Sistem Peradilan Pidana dan Model Demokratisasi

Prinsip partisipatif dan deliberatif

Dasar organsasi publik

KPK

<p>Agar diakui secara hukum</p> Signup and view all the answers

<p>Perwujudan prinsip deliberatif</p> Signup and view all the answers

<p>Konsep SPP berbasis warga negara berarti bahwa SPP hanya legit dan masuk akal jika rakyat sebagai pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dapat melakukan tindakan intervensi positif atas kinerja penegak hukum. Justifikasi partisipasi warga negara adalah bahwa rakyat dapat melakukan pengawasan atas kinerja penegak hukum.</p> Signup and view all the answers

<p>Sistem pengawasan SPP di Indonesia diawasi secara kemitraan oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bersifat prosedural. Kelemahannya adalah bahwa pengawasan hanya berfokus pada prosedur dan tidak cukup efektif karena 'para pengawas' bekerja dengan proses yang mirip.</p> Signup and view all the answers

<p>Politik hukum antikorupsi di Indonesia secara brutal melawan kehendak rakyat, seperti revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak sesuai konteks dan konsep yang benar. Konsekuensinya adalah korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia.</p> Signup and view all the answers

<p>Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai 'keranjang sampah' bagi masyarakat yang protests atas produk kebijakan hukum yang curang, sehingga dapat menjadi kekuatan sosial dari masyarakat untuk pencegahan tindak pidana korupsi.</p> Signup and view all the answers

<p>SPP sebagai politik hukum antikorupsi harus mempertimbangkan konteks kebijakan dengan memilih pendekatan bottom-up model yang memiliki asumsi bahwa masalah kebijakan antikorupsi menurut pengalaman-pengalaman masyarakat bukan pemahaman pembentuk undang-undang.</p> Signup and view all the answers