Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
48 Questions
2 Views

Choose a study mode

Play Quiz
Study Flashcards
Spaced Repetition
Chat to lesson

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Apa tujuan utama dari fasilitasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah?

  • Menetapkan kebijakan baru
  • Mengurangi anggaran daerah
  • Meningkatkan kapasitas daerah (correct)
  • Mempersulit koordinasi antar lembaga
  • Di mana fasilitasi tidak termasuk dalam tahapan yang terlibat?

  • Pelaksanaan
  • Pemilihan kepala daerah (correct)
  • Perencanaan
  • Evaluasi
  • Apa yang dimaksud dengan konsultasi dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah?

  • Kegiatan pengumpulan pajak daerah
  • Menetapkan hukum baru
  • Proses memberi sanksi kepada daerah
  • Mendapatkan petunjuk dan pertimbangan mengenai permasalahan mendesak (correct)
  • Siapa yang melakukan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah?

    <p>Menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian</p> Signup and view all the answers

    Dalam hal melaksanakan kewenangan pembinaan umum, apa yang harus dilakukan Menteri?

    <p>Melakukan koordinasi dengan menteri teknis</p> Signup and view all the answers

    Apa bentuk kegiatan yang termasuk dalam fasilitasi?

    <p>Penguatan kapasitas Pemerintahan Daerah</p> Signup and view all the answers

    Metode seperti apa yang dapat digunakan dalam konsultasi?

    <p>Secara langsung atau tidak langsung</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi fokus utama dari pembinaan teknis?

    <p>Mendukung pelaksanaan program pemerintah</p> Signup and view all the answers

    Siapakah yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berdasarkan pasal yang disebutkan?

    <p>Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian</p> Signup and view all the answers

    Apa tujuan utama dilakukan penelitian dan pengembangan dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah?

    <p>Meningkatkan kualitas kebijakan dan program</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang menetapkan standardisasi dan sertifikasi program pendidikan sesuai dengan kewenangannya?

    <p>Menteri</p> Signup and view all the answers

    Apa yang termasuk dalam kegiatan penelitian dan pengembangan menurut pasal yang disebutkan?

    <p>Pengkajian dan penerapan</p> Signup and view all the answers

    Dalam konteks pendidikan dan pelatihan, kepada siapa pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga nonkementerian harus dikoordinasikan?

    <p>Menteri</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dicakup oleh standardisasi program penelitian dan pengembangan yang ditetapkan oleh Menteri?

    <p>Pembinaan teknis</p> Signup and view all the answers

    Melalui apa saja penelitian dan pengembangan dapat dilakukan?

    <p>Kerja sama antar lembaga</p> Signup and view all the answers

    Apakah peranan hasil penelitian dan pengembangan dalam kebijakan pemerintahan daerah?

    <p>Menjadi dasar perumusan kebijakan</p> Signup and view all the answers

    Apa tujuan dari pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut peraturan ini?

    <p>Mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah</p> Signup and view all the answers

    Pasal berapa yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan sanksi administratif untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah?

    <p>Pasal 353</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang melaksanakan pembinaan umum di tingkat provinsi?

    <p>Menteri</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang menetapkan peraturan pemerintah tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah?

    <p>Presiden Republik Indonesia</p> Signup and view all the answers

    Apa saja yang termasuk dalam cakupan pembinaan umum?

    <p>Kelembagaan daerah dan kerja sama daerah</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang bertanggung jawab atas pembinaan teknis di tingkat kabupaten/kota?

    <p>Gubernur dan Bupati</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan 'tata cara pengenaan sanksi administratif'?

    <p>Metode dalam memberi sanksi pada instansi pemerintahan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

    <p>Dasar pengaturan penyelenggaraan pemerintahan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang terjadi jika gubernur belum mampu melakukan pembinaan umum dan teknis?

    <p>Gubernur akan dibantu oleh perangkat gubernur</p> Signup and view all the answers

    Mengapa perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah?

    <p>Untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang meliputi pembinaan teknis untuk urusan pemerintahan di daerah provinsi?

    <p>Penyelenggaraan urusan pemerintah yang serah terima ke daerah</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi fokus utama dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah?

    <p>Mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintah</p> Signup and view all the answers

    Apa saja bentuk pembinaan lain yang dapat dilakukan sesuai ketentuan?

    <p>Undang-undang dan peraturan</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan daerah?

    <p>Presiden Republik Indonesia</p> Signup and view all the answers

    Pembinaan umum mencakup pengaturan dalam hal apa saja?

    <p>Perencanaan strategis dan penganggaran</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang melaksanakan pembinaan untuk kabupaten/kota?

    <p>Gubernur</p> Signup and view all the answers

    Apa tujuan dari pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah?

    <p>Menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efisien dan efektif.</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang menjadi aparat pengawas internal pemerintah (APIP)?

    <p>Inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah?

    <p>Pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD sesuai asas otonomi.</p> Signup and view all the answers

    Apa peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)?

    <p>Lembaga perwakilan daerah yang berfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah?

    <p>Memimpin urusan pemerintahan yang berkaitan dengan otonomi daerah.</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang berwenang dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional?

    <p>Menteri yang mengurusi urusan pemerintahan dalam negeri.</p> Signup and view all the answers

    Apa prinsip yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan daerah?

    <p>Otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah?

    <p>Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dilakukan Pemerintah Daerah setelah hasil konsultasi dituangkan?

    <p>Menindaklanjuti hasil konsultasi melalui penyempurnaan dan/atau penyelarasan kebijakan daerah.</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang menyelenggarakan konsultasi untuk Pemerintah Daerah provinsi?

    <p>Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai kewenangan.</p> Signup and view all the answers

    Manakah dari berikut ini yang merupakan bagian dari pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintahan Daerah?

    <p>Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional substantif kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.</p> Signup and view all the answers

    Apa saja yang dicakup dalam pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan?

    <p>Pelatihan teknis, fungsional dan kepemimpinan.</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan?

    <p>Ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> Signup and view all the answers

    Bentuk konsultasi yang dilakukan secara tidak langsung melibatkan apa?

    <p>Surat jawaban yang ditulis secara tertulis.</p> Signup and view all the answers

    Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk jenis pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan?

    <p>Pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi publik.</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dilakukan apabila konsultasi dilakukan secara langsung?

    <p>Hasil konsultasi dituangkan dalam berita acara hasil konsultasi.</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

    • Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk melaksanakan Pasal 353 dan 383 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
    • Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum terkait sanksi administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
    • Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    • Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan penyelenggaraan berjalan efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    • Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
    • Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan para Menteri.
    • Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.

    Ketentuan Umum

    • Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tingkat provinsi dilakukan oleh Menteri untuk pembinaan umum dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk pembinaan teknis. Di tingkat kabupaten/kota, pembinaan umum dan teknis dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
    • Pembinaan umum dan teknis meliputi pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan daerah, kepegawaian, keuangan, pembangunan, pelayanan publik, kerja sama, kebijakan daerah, kepala daerah dan DPRD, dan bentuk pembinaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    • Pembinaan teknis meliputi penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan kabupaten/kota.
    • Pemerintah Pusat dibantu perangkat gubernur sebagai wakil untuk pembinaan umum dan teknis di daerah kabupaten/kota.
    • Pembinaan umum meliputi pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, dan pembangunan di daerah.

    Bentuk Pembinaan

    • Fasilitasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahapan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban.
    • Konsultasi dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas.

    Pendidikan dan Pelatihan

    • Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan untuk pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintahan Daerah.
    • Pelatihan mencakup pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, kepemimpinan, kepamongprajaan, dan substansi pemerintahan nonkementerian serta pelatihan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    • Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian bertanggung jawab atas pelatihan sesuai kewenangannya.
    • Koordinasi dilakukan antara kementerian dan lembaga terkait.

    Penelitian dan Pengembangan

    • Penelitian dan pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
    • Aktivitas meliputi pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian.
    • Kerja sama dapat dilakukan antar-kementerian/lembaga pemerintah dan perguruan tinggi.
    • Hasil penelitian digunakan sebagai dasar kebijakan di daerah.
    • Menteri menetapkan standardisasi program penelitian dan pengembangan untuk pembinaan umum dan teknis.

    Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

    • Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
    • Menteri melakukan pengawasan umum, dan menteri teknis/kepala lembaga nonkementerian melakukan pengawasan teknis.
    • Pengawasan meliputi pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, dan pembangunan di daerah.
    • Pengawasan teknis meliputi penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan kabupaten/kota.

    Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan

    • Menteri mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan secara nasional.
    • Koordinasi mencakup aspek perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.
    • Koordinasi melibatkan kementerian, lembaga nonkementerian, dan Pemerintah Daerah.
    • Hasil koordinasi dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

    Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan

    • Perencanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk 5 tahunan dan tahunan.
    • Perencanaan 5 tahunan meliputi prioritas dan target pembinaan dan pengawasan.
    • Perencanaan tahunan meliputi fokus, sasaran, dan jadwal pelaksanaan.
    • Perencanaan 5 tahunan ditetapkan oleh Menteri.
    • Perencanaan tahunan ditetapkan oleh Menteri paling lambat akhir April, didasari masukan dari menteri teknis dan kepala daerah.

    Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

    • Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan koordinasi untuk harmonisasi jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
    • Harmonisasi jadwal didasarkan pada keserasian, keterpaduan, dan efisiensi/efektivitas penggunaan sumber daya.

    Pendidikan dan Pelatihan

    • Pendidikan dan pelatihan dilakukan terkait pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintahan Daerah.
    • Lingkup pelatihan meliputi pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, kepemimpinan, kepamongprajaan, dan substansi pemerintahan nonkementerian.
    • Pelaksanaan pelatihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
    • Pelaksanaan dapat dilakukan melalui kerja sama antar kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian, Pemda, dan lembaga pendidikan lainnya.

    Studying That Suits You

    Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

    Quiz Team

    Description

    Uji pemahaman Anda tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan berbagai aspek yang terlibat, seperti fasilitasi, konsultasi, dan pembinaan. Kuiz ini mencakup pertanyaan mengenai tujuan, metode, dan kegiatan yang relevan dalam konteks ini. Uji pengetahuan Anda dan ketahui seberapa baik pemahaman Anda dalam bidang ini.

    More Like This

    Local Government Flashcards
    10 questions
    Local Government Code - Chapter 143 Quiz
    30 questions
    Local Government Flashcards
    10 questions

    Local Government Flashcards

    ManeuverableForgetMeNot2590 avatar
    ManeuverableForgetMeNot2590
    Local Government in New Jersey
    86 questions
    Use Quizgecko on...
    Browser
    Browser