Untitled

Pendidikan dan Budaya Antikorupsi (PBAK)

• Mata kuliah ini mempelajari konsep korupsi, jenis-jenisnya, pola, penyebab, modus, serta sejarahnya.
• Dibahas pula nilai-nilai dan prinsip anti korupsi, tindak pidana korupsi, dan pengendalian gratifikasi.
• Mahasiswa diharapkan berpikir kritis terhadap masalah korupsi serta memahami dampak dan bahayanya.
• Kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya pemberantasannya di Indonesia juga menjadi fokus pembelajaran.
• Tujuan lainnya adalah menumbuhkan semangat dan sikap antikorupsi, serta tata kelola perguruan tinggi yang baik dan bersih.
• Mahasiswa diharapkan berperan sebagai agen perubahan serta mampu menyusun media penyuluhan antikorupsi.

Beban SKS dan Strategi Pembelajaran

• Mata kuliah ini memiliki beban 2 SKS (T).
• Metode pembelajaran meliputi kuliah tatap muka, virtual learning, diskusi interaktif, dan simulasi.
• Penilaian dilakukan melalui ujian tulis (UTS dan UAS), kuis, observasi, serta penugasan pembuatan media dan penyusunan draf laporan penyuluhan antikorupsi.

Bahan Kajian (Materi)

• Konsep umum korupsi menjadi salah satu bahan kajian.
• Sejarah dan upaya pemberantasan korupsi dipelajari.
• Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, nilai dan prinsip anti korupsi juga dipelajari.
• Tindak pidana dan pengendalian gratifikasi serta berpikir kritis terhadap masalah korupsi menjadi fokus.
• Dampak dan bahaya korupsi juga dibahas.
• Kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta tata kelola perguruan tinggi yang baik dan bersih juga menjadi bahan kajian.
• Peran mahasiswa sebagai agen perubahan (inisiator, educator, motivator, implementori) dan keterlibatan mahasiswa di lingkungan kampus, keluarga, masyarakat, nasional dan internasional dipelajari.
• Cara pembuatan media penyuluhan dan simulasi penyuluhan anti korupsi juga dibahas.
• Strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi dipelajari.
• Penyusunan laporan kegiatan penyuluhan anti korupsi juga menjadi bahan kajian.

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

• Mahasiswa mampu menjelaskan konsep korupsi, jenis-jenisnya, pola, penyebab, modus korupsi di Indonesia.
• Mahasiswa juga mampu menjelaskan sejarah korupsi dan upaya pemberantasannya di Indonesia serta nilai-nilai dan prinsip antikorupsi.

Konsep Korupsi

• Ciri dan jenis-jenis korupsi dipelajari.
• Pola penyebab korupsi berdasarkan Teori Robert Klitgaar, Teori Ramires Torres, dan Teori Vroom dan Teori Freud dipelajari.
• Modus korupsi di Indonesia dipahami.

Tindakan Korupsi

• Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.
• Korupsi melanggar nilai-nilai luhur Pancasila.
• Korupsi dapat terjadi di berbagai lingkungan, seperti pemerintahan, sekolah, tempat kerja, dan tempat tinggal.

Korupsi di Indonesia

• Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dengan dampak buruk.
• Korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk pada hampir seluruh sendi kehidupan.

Definisi Korupsi berdasarkan UU No. 31 Th 1999

• Korupsi adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
• Kolusi dan nepotisme (KKN) termasuk dalam tindakan korupsi.
• Nepotisme adalah perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, negara, dan bangsa.
• Memberi atau menerima hadiah atau janji untuk memengaruhi tindakan seseorang yang bertentangan dengan kewajiban/tugas juga termasuk korupsi.
• Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan/kedudukan juga termasuk korupsi.

Bentuk Tindak Pidana Korupsi

• Terdapat 30 bentuk tindak pidana korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
• Ketigapuluh bentuk tersebut dikelompokkan menjadi 7 jenis: kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

• Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus dalam pencegahan dan penindakannya.
• Pemberantasan korupsi adalah harga mati karena dampaknya menyengsarakan bangsa dan negara.

Ciri-ciri Korupsi

• Pengkhianatan terhadap kepercayaan dengan menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi/golongan.
• Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat umum.
• Usaha memperoleh keuntungan dengan mengatasnamakan lembaga tertentu (hadiah undian).
• Melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus.
• Dilakukan dengan rahasia.
• Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak.
• Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang/yang lain.

Faktor Penyebab Korupsi

• Faktor internal: Sifat tamak/rakus, gaya hidup konsumtif, dorongan keluarga.
• Faktor eksternal: Dorongan dari teman, kesempatan, kurang kontrol, aspek politik, ekonomi, organisasi, dan masyarakat.

Teori Robert Klitgaard

• Korupsi terjadi karena faktor kekuasaan (directionary) monopoli (monopoly) yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas (accountability).
• Rumus Klitgaard: C = M + D - A (Corruption = Monopoli + Diskresi - Akuntabilitas).

Teori Ramirez Torres (1990)

• Penyebab terjadinya korupsi dapat dijelaskan dengan persamaan: Rc > Pty x Prob.
• Rc (Reward) = hasil dari korupsi, Pty (Penalty) = hukuman, Prob (Probability) = kemungkinan terdeteksi/tertangkap.
• Korupsi dapat terjadi jika reward/hasil korupsi lebih besar dari hukuman dikalikan dengan kemungkinan korupsi tersebut terdeteksi/tertangkap.

Fraud Triangle Theory

• Diperkenalkan oleh Donald R. Cressey (1993).
• Menggambarkan tiga kondisi/penyebab terjadinya kecurangan (fraud) termasuk korupsi: tekanan, kesempatan, rasionalisasi.

Teori Vroom

• Berasumsi bahwa perilaku dihasilkan dari pilihan sadar untuk memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan rasa sakit.
• Kinerja seseorang didasarkan pada kepribadian, keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan.
• Usaha, kinerja, dan motivasi saling berkaitan dalam motivasi seseorang.

Gratifikasi

• Gratifikasi meliputi pengobatan cuma-cuma, fasilitas lainnya, uang, barang, rabat, komisi, perjalanan wisata, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, pinjaman tanpa bunga.

Pola dan Modus Korupsi

• Pola adalah bentuk/model yang bisa dipakai untuk membuat/melakukan tindakan tertentu.
• Modus adalah nilai/karakter yang paling besar frekuensinya dalam suatu deretan nilai/karakter (statistik).
• Dalam konteks korupsi, modus operasional adalah cara seseorang/kelompok menjalankan rencana kejahatan korupsi.
• Pola dan modus korupsi terus berkembang seiring waktu, sering memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan.
• Modus dan pola korupsi juga meliputi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang dan umumnya melibatkan kerahasiaan.
• Berusaha menyelubungi perbuatannya dg berlindung dibalik hukum dan melibatkan kewajiban + keuntungan timbal balik.
• Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya layanan publik atau Masyarakat umum.

Bentuk Korupsi

• Korupsi Transaktif: Dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan penerima dari keuntungan pribadi.
• Korupsi Ekstortif: Terdapat unsur paksaan, pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuapan guna mencegah kerugian.
• Korupsi Nepotistik: Penunjukan tidak sah thd kawan/kerabat untuk memegang jabatan publik atau bentuk perlakuan istimewa.
• Korupsi Investif: Berwujud pemberian barang/jasa tanpa ada keterkaitan langsung dg keuntungan tertentu, namun mengharapkan suatu keuntungan di masa depan.
• Korupsi Suportif: Upaya penciptaan suasana yang dpt melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi.
• Korupsi Autogenik: Dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan dari peluang yang tidak diketahui orang lain.
• Korupsi Defensif: Dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.

Pola dan Modus Korupsi di Indonesia (Menurut ICW)

• Penyalahgunaan anggaran dan kegiatan/proyek fiktif masih menjadi modus dominan pada tahun 2021.
• Sejak 2004-2021, modus korupsi paling banyak di dunia usaha adalah penyuapan (802 kasus).
• Pengadaan barang & jasa menjadi modus korupsi populer kedua (263 kasus).
• Gratifikasi dan Pemotongan wewenang.
• Modus korupsi terkait perizinan terjadi sebanyak 25 kasus.
• ada 367 orang pihak swasta melakukan suap dan gratifikasi.