UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Latar Belakang

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
• Tujuan dari perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah adalah untuk menjawab kendala penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pendekatan Kinerja

• Pendekatan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menuntut Pemerintah Daerah fokus pada kinerja terukur.
• Pendekatan ini mempertimbangkan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis.
• Tolok ukur dalam pendekatan ini mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja.

Karakteristik Pendekatan Kinerja

• Melibatkan proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kejelasan aktivitas dan organisasi penanggungjawab pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran.
• Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah diklasifikasikan sampai dengan sub kegiatan.

Tujuan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

• Menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan.
• Informasi ini digunakan untuk:
  • Membantu kepala daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
  • Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah.
  • Membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah.
  • Menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah.
  • Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat.
  • Mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
  • Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Latar Belakang

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
• Tujuan dari perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah adalah untuk menjawab kendala penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pendekatan Kinerja

• Pendekatan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menuntut Pemerintah Daerah fokus pada kinerja terukur.
• Pendekatan ini mempertimbangkan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis.
• Tolok ukur dalam pendekatan ini mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja.

Karakteristik Pendekatan Kinerja

• Melibatkan proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kejelasan aktivitas dan organisasi penanggungjawab pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran.
• Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah diklasifikasikan sampai dengan sub kegiatan.

Tujuan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

• Menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan.
• Informasi ini digunakan untuk:
  • Membantu kepala daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
  • Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah.
  • Membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah.
  • Menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah.
  • Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat.
  • Mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
  • Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya. Quiz ini menjelaskan dampak UU 23 Tahun 2014 terhadap peraturan perundang-undangan Pemerintahan Daerah.