Peraturan Presiden 16 Tahun 2018: Penggunaan Produk Usaha Kecil dan Koperasi

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

• Peraturan ini mengatur tentang peran serta Usaha Kecil dan Koperasi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
• Usaha Kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Kewajiban Penggunaan Produk Usaha Kecil dan Koperasi

• Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) wajib menggunakan produk usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri
• Penggunaan produk usaha kecil dan koperasi tersebut diwajibkan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa K/L/PD

Kebijakan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

• Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil dan/atau koperasi
• Nilai Pagu Anggaran pengadaan tersebut dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi

Perluasan Peran Usaha Kecil dan Koperasi

• Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan Pemerintah Daerah harus memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi
• Cara memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi adalah dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik

Kerja Sama dengan Usaha Kecil dan Koperasi

• Penyedia usaha nonkecil atau koperasi yang melaksanakan pekerjaan, melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dan/atau koperasi dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya
• Kerja sama dengan usaha kecil dan/atau koperasi dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan