pasal 11 - 29
80 Questions
0 Views

pasal 11 - 29

Created by
@DetachableKeytar

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Siapa yang mengoordinasikan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional?

  • Gubernur
  • Sekretaris Daerah
  • Dewan Perwakilan Rakyat
  • Menteri (correct)

    • Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan dilakukan terhadap aspek apa saja?

  • Penganggaran dan Evaluasi (correct)
  • Hasil dan Capaian
  • Hukum dan Perundang-Undangan
  • Perencanaan dan Eksekusi

    • Apa bentuk perencanaan yang dilakukan Menteri dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah?

  • Perencanaan Dinas
  • Perencanaan Triwulanan
  • Perencanaan Milestone
  • Perencanaan Tahunan dan Lima Tahunan (correct)

    • Apa saja yang termasuk dalam perencanaan Lima tahunan untuk Pembinaan dan Pengawasan?

    <p>Prioritas dan Target</p> Signup and view all the answers

    Apa tugas Menteri terkait hasil koordinasi Pembinaan dan Pengawasan?

    <p>Melaksanakan hasil koordinasi</p> Signup and view all the answers

    Siapa saja yang terlibat dalam koordinasi Pembinaan dan Pengawasan?

    <p>Pemerintah Daerah dan Kementerian Teknis</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan aspek pengorganisasian dalam konteks Pembinaan dan Pengawasan?

    <p>Pembagian tugas dan tanggung jawab</p> Signup and view all the answers

    Dalam konteks perencanaan tahunan, apa yang harus dipersiapkan?

    <p>Sasaran dan Target Pembinaan</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan teknis di kementerian?

    <p>Menteri teknis</p> Signup and view all the answers

    Apa prinsip utama yang harus diperhatikan dalam pengawasan oleh APIP?

    <p>Independen dan objektif</p> Signup and view all the answers

    Pada tahap mana APIP melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah?

    <p>Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi fokus dari pengawasan APIP agar tidak tumpang tindih?

    <p>Kewenangan yang jelas antar-APIP</p> Signup and view all the answers

    Dalam hal apa APIP melakukan pengawasan untuk tujuan tertentu?

    <p>Evaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah</p> Signup and view all the answers

    Apa tujuan utama pembinaan yang diatur oleh menteri teknis dalam pengawasan?

    <p>Perbaikan dan peringatan dini</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dilakukan kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam konteks pengawasan APIP?

    <p>Menugaskan APIP di unit pengawasan</p> Signup and view all the answers

    Yang manakah yang bukan merupakan tahapan kegiatan pengawasan oleh APIP?

    <p>Pelaksanaan proyek swasta</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi tujuan dari pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan oleh bupati/walikota?

    <p>Mengevaluasi manfaat dan keberhasilan kebijakan serta program</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang membantu bupati/walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan?

    <p>Camat atau sebutan lain dan inspektorat</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus disampaikan oleh camat atau sebutan lain kepada bupati/walikota?

    <p>Hasil pembinaan dan pengawasan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi fokus dari pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat kabupaten/kota?

    <p>Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa</p> Signup and view all the answers

    Apa saja yang termasuk dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa?

    <p>Laporan pertanggungjawaban, efisiensi, dan efektivitas</p> Signup and view all the answers

    Apa bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh bupati/walikota?

    <p>Pemeriksaan terpadu dan berkala</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi alasan penting untuk melakukan pengusutan atas laporan indikasi penyimpangan?

    <p>Untuk menjaga integritas dan transparansi</p> Signup and view all the answers

    Apa yang tidak termasuk dalam pembinaan dan pengawasan keuangan desa?

    <p>Evaluasi usaha ekonomi masyarakat</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang dapat melaporkan penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah dan aparatur sipil negara?

    <p>Masyarakat</p> Signup and view all the answers

    Apa saja yang harus dimuat dalam laporan pengaduan dugaan penyimpangan?

    <p>Nama dan alamat pihak yang dilaporkan serta keterangan fakta yang mendukung</p> Signup and view all the answers

    Apa sifat laporan hasil pengawasan yang dibuat oleh APIP?

    <p>Bersifat rahasia</p> Signup and view all the answers

    Kepada siapa bupati/walikota menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan?

    <p>Gubernur</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi kewenangan gubernur dalam konteks laporan hasil pengawasan?

    <p>Menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Menteri</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan 'pembinaan dan pengawasan lain' menurut Pasal 24?

    <p>Pengawasan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan</p> Signup and view all the answers

    Apa saja yang tidak boleh dilakukan dengan laporan hasil pengawasan APIP?

    <p>Membagikannya kepada publik</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dicantumkan dalam keterangan laporan tentang dugaan penyimpangan?

    <p>Fakta, data, atau petunjuk tentang terjadinya pelanggaran</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan?

    <p>Wakil kepala daerah</p> Signup and view all the answers

    Berapa lama batas waktu pelaksanaan tindak lanjut yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan?

    <p>60 hari kerja</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan APIP dalam konteks ini?

    <p>Aparat Pengawasan Intern Pemerintah</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan hasil pemutakhiran data secara nasional?

    <p>Mentri</p> Signup and view all the answers

    Apa yang terjadi selama masa tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan?

    <p>Hasil tidak dapat dipidanakan</p> Signup and view all the answers

    Berapa kali pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut dilakukan dalam satu tahun?

    <p>Dua kali</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan?

    <p>Menteri, menteri teknis, dan kepala daerah</p> Signup and view all the answers

    Apa fokus utama dari tindak lanjut yang berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau ganti rugi?

    <p>Proses tuntutan sesuai ketentuan peraturan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi tugas DPRD dalam pengawasan terhadap laporan hasil pemeriksaan keuangan?

    <p>Meminta klarifikasi atas temuan laporan</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang dapat melakukan pengawasan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah?

    <p>Perorangan atau perwakilan kelompok</p> Signup and view all the answers

    Apa yang termasuk dalam ruang lingkup pengawasan suatu kebijakan oleh DPRD?

    <p>Pelaksanaan peraturan daerah</p> Signup and view all the answers

    Apa hak DPRD terkait laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan?

    <p>Mendapatkan laporan hasil pemeriksaan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi fokus utama dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPRD?

    <p>Pengawasan pelaksanaan peraturan yang ada</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan pengawasan masyarakat dalam pemerintahan daerah?

    <p>Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi syarat dalam pembahasan laporan hasil pemeriksaan oleh DPRD?

    <p>Hanya untuk laporan yang tidak mendapat opini wajar tanpa pengecualian</p> Signup and view all the answers

    Dalam konteks pengawasan, apa yang paling tepat tentang peran camat?

    <p>Koordinasi dengan inspektorat daerah</p> Signup and view all the answers

    Apa kewajiban yang harus dilakukan APIP terkait laporan masyarakat tentang dugaan penyimpangan?

    <p>Melakukan pemeriksaan dan koordinasi dengan aparat penegak hukum</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang bertanggung jawab untuk menyusun ikhtisar hasil Pembinaan dan Pengawasan Sekaligus melibatkan Pemda?

    <p>Menteri</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dipenuhi sebelum APIP dan aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat?

    <p>Semua unsur laporan atau pengaduan</p> Signup and view all the answers

    Dalam melakukan pemeriksaan, apa yang menjadi langkah awal bagi APIP?

    <p>Mengumpulkan dan memverifikasi data awal</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dilakukan Menteri setelah menyusun ikhtisar hasil Pembinaan dan Pengawasan?

    <p>Menyampaikannya kepada Presiden</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi dasar aparat penegak hukum dalam memeriksa laporan masyarakat?

    <p>Peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dilakukan oleh menteri terkait laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan?

    <p>Menyampaikan laporan kepada presiden</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan di tingkat daerah?

    <p>APIP dan aparat penegak hukum</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah di tingkat kabupaten/kota?

    <p>Bupati/Walikota</p> Signup and view all the answers

    Apa bentuk bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala daerah terhadap Perangkat Daerah?

    <p>Pemantauan</p> Signup and view all the answers

    Pada tahap mana pembinaan dan pengawasan oleh kepala daerah dimulai?

    <p>Perencanaan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang termasuk dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh kepala daerah?

    <p>Penganggaran</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang membantu gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan di daerah provinsi?

    <p>Inspektorat daerah</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus diperhatikan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

    <p>Kepatuhan terhadap norma peraturan</p> Signup and view all the answers

    Apa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh kepala daerah?

    <p>Prinsip transparansi</p> Signup and view all the answers

    Apa yang bukan merupakan bentuk dari audit yang dilaksanakan oleh kepala daerah?

    <p>Pendidikan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi dasar penetapan perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lima tahunan?

    <p>Rencana pembangunan jangka menengah nasional</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang bertanggung jawab dalam penetapan jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan tahunan?

    <p>Menteri</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dapat dilakukan terhadap perencanaan Pembinaan dan Pengawasan yang telah ditetapkan?

    <p>Perubahan berdasarkan kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan</p> Signup and view all the answers

    Apa prinsip yang harus dipegang dalam harmonisasi jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan?

    <p>Keserasian dan keterpaduan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan sistematis dalam perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah?

    <p>Menggunakan pendekatan yang terintegrasi</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi fokus utama dalam pengawasan oleh Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga?

    <p>Koordinasi dan harmonisasi jadwal pelaksanaan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dilakukan oleh hasil perencanaan yang telah ditetapkan oleh Menteri?

    <p>Dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi batas waktu penetapan perencanaan Pembinaan dan Pengawasan tahunan?

    <p>Akhir bulan April</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dilakukan jika tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan?

    <p>Dilaksanakan paling lama 60 hari kerja setelah hasil diterima.</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang dibantu dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan?

    <p>Inspektorat.</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dilakukan oleh APIP terkait pemutakhiran data tindak lanjut?

    <p>Melakukan pemutakhiran paling sedikit dua kali dalam satu tahun.</p> Signup and view all the answers

    Apa yang terjadi dengan hasil pembinaan dan pengawasan selama masa tindak lanjut?

    <p>Hasil tidak dapat dipidanakan kecuali ditentukan lain.</p> Signup and view all the answers

    Evaluasi pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh siapa?

    <p>Menteri, menteri teknis, dan kepala daerah.</p> Signup and view all the answers

    Apa ketentuan dalam melakukan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi?

    <p>Wajib dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> Signup and view all the answers

    Apa fokus utama dari pemutakhiran data yang dilakukan APIP?

    <p>Menjaga keakuratan data hasil pengawasan.</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dilakukan terkait hasil pemutakhiran data tindak lanjut secara nasional?

    <p>Dikoordinasikan oleh menteri.</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

    • Menteri bertanggung jawab untuk mengoordinasikan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tingkat nasional.
    • Koordinasi meliputi aspek perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.
    • Kementerian teknis, lembaga pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah terlibat dalam koordinasi ini.
    • Hasil koordinasi diimplementasikan oleh Menteri, Kementerian teknis, lembaga pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah.

    Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan

    • Menteri mengoordinasikan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mencakup perencanaan 5 (lima) tahunan dan tahunan.
    • Perencanaan 5 (lima) tahunan meliputi prioritas dan sasaran serta target Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
    • Perencanaan tahunan meliputi pengawasan teknis, di mana Menteri teknis menugaskan APIP di lingkungan kementerian teknis masing-masing, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian menugaskan APIP di lingkungan unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian masing-masing sesuai fungsi dan kewenangannya.

    Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan

    • Tata cara pembinaan dan pengawasan umum diatur dengan Peraturan Menteri.
    • Tata cara pembinaan dan pengawasan teknis diatur dengan peraturan menteri teknis atau peraturan kepala lembaga pemerintah nonkementerian setelah berkoordinasi dengan Kementerian dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

    Pengawasan oleh APIP

    • Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh APIP harus berbasis kompetensi terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta berdasarkan peraturan perundang-undangan.
    • Pengawasan oleh APIP didasarkan pada prinsip profesionalitas, independensi, objektivitas, tidak tumpang tindih antar-APIP, dan berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.
    • Pengawasan dilakukan pada berbagai tahap, termasuk perencanaan dan penganggaran daerah, pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan program strategis nasional di daerah, berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pembinaan dan Pengawasan oleh Bupati/Walikota

    • Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota dan desa.
    • Bupati/walikota dibantu oleh camat atau sebutan lain dan inspektorat kabupaten/kota dalam tugas ini.
    • Pembinaan dan pengawasan oleh camat atau sebutan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil pembinaan dan pengawasan disampaikan kepada bupati/walikota.
    • Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan, bupati/walikota menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan.
    • Inspektorat kabupaten/kota memantau pelaksanaan tindak lanjut dan menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

    Laporan dan Pengaduan

    • Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan/atau aparatur sipil negara di instansi daerah dan perangkat desa kepada APIP dan/atau aparat penegak hukum.
    • Laporan atau pengaduan harus diajukan secara tertulis dengan informasi lengkap, termasuk nama, alamat, jabatan, dan perbuatan yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan.

    Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan

    • Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    • Laporan hasil pengawasan bersifat rahasia dan tidak boleh dipublikasikan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pelaporan dan Tindak Lanjut

    • Bupati/walikota menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota dan desa kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
    • Gubernur menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Menteri.
    • Wakil kepala daerah mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan dengan bantuan inspektorat.
    • Tindak lanjut untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    • Tindak lanjut untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi harus dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil pembinaan dan pengawasan diterima.
    • Hasil pembinaan dan pengawasan tidak dapat dipidanakan selama masa tindak lanjut kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pemutakhiran Data Tindak Lanjut

    • APIP wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setidaknya dua kali dalam satu tahun.
    • Pemutakhiran data dikoordinasikan oleh Menteri secara nasional.

    Evaluasi

    • Menteri, menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan kepala daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
    • Evaluasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan

    • Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan berdasarkan prioritas dan risiko.
    • Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus ditetapkan.
    • Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dibuat.
    • Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan secara 5 (lima) tahunan dan ditetapkan oleh Menteri dengan acuan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
    • Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan secara tahunan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan April setiap tahun oleh Menteri berdasarkan masukan dari menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dan kepala daerah.
    • Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dilakukan perubahan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Koordinasi dan Harmonisasi

    • Menteri dan menteri teknis/ kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan koordinasi untuk harmonisasi jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan disampaikan kepada gubernur.
    • Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan koordinasi untuk harmonisasi jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan disampaikan kepada bupati/walikota.
    • Harmonisasi jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan berdasarkan prinsip keserasian dan keterpaduan serta berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya yang tersedia.

    Pembinaan dan Pengawasan oleh Kepala Daerah

    • Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota.
    • Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dibantu oleh inspektorat daerah.
    • Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
    • Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
    • Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah provinsi dapat dibantu oleh inspektorat jenderal Kementerian dan/atau kementerian / lembaga terkait.

    Pembinaan dan Pengawasan oleh Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah

    • Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah meliputi:

      • Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
      • Pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
      • Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
      • Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

    • Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan meliputi:

      • Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
      • Pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
      • Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
      • Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

    Pengawasan oleh DPRD

    • Pengawasan oleh DPRD bersifat kebijakan.

    • Pengawasan oleh DPRD meliputi:

      • Pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
      • Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah
      • Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

    • Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah yang tidak memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, DPRD mempunyai hak:

      • Mendapatkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
      • Melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
      • Meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan
      • Meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan oleh DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata tertib DPRD.

    Pengawasan oleh Masyarakat

    • Pengawasan oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

    • Pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan secara perorangan, perwakilan kelompok pengguna pelayanan, perwakilan kelompok pemerhati, atau perwakilan badan hukum yang mempunyai kepedulian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

    • Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian menyampaikan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing kepada Presiden melalui Menteri.

    • Menteri menyampaikan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya kepada Presiden.

    • Menteri menyusun ikhtisar hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional berdasarkan laporan dari menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan kepala daerah.

    • Menteri menyampaikan ikhtisar hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden.

    Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan

    • APIP wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat.

    • Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan, APIP melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum.

    • Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sesuai tata cara penanganan laporan atau pengaduan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan APIP.

    • Pemeriksaan oleh APIP dan aparat penegak hukum dilakukan setelah terpenuhi semua unsur laporan atau pengaduan .

    • APIP dan aparat penegak hukum melakukan koordinasi dalam penanganan laporan atau pengaduan setelah melakukan pengumpulan dan verifikasi data awal.

    • Wakil kepala daerah mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan.

    • Wakil kepala daerah dibantu oleh inspektorat dalam mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan.

    • Tindak lanjut untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi wajib dilakukan proses tuntutan perbendaharaan dan/ atau tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    • Tindak lanjut untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil pembinaan dan pengawasan diterima.

    • Hasil pembinaan dan pengawasan tidak dapat dipidanakan selama masa tindak lanjut kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Monitoring dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan

    • APIP wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

    • Pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

    • Hasil pemutakhiran data secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

    Evaluasi

    • Menteri, menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan kepala daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

    • Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Studying That Suits You

    Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

    Quiz Team

    Related Documents

    PP 12-2017 Pasal 11-29 PDF

    Description

    Quiz ini membahas tentang peran Menteri dalam mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Anda akan belajar tentang aspek perencanaan, penganggaran, serta implementasi hasil koordinasi. Uji pengetahuan Anda mengenai strategi dan prosedur yang terlibat dalam pengawasan ini.

    More Like This

    Use Quizgecko on...
    Browser
    Open
    Browser
    Browser