Untitled

Tentu, ini adalah catatan belajar yang dihasilkan dari teks:

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

• E-Book ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI pada Januari 2025.
• Modul ini hanya digunakan untuk pembelajaran dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai DJP dan regulasi.

Pendahuluan

• Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.
• Pajak tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat.
• Pajak memiliki karakteristik sebagai pungutan paksa oleh negara, tidak mendapatkan imbalan langsung, dan untuk membiayai pengeluaran negara.
• Pajak punya dua fungsi: anggaran (budgetair) dan mengatur (reguleren).
• Fungsi anggaran (budgetair) berada di sektor publik untuk memasukkan uang ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara.
• Fungsi mengatur (reguleren) sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama di sektor swasta.
• Hukum pajak terbagi menjadi hukum pajak formal (ketentuan pendukung) dan hukum pajak material (subjek, objek, tarif).
• Reformasi perpajakan dimulai tahun 1983, mengubah sistem pemungutan dari official assessment menjadi self assessment.
• Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ditunjuk untuk melaksanakan pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak.
• Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) telah mengalami tujuh kali perubahan sejak tahun 1983.
• Sistem Undang-Undang KUP terdiri dari 11 Bab, dari Ketentuan Umum sampai Ketentuan Penutup.
• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengatur tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Kewajiban Mendaftarkan Diri dan Melaporkan Usaha

• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas wajib pajak untuk administrasi perpajakan.
• NPWP tidak berubah meskipun Wajib Pajak pindah tempat tinggal/kedudukan.
• Peraturan terbaru terkait NPWP diatur dalam PMK Nomor 112/PMK.03/2022 dan PMK Nomor 136 Tahun 2023
• Setiap Wajib Pajak yang memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
• NIK digunakan sebagai NPWP bagi orang pribadi penduduk.
• Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan namun tidak mendaftar NPWP dikenai sanksi.
• Subjek pajak yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP meliputi Wajib Pajak orang pribadi (penduduk dan bukan penduduk), Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi (WBT), Wajib Pajak badan, dan Instansi Pemerintah sebagai pemotong/pemungut pajak.
• Wanita kawin dan anak yang belum dewasa dapat mendaftarkan NPWP atas namanya sendiri jika terpisah dari suami.
• Wajib Pajak warisan yang belum terbagi adalah satu kesatuan menggantikan yang berhak dan menggunakan NPWP orang pribadi yang meninggal.
• Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
• Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan perubuhannya.
• Jangka Waktu pendaftaran NPWP dan pelaporan Kegiatan Usaha untuk PKP paling lambat 1 bulan setelah kegiatan usaha/ perkerjaaan bebas mulai dilakukan.
• Direktur Jenderal Pajak (DJP) dapat menerbitkan NPWP dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan.
• Wajib Pajak orang prabadi adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal waajib pajak.
• Permohonan pendaftaran NPWP dan atau pengukuhan PKP dapat diajukan secara elektronik (portal Wajib Pajak, laman/aplikasi lain, Contact Center) dengan melamprirkan dokumen yang disyaraktkan.
• Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secaar elektronik dapat mengajukan permohonan; secara langsung atau malalui pos/ekpedisi/jasa kirim ke KPP. KP2KP atau tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderan Pajak.
• Wajib Pajak nonaktif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif namun belum dilakukan penghapusan.
• Dalam hal Wajib Pajak sudah tidah memenuhi kriteria Wajib Pajak Non Aktif, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dapat mengaktifkan kembali Wajib Pajak Nonaktif.
• Penghapusan NPWP dapat dilakukan apabila diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabilaa sudah tidak memenuhi persayaratan subyektif dan/atau obyektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Perpajakan.
• kepala KPP atas permohonan Wajib Pajak atau secaraa jabatan dapat melakukan penghpusan NPWP terhadap Wajib Pajak badan yang sudah tidak memenuhi persyaratan sujektif dan/atau obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagnan di bidang perpajakan dalam hal Wajib pajak dibubarkan karena penghentian atau penggabugan usaha; Wajib pajak BUP telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.
• Selain memperhatikan pemenuhan persayaratan subyektif dan/ atau obyektif penghapusan NPPP waajib paajak badan dan orang pribadi dilakukan sepajang Wajib pajak memenuh ketentuan sebagai berikut; tidak mempunyai utang pajak/tidak sedag dilakukan tindakan/ tidak berada dalam poses penyelesaian persetujuan bersama/mutual agreement procedure).
• Putusan atas permohonan penghapusan NPWP dialkukan berdesarkan hasil periksaa dalam janka weaktu paling lama 6 bulan(Wajib pajak OR)/ 12 bulan (Wajib pajak badan), sejak tgl permohonan diterima lengkap
• Pencabutan PPKP dapat dialkukan apabila, Direktur Jenderal Pajak karenaa jbaatan dan atau atas permhoonan wajib pajak dapat melakukan pecabbuan pengikuhan PPKP. NIK diperlakukan sebagai Nomor Pokok Wajb Pajak bagi wajib pajak orang pribadi penduduk.
• Terhadap warib pajak cabang akan diberikan Nomor Indentitas KEgiatan usaha(NITKU).
• Direktur Jenderal Paajak juga menerbitkan Nmor Indentitas perpajk dalm bentk Nomor pokok Wajib Pajak.

Pembukuan dan Pencatatan

• Pembukuan adalah proses pencatatan keuangan teratur untuk menyusun laporan keuangan (neraca dan laba rugi).
• Yang dimaksud pencatatan adalah data yang dikumpulkan secara teratur.
• Wajib Pajak yang wajib melakukan pebukuan/peacatatn adalah wajib pajak orang pribadi yang malukakn kegiatan usaa perkerjaan bebas, Wajib Paajak badan.
• Pembukuan harus diselenggarakan dengan ik itikat baik dan mencerminakan keaddan stau kegiatan sesungguhnya.
• Pembukuan dan pencatatn harus diselenggrakan di Indonesia dengan menyertakan huruf latin ,angka Arab, satuan maata uang Rupiah atau bahasa asing yang diijikan Menteri Keuangan
• Pembukua dislenggrakani dengan printsip "tant asas " dan denhan steel akruala astu steel kas
• Ketentuan pencatatn terdiir dari; a). PEmbukua diselengrakan denhan memperhatinkan itikad baik mencermikan keaddan stau kegiatn yang sesunnghunya, b). Pembukua dan pencatatan harsh dilakukann di Indoneisa huruf latin, angka arab, satuan mata uang RUpiha serta bahassa asinayng diijikan Menteri keuangan c). Pencatatn teridri ataas data mengumpulkan aerta mengenai peredaaan stau pnerimaann bruota stau pnagiasl bruito . Buku ,catata, dann dukumen termasuk di diselenggraan secaraprkarm apalikassion line dansiaimapan selaam sepuluh taun di Indonesia

Pembayaran Pajak

• System Self Assesment di lakukan konsep perpajkan indonesia mawajikba wajb pajak menghtung sendiri jumlah pajak.
• Pembayaran dialkuakn dengaan SSP yang terutang beruapa surat seotrran pajak. SSP Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Kup;wajib pajak waib mebayar stau menyetorkan pajak yang terutan dengaan menggunkan ke SSP ke dlam kasar .
• Pembaruan system ITI perpajkan. Pasal 102 Ayay 1 PMK Nomor 81 tahun 2024 menhtr pembayarean penytoran paiak dilakukaa dengaan menggunakan SSP .
• Pembayaran pajakk secaraa electtronkk trnsaski dengan collectinh agent
• Collectiing angent adalha ; agente penerimmman berupa ,pos persepsi, blank perspsi valas.
• Jangka waktu pembayaran ; paling lambat 1 bulan setlah kegiata. Pajk dibuayarkan, paling lambat setelah meninhhgal atau paling laambat .
• Sanksi terlat mmebyara adlaah beruapa tariff bunga st.

Pelaporan Pajak

• SPT adalah surat oleh WAjib pajak uuntuk melaporkna penhitunga/ pembayaran pajak serta data kekyaaan yang ada sesuai ketentuan peraaturn perundangan perpajak
• Unfdanang undang cup embagi 2 jenis SPT masa dang SPT Tahunan.
• Fungsi SPT baei wajib paajak paajak penghaisl adalah sarannya melaaporkan aertama tanggung jwabkaan.
• Penghasilan meurapkana obyek paajak ataubkan paajksatauharta dan kewajiban
• Baegi pkp fungsi SPT Sebagai saarana Untuk malaoprka bpenghuitungag jumlah PP dan pbm yang sabenarnya.
• Pasal 3 ayat 1 Undanga-Undang KUP Mangaatur Setiaap WajipPa ajak Mengis I Spt Dengan Benar Lenagka Padasj Dan Bener Denghana Huurt Latia Angkka Arebsaturuan Atas Wajib Pajak Spta Dialukan Diharapkan Direturtur JENderal Diberiakn

SPT Di Benrtu Kuertas Atau Benertuk Elektromiuk Denganna Benar lengkaap Dan Jerra Jelas Sesuua Dehgana Pertunugk Pnegisisn Berikaan Berdesarkkaanan Ketentuan peraundanganaUndangan. PAjak Kewajiban

• Formulir SPT Memmptati JensPaajakt Nama Wajib Pajak Spta Harushd ilampiri DekganKeterangann Stau DUkmene.

• PASal 5 Unadanag –undang kup menhatur Bahwwaaaa unttuk Mennayampaika SPt Direhktut Jennderal

• Jangka waktu Penyamepeian SPt Berdedarkan PmK 81 Thuan SPtyahunan PPhwp O P P ALing Laaaa Tigga Bluan SehtelAlakhr Tahuana Paak Wp Badan Palaang Lama 4a Bulan Sehtellahaar Tahuana Peajka

• Btas wktu penyampaian SPT Masa PPn ditatur terseaidir Berdsakan pasl 15 A Unfdnang Undanga PPna 1 9 8 4 DIISYampaikan PALINGS LEAMA AKHIr Bluan BERRIikutnnyaa. PassAl 7 Ayayat A ) Unandga –unadang KUP Mensaytu Bahewa Ajpabial SPt Tilks Diaamymaikandka daalam Janka Waktu Batauas Weaktudak Pdka a diperpannjangan penyampaian SP dikenakan Snksi Admnistrtaif beruapa dnd Sebesrr Paajakr Paak Berutpa

Semoga ini membantu dalam proses belajar Anda!