Demokrasi Liberal (1950-1959) PDF

Demokrasi Liberal (1950-1959) Latar belakang bubarnya RIS: a. Melenceng dari cita2 awal, warisan kolonial b. Banyak tuntutan pembubaran RIS karena pemberontakan c. G. Unitaris: Bentuk negara kesatuan d. G. Federalis: Bentuk negara serikat e. UU Darur...

Demokrasi Liberal (1950-1959) Latar belakang bubarnya RIS: a. Melenceng dari cita2 awal, warisan kolonial b. Banyak tuntutan pembubaran RIS karena pemberontakan c. G. Unitaris: Bentuk negara kesatuan d. G. Federalis: Bentuk negara serikat e. UU Darurat No. 11 tahun 1950: tata cara perubahan susunan dari serikat ke kesatuan f. Konferensi Segitiga (NIT-NST-RIS) g. Piagam Persetujuan: - Membentuk negara kesatuan - UUD dibentuk dari konstitusi RIS dan UUD 45 - Dewan menteri bersifat parlementer - Presiden NKRI soekarno - Pembentukan panitia bersama h. Panitia Bersama menyusun rancangan UUD sementara i. Presiden menandatangani rancangan UUD sementara j. 17 agutsus 1950: RIS bubar, UUDS 1950 berlaku Karakteristik: 1. Presiden sebagai lambang negara - Presiden sbg kepala negara, bertugas sbg simbol pemersatu & kegiatan bersifat seremonial - Peranan presiden dibatasi, soekarno berupaya untuk mengakhiri demokrasi liberal 2. Sistem Multi Partai - Banyak partai-partai politik - Partai politik hanya mementingkan kelompoknya - Buruknya stabilitas politik karena parlemen Hak Mosi - Jatuh bangunnya kabinet (7 kabinet & 6 perdana menteri selama 9 tahun) a. Kabinet Natsir Masyumi - PSI Program Utama: Pemembasan irian barat Kemunduran: mosi tidak percaya, kegagalan pengembalian irian barat, kegagalan meredam gerakan separatis b. Kabinet Sukiman Masyumi - PNI Program Utama: Menjalani politik luar negeri bebas aktif, menjamin keamanan negara pembebasan irian barat Kemunduran: Mutual Security ACT (MSA) c. Kabinet Wilopo Masyumi - PNI Program Utama: Meningkatkan kemakmuran & keuangan negara, menegakan keamanan, pembebasan irian barat Kemunduran: peristiwa 17 Oktober 1952, peristiwa tanjung morawa d. Kabinet Ali PNI - NU Program berhasil : melaksanakan KAA Bandung Kemunduran: peristiwa 27 Juni 1955 (pergantian pemimpin TNI AD) NU menarik diri dari kabinet e. Kabinet Burhanuddin Masyumi - PSI - NU Program berhasil : pemilu 1955 Kemunduran: konstituante telah terbentuk f. Kabinet Ali 2 PNI - NU - Masyumi Program utama: pembatalan hasil KMB, pemulihan keamanan, pembangunan lima tahun Kemunduran: PRRI/Permesta, sentimen anti tionghoa g. Kabinet Djuanda Zaken Kabinet  Program utama: deklarasi djuanda, pembentukan dewan nasional MUNAP Kemunduran: peristiwa CIKINI 30 Nov 1957, dekrit presiden 5 Juli 1959 Kehidupan Ekonomi Demokrasi Liberal Faktor-faktor ambruknya perekonomian: - Hasil kmb, indonesia menanggung hutang luar negeri 1,5T dan 2,8T dalam negeri - Indonesia hanya mengandalkan pertanian & perkebunan pasca perang - Gangguan keaamanan - Pergantian kabinet - Pertumbuhan penduduk pesat Kebijakan Ekonomi yang Dilakukan: 1. Gunting Syafruddin, Pemotongan nilai mata uang > Rp. 5 (bernilai setengah) tujuan mengurangi defisit anggaran 2. Sistem ekonomi benteng menteri perdagangan Soemitro Djoyohadikusumo, pemberian bantuan kredit modal pengusaha pribumi 3. Nasionalisasi De Javache Bank, menjadi Bank Indonesia sbg bank sentral & sirkulasi 4. Sistem Ekonomi Ali-Baba menteri ekonomi Iskaq Cokrohadisuryo, pengusaha non pribumi dijawajibkan membantu pengusaha pribumi 5. Persetujuan FINEC, pembatalan persetijuan finec hasil KMB & hubungan ekonomi Indonesia-Belanda bilateral 6. Rencana pembangunan Lima Tahun (RPLT) 7. Musyawarah nasional pembangunan (MUNAP) kelanjutan dr RPLT yang tertunda, melakukan pembangunan menyeluruh pusat & daerah  Demokrasi Terpimpin (1959-1966) Lat. Belakang: 1. Keamanan nasional: banyak gerakan separatis saat demokrasi liberal, negara tidak stabil 2. Ekonomi: seringnya pergantian kabinet saat demokrasi liberal, program2 tidak dijalankan secara utuh, pembangunan ekonomi tersendat 3. Politik: Konstituante gagal menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950 UUD 1945: Kedaulatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Soekarno : “Pemimpin Besar Revolusi” Ciri: - Dominasi presiden, peran besar dalam pemerintahan - Terbatasnya peran partai politik - Meluasnya peran militer dalam politik - Berkembang PKI Pemilu 1955: - PNI > Masyumi > NU > PKI - PNI paling banyak di konstituante maupun DPR Dekrit 5 Juli 1959: - Konstituante bubar - UUD 1945 berlaku kembali, tidak berlakunya UUDS 1950 - Pembentukan MPRS & DPAS Pidato 17 Agustus 1959 “Penemuan Revolusi Kita” - UUD 1945: dasar hukum tertinggi, disahkan ppki pd tgl 18 agustus 1945 - Sosialisme Indonesia: ide dari tatanan masyarakat yang berdaulat di politik, berdikari di ekonomi, berkepribadian budaya - Demokrasi Terpimpin: membuat semua keputusan berpusat pada pemimpin negara, Soekarno - Ekonomi Terpimpin: sistem ekonomi segala sesuatu diatur pemerintah pusat Pembagian peta politik pada masa demokrasi terpimpin - NEFO (New emerging force); Indonesia, Pakistan, India, Yugoslavia, dll - OLDEFO (Old established force); Amrik, Uni Soviet, Inggris, Perancis, dll Konferensi negara GNB di belgrad, serbia Malaysia masuk PBB jadi anggota tak tetap Dewan keamanan PBB, indonesia keluar 7 januari Ganyang Malaysia Dinyatakan dalam rapat umum Respon soekarno atas rencana pembentukan federasi malaysia (neo-kolonisme inggris), mengeluarkan komando dwikora (Dwi Komando Rakyat) - Perhebat ketahanan revolusi indonesia - Bantu perjuangan rakyat di malay, singapur, sabah, serawak Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) Konflik 2 tahun menggabungkan wilayah papua barat - Gagalkan pembentukan negara papua bikinan belanda kolonial - Kibarkan merah putih di irian barat - Bersiaplah untuk mobilasisi umum PEPERA (Penentuan Pendpaat Rakyat) Pemilihan umum untuk menentukan Papua Barat akan dimiliki Indonesia/Belanda 1. Bahas cara penyelenggaraan 2. Pemilihan anggota dewan musyawarah pepera 3. Pepera dilakukan 14 Juli - 4 Agst di merauke dan jayapura Akhir Demokrasi Terpimpin: 1. Penyimpangan terhadap pancasila & UUD 1945 - Ketua MPR dijadiin wapres, jadinya mpr dibawah presiden - mengeluarkan ketetapan MPR Seokarno sebagai presiden seumur hidup - membuat GBHN berdasarkan pidato presiden - presiden membubarkan DPR karena menolak RAPBN - menjadikan pers sebagai alat politik pemerintah yang melanggar UUD pasal 28 2. Munculnya G30S PKI 1965, kudeta & membunuh bbrp jendral TNI Runtuhnya Demokrasi Terpimpin: SUPERSEMAR ditandatangani soekarno 11 Mar 1966, kekuasaan soeharto untuk memulihkan ketertiban, transisi dari demo terpimpin ke orde baru