Kebijakan Umum APBD dan Otonomi Daerah
48 Questions
0 Views

Choose a study mode

Play Quiz
Study Flashcards
Spaced Repetition
Chat to Lesson

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Apa yang dimaksud dengan Kebijakan Umum APBD (KUA)?

  • Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk satu tahun. (correct)
  • Dokumen yang hanya berfokus pada belanja daerah.
  • Dokumen program prioritas untuk anggaran tahunan.
  • Rencana kerja untuk perangkat daerah.

    • Apa yang diatur dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)?

  • Penentuan pajak daerah yang harus dibayar.
  • Strategi pinjaman daerah.
  • Program prioritas dan batas maksimal anggaran untuk setiap program. (correct)
  • Pengadaan barang milik daerah.

    • Apa yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah?

  • Total biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah.
  • Pendapatan yang tidak perlu dilaporkan dalam APBD.
  • Transaksi pinjaman daerah.
  • Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. (correct)

    • Mana yang benar mengenai Belanja Daerah?

    <p>Kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. (A)</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah?

    <p>Barang yang dibeli atau diperoleh dengan beban APBD. (A)</p> Signup and view all the answers

    Mengapa Partisipasi Masyarakat penting dalam pemerintahan daerah?

    <p>Karena peran serta masyarakat membantu menyalurkan aspirasi dan kepentingan. (C)</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)?

    <p>Badan usaha dengan sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. (D)</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan Kawasan Khusus?

    <p>Bagian wilayah yang ditetapkan untuk kepentingan nasional. (D)</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang bertanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah?

    <p>Presiden (D)</p> Signup and view all the answers

    Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat disebut sebagai?

    <p>Urusan pemerintahan absolut (D)</p> Signup and view all the answers

    Apa yang termasuk dalam urusan pemerintahan absolut?

    <p>Moneter dan fiskal nasional (B)</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah kota dan kabupaten?

    <p>Gubernur (D)</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan konkuren?

    <p>Urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah (C)</p> Signup and view all the answers

    Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar termasuk dalam kategori?

    <p>Urusan pemerintahan wajib (D)</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah?

    <p>Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah (A)</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang berkoordinasi dalam pembinaan dan pengawasan secara nasional?

    <p>Menteri (D)</p> Signup and view all the answers

    Apa saja urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar?

    <p>Perumahan rakyat, pendidikan, social (D)</p> Signup and view all the answers

    Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah?

    <p>Urusan yang manfaat atau dampaknya lintas daerah provinsi atau negara (A)</p> Signup and view all the answers

    Urusan pemerintahan yang termasuk dalam kategori pilihan tidak mencakup?

    <p>Kesehatan (D)</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi urusan pemerintahan wajib tetapi tidak berkaitan dengan pelayanan dasar?

    <p>Lingkungan hidup (D)</p> Signup and view all the answers

    Apa prinsip yang tidak termasuk dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren?

    <p>Sustainabilitas (D)</p> Signup and view all the answers

    Urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dikelola oleh pemerintah daerah mencakup?

    <p>Pengelolaan taman hutan raya kabupaten (A)</p> Signup and view all the answers

    Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup?

    <p>Pembangunan perumahan (D)</p> Signup and view all the answers

    Urusan pemerintahan yang berhubungan dengan energi dan sumber daya mineral dibedakan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan?

    <p>Pengelolaan minyak dan gas bumi (C)</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dalam urusan pemerintahan umum?

    <p>Gubernur (C)</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang melimpahkan pelaksanaan urusan pemerintahan umum kepada camat?

    <p>Bupati (A), Wali Kota (D)</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum?

    <p>Peraturan pemerintah (B)</p> Signup and view all the answers

    Siapa ketua Forkopimda provinsi?

    <p>Gubernur (A)</p> Signup and view all the answers

    Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh mencapai...

    <p>12 mil (A)</p> Signup and view all the answers

    Apa salah satu kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut?

    <p>Eksplorasi dan eksploitasi (D)</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang dapat diundang oleh Forkopimda dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan?

    <p>Pimpinan Instansi Vertikal (D)</p> Signup and view all the answers

    Apa yang diatur dalam peraturan pemerintah terkait Forkopimda?

    <p>Struktur organisasi (A)</p> Signup and view all the answers

    Apa saja yang menjadi kewajiban Daerah induk terhadap Daerah Persiapan?

    <p>Membantu penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan. (C)</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang melakukan pengawasan terhadap Daerah Persiapan?

    <p>Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. (A)</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan?

    <p>Dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah induk. (B)</p> Signup and view all the answers

    Apa kewajiban Daerah Persiapan dalam melaksanakan pengelolaan?

    <p>Mengelola personel peralatan dan dokumentasi. (B)</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang bertanggung jawab menyampaikan perkembangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia?

    <p>Pemerintah Pusat. (A)</p> Signup and view all the answers

    Apa tujuan dari evaluasi akhir masa Daerah Persiapan?

    <p>Untuk menilai kemampuan Daerah Persiapan dalam melaksanakan kewajiban. (C)</p> Signup and view all the answers

    Sumber pendapatan apa yang dapat diterima oleh Daerah Persiapan?

    <p>Pendapatan asli Daerah induk. (C)</p> Signup and view all the answers

    Apa yang perlu disiapkan oleh Daerah Persiapan?

    <p>Sarana dan prasarana pemerintahan. (B)</p> Signup and view all the answers

    Apa yang termasuk dalam parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan?

    <p>Aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur (A)</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi bagian dari persyaratan administratif untuk daerah provinsi?

    <p>Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur (B)</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang mengusulkan pembentukan Daerah Persiapan?

    <p>Gubernur (B)</p> Signup and view all the answers

    Apa yang terjadi setelah pemenuhan persyaratan administratif dan dasar kewilayahan?

    <p>Pemerintah Pusat membentuk tim kajian independen (D)</p> Signup and view all the answers

    Apa tugas utama dari tim kajian independen?

    <p>Melakukan kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas daerah (B)</p> Signup and view all the answers

    Kepada siapa hasil kajian tim independen disampaikan?

    <p>Pemerintah Pusat dan DPR/D (A)</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat setelah menerima usulan pembentukan Daerah Persiapan?

    <p>Melakukan penilaian terhadap persyaratan (C)</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi cakupan wilayah Daerah Persiapan kabupaten kota?

    <p>Persetujuan bersama DPRD kabupaten kota induk (D)</p> Signup and view all the answers

    Flashcards

    Kebijakan Umum APBD (KUA)

    Dokumen yang berisi kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi dasar untuk 1 tahun anggaran.

    Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

    Program prioritas dan batas maksimal anggaran untuk perangkat daerah, sebagai acuan rencana kerja.

    Pendapatan Daerah

    Semua hak daerah yang menambah kekayaan bersih pada tahun anggaran tertentu.

    Belanja Daerah

    Semua kewajiban daerah yang mengurangi kekayaan bersih pada tahun anggaran tertentu.

    Signup and view all the flashcards

    Pembiayaan

    Penerimaan atau pengeluaran yang harus dibayar/diterima kembali pada tahun anggaran yang sama atau selanjutnya.

    Signup and view all the flashcards

    Barang Milik Daerah

    Barang yang diperoleh melalui APBD atau perolehan sah lainnya.

    Signup and view all the flashcards

    Desa

    Kesatuan masyarakat hukum dengan kewenangan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal.

    Signup and view all the flashcards

    Partisipasi Masyarakat

    Peran warga dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingannya dalam pemerintahan daerah.

    Signup and view all the flashcards

    Pembagian Urusan Pemerintahan

    Pembagian tugas pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Termasuk absolut, konkuren, dan umum.

    Signup and view all the flashcards

    Urusan Pemerintahan Absolut

    Urusan pemerintahan sepenuhnya kewenangan Pemerintah Pusat.

    Signup and view all the flashcards

    Urusan Pemerintahan Konkuren

    Urusan pemerintahan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

    Signup and view all the flashcards

    Otonomi Daerah

    Kewenangan daerah dalam urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan.

    Signup and view all the flashcards

    Pembangunan dan Pengawasan oleh Pusat

    Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

    Signup and view all the flashcards

    Urusan Pemerintahan Wajib Daerah

    Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar atau non-pelayanan dasar, merupakan kewenangan daerah.

    Signup and view all the flashcards

    Dekonsentrasi

    Pemerintah Pusat melimpahkan sebagian wewenang ke instansi vertikal daerah atau gubernur.

    Signup and view all the flashcards

    Urusan Pemerintahan Umum

    Urusan pemerintahan menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

    Signup and view all the flashcards

    Urusan Pemerintahan Wajib

    Tugas pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah.

    Signup and view all the flashcards

    Urusan Pemerintahan Pelayanan Dasar

    Tugas pemerintahan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan.

    Signup and view all the flashcards

    Kriteria Urusan Pemerintahan Pusat

    Faktor-faktor yang menentukan urusan pemerintahan dipegang oleh pemerintah pusat, misalnya lintas daerah atau efisiensi.

    Signup and view all the flashcards

    Prinsip Pembagian Urusan

    Pedoman dalam membagi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, seperti akuntabilitas dan efisiensi.

    Signup and view all the flashcards

    Pengelolaan Hutan Raya

    Pengelolaan taman hutan raya berada di kewenangan daerah kabupaten/kota.

    Signup and view all the flashcards

    Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi

    Pengelolaan minyak dan gas bumi adalah kewenangan pemerintah pusat.

    Signup and view all the flashcards

    Urusan Pemerintahan Pilihan

    Tugas pemerintahan yang secara pilihan dapat diselenggarakan oleh pemerintah.

    Signup and view all the flashcards

    Tanggung Jawab Gubernur

    Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dalam urusan pemerintahan umum.

    Signup and view all the flashcards

    Tanggung Jawab Bupati/Wali Kota

    Bupati/Wali Kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui Gubernur dalam urusan pemerintahan umum.

    Signup and view all the flashcards

    Pembiayaan Pemerintahan Umum

    Gubernur dan Bupati/Wali Kota dibiayai dari APBN dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

    Signup and view all the flashcards

    Pelaksanaan Urusan Kecamatan

    Bupati/Wali Kota melimpahkan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan kepada Camat.

    Signup and view all the flashcards

    Forkopimda Provinsi

    Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi diketuai oleh Gubernur dan terdiri dari pimpinan DPRD, kepolisian, kejaksaan, dan TNI.

    Signup and view all the flashcards

    Forkopimda Kabupaten/Kota

    Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota diketuai oleh Bupati/Wali Kota dan terdiri dari pimpinan DPRD, kepolisian, kejaksaan, dan TNI.

    Signup and view all the flashcards

    Kewenangan Pengelolaan Laut

    Daerah Provinsi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dalam wilayahnya.

    Signup and view all the flashcards

    Luas Wilayah Pengelolaan Laut

    Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut mencapai maksimal 12 mil laut dari garis pantai.

    Signup and view all the flashcards

    Pendanaan Daerah Persiapan

    Sumber dana untuk menjalankan pemerintahan di Daerah Persiapan, meliputi bantuan APBN, bagian dari pendapatan Daerah induk, dana perimbangan, dan sumber pendapatan lainnya.

    Signup and view all the flashcards

    Kewajiban Daerah Induk

    Tugas Daerah induk untuk membantu Daerah Persiapan, termasuk penyiapan sarana, pendataan sumber daya, dan pernyataan kesediaan untuk menyerahkan sumber daya jika Daerah Persiapan menjadi daerah baru.

    Signup and view all the flashcards

    Kewajiban Daerah Persiapan

    Tugas yang harus dilakukan Daerah Persiapan, seperti menyiapkan sarana, mengelola sumber daya, membentuk perangkat daerah, mengisi jabatan ASN, dan mengelola anggaran.

    Signup and view all the flashcards

    Pembinaan dan Pengawasan Pusat

    Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Daerah Persiapan selama masa persiapan.

    Signup and view all the flashcards

    Pengawasan oleh DPR dan DPD

    DPR dan DPD melakukan pengawasan terhadap Daerah Persiapan.

    Signup and view all the flashcards

    Evaluasi Akhir Masa

    Evaluasi akhir masa Daerah Persiapan untuk menilai kemampuannya dalam menjalankan kewajiban dan kesiapan menjadi daerah baru.

    Signup and view all the flashcards

    Tujuan Evaluasi Akhir

    Evaluasi akhir untuk menilai kemampuan Daerah Persiapan dalam melaksanakan kewajiban dan kesiapan menjadi daerah baru.

    Signup and view all the flashcards

    Persyaratan Administratif

    Dokumen-dokumen penting yang harus dilengkapi untuk pengajuan pembentukan Daerah Persiapan, diurutkan berdasarkan jenis daerah.

    Signup and view all the flashcards

    Persyaratan Dasar Kewilayahan

    Kriteria utama yang harus dipenuhi oleh Wilayah Daerah Persiapan, meliputi aspek geografis, demografis, dan sosial ekonomi.

    Signup and view all the flashcards

    Tim Kajian Independen

    Tim ahli yang bertugas mengevaluasi kemampuan Daerah Persiapan dalam menjalankan fungsi pemerintahan

    Signup and view all the flashcards

    Persetujuan Bersama DPRD

    Kesepakatan bersama DPRD dari daerah induk dan daerah yang akan menjadi bagian Daerah Persiapan

    Signup and view all the flashcards

    Aksesibilitas Pelayanan Dasar

    Ketersediaan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

    Signup and view all the flashcards

    Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara

    Jumlah pegawai ASN di daerah induk yang akan membentuk Daerah Persiapan

    Signup and view all the flashcards

    Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah

    Dokumen yang memuat rencana penataan ruang di wilayah Daerah Persiapan

    Signup and view all the flashcards

    Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

    Izin resmi dari lembaga legislatif pusat untuk membentuk Daerah Persiapan

    Signup and view all the flashcards

    Study Notes

    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

    • Urusan pemerintahan merupakan kewenangan Presiden, yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah. Tujuannya adalah melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
    • Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    • Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
    • Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur, instansi vertikal, dan/atau bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
    • Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan ke daerah otonom.
    • Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
    • Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
    • Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah berdasarkan potensi daerah.
    • Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
    • Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
    • Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan adalah daerah provinsi yang memiliki wilayah lautan lebih luas daripada daratan dan terdapat gugusan pulau.
    • Pembentukan Daerah adalah penetapan status daerah pada wilayah tertentu.
    • Daerah Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih daerah yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi daerah baru.
    • Cakupan Wilayah adalah wilayah kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah provinsi, atau wilayah kecamatan yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota.
    • Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
    • Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
    • Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan provinsi dan peraturan kabupaten/kota.
    • Peraturan Kepala Daerah (Perkada) adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
    • Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah jangka 20 tahun.
    • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk 5 tahun.
    • Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 tahun.
    • Hubungan Keuangan merupakan sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
    • Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
    • Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
    • Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
    • Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batasan maksimal anggaran.
    • Pendapatan Daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran yang bersangkutan.
    • Belanja Daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran yang bersangkutan.
    • Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh melalui APBD atau perolehan sah lainnya.
    • Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
    • Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
    • Kawasan Khusus merupakan bagian wilayah dalam daerah provinsi atau kabupaten/kota untuk menjalankan fungsi pemerintahan khusus bagi kepentingan nasional.
    • Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat.
    • Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
    • Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
    • Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
    • Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.
    • Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus.
    • Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan persentase tertentu.
    • Hari adalah hari kerja.
    • Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
    • Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota.
    • Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
    • Politik Luar Negeri, Pertahanan, dan Keamanan merupakan contoh urusan pemerintahan absolut.
    • Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Ketentraman merupakan contoh urusan pemerintahan konkuren.
    • Dan lain-lain.

    Studying That Suits You

    Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

    Quiz Team

    Related Documents

    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah PDF

    Description

    Quiz ini menguji pemahaman tentang Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta berbagai aspek lain terkait pemerintahan daerah. Peserta akan ditantang untuk menjawab pertanyaan tentang pendapatan dan belanja daerah, serta pentingnya partisipasi masyarakat. Dapatkan wawasan lebih dalam mengenai struktur pemerintahan dan pengelolaannya.

    More Like This

    Use Quizgecko on...
    Browser
    Open
    Browser
    Browser