Podcast
Questions and Answers
Apa saja tugas yang harus dilaksanakan oleh perangkat desa?
Apa saja tugas yang harus dilaksanakan oleh perangkat desa?
- Pelayanan publik (correct)
- Pengelolaan keuangan desa
- Pembelajaran masyarakat
- Memelihara ketentraman dan ketertiban umum (correct)
Apa kriteria untuk sekretariat Daerah tipe A?
Apa kriteria untuk sekretariat Daerah tipe A?
- Nilai variabel lebih dari 800 (correct)
- Nilai variabel antara 400 dan 600
- Nilai variabel kurang dari 600
- Nilai variabel lebih dari 600
Dinas dan badan tipe B ditetapkan jika hasil perhitungan nilai variabel berada dalam rentang berapa?
Dinas dan badan tipe B ditetapkan jika hasil perhitungan nilai variabel berada dalam rentang berapa?
- Kurang dari 400
- Lebih dari 800
- Antara 400 hingga 600
- Antara 600 hingga 800 (correct)
Tugas apa yang tidak termasuk dalam tugas yang harus dilaksanakan oleh perangkat desa?
Tugas apa yang tidak termasuk dalam tugas yang harus dilaksanakan oleh perangkat desa?
Apa kriteria untuk dinas dan badan tipe C?
Apa kriteria untuk dinas dan badan tipe C?
Apa fungsi utama inspektorat daerah provinsi?
Apa fungsi utama inspektorat daerah provinsi?
Siapa yang memimpin inspektorat daerah provinsi?
Siapa yang memimpin inspektorat daerah provinsi?
Apa saja tugas inspektorat daerah provinsi?
Apa saja tugas inspektorat daerah provinsi?
Apa yang termasuk dalam fungsi inspektorat daerah provinsi?
Apa yang termasuk dalam fungsi inspektorat daerah provinsi?
Mengapa inspektorat daerah provinsi bertanggung jawab kepada gubernur?
Mengapa inspektorat daerah provinsi bertanggung jawab kepada gubernur?
Tipe inspektorat daerah provinsi dalam pasal 12 dibedakan menjadi berapa jenis?
Tipe inspektorat daerah provinsi dalam pasal 12 dibedakan menjadi berapa jenis?
Salah satu fungsi lain yang dapat diberikan oleh gubernur kepada inspektorat daerah provinsi adalah?
Salah satu fungsi lain yang dapat diberikan oleh gubernur kepada inspektorat daerah provinsi adalah?
Apa yang dapat dilakukan terhadap tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan?
Apa yang dapat dilakukan terhadap tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan?
Apa yang dimaksud dengan nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang?
Apa yang dimaksud dengan nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang?
Berapa sedikit bidang yang harus diperoleh oleh Urusan Pemerintahan untuk dapat digabung menjadi dinas tipe C?
Berapa sedikit bidang yang harus diperoleh oleh Urusan Pemerintahan untuk dapat digabung menjadi dinas tipe C?
Apa yang dilakukan jika tidak terdapat Urusan Pemerintahan yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas?
Apa yang dilakukan jika tidak terdapat Urusan Pemerintahan yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas?
Apa yang dimaksud dengan unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi?
Apa yang dimaksud dengan unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi?
Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi diklasifikasikan menjadi berapa kelas?
Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi diklasifikasikan menjadi berapa kelas?
Apa tujuan pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi?
Apa tujuan pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi?
Siapa yang bertanggung jawab menentukan pembentukan unit pelaksana teknis dinas?
Siapa yang bertanggung jawab menentukan pembentukan unit pelaksana teknis dinas?
Apa yang terjadi jika Urusan Pemerintahan tidak ada dalam satu rumpun?
Apa yang terjadi jika Urusan Pemerintahan tidak ada dalam satu rumpun?
Apa yang dimaksud dengan dinas daerah provinsi tipe A?
Apa yang dimaksud dengan dinas daerah provinsi tipe A?
Dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, mana yang termasuk di dalamnya?
Dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, mana yang termasuk di dalamnya?
Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas semua yang berikut, kecuali:
Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas semua yang berikut, kecuali:
Apa kategori beban kerja untuk dinas daerah provinsi tipe C?
Apa kategori beban kerja untuk dinas daerah provinsi tipe C?
Urusan pemerintahan pilihan tidak mencakup yang mana di bawah ini?
Urusan pemerintahan pilihan tidak mencakup yang mana di bawah ini?
Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi semua, kecuali:
Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi semua, kecuali:
Dinas daerah provinsi tipe B memiliki beban kerja yang:
Dinas daerah provinsi tipe B memiliki beban kerja yang:
Dari daftar berikut, mana yang termasuk urusan pemerintahan pilihan?
Dari daftar berikut, mana yang termasuk urusan pemerintahan pilihan?
Apa yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1)?
Apa yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1)?
Apa yang terjadi jika suatu Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas Daerah kabupaten/kota sendiri?
Apa yang terjadi jika suatu Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas Daerah kabupaten/kota sendiri?
Apa yang terjadi jika suatu Urusan Pemerintahan memperoleh nilai 0 (nol)?
Apa yang terjadi jika suatu Urusan Pemerintahan memperoleh nilai 0 (nol)?
Apa kriteria yang digunakan untuk penggabungan Urusan Pemerintahan dalam satu dinas?
Apa kriteria yang digunakan untuk penggabungan Urusan Pemerintahan dalam satu dinas?
Apa saja yang termasuk dalam perumpunan Urusan Pemerintahan menurut Pasal 40?
Apa saja yang termasuk dalam perumpunan Urusan Pemerintahan menurut Pasal 40?
Berapa maksimal jumlah Urusan Pemerintahan yang dapat digabungkan dalam satu dinas?
Berapa maksimal jumlah Urusan Pemerintahan yang dapat digabungkan dalam satu dinas?
Yang manakah bukan termasuk dalam perumpunan Urusan Pemerintahan?
Yang manakah bukan termasuk dalam perumpunan Urusan Pemerintahan?
Salah satu kriteria penggabungan Urusan Pemerintahan adalah?
Salah satu kriteria penggabungan Urusan Pemerintahan adalah?
Apakah fungsi dari penggabungan Urusan Pemerintahan dalam satu dinas?
Apakah fungsi dari penggabungan Urusan Pemerintahan dalam satu dinas?
Di antara pilihan berikut, mana yang merupakan contoh Urusan Pemerintahan yang tidak diwadahi?
Di antara pilihan berikut, mana yang merupakan contoh Urusan Pemerintahan yang tidak diwadahi?
Apa yang menjadi dasar penggabungan Urusan Pemerintahan?
Apa yang menjadi dasar penggabungan Urusan Pemerintahan?
Flashcards
Sekretariat DPRD Provinsi Tipe B
Sekretariat DPRD Provinsi Tipe B
Sekretariat DPRD provinsi tipe B menangani tugas sekretariat DPRD provinsi dengan beban kerja sedang.
Sekretariat DPRD Provinsi Tipe C
Sekretariat DPRD Provinsi Tipe C
Sekretariat DPRD provinsi tipe C menangani tugas sekretariat DPRD provinsi dengan beban kerja ringan.
Inspektorat Daerah Provinsi
Inspektorat Daerah Provinsi
Unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di provinsi.
Tugas Inspektorat Daerah Provinsi
Tugas Inspektorat Daerah Provinsi
Signup and view all the flashcards
Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi
Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi
Signup and view all the flashcards
Tipe Inspektorat Daerah Provinsi
Tipe Inspektorat Daerah Provinsi
Signup and view all the flashcards
Inspektur Daerah Provinsi
Inspektur Daerah Provinsi
Signup and view all the flashcards
Jenis Dinas Provinsi
Jenis Dinas Provinsi
Signup and view all the flashcards
Urusan Pemerintahan Wajib
Urusan Pemerintahan Wajib
Signup and view all the flashcards
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar
Signup and view all the flashcards
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
Signup and view all the flashcards
Urusan Pemerintahan Pilihan
Urusan Pemerintahan Pilihan
Signup and view all the flashcards
Pendidikan
Pendidikan
Signup and view all the flashcards
Kesehatan
Kesehatan
Signup and view all the flashcards
Tenaga Kerja
Tenaga Kerja
Signup and view all the flashcards
Kelautan & Perikanan
Kelautan & Perikanan
Signup and view all the flashcards
Penggabungan Urusan Pemerintahan
Penggabungan Urusan Pemerintahan
Signup and view all the flashcards
Peningkatan Tingkat Dinas
Peningkatan Tingkat Dinas
Signup and view all the flashcards
Penambahan Bidang Dinas
Penambahan Bidang Dinas
Signup and view all the flashcards
Nomenklatur Dinas
Nomenklatur Dinas
Signup and view all the flashcards
Tipe Dinas Tipe C
Tipe Dinas Tipe C
Signup and view all the flashcards
Secretariat Daerah
Secretariat Daerah
Signup and view all the flashcards
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Signup and view all the flashcards
Klasifikasi UPTD Kelas A
Klasifikasi UPTD Kelas A
Signup and view all the flashcards
Klasifikasi UPTD Kelas B
Klasifikasi UPTD Kelas B
Signup and view all the flashcards
Peraturan Gubernur
Peraturan Gubernur
Signup and view all the flashcards
Nilai variabel
Nilai variabel
Signup and view all the flashcards
Dinas Daerah kabupaten/kota
Dinas Daerah kabupaten/kota
Signup and view all the flashcards
Perumpunan Urusan Pemerintahan
Perumpunan Urusan Pemerintahan
Signup and view all the flashcards
Kriteria Perumpunan
Kriteria Perumpunan
Signup and view all the flashcards
Urusan Pemerintahan Nilai 0
Urusan Pemerintahan Nilai 0
Signup and view all the flashcards
Batasan Penggabungan
Batasan Penggabungan
Signup and view all the flashcards
Kedekatan Karakteristik
Kedekatan Karakteristik
Signup and view all the flashcards
Keterkaitan Antar Penyelenggaraan
Keterkaitan Antar Penyelenggaraan
Signup and view all the flashcards
Contoh Kategori Penggabungan
Contoh Kategori Penggabungan
Signup and view all the flashcards
Tipelogi Sekretariat Daerah
Tipelogi Sekretariat Daerah
Signup and view all the flashcards
Tipelogi Tipe A
Tipelogi Tipe A
Signup and view all the flashcards
Tipelogi Tipe B
Tipelogi Tipe B
Signup and view all the flashcards
Tipelogi Tipe C
Tipelogi Tipe C
Signup and view all the flashcards
Perhitungan Nilai Variabel
Perhitungan Nilai Variabel
Signup and view all the flashcards
Study Notes
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk melaksanakan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di provinsi
- Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di kabupaten/kota
- Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Daerah Otonom (Daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
- Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah
- Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah
- Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh suatu Daerah sesuai dengan potensinya
- Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota
- Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan asas Urusan Pemerintahan, intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas
- Perda, atau Peraturan Daerah, ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota
- Perkada, atau Peraturan Kepala Daerah, merupakan peraturan yang dibuat oleh gubernur atau bupati/wali kota
- Kriteria tipelogi Perangkat Daerah adalah dengan variabel umum dan variabel teknis yang berdasarkan perhitungan
- Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan
- Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
- Tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.
Related Documents
Description
Quiz ini membahas tentang berbagai tugas yang harus dilaksanakan oleh perangkat desa serta kriteria untuk sekretariat daerah dan inspektorat. Anda akan mendapatkan pertanyaan terkait fungsi, tanggung jawab, dan tipe-tipe dinas serta badan pemerintahan. Uji pengetahuan Anda tentang struktur dan fungsi pemerintahan lokal di Indonesia.