Ulasan Sejin 5_ KD 3.3 Tugas KB 2 PDF
Document Details
Uploaded by SecureOcarina
Tags
Summary
This document appears to be a set of questions and answers regarding Indonesian history, specifically the 1950s era. It covers various aspects such as democratic liberalism, cabinet appointments, elections, and economic policies.
Full Transcript
Ulasan Sejin 5_ KD 3.3 Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar! 1. Pada masa demokrasi liberal pemerintahan RI menganut sistem..... Perlementer 2. Pada masa demokrasi liberal Undang-undang yang dipakai adalah ….. dengan sistematika yang terdiri atas …… UUD 1950/ UUDS 50 Parle...
Ulasan Sejin 5_ KD 3.3 Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar! 1. Pada masa demokrasi liberal pemerintahan RI menganut sistem..... Perlementer 2. Pada masa demokrasi liberal Undang-undang yang dipakai adalah ….. dengan sistematika yang terdiri atas …… UUD 1950/ UUDS 50 Parlementer: Kep. Negara dan Kep. Pemerintahan 3. Periode demokrasi liberal di Indonesia, kabinet yang pertama dipimpin oleh..... Kabinet Natsir 4. Sebab Kabinet Sukiman dianggap menyimpang dari politik luar negeri aktif yaitu … Melakukan pertukaran Nota keuangan oleh menteri luar negeri Ahmad Soebarjo dengan Duta besar AS Merle Cocrahran mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer berdasarkan ikatan Mutual Security ACT 5. Penyebab utama jatuhnya kabinet Wilopo pada masa demokrasi liberal yaitu … Tanjung Morawa (Deli) sehingga munculnya mosi tidak percaya dari serikat Tani Indonesia 6. Sebutkan salah satu bukti keberhasilan kabinet Ali Sastroamidjojo I dalam menjalankan politik luar negeri yaitu … Berhasil menyelenggarakan KAA, Konfrensi Kolombo, Perjanjian Bogor dan Dasasila bandung 7. Pemilihan umum pertama di Indonesia tahun 1955 dilaksanakan pada masa kabinet … Kabinet Burhanuddin Harahap 8. Pemilihan umum tahap pertama yang dilaksanakan 29 September 1955 yaitu bertujuan untuk memilih …. anggota DPR yang didukung oleh partai koalisi 9. Pemilihan umum tahap kedua yang dilaksanakan 15 Desember 1955 yaitu bertujuan untuk memilih..... Anggota Konstituante (dewan pembuat undang2 dasar) 10. Dalam pemilu pertama muncul empat partai besar sebagai pemenang yaitu.... Masyumi, PNI, NU dan PKI 11. Kabinet Ali Sastroamidjojo II merupakan kabinet pertama yang memiliki Rencana Lima Tahun yang isi mencakup masalah..... Meningkatkan kehidupan rakyat dengan memperbesar produksi dan pendapatan dengan membuka kesempatan usaha diseluruh lapangan ekonomi dan sosial dengan azaz kekeluargaan (Perubahan struktur ekonomi kolonial menjadi nasional) 12. Penyebab jatuhnya kabinet Ali Sastroamidjojo II adalah..... Masalah TNI AD sebagai kelanjutan dari peristiwa 17 Oktoer 1952 (Kepala Staf AD A.H Nasution dan 7 panglima daerah meminta DPRS dibubarkan. Dan dianggap taktik DPRS untuk mempertahankan keadaan yang semakin parah) Kurang tegasnya kabinet Ali II dalam pemerintahannya 13. Kabinet djuanda untuk menyelesaikan tugasnya menyusun program kerja yang dikenal dengan istilah..... Kabinet Panca karya /kabinet Karya 14. Program kerja kabinet Juanda diantaranya adalah.... Membentuk Dewan Nasional, Normalisasi keadaan RI, Melanjutkan pembatalan KMB, Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI Mempercepat proses pembangunan 15. Sistem Gerakan Benteng merupakan gagasan dari..... dengan tujuan untuk..... Dr.Soemitro Djojohadikusumo tujuan: membina pembentukan suatu kelas pengusaha Indonesia “Pribumi (membantu penguasaha lokal atau pribumi mampu bersaing dengan non pribumi 16. Permasalahan yang mendasar dari gagalnya Sistem Gerakan Benteng adalah..... Kurang modal Kurang keterampilan / inonatif Kurang pengalaman Tidak ada hubungan pribumi dengan jaringan bank-bank asing 17. Yang dimaksud mengenai kebijakan Gunting Syafrudin adalah … kebijakan moneter yang diterapkan Syafruddin Prawiranegara dengan cara menggunting fisik uang kertas 18. Yang dimaksud mengenai Gerakan Asaat adalah … Gerakan ekonomi bangsa Indonesia (kekhawatiran masyarakat Indonesia akan dominasi oang cina dalam perekonomian Indonesia) Tuntutan agar pemerintah membagi secara tegas dan bidang perekonomian untuk masyarakat Indonesia (Pribumi) dan warga Tionghoa 19. Yang dimaksud dengan istilah “Ali Baba” pada masa demokrasi liberal yaitu … Program pemerintah yang mengharuskan pengusaha non pribumi membantu orang pribumi dalam menjalankan tugasnya dengan cara memberi pelatihan dan kredit kepada mereka. Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi nagi pengusaha swasta nasional. 20. Salah satu akibat dari ketidakstabilan politik pada masa demokarasi liberal adalah..... Munculnya golongan separatism yaitu kelompok tertentu yang ingin memisahkan diri dari pemerintah atau negara 21. Sistem demokarasi liberal sistem kepartaian yang dianut adalah.... Multipartai (masyarakat bebas membuat partai sebagai bentuk partisipasi besar dalam pemerintahan) 22. Partai-partai politik pada masa demokrasi liberal ternyata cenderung untuk..... lebih focus terhadap cara mempertahankan kekuasaan sehingga tidak focus dalam kebijakan, yang berdampak pada stabilitas pemerintahan. 23. Aksi sepihak yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan rancangan finek adalah dengan cara.... Melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda yang bertujuan supaya Indonesia tidak memiliki keterkaitan ekonomi dengan Belanda (13 Februari 1959) 24. Perundingan Finansial Ekonomi yang dilakukan saat pemerintahan kabinet....dengan tujuan.... Tugas dewan konstituante adalah..... Kabinet Burhanuddin Harahap Bertujuan supaya Indonesia tidak memiliki keterkaitan ekonomi dengan Belanda Membentuk UUD baru untuk menggatikan UUDS 1950 25. Dekrit Presiden dilakukan pada … penyebabnya.... Tanggal 5 Juli 1959 Mengakhiri tugas dari kabinet, parlemen, dalam sistem pemerinatahnya sendiri 26. Yang dimaksud dengan RUP saat kabinet Natsir adalah …. RUP (Rencana Urgnesi Perekonomian) Menggunakan sistem ekonomi/ kebijakan Soemitro Plan yang bertujuan menguban ekonomi Indonesia dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional 27. Perbedaan RUP dan Program pembangunan lima tahun yang dilaksanakan pemerintah adalah RUP adalah Rencana Urgnesi Perekonomian yang meniliki tujuan mempermuda koordinasi antar organisasi perangkat daerah dengan para penyedia barang atau jasa RPLT adalah adalah program-program jangka panjang yang bernilai mencapai 12, 5 milyar rupiah pada masa kebinet Ali Sastroamijoyo II 28. Masalah-masalah apa saja yang dihadapi Indonesia saat menerapkan Sistem Ekonomi Liberal antara lain … Bidang Politik: Pengembalian Irian barat menjadi bagian RI, Pemberontakan dari dalam negeri/disintegrasi bangsa Indonesia, Tajung Morawa, Konflik TNI-AD Bidang Ekonomi: Inflasi, Defisit Anggaran kas, Krisis Moneter 29. Latar belakang dari Dibubarkannya uni – Indonesia – Belanda yaitu … Finek adalah kesepakatan masalah ekonomi Indonesia Belanda yang hanya berlandaskan hubungan bilateral dan persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan. Tetapi pemerintah Belanda tidak mau menandatangani akhirnya Indonesia mengambil keputusan sepihak dengan melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda 30. Pada masa demokrasi liberal, perekonomian Indonesia terus mengalami kemunduran di karenakan disebabkan … Utang luar negeri, tidak stabilnya situasi politik dalam negeri, defisit anggaran, dan angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar tidak diimbangan dengan sistem ekonomi yang stabil. 31. Pada 23 agustus 1945 Presiden Sukarno mengumumkan pembentukan partai tunggal yaitu.... BONUS 32. 3 November 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah tentang.... Maklumat ini dikeluarkan untuk persiapan rencana penyelengaraan pemilu tahun 1946 untuk memilih DPR dan MPR dengan pembentukan partai tunggal satu satunya partai politik di Indonesia adalah PNI. 33. Latar belakang Konsepsi Deklarasi Djuanda disebabkan …. Menetapkan kembali kedaulatan wilayah perairan NKRI atau Bangsa Indonesia ingin laut-laut antar pulau menjadi wilayah territorial sehingga seluruh wilayahnya dalam satu kesatuan yang bernama kepulauan Indonesia 34. Pemerintah RI kemudian menetapkan Deklarasi Djuanda tanggal.... 13 Desember 1957 35. Deklarasi Djuanda ini baru bisa diterima di dunia internasional setelah ditetapkan dalam.... Konverensi Hukum Laut PBB ke III tahun 1982 (United Natioms Convention On The Law Of The Sea/ UNCLOS 1982)