Perkembangan Politik di Indonesia 1945-1965 PDF

PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA 1945 - 1965 1945 – 1950 1959 – 1965 AWAL DEMOKRASI KEMERDEKAAN TERPIMPIN 1950 – 1959 DEMOKRASI LIBERAL  KEBIJAKAN P...

PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA 1945 - 1965 1945 – 1950 1959 – 1965 AWAL DEMOKRASI KEMERDEKAAN TERPIMPIN 1950 – 1959 DEMOKRASI LIBERAL  KEBIJAKAN PEMBENTUKAN POLITIK AWAL TENTARA NASIONAL KEMERDEKAAN 5 OKTOBER 1945 1945 - 1950 DENGAN TERBENTUKNYA SISTEM PEMERINTAHAN TENTARA KEAMANAN PEMBENTUKAN KNIP PARLEMENTER, DENGAN RAKYAT (TKR) SEBAGAI “LEMBAGA SUTAN SJAHRIR SEBAGAI LEGISLATIF” PERDANA MENTERI PERTAMA 4 JANUARI 1946, MAKLUMAT PEMINDAHAN IBU 3 NOVEMBER 45, KOTA DARI JAKARTA PEMBENTUKAN PARTAI KE YOGYAKARTA POLITIK  KEBIJAKAN OEANG REPUBLIKINDONESIA EKONOMI AWAL (ORI) DIKELUARKANPEMERINTAH UNTUKMENGGANTI PEREDARAN KEMERDEKAAN UANGNICA 1945 - 1950 PROGRAM PINJAMANNASIONAL, MEMINTARAKYAT 1947 BERPARTISIPASI UNTUK PEMERINTAHMEMBENTUKBADAN 1946 MENGATASI KESULITANEKONOMI PERANCANG EKONOMI GUNA PEMERINTAHMENGADAKAN MERANCANG PEMBANGUNAN DENGANCARA MENYETORKAN KONFERENSI EKONOMI DANAYANGMEREKAMILIKI KE INDONESIA2-3 TAHUNKEDEPAN INDONEIAUNTUK NEGARA MELALUI BANK MENANGGULANGI MASALAH 1948 EKONOMI NEGARAYANG RENCANA IGNATIUS JOSEPH KASIMO, KASIMOPLAN, MENDESAK PRODUKSI LIMATAHUNUNTUK MECAPAI SWASEMBADAPANGAN KEHIDUPAN POLITIK DEMOKRASI LIBERAL, MASA SISTEM PARLEMENTER DEMOKRASI LIBERAL DEMOKRASI LIBERAL 1950 - 1959 BERDASARKAN UUDS 1950 SISTEM MULTI PARTAI BERDASARKAN MAKLUMAT 3 NOVEMBER 1945 SISTEM DEMOKRASI LIBERAL DIPILIH OLEH PEMERINTAH SEBAGAI UPAYA UNTUK MENARIK TERDAPAT 7 KABINET SIMPATI BANGSA ASING. AGAR SELAMA DEMOKRASI NEGARA-NEGARA PEMENANG PD II MAU MENDUKUNG PERJUANGAN LIBERAL BANGSA INDONESIA.  KABINET NATSIR KABINET SUKIMAN 6 SEP 1950 – 21 MAR 1951 27 APR 1951 – 3 APR 1952 MASYUMI - PSI MASYUMI – PNI PROGRAM PROGRAM UTAMA : UTAMA : MENJALANI POLITIK LUAR PEMBEBASAN NEGARI BEBAS AKTIF IRIAN BARAT MENJAMIN KEAMANAN NEGARA PEMBEBASAN IRIAN BARAT KEMUNDURAN : MOSI TIDAK PERCAYA AKIBAT KEMUNDURAN : KEGAGALAN PENGEMBALIAN MUTUAL IRIAN BARAT SECURITY KEGAGALAN MEREDAM ACT GERAKAN SEPARATIS (MSA) DIDAERAH  KABINET WILOPO KABINET ALI 3 APR 1952 – 3 JUN 1953 31 JUL 1953 - 12 AGS 1955 MASYUMI - PNI PNI - NU PROGRAM UTAMA : KEBERHASILAN PROGRAM : MENINGKATKAN MELAKSANAKAN KAA KEMAKMURAN DAN 18 – 24 APR 1955, KEUANGAN NEGARA BANDUNG MENEGAKAN KEAMANAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT KEMUNDURAN : PERISTIWA 17 OKTOBER 1952 PERISTIWA TANJUNG MORAWA KEMUNDURAN : PERISTIWA 27 JUNI 1955 (PERGANTIAN PEMIMPIN TNI-AD) NU MENARIK DIRI DARI KABINET KABINET BURHANUDDIN KABINET ALI (II) 12 AGS 1955 – 3 MAR 1956 20 MAR 1956 – 4 MAR 1957 MASYUMI – PSI – NU PNI – NU - MASYUMI PROGRAM UTAMA : KEBERHASILAN KEMUNDURAN : PEMBATALAN HASIL KMB PROGRAM : KONSTITUANTE PEMULIHAN KEAMANAN PEMILU 1955 TELAH PEMBANGUNAN LIMA TAHUN TERBENTUK KEMUNDURAN : PRRI / PERMESTA SENTIMEN ANTI TIONGHOA KONFLIK MASYUMI - PNI  KABINET DJUANDA 9 APRIL 1957 – 5 JULI 1959 ZAKEN KABINET PROGRAM UTAMA : DEKLARASI DJUANDA PEMBENTUKAN DEWAN NASIONAL MUNAP KEMUNDURAN : PERISTIWA CIKINI 30 NOV 1957 DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959  KEHIDUPAN KEBIJAKAN EKONOMI YANG DILAKUKAN: EKONOMI MASA DEMOKRASI 1. Gunting Syafruddin (20 Maret 1950) Pemotongan nilai mata uang > Rp. 5 LIBERAL (bernilai setengah) dengan tujuan 1950 - 1959 mengurangi defisit anggaran Faktor-faktor penyebab buruknya perekonomian masa Demokrasi Liberal :  Hasil KMB, Indonesia menanggung utang luar negeri 1,5 T dan 2,8 T utang dalam negeri  Pasca perang Indonesia hanya mengandalkan pertanian dan perkebunan dengan hasil yang 2. Sistem Ekonomi Benteng kurang maksimal Kebijakan Menteri Perdagangan  Gangguan keamanan di berbagai daerah Soemitro Djoyohadikusumo. Pemberian  Pergantian kabinet dalam waktu singkat bantuan kredit sebagai modal kepada  Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat pengusaha pribumi  KEBIJAKAN EKONOMI YANG DILAKUKAN: 5. Persetujuan Finec, Pembatalan persetujuan finec hasil KMB dan 3. Nasionaliasi hubungan ekonomi Indonesia-Belanda De Javache adalah hubungan bilateral. Bank, menjadi Bank Indonesia 6. Rencana sebagai bank Pembangunan sentral dan bank Lima Tahun sirkulasi (RPLT) 4. Sistem Ekonomi Ali-Baba 7. Musyawarah Nasional Kebijakan menteri ekonomi Iskaq Pembangunan (MUNAP), kelanjutan Cokrohadisuryo, pengusaha non dari RPLT yg tertunda. Bertujuan pribumi diwajibkan membantu melakukan pembangunan secara pengusaha pribumi menyeluruh (daerah dan pusat)