7. Akuntabilitas Kinerja-Terbaru.docx

. AKUNTABILITAS KINERJA ### PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 1. ### Portofolio 2. **RBPMD** 3. ### RP 4. **Bahan Tayang** 5. ### Bahan Ajar ### Edisi Tahun 2021 ### Telp. (62 21) 3868201, Fax. (62 21) 3800188 ### Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA III) ### Jakarta - L...

. AKUNTABILITAS KINERJA ### PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 1. ### Portofolio 2. **RBPMD** 3. ### RP 4. **Bahan Tayang** 5. ### Bahan Ajar ### Edisi Tahun 2021 ### Telp. (62 21) 3868201, Fax. (62 21) 3800188 ### Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA III) ### Jakarta - LAN -- Oktober 2021 ### KATA PENGANTAR ### D A F T A R I S I [KATA PENGANTAR i](#kata-pengantar) [DAFTAR ISI iii](#d-a-f-t-a-r-i-s-i) A. [Latar Belakang 1](#latar-belakang) B. C. D. BAB II KONSEP AKUNTABILITAS A. [Indikator Keberhasilan 17](#indikator-keberhasilan) B. C. D. Akuntabilitas Kinerja dalam Kepemimpinan 22 E. Perilaku Kunci Dalam Akuntabilitas 23 F. [Prinsip-prinsip Akuntabilitas](#pentingnya-akuntabilitas) 25 G. H. I. J. [Rangkuman](#rangkuman) 29 K. [Evaluasi](#evaluasi) 30 L. [BAB III RESIKO DAN KESALAHAN DALAM AKUNTABILITAS](#bab-iii) A. [Indikator Keberhasilan](#indikator-keberhasilan-1) 35 B. C. D. E. Langkah-Langkah/ Upaya Mengatasi Resiko dan Kesalahan dalam Akuntabilitas 39 F. G. H. I. J. [BAB IV MEMBANGUN BUDAYA AKUNTABILITAS](#bab-iv) 49 A. [Indikator Keberhasilan](#indikator-keberhasilan-2) 41 B. C. D. E. F. G. H. I. J. A. [Indikator Keberhasilan 43](#indikator-keberhasilan-3) B. Konsepsi Komunikasi dan Koordinasi 44 C. Pentingnya Komunikasi dan Koordinasi dengan Atasan 45 D. Praktek-praktek Komunikasi dan Koordinasi yang baik 5*5* E. Teknik-teknik Komunikasi dan Koordinasi 56 F. Aspek-aspek Penting dalam membangun Komunikasi dan Koordinasi 58 G. Peran Pemimpin dalam membangun Komunikasi dan Koordinasi 59 H. [Latihan](#praktek-praktek-berkomunikasi-yang-baik-dalam-organisasi) 61 I. [Rangkuman](#rangkuman-2) 61 J. [Evaluasi 65](#evaluasi-2) K. [Umpan Balik dan Tindak Lanjut 65](#umpan-balik-dan-tindak-lanjut-2) ### [BAB VI PENUTUP 7](#simpulan)5 A. [Simpulan 77](#simpulan) B. [Tindak Lanjut 78](#tindak-lanjut) ### [DAFTAR PUSTAKA](#daftar-pustaka) 90 ### BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang ============== 1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. 2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah. 3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. 4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Deskripsi Singkat ================= C. ### Tujuan Pembelajaran 5. **Hasil Belajar** ### Indikator Hasil Belajar 1. Memahami nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas dalam kepemimpinan administrasi; 2. Mampu mengidentifikasi masalah akuntabilitas (resiko dan kesalahan) dalam akuntabilitas; 3. Merumuskan langkah/upaya perbaikan akuntabilitas di organisasinya 4. Merumuskan langkah/upaya membangun budaya akuntabilitas; 5. Merumuskan langkah/upaya komunikasi dankoordinasi akuntabilitas dalam organisasi Materi Pokok dan Sub Materi Pokok ================================= 1. Konsep Akuntabilitas a. Indikator keberhasilan b. Pentingnya Akuntabilitas dalam kepemimpinan ( administrator) c. Memahami Prinsip-prinsip dalam akuntabilitas d. Pemahaman tentang pentingnya akuntabilitas dalam kepemimpinan e. Peran pimpinan dalam akuntabilitas kinerja f. Latihan g. Rangkuman h. Evaluasi i. Umpan balik dan tindak lanjut 2. Pemahaman tentang Resiko dan Kesalahan dalam akuntabilitas; j. Indikator akuntabilitas k. Memahami Resiko dan Kesalahan Akuntabilitas l. Mengidentifikasi resiko dan kesalahan akuntabilitas kinerja organisasi m. Menganalisis Resiko dan Kesalahan Akuntabilitas n. Merumuskan langkah/upaya mengantisipasi dan mengatasi Resiko dan kesalahan akuntabilitas o. Latihan p. Rangkuman q. Evaluasi r. Umpan balik dan tindak lanjut 3. Pemahaman Tentang Membangun Budaya Akuntabilitas Di Lingkungan Organisasi; s. Indikator keberhasilan t. Pentingnya Membangun Budaya Akuntabilitas u. Peran Pemimpin Pemimpin dalam Membangun Budaya Akuntabilitas v. Hambatan Dalam Membangun Akuntabilitas w. Latihan x. Rangkuman y. Evaluasi z. Umpan balik dan tindak lanjut 4. Konsepsi Komunikasi dan Koordinasi Akuntabilitas dengan atasan; a. Pentingnya Komunikasi dan Koordinasi akuntabilitas dengan atasan b. Praktek-Praktek Berkomunikasi Yang Baik Dengan Atasan c. Teknik-teknik Komunikasi dan Koordinasi dengan Atasan d. Aspek-aspek penting dalam membangun e. Peran Pimpinan Membangun Komunikasi dan Koordinasi f. Latihan g. Rangkuman h. Evaluasi i. Umpan balik dan tindak lanjut 5. Penutup j. Simpulan k. Tindak Lanjut ### BAB II Indikator Keberhasilan ====================== Apa yang Dimaksud dengan Akuntabilitas ====================================== 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi; 2. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis; 3. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; 4. Menunjukan sikap, perilaku yang konsisten, dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. 1. Sebuah gambaran mengenai tingkat pencapian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan startegis suatu organisasi. Pada instansi pemerintah, dilakukan pengukuran kinerja individu ; 2. Terdapat enam (6) indikator kinerja individu, yaitu; a. Kualitas; b. Kuantitas; c. Ketepatan waktu; d. Efektifitas; e. Efisiensi; dan f. Kemandirian; Pentingnya Akuntabilitas ======================== 5. Menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi); dengan membangun suatu sistem yang melibatkan *stakeholders* dan *users* yang lebih luas (termasuk masyarakat, pihak swasta, legislatif, yudikatif dan di lingkungan pemerintah itu sendiri baik di tingkat kementrian, lembaga maupun daerah); 6. Mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional); 7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar). Akuntabilitas Kinerja dalam Kepemimpinan (Administrator) ======================================================== - Akuntabilitas kinerja merupakan hal yang strategis bagi organisasi/Instansi, terutama bagi kepemimpinan administrator, karena merupakan langkah menegakkan pengelolaan administrasi kepada pimpinan organisasi menuju *good governance*. Hal ini dimaksudkan agar sebagai individu/pimpinan unit organisasi (administrator) dalam organisasi pemerintahan mampu memper- tanggungjawabkan penggunaan anggaran negara yang digunakan melalui program/kegiatannya ditujukan untuk sebaik-baiknya pelayanan / kepentingan publik. - Akuntabilitas ada 2 jenis, yaitu Internal dan Eksternal; 8. Akuntabilitas Kepemimpinan (Administrator) dalam Perspektif internal dan eksternal 9. Akuntabilitas dalam konteks kepemimpinan terdiri atas dua ### Perilaku Kunci Akuntabilitas a. Identifikasi Kepentingan Publik, b. Informasi Prosedur Operasional; c. Sikap Kehati-hatian; d. Keterbukaan; e. Kemudahan; F. PRINSIP-PRINSIP UMUM DALAM AKUNTABILITAS 10. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. 11. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 13. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta 14. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. 1. Harus merupakan sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan Negara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi yang bersangkutan. 3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh. 5. Harus jujur, obyektif, transparan, akurat, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah. 6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. ### Peran Pimpinan (administrator) dalam Akuntabilitas 15. Pentingnya Pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan dan program. Hal terpenting dalam membentuk suatu sistem akuntabilitas adalah mengembangkan pernyataan tujuan dengan cara yang konsisten. Pada dasarnya, tujuan dari suatu kebijakan dan program dapat dinilai, akan tetapi kebanyakan dari pernyataan tujuan yang dibuat terlalu luas, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam pengukurannya. Untuk itu diperlukan suatu pernyataan yang realistis dan dapat diukur. 16. Pola pengukuran tujuan. 17. Pengakomodasian sistem insentif. 18. Pelaporan dan penggunaan data. 19. Pengembangan kebijakan dan manajemen program pengembangan kebijakan dan manajeman program fokus kepada kepada program yang dikoordinasikan untuk mendorong akuntabilitas., sedangkan pengembangan sistem akuntabilitas tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang terkoordinasikan secara sinergis dan tidak secara independen program demi program. Sedangkan dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak- pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. (Mardiasmo, 2006:4). a. Menunjukkan adanya kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan standar prosedur pelaksanaan; b. Adanya sanksi yang ditetapkan oleh organisasi atas kesalahan/kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; c. Adanya output dan outcomes yang terukur. ### Latihan : a. Dalam hal proses penyelenggaraan pemerintahan, sering kita dengar istilah kata akuntabilitas. Kata tersebut mempunyai arti dan makna yang sangat penting. Apa yang dimaksud dengan akuntabilitas dan apa yang membuat akuntabilitas penting dilihat dari fungsinya? Dan berikan pendapat anda terkait konsep akuntabilitas tersebut? b. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal (*Vertical Accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*Horizontal Accountability*). Ada studi kasus seperti ini: bahwa ada pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada DPR. Pertanyaannya, termasuk bentuk akuntabilitas apakah studi kasus tersebut? Akuntabilitas Vertikal atau Akuntabilitas Horizontal? Jelaskan. c. Dalam hal pelayanan publik, masih sering diketemukan keluhan dari masyarakat terhadap kinerja pelayan publik. Masyarakat merasakan kinerja yang lambat, berbelit-belit, maupun tidak efisien ketika berhadapan dengan pelayan publik ataupun birokrasi publik. Padahal sejatinya sebagai abdi negara, birokrasi publik harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, Menurut anda, seberapa penting prinsip-prinsip akuntabilitas publik jika dikaitkan dengan fenomena tersebut? Jelaskan. Rangkuman ========= a. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. b. Prinsip--prinsip akuntabilitas mencakup beberapa hal Yaitu: (a) harus ada komitmen yang sama dari pimpinan c. Akuntabilitas publik penting antara lain karena memiliki tiga fungsi utama (Bovens, 2007), yaitu pertama,untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi); Kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional); Ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar). Evaluasi ======== a. Jelaskan pendapat saudara tentang konsep, makna dan pentingnya akuntabilitas kinerja; langkah apa yang harus dilakukan/diperhatikan dalam penerapan akuntabilitas b. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja. c. Akuntabilitas memiliki tiga fungsi penting, kaitkan dengan indikator akuntabilitas dan jelaskan. d. Pentingnya perilaku kunci Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, baik secara individu maupun organisasi, Jelaskan. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ============================= ### BAB III ### Indikator Keberhasilan 1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. 2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. 5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator Perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan pnyusunan laporan akuntabilitas. (LAN dan BPKP). Disamping itu harus diperhatikan mekanisme akuntabilitas yang harus mengandung beberapa dimensi penting; 1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran *(accuntability for probity and legality)* Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat. 2. Akuntabilitas manajerial. Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. 3. Akuntabilitas program. Akuntabilitas program juga berarti bahwa programprogram organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggung jawabkan program yang telah dibuat dan disepakati bersama sampai pada pelaksanaan program. 4. Akuntabilitas kebijakan. Lembaga -- lembaga publik hendaknya dapat mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan. 5. Akuntabilitas finansial. Akuntabilitas ini merupakan pertanggung jawaban lembaga lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar ### Pemahaman tentang Resiko dan Kesalahan Akuntabilitas Profesionalitas ### Identifikasi Resiko dan Kesalahan Akuntabilitas. 6. Perencanaan Strategis (*Strategic Plans*) yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional/ Daerah, yang di jabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional/Daerah, dan diturunkan menjadi Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah (RKP) Nasional/Daerah, Rencana Strategis (Renstra) untuk setiap Satuan Kerja K/L, Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Perjanjian Kerja (PK), dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk setiap PNS, SOP, dan alat kontrol lainnya 7. Kontrak Kinerja. Semua Pegawai Negeri Sipil tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Kontrak kerja yang dibuat untuk tiap tahun ini 8. Merupakan Kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsungnya.Kontrak atau perjanjian kerja ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. 9. Pengukuran kinerja, yang meliputi pengukuran indikator kinerja, pengumpulan data kinerja untuk membandingkan antara realisasi denngan rencana kerja dan kinerja tahun sebelumnya. Disamping itu juga membandingkan dengan 10. Pelaporan Kinerja yaitu berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Laporan ini dibuat dengan format standar laporan yang telah ditetapkan secara rinci dengan berbagai indikator, bukti dan capaiannya. - Adanya pengakuan terhadap tindakan yang telah diputuskan dan tindakan yang telah dilakukan - Adanya pengakuan terhadap etika dalam pengambilan keputusan - Adanya keterlibatan konstituen yang tepat dalam pengambilan keputusan. 11. Pemanfaatan informasi kinerja yang merupakan alat untuk melakukan perbaikan pada kinerja tahun berikutnya, agar kesinambungannya dapat dipantau dan terjaga. Alat informasi dapat berupa laporan tahapan perkembangan kemajuan, hambatan, serta perbandingan perencanaan aawal, ukuran kinerja hingga hasil akhir dari kinerja. ### Analisis Resiko dan Kesalahan Akuntabilitas. 12. Kesalahan /ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan 13. Kesalahan dalam melakukan penilaian yang berdampak pada pemberian sanksi dan penghargaan (*Reward and Punishment* yang tidak tepat) 14. Berpotensi menimbulkan pelanggaran/ penyimpangan ( F*raud*) 15. Kesalahan dalam Pengelolaan keuangan negara; 16. Sistem Akuntabilitas hanya diatas kertas, tidak dilaksanakan 17. Menimbulkan penyalahgunaan wewenang ### Kesalahan yang teridentifikasi: 1. Lemahnya pengawasan dan pengendalian internal organisasi; 2. Kelemahan pada Administrasi Keuangan; 3. Kelemahan Akuntabilitas Pengelolaan Aset; 4. Kelemahan pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa; 5. Rendahnya Kualitas Laporan Keuangan; 6. Kelemahan dalam sistem pengelolaan Keuangan Negara; Langkah/Upaya mewujudkan Akuntabilitas Kinerja ============================================== 2. Kelemahan Administrasi Keuangan; 3. Kelemahan Akuntabilitas pengelolaan aset tetap; 4. Kelemahan Proses Pengadaan Barang dan Jasa; Menghindari dan mencegah terjadinya: F. Faktor-faktor Pendukung untuk Mengatasi Resiko dan Kesalahan; ============================================================= 18. Aspek Individu ; 19. Aspek Lembaga/Organisasi; Latihan: ======== 3. Sebagai salah satu persyaratan untuk dapat mengatasi resiko dan kesalahan dlam akuntabilitas, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dapat membangun sistem akuntabilitas itu sendiri, dan akuntabilitas tidak mungkin dapat terwujud apabila tidak tersedia alat akuntabilitas dalam proses kejanya. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah: Perencanaan Strategis, Kontrak Kinerja, dan Laporan Kinerja. Ada studi kasus sebagai berikut: Dalam menentukan arah dan sasaran kinerja pembangunan dibutuhkan yang namanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional/Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Nasional/Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional/Daerah, Rencana Strategis (Renstra) untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk setiap PNS. Pertanyannya, termasuk alat akuntabilitas yang manakah studi kasus tersebut? Jelaskan. 4. Untuk mengatasi resiko dan kesalahan akuntabilitas, posisi pimpinan sangat penting, karena langkah/upaya yang dilakukan dalam rangka mengelola resiko dan meminimalisir kesalahan dalam akuntabilitas diperlukan sebuah keputusan yang tepat. Jelaskan langkah/upaya dimaksud agar akuntabilitas kinerja organisasi dapat ditegakkan secara efektif. Rangkuman ========= a. Pada setiap organisasi pemerintah memiliki potensi menghadapi resiko dan kesalahan dalam akuntabilitas, untuk itu tiap-tiap organisasi pemerintah memiliki teknik dan langkah akuntabilitas tersendiri. Langkah-langkah ini dapat diartikan secara berbeda-beda dari setiap anggota organisasi hingga membentuk perilaku yang berbeda-beda pula dalam menyikapi akuntabilitas. b. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung lima (5) dimensi; Akuntabilitas kejujuran dan hukum, Akuntabilitas Manajemen, Akuntabilitas proses, Akuntabilitas program, Akuntabilitas kebijakan, dan Akuntabilitas Finansial. c. Untuk dapat mengidentifikasi dan mengatasi resiko dan kesalahan akuntabilitas diperlukan penerapan manajemen resiko dan kesalahan secara baik dan benar. d. Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja diperlukan instrumen yang jelas dan tepat. Instrumen tersebut adalah; Perencanaan Strategis, Kontrak Kinerja, dan Laporan Kinerja. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan e. Langkah yang harus dilakukan dalam membangun akuntabilitas di lingkungan kerja yaitu: Pernyataan tujuan dan sasaran yang jelas; Pola pengukuran tujuan yang ditetapkan yang merupakan indikator kemajuan dari program/kegiatan; Pengakomodasian sistem insentif; Pelaporan dan penggunaan data; Pengembangan kebijakan dan manajemen program; serta melaksanakan dua jenis akuntabilitas yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal. Evaluasi ======== a. Jelaskan dimensi-dimensipenting akuntabilitas dalam rangka mewujudkan organisasi sektor publik yang akuntabel. b. Terbangunnya sistem akuntabilitas pada organisasi c. Jelaskan tahapan yang harus dilakukan dalam membangun sistem kerja yang mencerminkan prinsip- prinsip akuntabilitas di lingkungan unit kerja pejabat Administrator. d. Bagaimana peran pemimpin (administratro) dalam proses akuntabilitas kinerja pada unit organisasinya K. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ================================ ### BAB IV Indikator Keberhasilan ====================== ### Bagaimana Membangun Budaya Akuntabilitas 1. Seluruh pejabat dan staf yang ada dalam organisasi kita harus mengetahui apa yang kita lakukan. Ini berarti kita harus terbuka dan menyempatkan diri membicarakan visi dan misi yang kita gariskan dan sasaran-sasaran yang kita pancangkan secara gamblang sehingga hal ini menjadi 2. Semua pejabat dan anggota organisasi harus percaya bahwa tujuan dan sasaran organisasi yang telah disepakati bersama itu masuk akal dan, oleh karena itu, semua yang terlibat dapat membayangkan dirinya menjadi bagian dari sukses itu. Kesamaan visi, misi, dan sasaran kerja ini mempersyaratkan pijakan keyakinan yang sama, yang dapat dibangun dengan keterbukaan di antara para pimpinan dan anggota organisasi. 3. Semua pejabat dan pegawai memerlukan patokan-patokan dan sasaran hasil kerja yang terukur. Keterukuran sasaran hasil kerja ini lebih jauhakan dirasakan adil bagi para anggota pelaksana tugas bila mereka ini dilibatkan dalam perumusan sasaran kinerja yang dimaksud. Penting diingat di sini bahwa pembagian tugas dan penentuan besaran sasaran serta bagaimana pelaksanaannya akan dipantau harus dibicarakan secara terbuka dan disepakati secara kolektif. Hal penting ini tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh pihak penentu kebijakan belaka. 4. Semua pihak memerlukan umpan-balik (*feedback*) yang mengalir secara dua-arah. Yakni, manajer memerlukan umpan-balik dari staf; anggota pelaksana tugas memerlukan balikan dari atasannya. Hal ini berarti bahwa, dalam organisasi yang hirau-akuntabilitas, wajib dijamin adanya keterbukaan informasi dan deskripsi tugas yang eksplisit. Yakni, siapa ditugaskan apa dan berkoordinasi dengan siapa haruslah terlebih dahulu dipancangkan dan dinyatakan secara formal dan terbuka sehingga jelas siapa bertanggungjawab melakukan apa dan untuk siapa. Kejelasan ini penting karena staf pelaksana tidak mungkin 5. Semua pejabat/pegawai memerlukan evaluasi terhadap pelaksanaan tanggungjawab yang diembannya dan kegiatan yang dilakukannya. Begitu tugas berhasil dilaksanakan dengan baik, perayaan pantas dilakukan. Ketika tugas gagal diselesaikan dengan baik, kritik dan keprihatinan dihadapi dan diselesaikan bersama. 6. Kegiatan untuk saling mengevaluasi pelaksanaan tugas ini mempersyaratkan keterbukaan dan rasa saling-percaya karena hanya dalam iklim kerja yang terang-benderang dan suasana relasi antarmanusia yang diikat nilai saling- memuliakan inilah anggota suatu komunitas/organisasi dapat mengolah pengalamannya dengan optimal. Dalam iklim kerja yang seperti ini tidak ada orang yang tertarik untuk menimpakan kesalahan kepada orang lain. Pentingnya membangun Budaya Akuntabilitas ========================================= D. ### Aspek-aspek penting yang harus menjadi perhatian dalam membangun Akuntabilitas; 7. Transparansi; yang merupakan suatu sistem yang harus dilaksanakan dalam organisasi akuntabel, 8. Sistem dan Prosedur yang ter-update secara periodik setahun sekali dan maksimal 2 (dua) tahun sekali. 9. Partisipatif/Representatif. Keikutsertaan dari karyawan yang kemudian terwakilkan dalam pembahasan kepentingan bersama pada jenjang yang lebih tinggi, tentu akan relatif membawa aspirasi akar-rumput yang cukup jelas, faktual dan lengkap. 10. Evaluasi dan Review. Pada tahapan ini, evaluasi dan review difokuskan pada metodologi dan validitas pengumpulan masukan; proses pembuatan kebijakan; 11. Keluhan dan Respon. Apakah sudah ada wadah untuk menampung aspirasi/keluhan dari semua pemangku kepentingan dan apakah responnya telah dilakukan dengan cepat, tepat dan efektif sesuai harapan pemangku kepentingan ? 12. Monitoring atau pemantauan dapat dilakukan dengan pengetatan sistem dan prosedur; kesungguhan atasan langsung untuk menjalankan program dan kebijakan; komitmen pimpinan tertinggi untuk memastikan garis kebijakan telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan efektif; pemeriksaan rutin internal audit; pembentukan Dewan Kehormatan; serta pelibatan eksternal audit yang independen bila dirasakan perlu. 13. Kebijakan Futuristik. Apakah program-program dalam kebijakan itu mengacu pada kepentingan jangka panjang untuk kemaslahatan pemangku kepentingan sesuai trend dan tuntutan industri sejenis ? E. Bagaimana Peran Pemimpin Membangun Budaya Akuntabilitas dalam Organisasi? ========================================================================= 14. **Contoh sikap akuntabilitas.** Menentukan hasil dan harapan ============================ Berkomitmen meningkatkan peran SPIP secara konsisten. ===================================================== 17. Keterbukaan dalam mendapatkan feedback dan memecahkan masalah tanpa mencari kesalahan. Pintu organisasi selalu terbuka bagi seluruh jenjang jabatan (pejabat) dan karyawan yang ingin mengungkapkan ganjalan atau permasalahan dalam organisasi tanpa ada rasa takut atau tekanan. 18. Mempekerjakan / memberdayakan juga karyawan yang memiliki akuntabilitas. Jangan hanya memperkerjakan karyawan dengan berdasarkan ketrampilan teknis dan pengalaman saja, namun pertimbangkan pula kecocokannya dengan budaya kerja organisasi. 19. Melatih karyawan agar mampu menjadi akuntabel. Karyawan memiliki latar belakang yang beragam dimana mereka belum pernah diajarkan tentang akuntabilitas. Mereka mempelajari ketrampilan dan sikap seperti critical thinking sebelum mereka bisa berkembang dalam budaya akuntabilita**s.** 20. Menetapkan sikap konsekwensi dan dukungan; Harus ada konsekwensi yang diberikan kepada kinerja yang buruk dan dukungan serta reward 21. Mempertahankan akuntabilitas; 22. Membangun profesionalisme Indikator Minimal dalam membangun Akuntabilitas ; ================================================= 23. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedor pelaksanaannya; 24. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan- kesalahan/kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; 25. Adanya output dan outcome yang terukur. 1. Adanya Standard Operating Prosedure(SOP); dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan; 2. Mekanisme Pertanggungjawaban; 3. Laporan Tahunan; 4. Laporan pertanggungjawaban; 5. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara; 6. Sistem Pengaawasan; 7. Mekanisme Reward and Punishment: G. Latihan ======= 26. Belum baiknya pelayanan publik, masih menjadi perbincangan dan keluhan masyarakat. Hal ini terlihat pada sikap para aparatur pemerintah ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat; yang cenderung tidak efisien, lambat dan berbelit-belit dapat terlihat dari masih banyaknya keluhan oleh masyarakat. Berdasarkan penelusuran Ombudsman RI, jumlah laporan masyarakat di 2016 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun lalu (2015), laporan masyarakat hanya 6.854 laporan, tapi tahun ini sudah lebih dari 10.000 laporan kepada Ombudsman RI. Lebih jauh lagi, kualitas pelayanan publik yang masih rendah akan memicu ketidak pastian hukum, ketidakakuratan pelayanan publik, hingga memuncul kan praktik pungli. 27. Persoalan pungli erat dengan pelayanan publik, seperti penundaan layanan yang bisa memicu tindakan pungli di perangkat pemerintahan pusat maupun daerah. Hal ini antara lain disebabkan ketidakjelasan persyaratan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, prosedur, mekanisme, biaya pelayanan, rendahnya kepatuhan terhadap peraturan, dan sebagainya. Melihat pada contoh kasus pelayanan publik, tindakan buruk aparatur pemerintah, mekanisme kerja yang tidak jelas dan lain-lain tersebut; Bagaimana tanggapan anda jika mengaitkannya dengan perspektif akuntabilitas dalam pelayanan publik ataupun kinerja birokrasi publik? J. Rangkuman ============ a. Membangun budaya akuntabilitas tidak dapat secara serta-merta terbentuk secara instan meski dalam suatu oraganisasi publik. Banyak yang harus dipenuhi bila kita hendak mengembangkan sistem akuntabilitas dalam suatu oraganisasi. b. Dalam budaya akuntabilitas, kegiatan untuk saling mengevaluasi pelaksanaan tugas mempersyaratkan keterbukaan dan rasa saling-percaya karena hanya dalam iklim kerja yang transparan, terang-benderang dan suasana relasi antarmanusia yang diikat nilai saling-memuliakan inilah anggota suatu komunitas/organisasi dapat mengolah pengalamannya dengan optimal. Dalam iklim kerja yang seperti ini tidak ada orang yang tertarik untuk menimpakan kesalahan kepada orang lain. c. Aparat pemerintah dituntut untuk mampu menyele - nggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Hal ini berkaitan dengan tuntutan untuk memenuhi etika d. Pemimpin berperan membangun akuntabilitas agar para Staf/PNS akuntabel dalam berkinerja dan yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. e. Kepemimpinan (Administrator) yang akuntabel adalah yang mampu menunjukkan perilaku yang akuntabel serta dapat menegakkan keterbukaan dan transparansi di lingkungan unit kerja organisasinya. K. Evaluasi =========== 1. Kepemimpinan (Administrator) yang akuntabel adalah yang mampu menunjukkan perilaku yang akuntabel serta dapat menegakkan keterbukaan dan transparansi di lingkungan unit kerjanya, 2. Fenomena Pejabat yang masih seringkali diketemukan memungut uang imbalan atas layanan yang diberikan kepada masyarakat mencerminkan ketiadaan akuntabilitas dalam pelayanan publik, Praktek-praktek pungli tersebut mempengaruhi cepat atau lambatnya pelayanan yang diberikan, Padahal hal tersebut merupakan syarat bagi tegaknya akuntabilitas, dan 3. Pemimpin berperan membangun akuntabilitas kinerja di lingkungan unit kerjanya, agar para Staf/PNS akuntabel dalam berkinerja dan yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam praktek-praktek KKN, melayani masyarakat secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bagaimana pandangan sauadara tentang peran pimpinan dalam keberhasilan membangun budaya akuntabilitas ? Umpan Balik dan Tindak Lanjut ============================= ### BAB V KOMUNIKASI DAN KOORDINASI Indikator Keberhasilan ====================== Pentingnya Komunikasi dan Koordinasi Antara Pimpinan/Pegawai dengan pimpinan sebagai atasannya ============================================================================================== Teknik-teknik dalam Membangun Komunikasi dan Koordinasi dengan Atasan ===================================================================== a. Mengangkat seoraang pengawas atau koordinator untuk tiap-tiap kelompok kerja atau satuan organisasi. Tugas utama dalam seorang pengurus atau koordinator ialahuntuk menjaga orang-orang bawahannya mencapai tingkat target kerjanya dalam koordinasi dengan kelompok lainnya. b. Menciptakan keseimbangan antara beban kerja, wewenang dan tanggung jawab, yang dipikul oleh tip-tiap koordinasi dengan karyawan yang dikoordinasi. c. Menciptakan hubungan intier dan antar personel dari satuan-satuan organisasi yang terlibat dalam organisasi. Hubungan dapat dipererat dengan bentuk-bentuk komunikasi lisan, tertulis, prosedur-prosedur, surat-surat, bulletin-bulletin, dan cara-cara mekanis modern untuk menyampaikan pesan dan pendapat-pendapat. d. Mengadakan rapat-rapat terjadwal secara rutin untuk menerima laporan pertanggung jawaban secara berkala dari tiap-tiap satuan organisasi. Di sela- sela rapat ada waktu luang yang dapat digunakan untuk pertemuan informasi tukar pendapat dan informasi antara para pejabat dari berbgai satuan organisasi. e. Membuat edaran berantai dan selebaran kepada para pejabat yang diperlukan. Satu satuan organisasi mencetak masalah yang dihadapi, kemudian pada satuan-satuan organisasi lainnya untuk menanggapi dan ikut serta memecahkan masalah tersebut. f. Membuat mekanisme kerja sedemikian rupa sehinnga koordinasi dapat dilaksanakan secara optimal mekanisme kerja ini dapat di atur melalui buku pedoman organisasi, buku pedoman tata kerja dan buku pedoman kumpulan peraturan. g. Pemilihan alat komunikasi dan koordinasi harus tepat. Koordinasi melalui alat komunikasi telepon, telegram, teleks radio CB, HT, untuk koordinasi jarak jauh Komunikasi dalam Pengambilan Keputusan yang Akuntabel. ====================================================== 1. Memastikan tindakan dan keputusan yang adil, dan berimbang serta tidak bias. 2. Bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip *due process*. 3. Akuntabel dan transparan. 4. Melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan efisien. 5. Berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kode etik organisasi dan etika sektor publik. 6. Mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan. E. Praktek-praktek Berkomunikasi Yang Baik Dalam Organisasi ======================================================== 1. Mendengarkan; 2. Bertanya dan Memberi Tanggapan; 3. Gunakan Kalimat bersifat Positif dan Bahasa yang Efektif ; Hindari menggunakan kata-kata konfrontatif, intonasi tinggi dan argumentative. Dan hindari menggunakan bahasa atau istilah-istilah yang terlalu tinggi sehingga tidak dimengerti oleh atasan Anda. Komunikasi yang efektif bukan dinilai dari canggihnya kata-kata atau bahasa yang digunakan tetapi dari mudah atau tidaknya bahasa tersebut dipahami oleh lawan bicara Anda. 4. Menjaga Profesionalisme baik sebagai pemimpin dan bawahan; Peran pimpinan dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan atasan : ======================================================================== 1. Perencanaan yang matang; 2. Pentingnya menyamakan persepsi; 3. Pemahaman materi pembicaraan; 4. Sikap terbuka dan saling menghargai; 5. Minta feedback; 6. Penegasan dan motivasi; 7. Membangun Komunikasi informal; H. Latihan: =========== 1. Sebutkan dan jelaskan pendapat saudara tentang prinsip- prinsip komunikasi dan koordinasi yang sesuai aturan informasi yang berlaku secara universal. 2. Aspek-aspek penting apa yang harus menjadi perhatian dalam komunikasi dan koordinasi; Jelaskan 3. Jelaskan tentang teknik dan langkah dalam komunikasi dan koordinasi dengan atasan. 4. Pejabat/pimpinan yang akuntabel adalah Pimpinan yang mampu mengambil keputusan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani publik secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bagaimana tanggapan anda terhadap karakter pimpinan yang akuntabel?. G. Rangkuman ========= 1. Pada organisasi pemerintahan, apakah itu kementerian/ lembaga ataupun daerah dalam pelaksanaan tugasnya, telah diatur sedemikian rupa melaui struktur organisasi, memiliki hirarki dengan pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas pada masing-masing level organisasi artinya selalu ada posisi pemimpin dan yang 2. Agar komunikasi dan kordinasi dengan atasan berjalan efektif, diperlukan instrumen yang tepat serta tterencana baik substansi yang akan dibahas, jadwal, undangan atau orang2 yang terlibat, serta keputusan apa yang akan ditetapkan. 3. Keterbukaan dalam menyampaikan ide/gagasan, saran, kritik maukan merupakan salah satu bentuk informasi yang memungkinkan untuk disampaikan kepada atasan agar atasan mendapatkan informasi yang jelas, akurat dan valid sebagai bahan untuk pengambilan keputusan secara akuntabel. 4. Pengambilan keputusan secara akuntabel dan beretika berarti dapat membuat keputusan dan tindakan yang tepat dan akurat. Sebuah keputusan yang akuntabel dan beretika sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap dalam pekerjaan pemerintahan. 5. Dalam praktik komunikasi dan koordinasi dengan atasan, pejabat harus mengutamakan kepentingan organisasi, kepentingan umum dalam tiap-tiap keputusannya yang berarti bahwa: Memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias; Bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip *due process*; Akuntabel dan transparan; Melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan efisien; Berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kode sektor publik etika sesuai dengan organisasinya serta Mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan. Evaluasi ======== 6. Bagaimana seharusnya perilaku dari seorang pemimpin administrator dalam berkomunikasi dan Berkoordinasi dengan atasan? sehigga dapat menciptakan suasana kerja yang akuntabel? 7. Bagaimana seharusnya pejabat administrator harus bersikap sehingga dapat dikatakan memiliki akuntabilitas tinggi? 8. Jelaskan bagaimana seharusnya seorang pejabat administrator yang akuntabel menghadapi terjadinya konflik kepentingan.? 9. Jelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan dalam organisasi yang akuntabel dan beretika ?. Umpan balik dan tindak lanjut ============================= Simpulan ======== ### BAB VI PENUTUP 4. Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. a. Pemimpin berperan membangun akuntabilitas agar para Staf/PNS akuntabel dalam berkinerja dan yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tindak Lanjut ============= ### DAFTAR PUSTAKA Contoh Kasus Mengenai Pelanggaran Akuntabilitas =============================================== A. **Dari Berbagai Surat Kabar** 1. Link : 2. Link : 3. Link : 4. Link : Penyalahgunaan Wewenang Karena Kurangnya Etika ---------------------------------------------- 5. Link : 6. Link : 1. Nama islam dibuat tercoreng. 2. Dana trilyunan program anti teror cair. 3. Isu 2019 ganti presiden tenggelam. 7. Link: 8. Link : B. Dari Sumber Video/Visual ======================== 9. BPK Temukan 14.854 Kasus Penyimpangan Keuangan Negara 10. Video Oknum PNS Mabuk & Merokok Viral di Medsos 11. Video pelanggaran-pelanggaran PNS b. Netralitas ASN, 12 Maret 2018 https:/[/www](http://www.youtube.com/watch?v=x3ljttVnie4).[youtube.com/watch?v=x3ljttVnie4](http://www.youtube.com/watch?v=x3ljttVnie4) c. Suara dan Aksi Warga Nagara, 19 Maret 2016 d. Mendorong Akuntabilitas Sosial lewat Suara dan Aksi Warga Negara, 27 November 2016 e. Dialog: Menccari Solusi Pelanggaran HAM, 1 oktober 2015 f. Pemecatan Ribuan PNS Koruptor Butuh Waktu: Kemen PAN 7 RB, 8 September 2018 g. Etika Bicara Pejabat Publik, 27 Maret 2015: Lunch Talk h. Beragam Pelaanggaran PNS di Hari pertama masuk kerja, 11 Juli 2016 [https://www.youtube.com/watch?v=rFjAlYWByoQ&app=d](https://www.youtube.com/watch?v=rFjAlYWByoQ&app=desktop) [esktop](https://www.youtube.com/watch?v=rFjAlYWByoQ&app=desktop) i. Lapor! Untuk Pembangunan dan Pelayanan Publik yang lebih baik. j. Masyarakat Peduli Pelayanan Publik, 11 Agustus 2014