Untitled

Pembagian Kekuasaan

• John Locke menyatakan negara dan warga negaranya sebagai entitas yang tak terpisahkan, terhubung melalui 'Kontrak Sosial' yang membatasi kewenangan politik dengan mengakui hak dasar manusia.
• Montesquieu menambahkan pentingnya pembagian kekuasaan yang mencakup pemisahan kewenangan, posisi, tanggung jawab, serta kontrol.
• Pembagian kekuasaan meliputi Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.
• Pembagian kekuasaan mencegah otoritarianisme dengan membatasi kekuasaan pada satu orang.

Fungsi dan Wewenang Lembaga Negara

• Di Indonesia menggunakan sistem presidensial.
• Lembaga horizontal meliputi Mahkamah Konstitusi (MK), Presiden, Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Komisi Yudisial (KY).
• Lembaga vertikal terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.

Sebelum Amandemen UUD 1945

• MPR mengadakan sidang umum sekali dalam lima tahun
• MPR menetapkan GBHN serta memilih presiden dan wakil presiden
• Presiden dibantu wakil presiden dan menteri yang bertanggung jawab kepada presiden.
• DPR mengawasi pelaksanaan tugas presiden.
• Lembaga-lembaga negara melaksanakan tugas sesuai UUD 1945.

Setelah Amandemen UUD 1945

• Prinsip negara adalah atas dasar hukum dengan kekuasaan kehakiman merdeka.
• Mekanisme pemberhentian dan pengangkatan pejabat negara diatur.
• Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (Checks and Balances).
• Lembaga negara sejajar kedudukannya dibawah UUD 1945.
• Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR.
• Presiden dan wakil presiden memegang jabatan dan dapat dipilih kembali sekali (2 Periode).
• Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
• DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
• Presiden dan wakil presiden dipilih secara berpasangan dan langsung serta diusulkan oleh partai politik peserta pemilu.

Lembaga Eksekutif

• Terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, dan Kabinet (menteri) sebagai pembantu presiden dalam bidang kenegaraan.
• Presiden sebagai kepala negara memegang kekuasaan tertinggi TNI dan POLRI.
• Presiden menyatakan perang, perdamaian, atau perjanjian dengan negara lain.
• Presiden menyatakan keadaan bahaya.
• Presiden memberi grasi, amnesti, dan abolisi sesuai persetujuan DPR.
• Presiden sebagai kepala pemerintahan menjalankan undang-undang dengan membuat program pembangunan negara.
• Presiden menetapkan peraturan pemerintah.
• Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang APBN.

Lembaga Legislatif

• Terdiri dari DPR, DPRD, dan DPD.
• Fungsi utama Legislatif meliputi:
  • Legislasi (merancang, membuat, dan menetapkan undang-undang).
  • Anggaran (menyetujui RUU APBN/APBD).
  • Pengawasan (menilai dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah).
• Fungsi pengawasan terdiri dari hak angket, hak interpelasi, hak menyatakan pendapat/pertanyaan/usulan, dan hak imunitas.

Lembaga Yudikatif

• Mahkamah Agung bertugas menyelenggarakan kekuasaan peradilan tingkat umum, militer, agama, dan tata usaha negara serta menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
• Mahkamah Konstitusi bertugas menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (judicial review), memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilu, dan pemberian putusan pemakzulan presiden.
• MK mengadili UU di atas UUD 1945, berwenang memeriksa UU dengan asas dasar konstitusi dan mengadili pelanggaran yang dilakukan lembaga tinggi negara.
• MA mengadili tingkat dibawah UU, umum dan khusus serta menangani tingkat lembaga negara.

Unsur Sistem Politik

• Suprastruktur politik berhubungan dengan kelengkapan negara, seperti lembaga negara, kebijakan, undang-undang, program, dan keputusan.
• Infrastruktur politik meliputi unsur di luar kelengkapan negara yang berada di tengah masyarakat dan mempengaruhi kebijakan atau keputusan lembaga negara.
• Infrastruktur politik terdiri dari kelompok kepentingan (interest group), kelompok penekan (pressure group), dan partai politik.
• Media komunikasi politik menyampaikan informasi dan pendapat politik secara tidak langsung untuk pemerintah maupun masyarakat umum.

Demokrasi

• Landasan demokrasi adalah Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
• Demokrasi adalah manifestasi kedaulatan rakyat berupa penyerahan kepada rakyat untuk mengambil keputusan politik dalam bernegara.
• Alinea Keempat pembukaan UUD 1945 membentuk suatu pemerintah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan.

Periode Demokrasi di Indonesia

• Demokrasi Liberal (Parlementer) (1950-1959), berlangsung multipartai yang didasarkan ide oleh Moh. Hatta melalui maklumat X pada 16 oktober 1945 yang mana sistem pemerintahan memerlukan KNIP sebagai penyeimbang kekuasaan.
• Demokrasi Terpimpin (1959 - 1966) Munculnya infrastruktur politik, pengangkatan presiden seumur hidup dan inflasi.
• Demokrasi Pancasila (1966 - 1998) Supersemar - UUD 1945 (Pembangunan ekonomi tumbuh subur, pelanggaran HAM).
• Demokrasi Pancasila - Pasca Reformasi: UUD 1945 diamandemen, terdapat 6 tuntutan Reformasi dan Kerusuhan Mei 1998.

HAM (Hak Asasi Manusia)

• Hak asasi manusia adalah pemberian dari Tuhan YME serta hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir.
• HAM bersifat hakiki dan universal, berlaku untuk setiap manusia di seluruh dunia tanpa memandang latar belakang.
• HAM tidak bisa dicabut atau dirampas oleh orang lain.
• Upaya pencegahan pelanggaran HAM dilakukan dengan supremasi hukum dan pendidikan HAM.
• Upaya penanganan HAM seperti pelayanan, konsultasi, pendampingan, pembelaan masyarakat, penerimaan pengaduan, dan penyelidikan kasus HAM.

NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

• Rumusan sidang BPUPKI dari pemikiran Soepomo: Bangsa Indonesia adalah bangsa yang integralistik.
• Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945 memenuhi tujuan bangsa dan negara setelah mencapai kemerdekaan.
• Pasal 1 ayat 1 UUD 1945: NKRI secara konstitusional.
• Pasal 25A UUD 1945: NKRI = Nusantara.
• Pasal 18 UUD 1945: Otonomi Daerah sesuai dengan Konstitusi.
• Bahwa kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bangsa yang harus tersedia merata.
• Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang tanpa meninggalkan ciri khas daerah.
• Perekonomian di wilayah nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan ditujukan bagi kemakmuran rakyat
• Masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa serasi adil makmur.
• Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya.

Wawasan Umum tentang Indonesia

• Sumpah Pemuda: 27-28 Oktober 1928 di Batavia (isi dan tujuan).
• Bentuk Negara Indonesia, Sistem Pemerintahan dan Dasar Negara.
• Kebangkitan Nasional (20 Mei 1908).
• Isi proklamasi.

Hubungan Internasional - Perdamaian Dunia

• Hubungan internasional meliputi semua hubungan global yang melampaui batas-batas ketatanegaraan.
• Politik luar negeri adalah cara yang dilakukan suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.
• Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua.
• Politik internasional adalah politik antarnegara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antarnegara maupun antar negara dengan organisasi internasional.
• Prinsip politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif.
• Sarana hubungan internasional meliputi diplomasi, negosiasi, lobby, propaganda, dan ekonomi.
• Kekuatan militer dapat meningkatkan kepercayaan diri dan menjadi modal dalam hubungan internasional.
• Tahapan perjanjian internasional meliputi perundingan (negotiation), penandatanganan (signature), dan pengesahan (ratification).

Sistem Hukum dan Peradilan

• Hukum kebiasaan: hukum dalam peraturan kebiasaan/adat masyarakat.
• Hukum traktat: hukum yang dibentuk karena perjanjian negara antara negara yang terlibat. Perjanjian yang dilakukan oleh 2 (dua) negara disebut Traktat Bilateral, sedangkan Perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) negara disebut Traktat Multilateral.
• Hukum yurisprudensi: hukum yang terbentuk karena keputusan hakim yang kemudaian diikuti hakimhakim lain dalam memutuskan perkara yang sama.
• Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya.
• Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara.
• Hukum Perdata ialah ketentuan yang mengatur dan membatasi setiap tingkah laku manusia.
• Hukum Pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur batas pelanggaran kepentingan umum.
• Lembaga peradilan dan kehakiman terdiri dari Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.
• Peradilan sipil terdiri dari peradilan umum, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung.

Kewarganegaraan dan Kewilayahan NKRI menurut UUD 1945

• Zona Laut Teritorial maupun Zona Ekonomi Eksklusif dimaksudkan untuk memberikan batasan kewilayahan laut di suatu negara
• Zona Laut teritorial : Ditarik 12 mil dari garis pantai.
• ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) : Ditarik 200 mil dari garis pantai
• Asas-asas kewarganegaraan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2006: Asas Ius Soli dan Asas Ius Sanguinis
• Permasalahan Kewarganegaraan: Apatride, Bipatride dan Multipatride.
• Naturalisasi untuk warga negara asing yang ingin memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia (RI).
• Dua jenis Naturalisasi: Biasa dan Istimewa.