Sistem Peradilan Pidana dan Model Demokratisasi

10 Questions

Apa prinsip yang dikemukakan McConkie, Jr (2020) dalam artikel berjudul 'Criminal Justice Citizenship' terkait dengan SPP berbasis warga negara?

Prinsip partisipatif dan deliberatif

Bagaimana konsep SPP berdasarkan prinsip legalitas dipahami dalam organsasi publik?

Dasar organsasi publik

Siapa aktor lain yang dapat berperan sebagai penegak hukum dalam konsep SPP?

KPK

Apa tujuan dari perluasan partisipasi bermakna dari kelompok masyarakat dalam SPP?

Agar diakui secara hukum

Apa yang diharapkan dari interaksi antara kelompok penegak hukum dan masyarakat dalam SPP?

Perwujudan prinsip deliberatif

Apa yang dimaksud dengan konsep SPP berbasis warga negara, dan bagaimana justifikasi partisipasi warga negara dalam SPP?

Konsep SPP berbasis warga negara berarti bahwa SPP hanya legit dan masuk akal jika rakyat sebagai pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dapat melakukan tindakan intervensi positif atas kinerja penegak hukum. Justifikasi partisipasi warga negara adalah bahwa rakyat dapat melakukan pengawasan atas kinerja penegak hukum.

Bagaimana sistem pengawasan SPP di Indonesia, dan apa kelemahannya?

Sistem pengawasan SPP di Indonesia diawasi secara kemitraan oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bersifat prosedural. Kelemahannya adalah bahwa pengawasan hanya berfokus pada prosedur dan tidak cukup efektif karena 'para pengawas' bekerja dengan proses yang mirip.

Bagaimana politik hukum antikorupsi di Indonesia, dan apa konsekuensinya?

Politik hukum antikorupsi di Indonesia secara brutal melawan kehendak rakyat, seperti revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak sesuai konteks dan konsep yang benar. Konsekuensinya adalah korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia.

Apa peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mencegah tindak pidana korupsi?

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai 'keranjang sampah' bagi masyarakat yang protests atas produk kebijakan hukum yang curang, sehingga dapat menjadi kekuatan sosial dari masyarakat untuk pencegahan tindak pidana korupsi.

Bagaimana SPP sebagai politik hukum antikorupsi harus mempertimbangkan konteks kebijakan?

SPP sebagai politik hukum antikorupsi harus mempertimbangkan konteks kebijakan dengan memilih pendekatan bottom-up model yang memiliki asumsi bahwa masalah kebijakan antikorupsi menurut pengalaman-pengalaman masyarakat bukan pemahaman pembentuk undang-undang.

Study Notes

Demokratisasi Sistem Peradilan Pidana

Penulis membahas demokratisasi sistem peradilan pidana dan model-model sistem peradilan pidana (SPP) yang meliputi prinsip partisipasi dan deliberatif.
Partisipasi dalam SPP dapat dibagi menjadi dua, yaitu partisipasi langsung (justice collaborator) dan partisipasi tak langsung seperti amicus curiae (friends of court).

Sistem Peradilan Pidana Berbasis Warga Negara

Menurut McConkie, Jr (2020), SPP berbasis warga negara menghendaki prinsip partisipatif dan deliberatif untuk berbagi standar etika dan diskusi dua arah antara penegak hukum dan tersangka.
Prinsip-prinsip SPP tersebut compatible dengan kultur hukum Amerika.

Politik Hukum Antikorupsi di Indonesia

Politik hukum antikorupsi di Indonesia justru melawan kehendak rakyat, seperti revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak sesuai konteks dan konsep yang benar.
SPP sebagai politik hukum antikorupsi harus mempertimbangkan konteks kebijakan (context policy) untuk melawan tindak pidana korupsi.
Pendekatan bottom-up model lebih efektif dalam melawan tindak pidana korupsi karena memiliki asumsi bahwa masalah kebijakan antikorupsi menurut pengalaman-pengalaman masyarakat.

Kekuatan Sosial dalam Sistem Peradilan Pidana

Kekuatan sosial dari masyarakat dapat dilembagakan untuk pencegahan tindak pidana korupsi.
Perlu perluasan partisipasi bermakna dari kelompok masyarakat (akademisi, seniman, pers, dan penyandang disabilitas) agar diakui secara hukum.