Tugas dan Kriteria Perangkat Desa

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Apa saja tugas yang harus dilaksanakan oleh perangkat desa?

Pelayanan publik (correct)

Pengelolaan keuangan desa

Pembelajaran masyarakat

Memelihara ketentraman dan ketertiban umum (correct)

Apa kriteria untuk sekretariat Daerah tipe A?

Nilai variabel lebih dari 800 (correct)

Nilai variabel antara 400 dan 600

Nilai variabel kurang dari 600

Nilai variabel lebih dari 600

Dinas dan badan tipe B ditetapkan jika hasil perhitungan nilai variabel berada dalam rentang berapa?

Kurang dari 400

Lebih dari 800

Antara 400 hingga 600

Antara 600 hingga 800 (correct)

Tugas apa yang tidak termasuk dalam tugas yang harus dilaksanakan oleh perangkat desa?

Pelaksanaan perpustakaan desa Signup and view all the answers

Apa kriteria untuk dinas dan badan tipe C?

Hasil perhitungan kurang dari atau sama dengan 600 Signup and view all the answers

Apa fungsi utama inspektorat daerah provinsi?

Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Signup and view all the answers

Siapa yang memimpin inspektorat daerah provinsi?

Inspektur. Signup and view all the answers

Apa saja tugas inspektorat daerah provinsi?

Mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Signup and view all the answers

Apa yang termasuk dalam fungsi inspektorat daerah provinsi?

Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan. Signup and view all the answers

Mengapa inspektorat daerah provinsi bertanggung jawab kepada gubernur?

Karena gubernur sebagai pemimpin daerah memiliki tanggung jawab penuh. Signup and view all the answers

Tipe inspektorat daerah provinsi dalam pasal 12 dibedakan menjadi berapa jenis?

Tiga tipe. Signup and view all the answers

Salah satu fungsi lain yang dapat diberikan oleh gubernur kepada inspektorat daerah provinsi adalah?

Melakukan pengawasan untuk tujuan tertentu. Signup and view all the answers

Apa yang dapat dilakukan terhadap tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan?

Dapat ditingkatkan satu tingkat Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang?

Nomenklatur yang sudah ada sebelumnya Signup and view all the answers

Berapa sedikit bidang yang harus diperoleh oleh Urusan Pemerintahan untuk dapat digabung menjadi dinas tipe C?

Dua bidang Signup and view all the answers

Apa yang dilakukan jika tidak terdapat Urusan Pemerintahan yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas?

Sekretariat Daerah melaksanakan fungsi tersebut Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi?

Unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Signup and view all the answers

Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi diklasifikasikan menjadi berapa kelas?

Dua kelas Signup and view all the answers

Apa tujuan pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi?

Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang Signup and view all the answers

Siapa yang bertanggung jawab menentukan pembentukan unit pelaksana teknis dinas?

Gubernur setelah konsultasi Signup and view all the answers

Apa yang terjadi jika Urusan Pemerintahan tidak ada dalam satu rumpun?

Dapat digabung menjadi dinas tipe C Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan dinas daerah provinsi tipe A?

Dinas untuk fungsi dengan beban kerja besar Signup and view all the answers

Dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, mana yang termasuk di dalamnya?

Tenaga kerja Signup and view all the answers

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas semua yang berikut, kecuali:

Pertanian Signup and view all the answers

Apa kategori beban kerja untuk dinas daerah provinsi tipe C?

Beban kerja kecil Signup and view all the answers

Urusan pemerintahan pilihan tidak mencakup yang mana di bawah ini?

Pendidikan Signup and view all the answers

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi semua, kecuali:

Koperasi Signup and view all the answers

Dinas daerah provinsi tipe B memiliki beban kerja yang:

Sedang Signup and view all the answers

Dari daftar berikut, mana yang termasuk urusan pemerintahan pilihan?

Pariwisata Signup and view all the answers

Apa yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1)?

Urusan pemerintahan wajib dan pilihan Signup and view all the answers

Apa yang terjadi jika suatu Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas Daerah kabupaten/kota sendiri?

Urusan Pemerintahan tersebut digabungkan dengan dinas lain. Signup and view all the answers

Apa yang terjadi jika suatu Urusan Pemerintahan memperoleh nilai 0 (nol)?

Urusan Pemerintahan tersebut tidak diwadahi dalam unit organisasi. Signup and view all the answers

Apa kriteria yang digunakan untuk penggabungan Urusan Pemerintahan dalam satu dinas?

Kedekatan karakteristik dan keterkaitan antar penyelenggaraan. Signup and view all the answers

Apa saja yang termasuk dalam perumpunan Urusan Pemerintahan menurut Pasal 40?

Pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata. Signup and view all the answers

Berapa maksimal jumlah Urusan Pemerintahan yang dapat digabungkan dalam satu dinas?

Tiga Urusan Pemerintahan. Signup and view all the answers

Yang manakah bukan termasuk dalam perumpunan Urusan Pemerintahan?

Perbankan dan investasi. Signup and view all the answers

Salah satu kriteria penggabungan Urusan Pemerintahan adalah?

Kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan. Signup and view all the answers

Apakah fungsi dari penggabungan Urusan Pemerintahan dalam satu dinas?

Meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Signup and view all the answers

Di antara pilihan berikut, mana yang merupakan contoh Urusan Pemerintahan yang tidak diwadahi?

Urusan Kesehatan yang nilai variabelnya 0. Signup and view all the answers

Apa yang menjadi dasar penggabungan Urusan Pemerintahan?

Perumpunan berdasarkan karakteristik dan keterkaitan. Signup and view all the answers

Study Notes

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk melaksanakan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di provinsi
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di kabupaten/kota
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Otonom (Daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah
Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah
Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh suatu Daerah sesuai dengan potensinya
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan asas Urusan Pemerintahan, intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas
Perda, atau Peraturan Daerah, ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota
Perkada, atau Peraturan Kepala Daerah, merupakan peraturan yang dibuat oleh gubernur atau bupati/wali kota
Kriteria tipelogi Perangkat Daerah adalah dengan variabel umum dan variabel teknis yang berdasarkan perhitungan
Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
Tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Description

Quiz ini membahas tentang berbagai tugas yang harus dilaksanakan oleh perangkat desa serta kriteria untuk sekretariat daerah dan inspektorat. Anda akan mendapatkan pertanyaan terkait fungsi, tanggung jawab, dan tipe-tipe dinas serta badan pemerintahan. Uji pengetahuan Anda tentang struktur dan fungsi pemerintahan lokal di Indonesia.