Pengaduan PBJ: Tata Cara dan Kewenangan

Pengelolaan Pengaduan PBJ

• APIP menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat secara langsung maupun yang diteruskan APH sesuai dengan kewenangannya.
• Pengaduan harus disertai bukti yang faktual, kredibel, dan otentik.

Peran Pemerintah

• Menteri/kepala lembaga/kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang jika diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara.
• Menteri/kepala lembaga/kepala daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PBJ.

Sistem Pengaduan

• LKPP mengembangkan sistem pengaduan PBJ untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan.

Sanksi

• Sanksi dikenakan pada peserta pemilihan yang melakukan perbuatan atau tindakan tertentu, seperti:
  • Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu
  • Melakukan persekongkolan dengan peserta lain
  • Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
  • Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima

Pengaduan PBJ dikelola dengan ketentuan tertentu. Quiz ini akan membantu Anda memahami tata cara dan kewenangan dalam pengaduan PBJ.