Peraturan Satpol PP Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

• Tujuan: Melaksanakan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
• Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
• Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP): Perangkat daerah yang menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menjaga ketertiban umum dan ketenteraman, serta melindungi masyarakat.
• Polisi Pamong Praja (Pol PP): Anggota Satpol PP yang merupakan pegawai negeri sipil, diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam penegakan Perda, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.
• Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS): Pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab terhadap penyelidikan pelanggaran Perda, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Peraturan Daerah (Perda): Peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota.
• Peraturan Kepala Daerah (Perkada): Peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
• Menteri: Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pembentukan dan Organisasi

• Pembentukan Satpol PP: Untuk penegakan Perda dan Perkada, dibentuk Satpol PP di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Tanggung Jawab: Satpol PP provinsi bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Satpol PP kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.
• Tipologi dan Struktur: Disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal perangkat daerah.

Tugas, Fungsi, dan Wewenang

• Tugas Satpol PP: Menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
• Fungsi Satpol PP: Menyusun program penegakan Perda/Perkada, pelaksanaan kebijakan penegakan Perda/Perkada, koordinasi, pengawasan pelaksanaan, dan menjalankan fungsi lain berdasarkan tugas dari kepala daerah.
• Wewenang Satpol PP: Melakukan tindakan penertiban non-yustisial, menindak warga yang mengganggu ketertiban, melakukan penyelidikan, dan tindakan administratif terhadap pelanggaran Perda.

Sumber Daya Manusia

• Anggota Satpol PP: Diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan. Terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional Pol PP.
• Pelantikan Pejabat: Pejabat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kualifikasi dari PNS.
• Pendidikan dan Pelatihan: Wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar untuk Pol PP. Pejabat PPNS wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

Kewajiban Pemerintah Daerah

• Hak PNS Satpol PP: Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak-hak PNS Satpol PP, menyediakan sarana dan prasarana, serta melakukan pembinaan teknis operasional.
• Hak PNS Satpol PP meliputi: Jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, bantuan hukum, pengembangan kompetensi, keahlian, dan karier, dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Sarana dan Prasarana: Gedung kantor, kendaraan operasional, dan perlengkapan operasional.

Koordinasi

• Koordinasi Satpol PP provinsi: Mengkoordinasikan penegakan Perda dan Perkada di kabupaten/kota.

• Koordinasi Satpol PP kabupaten/kota: Berkoordinasi dengan camat dan/atau instansi terkait serta Satpol PP provinsi untuk penegakan Perda, ketertiban, dan pelindungan.

• Koordinasi Nasional: Menteri menyelenggarakan rapat koordinasi nasional Satpol PP, gubernur menyelenggarakan rapat koordinasi di tingkat wilayah provinsi.