MODUL PPKN PDF - Ujian Sekolah 2024/2025

People do not decide to become extraordinary. They decide to accomplish extraordinary things - Sir Edmund Hillary Oleh : Yeremia Ariel Krisnadi, S.sos. DAFTAR ISI I. Pembagian Kekuasaan II. Fungsi Lembaga-Lembaga Negara III. Demokrasi IV. HAM V. NKRI...

People do not decide to become extraordinary. They decide to accomplish extraordinary things - Sir Edmund Hillary Oleh : Yeremia Ariel Krisnadi, S.sos. DAFTAR ISI I. Pembagian Kekuasaan II. Fungsi Lembaga-Lembaga Negara III. Demokrasi IV. HAM V. NKRI VI. Wawasan umum tentang Indonesia VII. Hubungan Internasional VIII. Sistem Hukum dan Peradilan IX. Kewarganegaraan dan Kewilayahan NKRI menurut UUD 1945 X. Uraian  I. Pembagian Kekuasaan Hakikat Pembagian Kekuasaan Menurut John Locke, Sebuah negara dan warganya adalah suatu entitas yang tidak bisa terpisahkan. Hubungan dan lekatan tersebut ada dalam istilah ‘Kontrak Sosial’. Suatu bentuk legitimasi otoritas politik yang berfungsi membatasi kewenangan kekuasaan. John Locke menambahkan, ada alasan mengapa otoritas politik perlu untuk dibatasi. Salah satunya ialah kodrat manusia adalah sama secara alami memiliki hak yang paling dasar. Dalam hal ini perlu adanya suatu ikatan yang membatasi hak satu manusia dengan manusia lainnya ketika peradaban menghasilkan suatu institusi kekuasaan yang disebut negara; dan kekuasaan tersebut perlu dibatasi oleh suatu pagar-pagar hukum yang fundamental oleh kesepakatan bersama yang disebut konstitusi. Setelah Locke, Montesquieu menambahkan, dalam kontrak sosial yang terlegitimasi tersebut. Sebuah kekuasaan perlu memiliki sebuah pembagian kekuasaan yang secara wewenang, posisi, dan tanggung jawab, serta kontrol yang terpisah. Negara harus memisahkan antara ; Siapa yang membuat aturan-aturan, siapa yang menjalankan aturan itu, dan siapa yang mengkaji aturan-aturan tersebut untuk dijadikan pedoman pertimbangan. Fokus di poin ini → Pembagian tersebut diantaranya : Eksekutif — Legislatif – Yudikatif Sebelum masuk mengenai fungsi dan wewenangnya, kita tidak boleh lupa, sebenarnya apa gunanya membatasi dan membagi kekuasaan? Saya kira teman-teman sudah memiliki jawaban yang relevan atas pertanyaan tersebut. - Bayangkan jika semua bentuk kekuasaan di pegang hanya satu orang yang menciptakan aturan dimana aturan tersebut juga dijalnkan oleh dia yang membuat dan dia pula yang mengadili perilaku/tindakan masyarakat dibawah hukum yang ia buat juga. - Otoritarianisme? bacalah peradaban-peradaban yang menggambarkan ketidakadilan atas kekuasaan yang ditimpa kepada masyarakat  - Penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan ; Kita tau sifat kodrat manusia yang diberikan sebuah kekuasaan yang tak terbatas → menghasilkan…. ? II. Fungsi dan Wewenang Lembaga Negara Jangan sampe lupa ⥣ Di Indonesia (Sistem Presidensial) kita mengenal : Horizontal MK - Presiden - MA - DPR - KY Vertikal Kekuasaan Pemerintahan Pusat Kekuasaan Pemerintahan Daerah Provinsi Kekuasaan Pemerintahan Daerah kabupaten Kota Kecamatan Presiden DPR Gubernur (Provinsi) DPRD Tingkat 1 Walikota / Bupati DPRD Tingkat 2 Kecamatan Kelurahan Sebelum : 1. MPR mengadakan sidang umum sekali dalam lima tahun. 2. Dalam sidang, MPR menetapkan GBHN serta memilih presiden dan wakil presiden. 3. Presiden mandataris MPR dibantu wakil presiden dan menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. 4. DPR melaksanakan tugasnya mengawasi pelaksanaan tugas presiden. 5. Lembaga-lembaga negara melaksanakan tugas sesuai UUD 1945. Setelah : 1. Mempertegas prinsip negara atas dasar hukum (Pasal 1 ayat 3) dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka. 2. Mengatur mekanisme pemberhentian dan pengangkatan pejabat negara. 3. Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (Checks and Balances) yaitu setiap kekuasaan dibatasi undang-undang. 4. Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya dibawah UUD 1945. Setelah amandemen (Terkait dengan pemilihan kekuasaan) : 1. Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR 2. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan dan dapat dipilih kembali sekali untuk satu kali masa jabatan (2 Periode). 3. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 4. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 5. Presiden dan wakil presiden dipilih secara berpasangan dan langsung oleh rakyat serta diusulkan oleh partai politik peserta pemilu. a. Lembaga Eksekutif Presiden - Wakil Presiden - Kabinet (menteri) : Pembantu presiden dalam berbagai sektor bidang kenegaraan Presiden sebagai kepala negara : - Memegang kekuasaan tertinggi TNI dan POLRI - Menyatakan perang, perdamaian, atau perjanjian dengan negara lain - Menyatakan keadaan bahaya - Memberikan grasi, amnesti, dan abolisi sesuai dengan persetujuan DPR  Presiden sebagai Kepala Pemerintahan : Sebagai Kepala Pemerintah (“Tugas” yang diberikan untuk ikut serta dalam pembuatan undang-undang sekaligus menjalankan undang-undang tersebut : - Menjalankan undang-undang dengan membuat program pembangunan negara - Menetapkan peraturan pemerintah - Mengajukan Rancangan undang-undang APBN b. Lembaga Legislatif DPR – DPRD – DPD Fungsi Utama : - Legislasi (merancang, membuat, dan menetapkan undang-undang) - Anggaran (Menyetujui RUU APBN/APBD) - Pengawasan (Menilai dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah) Fungsi pengawasan terdiri dari : a. Hak Angket: b. Hak Interpelasi: c. Hak menyatakan pendapat/pertanyaan/usulan : d. Hak Imunitas: Hati-hati ! hak angket dan hak interpelasi hampir sama C. Lembaga Yudikatif 1. Mahkamah Agung Tugas dan Wewenang : - Menyelenggarakan kekuasaan peradilan tingkat umum, militer, agama, dan tata usaha negara. - Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. 2. Mahkamah Konstitusi Tugas dan Wewenang : - Menguji Undang-undang terhadap UUD 1945 (jika undang-undang bermasalah akan dilakukan judicial review / mempertimbangkan  apakah layak di sahkan atau ditunda) - Memutus sengketa Kewenangan lembaga negara - Memutus pembubaran Partai Politik - Memutus perselisihan tentang hasil pemilu - Pemberian putusan Pemakzulan Presiden Inti perbedaan MA -MK : MK mengadili UU diatas UUD 1945. Ia berwenang untuk memeriksa UU yang sudah dibuat oleh legislatif dengan asas dasar konstitusi. MK juga berhak uji mengadili segala pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga tinggi negara (presiden, DPR, Kementerian, serta kebijakan-kebijakan mereka. MA mengadili tingkat yang dibawah UU, alias tingkat umum dan khusus, baik itu di sipil, agama, maupun militer. Intinya, MK menangani tingkat lembaga negara, MA menangani tingkat umum dan khusus (publik) Unsur sistem Politik 1. Suprastruktur Politik Suprastruktur politik berbicara tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kelengkapan negara, yakni lembaga negara beserta instrumen di dalamnya seperti kebijakan, undang-undang, program, serta keputusan. 2. Infrastruktur Politik Infrastruktur politik yang merupakan hal-hal yang berkaitan di luar daripada kelengkapan negara melainkan segala unsur yang berada di tengah masyarakat yang mana memiliki pengaruh tersendiri bagi kebijakan, program, maupun keputusan dari lembaga negara. 4 Kategori Infrastruktur politik sebagai penggerak mesin sistem politik Kelompok Kepentingan (Interest Group) Kelompok yang memiliki kepentingan atas kebijakan/Program pemerintah. Sifat kelompok ini adalah independen namun memiliki suatu tujuan tertentu dalam berbagai sektor bidang (LSM, Serikat buruh, berbagai komunitas masyarakat) Kelompok Penekan (Pressure Group) Kelompok yang memiliki tujuan untuk mengupayakan dan memperjuangkan keputusan politik agar sesuai dengan keinginan bersama. Biasanya tertuang dalam menyuarakan dan melakukan berbagai aksi. (Demonstrasi, Forum Debat, gerakan-gerakan pemberontakan) Partai Politik Organisasi berbasis politik yang bertujuan untuk ikut serta di dalam pemerintahan melalui sistem pemilihan umum. Fungsinya antarlain  "Pengkaderan" dan "penghimpunan aspirasi masyarakat". Media (Pers) Media komunikasi politik adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dan pendapat politik secara tidak langsung untuk pemerintah maupun masyarakat umum. III. Demokrasi A. Landasan Demokrasi : a. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar”. Menegaskan, Bahwa demokrasi yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat berupa penyerahan kepada rakyat untuk mengambil keputusan-keputusan politik dalam hidup bernegara. b. Alinea Keempat pembukaan UUD 1945 : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan- Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (renungkan maknanya) B. Periode Demokrasi di Indonesia a. Demokrasi Liberal (Parlementer) (1950 - 1959) + Demokrasi yang paling demokratis pasca kemerdekaan karena berlangsungnya multipartai yang diketahui didasarkan ide oleh Moh. Hatta melalui maklumat X pada 16 oktober 1945 yang mana sistem pemerintahan memerlukan KNIP sebagai penyeimbang kekuasaan (cikal bakal lembaga legislatif) + Masifnya pembuatan undang-undang yang cepat + Sistem pengawasan yang baik - Ketidakstabilan kabinet dan DPR - MPR karena fraksi yang datangnya dari berbagai partai yang menghasilkan : konflik antara kubu kabinet, Pembangunan nasional yang tidak stabil karena kabinet yang sering berganti. b. Demokrasi Terpimpin (1959 - 1966) Dektrit Presiden 5 Juli 1959 + Munculnya kelompok-kelompok infrastruktur politik yang beragam seperti pers (walau sempat beberapa kali dibungkam), mahasiswa, kelompok ABRI yang membelot, ataupun ormas - Pengangkatan presiden seumur hidup yang melanggar prinsip demokrasi, tentunya tidak diadakan pemilu - DPR dibubarkan (tidak ada yang bisa mengontrol Presiden Soekarno) - Ketegangan yang sangat ekstrim antara kelompok nasionalis - Komunis VS ABRI - Interest Group (mahasiswa dan partai oposisi) dan memuncak di G30s -PKI - Inflasi yang sangat menggila Rp 1,00 → 1000,00  c. Demokrasi pancasila (1966 - 1998) - Supersemar - kembalinya UUD 1945 + Pembangunan ekonomi yang tumbuh subur (swasembada pangan) + Ketertiban dan keamanan sangat tinggi + Diadakannya pemilu - Maraknya kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara (pembunuhan, penghilangan) - KKN di sektor birokrasi dalam negeri d. Demokrasi Pancasila - Pasca Reformasi UUD 1945 diamandemen 6 tuntutan Reformasi Kerusuhan Mei 1998 Puncak berbagai pelanggaran HAM (penembakan mahasiswa, Intimidasi etnis Tionghoa) Bentuk-bentuk pelanggaran praktik demokrasi Klik disini IV. HAM Hak Asasi manusia dasarnya adalah pemberian dari Tuhan YME. Bukan dari pemberian negara ataupun seseorang. Negara dan orang lain wajib menghormati hak orang lain. Berikut adalah hakikat atau ciri-ciri HAk Asasi Manusia HAM Bersifat Hakiki Ciri pertama dari HAM adalah bersifat hakiki yang berarti Hak Asasi Manusia adalah hak yang diberikan kepada semua manusia sejak lahir. Oleh sebab itu, setiap manusia harus menjunjung tinggi hak-hak dasar yang sudah dimiliki oleh manusia lainnya. Apabila sesama manusia bisa saling menghormati dan menjunjung tinggi satu sama lain, maka kemungkinan besar keharmonisan antar manusia dapat terjalin dengan baik. HAM Bersifat Universal Ciri kedua dari HAM adalah bersifat universal yang berarti Hak Asasi Manusia berlaku untuk setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang dari manusia itu sendiri. Dalam hal ini, latar belakang yang dimaksud adalah jenis kelamin, agama, status sosial, ras, suku bangsa, dan sebagainya. Dengan kata lain, adanya HAM bisa mengurangi terjadinya konflik yang terjadi karena adanya perbedaan. HAM Bersifat Tidak Bisa Dicabut Ciri ketiga dari HAM adalah bersifat tidak bisa dicabut. Ciri Hak Asasi Manusia yang satu ini dapat diartikan bahwa hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri manusia sejak lahir tidak bisa diserahkan kepada orang lain atau tidak bisa dirampas oleh orang lain. Apabila hak-hak dasar manusia dirampas oleh orang lain, maka sesama manusia sangat mudah terjadi konflik yang bisa membahayakan individu itu sendiri dan lingkungannya. Upaya Pencegahan pelanggaran HAM - Supremasi Hukum (adanya undang-undang yang menjamin perlindungan HAM, termasuk undang-undang penanganannya) - Pendidikan HAM Upaya Penanganan HAM - Memberikan pelayanan dan konsultasi serta mendampingi dan memberikan pembelaan kepada masyarakat yang menghadapi perkara HAM - Penerimaan pengaduan dari saksi maupun korban pelanggaran HAM - Melakukan penyelidikan kasus HAM V. NKRI Karakteristik NKRI Apa yang menjadi dasar NKRI terbentuk adalah sebagai berikut. 1. Rumusan sidang BPUPKI dari pemikiran Soepmomo : Bangsa Indonesia adalah bangsa yang integralistik 2. Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945 : Memenuhi tujuan bangsa dan negara setelah mencapai kemerdekaan 3. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 : NKRI secara konstitusional 4. Pasal 25A UUD 1945 : NKRI = Nusantara 5. Pasal 18 UUD 1945 : Otonomi Daerah sesuai dengan Konstitusi Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan Ekonomi : a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. c. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya : a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarkat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. b. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. VI. Wawasan umum tentang Indonesia 1. Sumpah Pemuda (27-28 Oktober 1928 di Batavia) - Isi - Tujuan 2. Bentuk Negara Indonesia - Sistem Pemerintahan indonesia - Dasar Negara Indonesia 3. Kebangkitan Nasional ( 20 Mei 1908) 4. Isi proklamasi VII. Hubungan Internasional - Perdamaian Dunia Secara umum hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri dan politik internasional. Ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang  berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas negara (lingkup internasional). Untuk memperluas pemahaman kalian, berikut dipaparkan makna dari ketiga konsep tersebut. 1) Politik luar negeri adalah seperangkat cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan 2) Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. 3) Politik internasional adalah politik antarnegara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antarnegara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Prinsip politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, artinya Indonesia bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional serta tidak mengikatkan diri secara APriori pada kekuatan dunia manapun. Tujuan GNB Dalam praktik hubungan Internsional membutuhkan sarana. Sarana-sarana hubungan internasional merupakan suatu sarana atau cara dalam mendukung proses kerja sama atau hubungan internasional. Sarana-sarana internasional meliputi : 1) Diplomasi, Perundingan atau metode atau cara untuk mengatur dan melaksanakan hubungan-hubungan luar negeri. 2) Negosiasi, Perundingan dua arah dalam menyelesaikan masalah antar negara tanpa melibatkan pihak ketiga. 3) Lobby, suatu kegiatan politik yang mempengaruhi satu sama lain. 4) Propaganda, Suatu upaya yang diatur secara sistematis dengan tujuan untuk mempengaruhi pola pikir, pendapat, emosi, dan tindakan suatu kelompok masyarakat demi mencapai kepentingan masyarakat dari berbagai saluran. 5) Ekonomi, Ekonomi merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dikesampingkan dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan suatu negara. 6) Kekuatan militer, Kekuatan militer dapat meningkatkan kepercayaan diri suatu negara di dunia internasional. Kekuatan militer yang kuat dapat dijadikan modal dalam hubungan internasional. Tahapan Perjanjian Internasional Sebelum dilakukan Perjanjian internasional ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui secara teknis. Tahapan tersebut memberikan keteraturan dan menimbulkan ketelitian dalam melaksanakan perjanjian antar negara. Berikut tahapan perjanjian internasional. a. Perundingan (negotiation) Perundingan adalah perjanjian tahap pertama dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Yang sebelumnya diadakannya perjanjian, kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan penjajakan atau pembicaraan pendahuluan. b. Penandatanganan (signature) Dalam tahap kedua pembuatan perjanjian internasional adalah penandatanganan. Sebelum tahap ini dilakukan oleh para menteri luar negeri “menlu” atau kepala pemerintahan. Dalam perjanjian multilateral, penandatangan dapat dilakukan oleh peserta perjanjian internasional, yang apabila disetujui oleh dua pertiga peserta yang hadir, kecuali ketentuan lain dalam perundingan tersebut. c. Pengesahan (ratification) Tahap yang ketiga dalam pembuatan perjanjian internasional ialah pengesahan “ratifikasi”, yang tahap penandatanganan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan VIII. Sistem Hukum dan Peradilan Hukum kebiasaan : ialah hukum yang berada dalam peraturan-peraturan kebiasaan/adat masyarakat. Kebiasaan (custom) adalah: semua aturan yang walaupun Hukum traktat : ialah hukum yang dibentuk karena adanya suatu perjanjian negara negara yang terlibat didalamnya. Perjanjian yang dilakukan oleh 2 (dua) negara disebut Traktat Bilateral, sedangkan Perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) negara disebut Traktat Multilateral. Hukum yurisprudensi: ialah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim atau keputusan hakim terdahulu yang kemudian diikuti dan dijadikan pedoman oleh hakimhakim lain dalam memutuskan suatu perkara yang sama. Hukum privat : ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Hukum ini disebut juga hukum sipil. Contohnya adalah hukum dagang dan perdata. Hukum publik : ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapan negara atau mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Disebut juga dengan hukum negara, dimana hukum ini dibedakan menjadi tiga yakni hukum pidana, tata negara, dan administrasi negara. Hukum Perdata Hukum Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi setiap tingkah laku manusia untuk memenuhi kepentingan / kebutuhan nya atau mengatur kepentingan-kepentingan seseorang. Hukum perdata disebut pula hukum sipil atau hukum privat sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berhubungan dengan negara serta kepentingan umum contohnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kejahatan (hukum pidana), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara). Maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya perkawinan, perceraian, pewarisan, kematian, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata Lainnya. Hukum perdata di Indonesia sendiri bersumber pada hukum perdata yang berlaku di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Bahkan kitab KUHP yang berlaku di Indonesia merupakan terjemahan dari hukum yang berlaku di kerajaan Belanda. Hukum Pidana Hukum Pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku setiap manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.Menurut Prof. Dr. Moeljatno, SH. menguraikan istilah hukum pidana bahwa Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disebuah negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: Lembaga Peradilan dan Kehakiman Dalam pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dari ketentuan di atas, sesungguhnya badan peradilan nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a. Peradilan Sipil, yang terdiri dari: 1) Peradilan Umum, yang meliputi: a) Pengadilan Negeri (pengadilan tingkat pertama) berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota b) Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi c) Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara IX. Kewarganegaraan dan Kewilayahan NKRI menurut UUD 1945 Wilayah Laut Indonesia Zona Laut Teritorial maupun Zona Ekonomi Eksklusif dimaksudkan untuk memberikan batasan kewilayahan laut di suatu negara, bahwa sampai batas mana Suatu negara bisa menguasai wilayah laut nya, serta sampai batas mana negara asing bisa diberikan akses untuk memasuki wilayah negara tersebut. Zona Laut teritorial : Ditarik 12 mil dari garis pantai ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) : Ditarik 200 mil dari garis pantai Undang-undang tentang perairan : UU nomor 6 tahun 1996 Undang-undang tentang ZEE : UU No. 5 Tahun 1983 Kewarganegaraan Asas-asas kewarganegaraan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 Asas - asas kewarganegaraan : Asas Ius Soli : menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Asas Ius Sanguinis : Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan orangtua Permasalahan Kewarganegaraan : Apatride : Keadaan / status seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Disebabkan ketika seseorang lahir dari di negara Ius sanguinis yang mana ius sanguinis merupakan asas yang menentukan seseorang berdasarkan keturunan. Namun orangtua orang tersebut merupakan warga negara Ius Soli. → kenapa apatride ? karena orangtuanya bukan warganegara negara ia lahir. Alhasil bentrok karena ortunya di negara lain yang mana ius soli. Bipatride : Keadaan / status seseorang yang memiliki 2 kewarganegaraan. Disebabkan ketika seseorang lahir di negara yang memiliki asas ius soli. Namun ia memiliki orang tua yang merupakan warga negara dari asas ius sanguinis. Dengan demikian ia mendapatkan 2 kewarganegaraan → kenapa bipatride ? ia lahir di negara yang berasas sesuai tempat ia lahir, tapi ortunya di negara sanguinis yang mana menurunkan kewarganegaraan untuk si anak. Multipatride : Status kewarganegaraan seseorang yang mendapatkan lebih dari 2 kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan seseorang yang lahir dari kedua orang tua yang warga negaranya masing-masing berbeda namun sama-sama menganut asas ius sanguinis, kemudian ia lahir di negara yang menganut asas ius soli. (Sederhananya, multipatride layaknya bipatride, namun kebetulan masing-masing kedua orangtuanya berasal dari warga negara yang berbeda. Naturalisasi Naturalisasi sering juga disebut sebagai proses pewarganegaraan. Proses ini dilakukan untuk warga negara asing yang ingin memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia (RI). Ada dua jenis Naturalisasi. Biasa dan Istimewa. Naturalisasi Naturalisasi biasa adalah naturalisasi yang dilaksanakan berdasarkan permohonan seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan RI. Naturalisasi Istimewa adalah proses pewarganegaraan yang diberikan negara kepada seseorang karena dinilai telah berjasa kepada negara. X. Kisi-kisi Uraian (Hanya kisi-kisi - berupa kajian-kajian, fakta yang perlu kalian siapkan. Bukan soal - atau bocoran. jumlah soal uraian adalah 3 untuk TO 2 dan 5 untuk US ) TO 2 : ​ Independensi KPK (Dasar hukum terbentuknya KPK, alasan kpk sebagai lembaga independen, cara-cara melumpuhkan KPK, cara-cara menguatkan KPK Cara – Revisi Undang-Undang KPK ​ Bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan eksekutif ​ Contoh-contoh kasus konflik budaya pasca kemerdekaan - Kuasai 1 kasus (DI/TII, GAM, G30S/PKI, PKI Madiun 1948, Pemberontakan Andi Aziz, Konflik Poso, Konflik Paniai, Bom Bali, etc) US : ​ Cara-cara melumpuhkan demokrasi suatu negara ​ Contoh-contoh kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia (Kuasai 1 kasus) ​ Pentingnya check and balances dalam trias politika ​ Pandanganmu tentang program Makan Bergizi Gratis Selamat Belajar Tuhan akan selalu beserta kalian ! 🙂