah: Beberapa orang bekerja keras sepanjang hari, seperti buruh harian atau pemulung, namun penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makan 3 kali sehari. Mereka sering kali hanya mampu membeli makanan seadanya atau bahkan harus berhutang. 2. Negara-negara di seluruh dunia menghadapi sejumlah tantangan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam mengatasi kemiskinan. Berikut adalah tantangan utama yang sering dihadapi: -Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Inklusif: Banyak negara mengalami pertumbuhan ekonomi, tetapi manfaatnya tidak dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat memperparah kemiskinan, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan komunitas pedesaan. -Ketimpangan Akses terhadap Pendidikan dan Pelatihan: Pendidikan yang berkualitas merupakan kunci dalam mengentaskan kemiskinan, tetapi di banyak negara, akses terhadap pendidikan yang baik masih terbatas. Kurangnya pelatihan vokasional dan keterampilan juga membatasi kemampuan orang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran dan Ketidakstabilan Pasar Tenaga Kerja: Pasar kerja yang tidak stabil, tingkat pengangguran yang tinggi, serta pekerjaan informal tanpa jaminan sosial memperburuk situasi kemiskinan. Hal ini membuat kelompok berpenghasilan rendah rentan terhadap kehilangan mata pencaharian. -Pengangguran dan Ketidakstabilan Pasar Tenaga Kerja: Pasar kerja yang tidak stabil, tingkat pengangguran yang tinggi, serta pekerjaan informal tanpa jaminan sosial memperburuk situasi kemiskinan. Hal ini membuat kelompok berpenghasilan rendah rentan terhadap kehilangan mata pencaharian. -Akses Terbatas ke Layanan Kesehatan: Biaya layanan kesehatan yang tinggi atau tidak adanya akses ke layanan kesehatan dasar memperburuk kondisi kemiskinan, karena individu dan keluarga rentan terhadap kemiskinan ketika sakit atau mengalami gangguan kesehatan. 3. lingkaran kemiskinan menurut Nurkse 1. dari segi penawaran modal Lingkaran kemiskinan dapat dinyatakan sebagai berikut:tingkat pendapatan yang rendah, yang diakibatkan oleh tingkat Dua produktivitas yang rendah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah. Akibatnya, tingkat pembentukan modal juga rendah. Tingkat pembentukan modal yang rendah akan menyebabkan suatu negara menghadapi kekurangan barang modal dan dengan demikian tingkat produktivitas akan tetap berada pada tingkat yang rendah. 2. dari segi permintaan modal Corak lingkaran kemiskinan mempunyai bentuk yang agak berneda. Di NSB, faktor pendorong untuk kegiatan investasi relatif rendah karena luas pasar untuk berbagai jenis barangnya terbatas. Terbatasnya pasar disebabkan oleh pendapatan masyarakatnya yang rendah. Sedangkan pendapatan yang rendah disebabkan oleh produktivitas yang rendah. Dan produktivitas yang rendah seringkali disebabkan oleh terbatasnya pembentukan modal di masa lampau. Pembentukan modal yang relatif terbatas ini disebabkan oleh adanya kekurangan pada faktor pendorong kegiatan investasi 4. pembangunan berkelanjutan, pengukuran kemiskinan melibatkan konteks berbagai indikator yang mencerminkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Beberapa indikator penting yang digunakan antara lain: a. Pendapatan atau Konsumsi: Indikator ini mencakup tingkat pendapatan atau pengeluaran per kapita. b. Akses terhadap Layanan Dasar Meliputi akses terhadap air bersih, sanitasi, listrik, layanan kesehatan, dan pendidikan. Kurangnya akses terhadap layanan dasar ini sering dianggap sebagai bentuk kemiskinan multidimensi-Orang yang tidak mampu mendapatkan perawatan medis: Ada banyak orang yang tidak mampu membayar biaya pengobatan ketika sakit, sehingga mereka terpaksa menunda atau mengabaikan kesehatan mereka. Akibatnya, penyakit yang ringan bisa berkembang menjadi parah karena tidak ada penanganan 5. Ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan memiliki hubungan erat dalam konteks pengurangan kelaparan, karena keduanya saling mendukung dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Berikut beberapa hubungan penting antara keduanya: 1. Ketahanan Pangan Sebagai Fondasi Pembangunan Ekonomi Ketahanan pangan, yang berarti ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang cukup, menjadi prasyarat untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Masyarakat yang sehat dan bergizi baik cenderung lebih produktif dalam pekerjaan, sehingga meningkatkan efisiensi tenaga kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kelaparan dan malnutrisi mengurangi produktivitas, menghambat kemampuan untuk belajar, dan memperparah kemiskinan. 2. Pertanian Berkelanjutan sebagai Penggerak Ekonomi Sektor pertanian, khususnya di negara-negara berkembang, adalah pilar penting dalam penciptaan lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi mayoritas masyarakat miskin. Dengan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan (misalnya, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang bijak), ketahanan pangan dapat ditingkatkan sambil meminimalkan dampak lingkungan. Hal ini memperkuat perekonomian lokal tanpa merusak ekosistem. 3. Peningkatan Kesejahteraan dan Pengurangan Kemiskinan Ketahanan pangan yang baik memastikan akses yang adil terhadap makanan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti petani kecil dan masyarakat miskin. Pembangunan ekonomi berkelanjutan mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata, dan dengan berkurangnya ketidaksetaraan, angka kelaparan dapat diturunkan secara signifikan. 7..Kemiskinan dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara dengan beberapa cara. Pertama, kemiskinan mengurangi daya beli masyarakat, sehingga permintaan barang dan jasa menurun. Contoh Kasus: Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi masalah signifikan. Misalnya, di daerah terpencil seperti NTT, banyak masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kurangnya akses pendidikan dan infrastruktur menyebabkan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Solusi: Yaitu dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat yang berasal dari keluarga kurang mampu seperti: a. PKH (program keluarga harapan) b. KIS (kartu indonesia sehat) c. KIP (kartu indonesia pintar) Pendidikan: Meningkatkan akses pendidikan dengan membangun sekolah dan memberikan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga miskin. Tambahan materi dari kelompok penyanggah (3) 1. Yusril Iskandar Ado(2310010031) cara keluar dri kemiskinan dimana masyarakat tidak harus menunggu kerja dari pemerintah tatapi juga harus mempunyai kesadaran individu untuk mencari penghasilan. Contohnya, di daerah saya sabu Raijua ada petani rumput laut yg bisa dibuat jadi agar-agar supaya bisa dijual dan butuh peran pemerintah juga sebagai wadah untuk masyarakat boleh menjual produk mereka. 2. Mariano Alen Jeku(2310010045) Solusi kemiskinan Yang pertama dari pemerintah memberikan bantuan. Seperti pelatihan usaha kreatif supaya masyarakat lebih maju dan tidak hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah saja, usaha online sesuai dengan SDA yang ada. 3. Maria Frista Ndang(2310010055) Penyebab kemiskinan secara mikro, penyebab kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.