pasal 384

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Apa yang harus dilakukan menteri dalam melakukan fasilitasi khusus terkait kinerja daerah yang tidak menunjukkan perbaikan?

Berkoordinasi dengan menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian (correct)

Mengambil alih seluruh urusan pemerintahan

Merekomendasikan pemecatan kepala daerah

Membentuk tim penyelidikan khusus

Sesuai dengan ketentuan, kapan pemerintah pusat melakukan pengambilalihan urusan pemerintahan tertentu?

Ketika daerah menunjukkan kinerja yang baik tapi ingin pengawasan lebih ketat

Ketika daerah tidak menunjukkan perbaikan kinerja dan merugikan kepentingan umum (correct)

Hanya pada saat anggaran daerah tidak mencukupi

Setiap saat tanpa persetujuan kepala daerah

Apa yang harus dilakukan penyidik sebelum melakukan penyidikan terhadap aparatur sipil negara?

Melakukan penyidikan secara rahasia

Mengumpulkan lebih banyak bukti tanpa pemberitahuan

Mencari persetujuan dari menteri terkait

Memberitahukan kepala daerah terlebih dahulu (correct)

Dalam hal apa pemberitahuan penyidikan tidak berlaku?

Tertangkap tangan melakukan tindak pidana Signup and view all the answers

Apa yang dapat dilakukan masyarakat terkait dugaan penyimpangan oleh aparatur sipil negara?

Menyampaikan pengaduan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah Signup and view all the answers

Berapa lama waktu yang diberikan untuk memberitahukan kepala daerah setelah penyidikan dijalankan?

48 jam Signup and view all the answers

Apa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat terkait daerah yang diambil alih?

Melimpahkan urusan pemerintahan kepada gubernur Signup and view all the answers

Apa konsekuensi bagi daerah yang tidak menunjukkan perbaikan kinerja setelah dibina?

Dapat diambil alih oleh pemerintah pusat untuk urusan tertentu Signup and view all the answers

Siapa yang menerima usulan inovasi dari anggota masyarakat?

DPRD dan Pemerintah Daerah Signup and view all the answers

Apa yang harus dilaporkan oleh Kepala Daerah kepada Menteri?

Inovasi Daerah yang akan dilaksanakan Signup and view all the answers

Apa yang tidak dapat dilakukan oleh aparatur sipil negara jika pelaksanaan inovasi tidak mencapai sasaran?

Dipidana Signup and view all the answers

Informasi keuangan Daerah paling sedikit harus memuat informasi tentang?

Anggaran dan laporan keuangan Signup and view all the answers

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap inovasi Pemerintah Daerah?

Melakukan penilaian Signup and view all the answers

Apa yang dimuat dalam informasi pembangunan Daerah?

Data demografi dan aspek pelayanan umum Signup and view all the answers

Mengapa Pemerintah Pusat memanfaatkan lembaga dalam penelitian dan pengembangan?

Untuk melakukan penilaian terhadap inovasi Signup and view all the answers

Apa hasil yang diharapkan dari laporan yang dibuat oleh Kepala Daerah?

Dokumentasi bentuk inovasi dan hasil inovasi yang dicapai Signup and view all the answers

Siapa yang wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat?

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Signup and view all the answers

Apa yang terjadi jika ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana?

Proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah?

Semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Signup and view all the answers

Prinsip mana yang tidak termasuk dalam merumuskan kebijakan inovasi menurut Pemerintahan Daerah?

Bersifat individual Signup and view all the answers

Siapa yang dapat mengajukan inisiatif inovasi dalam Pemerintahan Daerah?

Kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, dan masyarakat Signup and view all the answers

Bagaimana usulan inovasi dari anggota DPRD ditetapkan?

Dalam rapat paripurna Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan oleh aparatur sipil negara sebelum mengusulkan inovasi?

Mendapatkan izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah Signup and view all the answers

Apa tujuan dari penerapan prinsip 'berorientasi kepada kepentingan umum' dalam kebijakan inovasi?

Agar pelayanan publik meningkat Signup and view all the answers

Apa tujuan dari informasi keuangan Daerah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan?

Membantu kepala daerah dalam penyusunan anggaran Daerah Signup and view all the answers

Siapa yang harus menerima informasi keuangan Daerah selain masyarakat?

Menteri dan menteri yang mengurus bidang keuangan Signup and view all the answers

Apa sanksi yang dikenakan kepada kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi keuangan Daerah?

Teguran tertulis oleh Menteri Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan jika sanksi teguran tertulis tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah?

Mengikuti program pembinaan khusus Signup and view all the answers

Apa yang menjadi fokus informasi keuangan Daerah bagi masyarakat?

Keterbukaan informasi Signup and view all the answers

Informasi keuangan Daerah dapat digunakan untuk membantu kepala daerah dalam hal apa saja?

Menyusun anggaran, merumuskan kebijakan, dan menyediakan statistik Signup and view all the answers

Apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah selain mengelola informasi pembangunan dan keuangan?

Menyediakan informasi Pemerintahan Daerah lainnya Signup and view all the answers

Apa yang diperlukan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah?

Pembentukan dewan pertimbangan otonomi daerah Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan oleh BUMD yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku?

Menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam waktu tiga tahun. Signup and view all the answers

Batas waktu untuk serah terima pendanaan dan sarana akibat pembagian Urusan Pemerintahan diatur dalam Pasal berapa?

Pasal 404 Signup and view all the answers

Dari mana penegasan batas wilayah dilakukan sesuai dengan isi Pasal 401?

Dari perhitungan teknis lembaga informasi geospasial. Signup and view all the answers

Apa yang dinyatakan tetap berlaku saat Undang-Undang ini mulai berlaku?

Izin yang dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini. Signup and view all the answers

Ketentuan mengenai program legislasi daerah harus dimaknai sesuai dengan ketentuan mana?

Program pembentukan Perda dan badan pembentuk Perda. Signup and view all the answers

Siapa yang bertanggung jawab untuk menetapkan penegasan batas serta luas wilayah bagi daerah yang telah dibentuk sebelumnya?

Peraturan Menteri yang berwenang. Signup and view all the answers

Apa syarat untuk peraturan perundang-undangan yang sebelumnya ada agar tetap berlaku?

Tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Signup and view all the answers

Apa yang harus dibaca dan dimaknai dari ketentuan mengenai DPRD yang ada sebelumnya?

Sebagai ketentuan yang tetap berlaku hingga diatur khusus. Signup and view all the answers

Siapa yang bertanggung jawab untuk melaporkan inovasi daerah yang akan dilaksanakan?

Kepala daerah Signup and view all the answers

Apa yang tidak termasuk dalam informasi pembangunan daerah yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah?

Profil perusahaan swasta Signup and view all the answers

Informasi keuangan daerah harus memuat informasi tentang?

Laporan pengeluaran dan pendapatan Signup and view all the answers

Dalam hal pelaksanaan inovasi yang tidak mencapai sasaran, apa yang dapat dilakukan oleh aparatur sipil negara?

Tidak dapat dipidana Signup and view all the answers

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap inovasi daerah?

Melakukan penilaian dan memberikan penghargaan Signup and view all the answers

Jenis dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif diatur melalui?

Peraturan kepala daerah Signup and view all the answers

Apa yang perlu dicantumkan dalam laporan inovasi yang disampaikan oleh kepala daerah kepada menteri?

Cara melakukan inovasi dan hasil yang akan dicapai Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu yang melakukan inovasi?

Insentif finansial untuk pegawai Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan jika hasil pemeriksaan menunjukkan bukti adanya penyimpangan administratif?

Proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Signup and view all the answers

Siapa yang dapat mengajukan inisiatif untuk inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah?

Kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat. Signup and view all the answers

Prinsip manakah yang tidak termasuk dalam merumuskan kebijakan inovasi Pemerintahan Daerah?

Pengelolaan sumber daya sehingga menciptakan keuntungan bagi pribadi. Signup and view all the answers

Apa yang menjadi langkah awal ketika masyarakat mengadukan dugaan penyimpangan?

Pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Signup and view all the answers

Apa yang terjadi jika penyimpangan yang ditemukan bersifat pidana?

Proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum. Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan oleh anggota DPRD untuk mengusulkan inovasi?

Menetapkan usulan dalam rapat paripurna. Signup and view all the answers

Mengapa inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah penting?

Untuk mengurangi pemborosan sumber daya. Signup and view all the answers

Apa syarat untuk usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara?

Mendapatkan izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah. Signup and view all the answers

Apa peran gubernur dalam fasilitasi khusus terkait kinerja daerah yang kurang baik?

Gubernur melakukan fasilitasi kepada penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Signup and view all the answers

Dalam kasus daerah yang tidak menunjukkan perbaikan kinerja, apa langkah yang dapat diambil oleh Pemerintah Pusat?

Melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu. Signup and view all the answers

Apa ketentuan yang berlaku sebelum penyidik melakukan penyidikan terhadap aparatur sipil negara?

Penyidik harus memberitahukan kepala daerah terlebih dahulu. Signup and view all the answers

Dalam kondisi apa pemberitahuan penyidikan tidak diperlukan menurut ketentuan yang ada?

Jika aparat sipil negara tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Signup and view all the answers

Sesuai dengan ketentuan, dalam waktu berapa lama penyidik harus memberitahukan kepala daerah setelah penyidikan dilakukan?

48 jam. Signup and view all the answers

Apa yang dilakukan masyarakat jika menemukan dugaan penyimpangan oleh aparatur sipil negara di instansi daerah?

Mengajukan laporan kepada aparat pengawas internal pemerintah. Signup and view all the answers

Dalam hal aparatur sipil negara disangka melakukan pelanggaran hukum, apa yang harus dilakukan oleh penyidik?

Menyampaikan informasi kepada kepala daerah sebelum penyidikan. Signup and view all the answers

Apa yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat setelah pengambilalihan urusan pemerintahan dari daerah?

Melimpahkan tugas yang diambil alih kepada gubernur. Signup and view all the answers

Siapa yang bertanggung jawab dalam melakukan penegasan batas dan penentuan luas untuk daerah yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku?

Menteri Signup and view all the answers

Apa yang terjadi pada izin yang telah dikeluarkan sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku?

Izin tersebut tetap berlaku hingga habis masa berlakunya. Signup and view all the answers

Berapa lama batas waktu untuk BUMD menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini setelah diundangkan?

3 tahun Signup and view all the answers

Apa yang terjadi dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 setelah Undang-Undang ini mulai berlaku?

Masih tetap berlaku jika tidak bertentangan. Signup and view all the answers

Dalam hal apa ketentuan program legislasi daerah dibaca dan dimaknai?

Sebagai program pembentukan Perda. Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan dengan dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan?

Diserahkan dalam waktu 2 tahun. Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan 'serah terima' dalam konteks pembagian urusan pemerintahan?

Pemindahan tanggung jawab dan sumber daya. Signup and view all the answers

Apa yang harus diperhatikan terkait ketentuan DPRD setelah undang-undang ini berlaku?

Masih tetap berlaku jika sesuai ketentuan. Signup and view all the answers

Apa yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang ini setelah mulai berlaku?

Peraturan tersebut menjadi tidak berlaku. Signup and view all the answers

Berapa lama waktu yang diberikan untuk menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini setelah diundangkan?

2 tahun. Signup and view all the answers

Manakah dari undang-undang berikut yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku saat Undang-Undang ini mulai berlaku?

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan oleh peraturan perundang-undangan daerah saat Undang-Undang ini mulai berlaku?

Menyesuaikan pengaturannya dengan Undang-Undang ini. Signup and view all the answers

Apa status Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 setelah diundangkan Undang-Undang ini?

Masih berlaku jika tidak bertentangan. Signup and view all the answers

Kapan Undang-Undang ini mulai berlaku?

Pada tanggal diundangkan. Signup and view all the answers

Apa yang harus diperhatikan oleh semua peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah?

Harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang baru. Signup and view all the answers

Apa yang diatur oleh Pasal 409 dalam konteks Undang-Undang ini?

Pencabutan atau ketentuan undang-undang sebelumnya. Signup and view all the answers

Study Notes

Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintah Pusat membina dan mengawasi Pemerintah Daerah.
Jika Pemerintah Daerah tidak menunjukkan perbaikan kinerja, Pemerintah Pusat dapat mengambil alih pelaksanaan Urusan Pemerintahan tertentu.
Gubernur dapat mewakili Pemerintah Pusat dalam pembinaan dan pengawasan.

Tindakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara di Instansi Daerah

Penyidik memberitahukan kepada kepala daerah sebelum melakukan penyidikan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi Daerah yang diduga melakukan pelanggaran hukum.
Pemberitahuan tidak berlaku jika ASN tertangkap tangan, diduga melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun, atau diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
Masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan ASN di instansi Daerah kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan/atau aparat penegak hukum.
APIP wajib memeriksa dugaan penyimpangan yang dilaporkan warga.
Aparat penegak hukum juga memeriksa laporan warga, tetapi harus berkoordinasi dengan APIP.
Jika ditemukan bukti penyimpangan administratif, proses dilanjutkan oleh APIP.
Jika ditemukan bukti penyimpangan pidana, proses dilanjutkan oleh aparat penegak hukum.

Inovasi Daerah

Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Inovasi dapat diajukan oleh kepala daerah, anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.
Usulan inovasi dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam Perda.
Usulan inovasi dari ASN harus mendapatkan izin dari pimpinan Perangkat Daerah.
Usulan inovasi dari masyarakat dapat disampaikan kepada DPRD dan/atau Pemerintah Daerah.
Jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perda.
Kepala daerah melaporkan inovasi yang akan dilaksanakan kepada Menteri.
Laporan meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai.
Pemerintah Pusat menilai inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
Pemerintah Pusat dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi.
Pemerintah Daerah juga memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang melakukan inovasi.
ASN tidak dapat dipidana jika inovasi tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Informasi Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah.
Informasi tersebut dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.
Informasi pembangunan Daerah mencakup informasi perencanaan pembangunan yang meliputi kondisi geografis, demografi, sumber daya, ekonomi dan keuangan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.
Informasi keuangan Daerah meliputi informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
Informasi keuangan digunakan untuk membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran, merumuskan kebijakan keuangan, mengevaluasi kinerja keuangan, menyediakan statistik keuangan, mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat, mendukung sistem informasi keuangan nasional, dan mengevaluasi pengelolaan keuangan.
Informasi pembangunan dan keuangan Daerah harus diumumkan kepada masyarakat.
Informasi keuangan Daerah juga wajib disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi pembangunan dan keuangan daerah akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
Jika teguran tertulis tidak dipenuhi, kepala daerah dikenai sanksi berupa mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan.

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dibentuk untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ketentuan Peralihan

Penegasan batas termasuk Cakupan Wilayah dan penentuan luas bagi Daerah yang dibentuk sebelum Undang-Undang ini berlaku ditetapkan dengan peraturan Menteri.
Penegasan batas dilakukan berdasarkan perhitungan teknis yang dibuat oleh lembaga yang membidangi informasi geospasial.
Izin yang telah dikeluarkan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 tahun.

Ketentuan Penutup

Ketentuan mengenai program legislasi daerah dan badan legislasi daerah yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku harus dimaknai sebagai program pembentukan Perda dan badan pembentukan Perda, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 tahun.
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Daerah

Menteri berkoordinasi dengan menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk fasilitasi khusus bagi daerah yang kurang berkinerja.
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberikan fasilitasi khusus kepada kabupaten/kota yang telah dibina, namun tak menunjukkan perbaikan.
Jika daerah yang dibina tak menunjukkan perbaikan dan berpotensi merugikan kepentingan umum, pemerintah pusat dapat mengambil alih pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu.
Pemerintah pusat dapat melimpahkan urusan pemerintahan yang diambil alih kepada gubernur.

Tindakan Hukum Aparatur Sipil Negara di Instansi Daerah

Penyidik memberitahukan kepala daerah sebelum melakukan penyidikan terhadap ASN di instansi daerah yang diduga melanggar hukum.
Pemberitahuan penyidikan tak berlaku jika ASN tertangkap tangan, diduga melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman penjara 5 tahun atau lebih, atau diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
Penyidikan dalam kasus yang tak memerlukan pemberitahuan langsung, harus diberitahukan kepada kepala daerah paling lambat 2x24 jam.
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan ASN kepada APIP dan/atau aparat penegak hukum.
APIP wajib memeriksa dugaan penyimpangan yang diadukan masyarakat.
Aparat penegak hukum memeriksa pengaduan masyarakat setelah berkoordinasi dengan APIP atau lembaga terkait pengawasan.
Jika ditemukan bukti penyimpangan administratif, proses selanjutnya diserahkan kepada APIP.
Jika ditemukan bukti penyimpangan pidana, proses selanjutnya diserahkan kepada aparat penegak hukum.