Ujian Administrasi Pemerintahan Daerah
41 Questions
1 Views

Choose a study mode

Play Quiz
Study Flashcards
Spaced Repetition
Chat to Lesson

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Apa yang terjadi jika suatu Urusan Pemerintahan memperoleh nilai di atas 975?

  • Tidak dapat diwadahi dalam dinas/badan.
  • Dapat diwadahi dalam 2 dinas/badan tipe A. (correct)
  • Dapat diwadahi dalam 3 dinas/badan tipe B.
  • Dapat diwadahi dalam 1 dinas/badan tipe A.

    • Berapa jumlah maksimum asisten pada Sekretariat Daerah tipe B?

  • 4 asisten.
  • 3 asisten. (correct)
  • 2 asisten.
  • 5 asisten.

    • Apa yang menjadi dasar pembagian tugas dan fungsi unit kerja di Sekretariat Daerah?

  • Berdasarkan jumlah pegawai.
  • Berdasarkan jenis pekerjaan.
  • Berdasarkan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan. (correct)
  • Berdasarkan wilayah kerja masing-masing.

    • Berapa bagian yang maksimal dimiliki oleh Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe A?

    <p>4 bagian. (B)</p> Signup and view all the answers

    Apakah ketentuan penambahan bidang berlaku jika sudah dibentuk 2 dinas/badan?

    <p>Tidak, tidak berlaku. (A)</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan sekretariat DPRD provinsi tipe B?

    <p>Mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja sedang. (A)</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang memimpin Inspektorat Daerah provinsi?

    <p>Inspektur. (D)</p> Signup and view all the answers

    Apa saja tugas yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah provinsi?

    <p>Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur. (A)</p> Signup and view all the answers

    Dalam melaksanakan tugasnya, kepada siapa inspektur daerah provinsi bertanggung jawab?

    <p>Gubernur melalui sekretaris daerah. (C)</p> Signup and view all the answers

    Apa fungsi dari Inspektorat Daerah provinsi dalam konteks pengawasan?

    <p>Mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. (B)</p> Signup and view all the answers

    Apa yang tidak menjadi bagian dari fungsi Inspektorat Daerah provinsi?

    <p>Pengembangan sumber daya manusia daerah. (A)</p> Signup and view all the answers

    Tipe berapa jumlah inspektorat daerah provinsi yang disebutkan?

    <p>Tiga tipe. (C)</p> Signup and view all the answers

    Apa tipe sekretariat DPRD kabupaten/kota yang memiliki beban kerja kecil?

    <p>Sekretariat tipe C (B)</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang memimpin Inspektorat Daerah kabupaten/kota?

    <p>Inspektur (D)</p> Signup and view all the answers

    Apa tanggung jawab inspektur dalam Inspektorat Daerah kabupaten/kota?

    <p>Bertanggung jawab kepada bupati/wali kota (B)</p> Signup and view all the answers

    Fungsi apa yang tidak termasuk dalam kewenangan Inspektorat Daerah?

    <p>Penyusunan anggaran daerah (C)</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi tugas Inspektorat Daerah dalam melaksanakan kewenangannya?

    <p>Membina dan mengawasi urusan pemerintahan (B)</p> Signup and view all the answers

    Berapa tipe Inspektorat Daerah yang diatur dalam Pasal 34?

    <p>Tiga (D)</p> Signup and view all the answers

    Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah tidak termasuk dalam?

    <p>Penentuan kebijakan (D)</p> Signup and view all the answers

    Apa saja kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah?

    <p>Audit dan pelaporan hasil (A)</p> Signup and view all the answers

    Apa fungsi yang tidak dikerjakan oleh Inspektorat Daerah?

    <p>Pengaturan program pembangunan (A)</p> Signup and view all the answers

    Apa yang terjadi jika suatu Urusan Pemerintahan memperoleh nilai 0 dalam perhitungan nilai variabel?

    <p>Urusan Pemerintahan tersebut tidak diwadahi dalam unit organisasi perangkat daerah. (B)</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi dasar dalam melakukan penggabungan Urusan Pemerintahan?

    <p>Perumpunan karakteristik dan keterkaitan antar penyelenggaraan. (D)</p> Signup and view all the answers

    Berdasarkan Pasal 40, berapa maksimum jumlah Urusan Pemerintahan yang bisa digabungkan dalam satu dinas daerah?

    <p>Tiga Urusan Pemerintahan. (D)</p> Signup and view all the answers

    Apa saja yang termasuk dalam kategori perumpunan Urusan Pemerintahan?

    <p>Pendidikan, kebudayaan, dan kepemudaan. (A)</p> Signup and view all the answers

    Apakah yang termasuk dalam penanganan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan menurut pasal ini?

    <p>Pemberdayaan masyarakat. (C)</p> Signup and view all the answers

    Penggabungan Urusan Pemerintahan seharusnya mempertimbangkan karakteristik apa?

    <p>Karakteristik Urusan dan kedekatan antar penyelenggaraan. (B)</p> Signup and view all the answers

    Dalam hal Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas, apa yang dilakukan?

    <p>Urusan tersebut digabung dengan dinas lain. (C)</p> Signup and view all the answers

    Mana dari berikut ini bukan merupakan bagian dari perumpunan Urusan Pemerintahan yang tercantum?

    <p>Keuangan dan pajak. (D)</p> Signup and view all the answers

    Urusan Pemerintahan mana yang terkait dengan lingkungan hidup?

    <p>Pekerjaan umum dan penataan ruang. (A)</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dilakukan apabila suatu Urusan Pemerintahan sudah digabungkan?

    <p>Meninjau kembali langkah penggabungan. (D)</p> Signup and view all the answers

    Apa fungsi dari badan Daerah kabupaten/kota tipe A?

    <p>Mewadahi fungsi dengan beban kerja besar. (A)</p> Signup and view all the answers

    Apa kriteria untuk penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan?

    <p>Kedekatan fungsi dan keterkaitan antar fungsi. (C)</p> Signup and view all the answers

    Berapa banyak fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang dapat digabungkan dalam satu badan Daerah kabupaten/kota?

    <p>Dua fungsi. (B)</p> Signup and view all the answers

    Apa yang terjadi jika suatu fungsi penunjang tidak memenuhi syarat untuk dibentuk badan Daerah kabupaten/kota sendiri?

    <p>Akan digabung dengan badan lain. (D)</p> Signup and view all the answers

    Apa isinya dari Pasal 48 ayat (4)?

    <p>Penggabungan fungsi dilakukan paling banyak dua. (A)</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan badan Daerah kabupaten/kota tipe C?

    <p>Badan yang menangani fungsi dengan beban kerja kecil. (B)</p> Signup and view all the answers

    Dalam penggabungan fungsi penunjang, apa yang tidak termasuk dalam perumpunan fungsi?

    <p>Administrasi publik. (B)</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan?

    <p>Kedekatan dan keterkaitan fungsi. (B)</p> Signup and view all the answers

    Jika sebuah fungsi penunjang Urusan Pemerintahan berhasil digabung, apa selanjutnya bagi tipe badan Daerah kabupaten/kota?

    <p>Menyesuaikan tipologi sesuai fungsi hasil penggabungan. (B)</p> Signup and view all the answers

    Apa saja bidang yang termasuk dalam perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan?

    <p>Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. (A)</p> Signup and view all the answers

    Flashcards

    Sekretariat DPRD Provinsi Tipe B

    Sekretariat DPRD Provinsi tipe B dibentuk untuk menunjang operasional sekretariat DPRD Provinsi dengan beban kerja sedang.

    Sekretariat DPRD Provinsi Tipe C

    Sekretariat DPRD Provinsi tipe C memiliki beban kerja yang sedikit dan dibentuk untuk mendukung operasional sekretariat DPRD Provinsi.

    Inspektorat Daerah Provinsi

    Unsur pengawas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tingkat provinsi. Bertugas membina dan mengawasi tugas pemerintahan.

    Tugas Inspektorat Daerah

    Membantu gubernur dalam membina dan mengawasi Urusan Pemerintahan di tingkat daerah, dan Tugas Pembantuan.

    Signup and view all the flashcards

    Inspektur Daerah Provinsi

    Pemimpin Inspektorat Daerah Provinsi, bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah.

    Signup and view all the flashcards

    Fungsi Inspektorat Daerah

    Memiliki fungsi perumusan kebijakan, pengawasan internal, pengawasan khusus, pelaporan, administrasi, dan fungsi lainnya yang ditugaskan.

    Signup and view all the flashcards

    Tipe Inspektorat Daerah Provinsi

    Inspektorat Daerah Provinsi dibedakan menjadi 3 tipe berdasarkan tingkat beban kerja.

    Signup and view all the flashcards

    Sekretariat DPRD tipe B

    Sekretariat DPRD di kabupaten/kota tipe B yang menjalankan fungsi sekretariat DPRD sesuai Pasal 31 ayat (5) dengan beban kerja sedang.

    Signup and view all the flashcards

    Sekretariat DPRD tipe C

    Sekretariat DPRD di kabupaten/kota tipe C yang menjalankan fungsi sekretariat DPRD sesuai Pasal 31 ayat (5) dengan beban kerja ringan.

    Signup and view all the flashcards

    Inspektorat Daerah

    Unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di kabupaten/kota.

    Signup and view all the flashcards

    Inspektur Daerah

    Pemimpin Inspektorat Daerah di kabupaten/kota, bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

    Signup and view all the flashcards

    Fungsi Inspektorat (a)

    Merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.

    Signup and view all the flashcards

    Fungsi Inspektorat (b)

    Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan (audit, reviu, evaluasi, dll).

    Signup and view all the flashcards

    Fungsi Inspektorat (c)

    Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu, sesuai penugasan b/w kota.

    Signup and view all the flashcards

    Tipe Inspektorat Daerah

    Inspektorat Daerah dibedakan menjadi 3 tipe (berdasarkan uraian di text yang diberikan).

    Signup and view all the flashcards

    Penggabungan Urusan Pemerintahan

    Penggabungan beberapa urusan pemerintahan dalam satu dinas kabupaten/kota, jika perhitungan nilai variabel tidak memenuhi syarat pembentukan dinas baru.

    Signup and view all the flashcards

    Nilai Variabel

    Angka yang menunjukkan layak atau tidaknya dibentuk dinas baru untuk satu urusan pemerintahan.

    Signup and view all the flashcards

    Nilai 0 (nol)

    Menunjukkan bahwa suatu urusan pemerintahan tidak layak diwadahi dalam unit organisasi perangkat daerah.

    Signup and view all the flashcards

    Perumpunan Urusan Pemerintahan

    Penggabungan urusan pemerintahan berdasarkan kedekatan karakteristik dan keterkaitan penyelenggaraannya

    Signup and view all the flashcards

    Kriteria Perumpunan

    Faktor yang digunakan dalam menggabungkan urusan Pemerintahan, yaitu kedekatan karakteristik dan keterkaitan antar urusan.

    Signup and view all the flashcards

    Contoh Urusan Pemerintahan yang Dapat Digabungkan

    Pendidikan, kebudayaan, kesehatan, ketenteraman, dan lain-lain (lihat pasal 40 ayat 4).

    Signup and view all the flashcards

    Jumlah Maksimum Urusan yang Dapat Digabungkan

    Maksimal 3 urusan pemerintahan dapat digabungkan dalam satu dinas.

    Signup and view all the flashcards

    Pasal 6

    Pasal yang menjelaskan mengenai perhitungan nilai variabel untuk menentukan pembentukan dinas baru.

    Signup and view all the flashcards

    Unit Organisasi Perangkat Daerah

    Bagian dari pemerintahan daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi tertentu.

    Signup and view all the flashcards

    Dinas Daerah

    Organisasi dalam pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu.

    Signup and view all the flashcards

    Tipe Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

    Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dibagi menjadi tiga tipe: A, B, dan C, berdasarkan beban kerja dan jumlah asisten, bagian, dan subbagian.

    Signup and view all the flashcards

    Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota Tipe A

    Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota Tipe A memiliki maksimal 3 asisten, masing-masing asisten memiliki maksimal 4 bagian, dan setiap bagian memiliki maksimal 3 subbagian.

    Signup and view all the flashcards

    Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota Tipe B

    Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota Tipe B memiliki maksimal 3 asisten, masing-masing asisten memiliki maksimal 3 bagian, dan setiap bagian memiliki maksimal 3 subbagian.

    Signup and view all the flashcards

    Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota Tipe C

    Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota Tipe C memiliki maksimal 2 asisten, masing-masing asisten memiliki maksimal 3 bagian, dan setiap bagian memiliki maksimal 3 subbagian.

    Signup and view all the flashcards

    Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

    Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dibagi berdasarkan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan dan/atau berdasarkan fungsi atau unsur manajemen tertentu.

    Signup and view all the flashcards

    Tipe Badan Daerah Kabupaten/Kota

    Badan Daerah Kabupaten/Kota dibagi menjadi tiga tipe berdasarkan beban kerja: A (beban kerja besar), B (beban kerja sedang), dan C (beban kerja kecil).

    Signup and view all the flashcards

    Fungsi Badan Daerah Kabupaten/Kota

    Badan Daerah Kabupaten/Kota berfungsi untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 46 ayat (4).

    Signup and view all the flashcards

    Penggabungan Fungsi Penunjang

    Jika sebuah fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tidak mencapai syarat untuk dibentuk sebagai badan sendiri, maka fungsi tersebut dapat digabungkan dengan badan lain.

    Signup and view all the flashcards

    Kriteria Penggabungan Fungsi

    Penggabungan fungsi penunjang di dasarkan pada kedekatan fungsi dan keterkaitan antar penyelenggaraan fungsi.

    Signup and view all the flashcards

    Contoh Perumpunan Fungsi

    Contoh perumpunan fungsi meliputi kepegawaian & pendidikan dan pelatihan, serta perencanaan & penelitian dan pengembangan.

    Signup and view all the flashcards

    Batasan Penggabungan Fungsi

    Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan paling banyak dilakukan pada 2 fungsi.

    Signup and view all the flashcards

    Tipe Badan Hasil Penggabungan

    Tipe badan daerah hasil penggabungan fungsi ditentukan berdasarkan jumlah bidang hasil penggabungan.

    Signup and view all the flashcards

    Pasal 46 ayat (4)

    Pasal ini menjelaskan tentang fungsi Badan Daerah kabupaten/kota yang didukung oleh Badan Daerah tipe A, B, dan C.

    Signup and view all the flashcards

    Variabel Penentu Syarat

    Perhitungan nilai variabel yang dimaksud dalam Pasal 6 menentukan syarat pembentukan Badan Daerah sendiri.

    Signup and view all the flashcards

    Study Notes

    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

    • Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
    • Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
    • Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan DPRD provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi
    • Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
    • Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri
    • Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
    • Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
    • DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
    • Daerah Otonom (Daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
    • Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat
    • Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah
    • Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah
    • Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi
    • Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara
    • Peraturan Kepala Daerah (Perkada) adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota
    • Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri
    • Hari adalah hari kerja

    Pembentukan Perangkat Daerah

    • Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah, Efisiensi, Efektivitas, Pembagian habis tugas, Rentang kendali, Tata kerja yang jelas, dan Fleksibilitas
    • Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda)
    • Perda tersebut berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan gubernur bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota
    • Persetujuan tersebut berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan
    • Menteri atau gubernur harus menyampaikan jawaban dalam jangka waktu 15 hari sejak menerima Perda, yang menyetujui atau menyetujui dengan penetapan perbaikan
    • Kepala Daerah mengundangkan Perda dalam lembaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    • Jika dalam waktu 15 hari, menteri atau gubernur tidak memberikan jawaban, maka dianggap Perda telah disetujui
    • Dalam kasus dimana menteri atau gubernur menyetujui dengan perintah perbaikan, Perda tersebut harus diperbaiki oleh kepala Daerah bersama DPRD sebelum diundangkan
    • Jika tidak disetujui atau diperbaiki, menteri atau gubernur membatalkan Perda
    • Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)

    Studying That Suits You

    Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

    Quiz Team

    Related Documents

    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah PDF

    Description

    Ujian ini menguji pengetahuan tentang struktur dan fungsi sekretariat daerah, inspektorat, serta pengawasan dalam pemerintahan. Peserta akan menjawab pertanyaan mengenai batasan tugas, tipe-tipe sekretariat, dan struktur organisasi di daerah. Cocok untuk pelajar yang ingin memahami lebih dalam tentang administrasi pemerintahan daerah.

    More Like This

    Pasal 208 - 235
    80 questions

    Pasal 208 - 235

    Team55 avatar
    Team55
    Kebijakan Umum APBD dan Otonomi Daerah
    48 questions

    Kebijakan Umum APBD dan Otonomi Daerah

    SmartMossAgate8096 avatar
    SmartMossAgate8096
    Collectivités Territoriales en France
    48 questions

    Collectivités Territoriales en France

    IrreplaceableCosine avatar
    IrreplaceableCosine
    Use Quizgecko on...
    Browser
    Open
    Browser
    Browser