Ulasan Sejin 5_ KD 3.3

Ulasan Sejin 5_ KD 3.3

• Sistem Pemerintahan Masa Demokrasi Liberal: Pemerintahan RI menganut sistem parlementer pada masa demokrasi liberal.
• Undang-Undang yang Digunakan: Undang-undang yang digunakan adalah UUD 1950, dengan sistem parlementer yang mengatur kepala negara dan pemerintahan.
• Kabinet Pertama: Kabinet pertama pada periode demokrasi liberal dipimpin oleh Kabinet Natsir.
• Penyimpangan Kabinet Sukiman: Kabinet Sukiman dianggap menyimpang dari politik luar negeri aktif karena pertukaran nota keuangan dengan AS terkait bantuan ekonomi dan militer (Mutual Security ACT).
• Jatuhnya Kabinet Wilopo: Jatuhnya kabinet Wilopo disebabkan masalah Tanjung Morawa (Deli), yang menyebabkan munculnya mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia.
• Keberhasilan Kabinet Ali Sastroamidjojo I: Salah satu keberhasilan Kabinet Ali Sastroamidjojo I dalam politik luar negeri adalah penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA), Konferensi Kolombo, dan Perjanjian Bogor/Dasasila Bandung.
• Pemilihan Umum 1955: Pemilihan umum pertama di Indonesia tahun 1955 dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap.
• Tujuan Pemilihan Umum Tahap Pertama (29 September 1955): Tujuannya untuk memilih anggota DPR yang didukung oleh partai koalisi.
• Tujuan Pemilihan Umum Tahap Kedua (15 Desember 1955): Tujuannya untuk memilih anggota Konstituante (dewan pembuat undang-undang dasar).
• Empat Partai Pemenang Pemilu Pertama: Empat partai besar yang menang pada pemilu pertama adalah Masyumi, PNI, NU, dan PKI.
• Kabinet Ali Sastroamidjojo II: Kabinet Ali Sastroamidjojo II merupakan kabinet pertama yang memiliki Rencana Lima Tahun untuk meningkatkan kehidupan rakyat melalui produksi dan pendapatan, serta mengganti struktur ekonomi kolonial menjadi nasional.
• Alasan Jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II: Alasan spesifik untuk jatuhnya kabinet Ali Sastroamidjojo II tidak disebutkan di teks ini.
• Kabinet Juanda dan Program Kerjanya: Kabinet Juanda memiliki program kerja yang disebut "Kabinet Panca Karya" atau "Kabinet Karya".
• Gagalnya Sistem Gerakan Benteng: Gagal karena kurangnya modal, keterampilan, dan pengalaman dari kalangan pribumi, serta kurangnya hubungan dengan bank-bank asing.
• Kebijakan Gunting Syafrudin: Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Syafruddin Prawiranegara dengan menggunting uang kertas.
• Gerakan Asaat: Gerakan ekonomi bangsa Indonesia yang bertujuan mengurangi dominasi orang-orang Cina dalam perekonomian Indonesia dengan pembagian bagi masyarakat Indonesia.
• Istilah "Ali Baba": Istilah yang merujuk pada program pemerintah yang mengharuskan pengusaha non-pribumi membantu pengusaha pribumi dengan memberikan pelatihan dan kredit pada masa demokrasi liberal.
• Akibat Ketidakstabilan Politik: Ketidakstabilan politik pada masa demokrasi liberal menyebabkan munculnya golongan separatisme yang ingin memisahkan diri dari pemerintah.
• Sistem Kepartaian: Sistem kepartaian pada masa demokrasi liberal adalah multipartai.
• Maklumat Pemerintah (3 November 1945): Maklumat ini mempersiapkan pelaksanaan pemilu tahun 1946 untuk memilih DPR dan MPR dengan sistem partai tunggal, PNI.
• Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957): Deklarasi ini menetapkan batas wilayah laut Indonesia dan diterima di dunia internasional setelah Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982.

Lain-lain

• Masa Demokrasi Liberal: Masa demokrasi liberal di Indonesia ditandai dengan beberapa kabinet dan masalah dalam menjalankan pemerintahan.
• Masalah TNI AD: Peristiwa 17 Oktober 1952 merupakan masalah pada periode tersebut yang terkait dengan ketidakpuasan TNI AD.
• Akibat Aksi Sepihak dari Pemerintah: Penyerahan Uni Indonesia-Belanda menunjukkan cara Indonesia melepaskan keterkaitan ekonomi dengan Belanda.
• Konsepsi Deklarasi Djuanda: Tujuannya menetapkan kembali kedaulatan wilayah perairan NKRI.
• Presiden Sukarno (23 Agustus 1945): Sukarno mengumumkan pembentukan partai tunggal pada 23 Agustus 1945.