Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

<p>Menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian (D)</p> Signup and view all the answers

<p>Melakukan koordinasi dengan menteri teknis (C)</p> Signup and view all the answers

<p>Penguatan kapasitas Pemerintahan Daerah (D)</p> Signup and view all the answers

<p>Secara langsung atau tidak langsung (A)</p> Signup and view all the answers

<p>Mendukung pelaksanaan program pemerintah (C)</p> Signup and view all the answers

<p>Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian (B), Menteri (C)</p> Signup and view all the answers

<p>Meningkatkan kualitas kebijakan dan program (A)</p> Signup and view all the answers

<p>Menteri (C), Menteri teknis (D)</p> Signup and view all the answers

<p>Pengkajian dan penerapan (A)</p> Signup and view all the answers

<p>Menteri (A)</p> Signup and view all the answers

<p>Pembinaan teknis (B), Pendidikan dan pelatihan umum (C)</p> Signup and view all the answers

<p>Kerja sama antar lembaga (C)</p> Signup and view all the answers

<p>Menjadi dasar perumusan kebijakan (A)</p> Signup and view all the answers

<p>Mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah (B)</p> Signup and view all the answers

<p>Pasal 353 (B)</p> Signup and view all the answers

<p>Menteri (D)</p> Signup and view all the answers

<p>Presiden Republik Indonesia (D)</p> Signup and view all the answers

<p>Kelembagaan daerah dan kerja sama daerah (A)</p> Signup and view all the answers

<p>Gubernur dan Bupati (B)</p> Signup and view all the answers

<p>Metode dalam memberi sanksi pada instansi pemerintahan (D)</p> Signup and view all the answers

<p>Dasar pengaturan penyelenggaraan pemerintahan (B)</p> Signup and view all the answers

<p>Gubernur akan dibantu oleh perangkat gubernur (B)</p> Signup and view all the answers

<p>Untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan (C)</p> Signup and view all the answers

<p>Penyelenggaraan urusan pemerintah yang serah terima ke daerah (C)</p> Signup and view all the answers

<p>Mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintah (D)</p> Signup and view all the answers

<p>Undang-undang dan peraturan (D)</p> Signup and view all the answers

<p>Presiden Republik Indonesia (C)</p> Signup and view all the answers

<p>Perencanaan strategis dan penganggaran (A)</p> Signup and view all the answers

<p>Gubernur (B)</p> Signup and view all the answers

<p>Menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efisien dan efektif. (D)</p> Signup and view all the answers

<p>Inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. (D)</p> Signup and view all the answers

<p>Pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD sesuai asas otonomi. (D)</p> Signup and view all the answers

<p>Lembaga perwakilan daerah yang berfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. (C)</p> Signup and view all the answers

<p>Memimpin urusan pemerintahan yang berkaitan dengan otonomi daerah. (D)</p> Signup and view all the answers

<p>Menteri yang mengurusi urusan pemerintahan dalam negeri. (C)</p> Signup and view all the answers

<p>Otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (B)</p> Signup and view all the answers

<p>Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). (C)</p> Signup and view all the answers

<p>Menindaklanjuti hasil konsultasi melalui penyempurnaan dan/atau penyelarasan kebijakan daerah. (A)</p> Signup and view all the answers

<p>Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai kewenangan. (C)</p> Signup and view all the answers

<p>Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional substantif kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. (A)</p> Signup and view all the answers

<p>Pelatihan teknis, fungsional dan kepemimpinan. (B)</p> Signup and view all the answers

<p>Ketentuan peraturan perundang-undangan. (C)</p> Signup and view all the answers

<p>Surat jawaban yang ditulis secara tertulis. (C)</p> Signup and view all the answers

<p>Pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi publik. (C)</p> Signup and view all the answers

<p>Hasil konsultasi dituangkan dalam berita acara hasil konsultasi. (A)</p> Signup and view all the answers

Usaha, tindakan, dan kegiatan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam NKRI.

Proses menjalankan pemerintahan di daerah.

Peraturan yang mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah.

Bentuk negara Indonesia, dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Pasal dalam UU yang berkaitan dengan tata cara sanksi administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran atau maksud dari penyelenggaraan pemerintahan daerah (contoh: kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur).

Sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada badan atau perorangan yang melakukan pelanggaran administrasi.

Usaha, tindakan, dan kegiatan untuk memastikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan efisien dan efektif sesuai peraturan.

Singkatan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah, meliputi inspektur jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

Presiden Republik Indonesia dan wakil presiden yang memimpin pemerintahan Indonesia, dibantu oleh menteri.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

Kepala daerah (misalnya gubernur, bupati) memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Lembaga perwakilan rakyat daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah.

Pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tertentu, di tingkat pusat.

Pengawasan dan pembinaan pemerintahan daerah provinsi oleh Menteri dan Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

Pengawasan dan pembinaan pemerintahan daerah kabupaten/kota oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pembinaan yang meliputi pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, pembangunan, pelayanan publik, kerja sama daerah, kebijakan daerah, kepala daerah dan DPRD, serta bentuk pembinaan lain sesuai peraturan.

Pembinaan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah.

Peran Gubernur dalam pembinaan pemerintahan kabupaten/kota mewakili Pemerintah Pusat.

Jika gubernur belum mampu melakukan pembinaan umum dan teknis, peran Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian akan ditempuh, dengan koordinasi pada gubernur.

Tindakan pemerintah daerah menjalin kerjasama antar daerah

Hukum yang mengatur pembinaan pemerintahan daerah.

Proses dimana pemerintah daerah meminta pendapat dan saran dari pemerintah pusat mengenai kebijakan daerah.

Hasil konsultasi yang dicatat secara tertulis dalam berita acara.

Hasil konsultasi yang dicatat secara tertulis dalam surat jawaban.

Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai kewenangan masing-masing.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Meningkatkan kompetensi penyelenggara pemerintahan daerah.

Meliputi pelatihan teknis dan fungsional, kepemimpinan, kepamongprajaan, dan pelatihan lain sesuai peraturan.

Dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, b, c dan e. Sedangkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dan e.

Pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan melalui kerjasama antar kementerian/lembaga, antar-Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya.

Menteri menetapkan standardisasi dan sertifikasi program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4). Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian menetapkan standardisasi dan sertifikasi program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) sesuai kewenangannya.

Penelitian dan pengembangan ditujukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penelitian dan pengembangan meliputi pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian.

Penelitian dan pengembangan dapat dilakukan melalui kerjasama antar kementerian/lembaga, antar-Pemerintah Daerah, dan/atau dengan perguruan tinggi.

Hasil penelitian dan pengembangan dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.