Peraturan Satpol PP Indonesia

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Apa yang menjadi tanggung jawab utama Satpol PP dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat?

Mengatur kebijakan pembangunan daerah.

Menyusun program pelatihan masyarakat.

Pelaksanaan program penegakan Perda dan Perkada. (correct)

Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP berwenang untuk melakukan tindakan terhadap siapa saja?

Warga masyarakat yang menyuarakan pendapat.

Masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melanggar aturan. (correct)

Hanya individu yang membawa senjata.

Hanya warga negara yang tidak terdaftar.

Apa yang dimaksud dengan koordinasi yang dilakukan oleh Satpol PP?

Pembentukan tim independen untuk investigasi.

Kerja sama dengan organisasi non-pemerintah.

Kolaborasi dengan instansi penegak hukum dan militer. (correct)

Dialog dengan masyarakat untuk menyelesaikan konflik.

Tindakan apa yang tidak termasuk dalam wewenang Satpol PP berdasarkan Pasal 7?

Mengeluarkan izin usaha kepada pengusaha. Signup and view all the answers

Dalam konteks tindakan administratif, apa yang dapat dilakukan oleh Satpol PP?

Memberikan sanksi administratif atas pelanggaran Perda. Signup and view all the answers

Apa peran Satpol PP sebagai koordinator PPNS di lingkungan pemerintah daerah?

Mengatur tindakan penegakan hukum secara terintegrasi. Signup and view all the answers

Apa tujuan dilakukannya pelaksanaan fungsi lain oleh Satpol PP?

Untuk melaksanakan tugas tambahan sesuai tugas kepala daerah. Signup and view all the answers

Apa yang tidak dibenarkan sebagai tindakan penegakan oleh Satpol PP?

Melakukan penertiban secara acak. Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan 'penyusunan program' menurut Pasal 6?

Perencanaan dan program berkaitan dengan penegakan Perda Signup and view all the answers

Siapa saja yang termasuk 'instansi terkait' dalam Pasal 6?

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Signup and view all the answers

Apa pengertian 'tindakan penertiban nonyustisial' dalam Pasal 7?

Tindakan yang dilakukan tanpa proses pengadilan Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan 'menindak' dalam Pasal 7?

Melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda Signup and view all the answers

Apa yang termasuk dalam 'tindakan administratif' menurut Pasal 7?

Pemberian surat pemberitahuan dan surat teguran Signup and view all the answers

Fungsi utama Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum adalah?

Menjaga dan memulihkan ketertiban serta ketenteraman Signup and view all the answers

Pelindungan masyarakat dilakukan melalui?

Pencegahan dan penanggulangan bencana Signup and view all the answers

Tindakan Pol PP untuk mencari data pelanggaran Perda disebut?

Tindakan penyelidikan Signup and view all the answers

Apa yang diwajibkan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama Satpol PP yang belum memiliki kualifikasi PPNS setelah Peraturan Pemerintah ini berlaku?

Mengikuti dan lulus pendidikan PPNS paling lama 1 tahun Signup and view all the answers

Apa yang terjadi pada peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini?

Harus ditetapkan paling lama 1 tahun Signup and view all the answers

Apa yang dinyatakan tentang peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010?

Masih tetap berlaku asalkan tidak bertentangan Signup and view all the answers

Siapa yang menetapkan Peraturan Pemerintah ini?

Presiden Republik Indonesia Signup and view all the answers

Mengapa pengundangan Peraturan Pemerintah ini penting?

Untuk memberi tahu semua warga negara Signup and view all the answers

Apa yang terjadi pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 saat Peraturan ini mulai berlaku?

Dicabut dan tidak berlaku Signup and view all the answers

Apa yang menjadi inti dari Pasal 37 dalam Peraturan Pemerintah ini?

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal tertentu Signup and view all the answers

Apa yang diatur dalam ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi pelaporan?

Diatur dengan Peraturan Menteri Signup and view all the answers

Study Notes

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan: Melaksanakan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP): Perangkat daerah yang menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menjaga ketertiban umum dan ketenteraman, serta melindungi masyarakat.
Polisi Pamong Praja (Pol PP): Anggota Satpol PP yang merupakan pegawai negeri sipil, diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam penegakan Perda, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS): Pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab terhadap penyelidikan pelanggaran Perda, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Daerah (Perda): Peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Peraturan Kepala Daerah (Perkada): Peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
Menteri: Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pembentukan dan Organisasi

Pembentukan Satpol PP: Untuk penegakan Perda dan Perkada, dibentuk Satpol PP di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tanggung Jawab: Satpol PP provinsi bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Satpol PP kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.
Tipologi dan Struktur: Disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal perangkat daerah.

Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Tugas Satpol PP: Menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
Fungsi Satpol PP: Menyusun program penegakan Perda/Perkada, pelaksanaan kebijakan penegakan Perda/Perkada, koordinasi, pengawasan pelaksanaan, dan menjalankan fungsi lain berdasarkan tugas dari kepala daerah.
Wewenang Satpol PP: Melakukan tindakan penertiban non-yustisial, menindak warga yang mengganggu ketertiban, melakukan penyelidikan, dan tindakan administratif terhadap pelanggaran Perda.

Sumber Daya Manusia

Anggota Satpol PP: Diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan. Terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional Pol PP.
Pelantikan Pejabat: Pejabat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kualifikasi dari PNS.
Pendidikan dan Pelatihan: Wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar untuk Pol PP. Pejabat PPNS wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

Kewajiban Pemerintah Daerah

Hak PNS Satpol PP: Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak-hak PNS Satpol PP, menyediakan sarana dan prasarana, serta melakukan pembinaan teknis operasional.
Hak PNS Satpol PP meliputi: Jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, bantuan hukum, pengembangan kompetensi, keahlian, dan karier, dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sarana dan Prasarana: Gedung kantor, kendaraan operasional, dan perlengkapan operasional.

Koordinasi

Koordinasi Satpol PP provinsi: Mengkoordinasikan penegakan Perda dan Perkada di kabupaten/kota.
Koordinasi Satpol PP kabupaten/kota: Berkoordinasi dengan camat dan/atau instansi terkait serta Satpol PP provinsi untuk penegakan Perda, ketertiban, dan pelindungan.
Koordinasi Nasional: Menteri menyelenggarakan rapat koordinasi nasional Satpol PP, gubernur menyelenggarakan rapat koordinasi di tingkat wilayah provinsi.

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Description

Uji pengetahuan mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Tes ini mencakup tujuan, dasar hukum, serta peran Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah. Apakah Anda sudah memahami peraturan ini dengan baik?