Pemerintahan Daerah Indonesia 2017

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

• Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan Pasal 353 dan 383 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
• Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan untuk menjamin penyelenggaraan berjalan efisien dan efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mencakup inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan pada lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
• Pemerintah Pusat diwakili Presiden Republik Indonesia dan dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan.

Ketentuan Umum

• Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah dikoordinasikan oleh Menteri.
• Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah.
• Peningkatan kapasitas daerah tercakup dalam perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
• Pemerintah daerah adalah kepala daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah otonom.
• DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah.
• Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
• Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
• Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bentuk Pembinaan

• Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah umum dan teknis dikoordinasikan oleh Menteri, gubernur, maupun menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
• Pembinaan umum meliputi pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan daerah, kepegawaian, keuangan, pembangunan, pelayanan publik, kerjasama, kebijakan daerah, kepala daerah dan DPRD, dan bentuk pembinaan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
• Pembinaan teknis meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke kabupaten/kota atau provinsi.

Fasilitasi

• Fasilitasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
• Fasilitasi dapat diterapkan pada perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
• Fasilitasi mencakup pemberdayaan, penguatan kapasitas, dan bimbingan teknis pada Pemerintahan Daerah.

Konsultasi

• Konsultasi dilakukan untuk memperoleh petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sifatnya mendesak atau menyangkut kepentingan masyarakat luas.
• Konsultasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Pendidikan dan Pelatihan

• Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemerintahan Daerah.
• Pendidikan dan pelatihan meliputi pendidikan dan pelatihan substansi pemerintahan daerah, kepemimpinan, kepamongprajaan, dan teknis fungsional pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
• Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dilakukan dengan berkoordinasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian dan Pengembangan

• Penelitian dan pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
• Penelitian dan pengembangan mencakup pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian.
• Penelitian dan pengembangan memanfaatkan kerja sama antar instansi, pemerintah daerah dan perguruan tinggi.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

• Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan umum dan teknis di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
• Pengawasan umum mencakup pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan daerah, kepegawaian, keuangan, pembangunan, pelayanan publik, kerjasama, kebijakan daerah, kepala daerah dan DPRD, dan bentuk-bentuk pengawasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
• Pengawasan teknis mencakup pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang dilaksanakan secara detail.
• Pengawasan dilakukan atas standar pelayanan minimal atas pelayanan publik.

Tata Cara, Pembinaan dan Pengawasan

• Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam koordinasi antar pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota.
• Pemerintah daerah wajib mencantumkan program pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan dan penganggaran.
• Perencanaan pembinaan dan pengawasan dapat diubah jika dibutuhkan.
• Menteri dan Menteri Teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan koordinasi untuk penjatuhan sanksi dan lain-lainnya.

Pendidikan dan Pelatihan

• Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintahan daerah.
• Pendidikan dan pelatihan meliputi pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional pemerintahan daerah serta berbagai wilayah lainnya.

Penelitian dan Pengembangan

• Penelitian dan pengembangan diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pelaporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan

• Laporan hasil pengawasan APIP disampaikan kepada pimpinan instansi terkait.
• Laporan pengawasan bersifat rahasia dan tidak boleh dibuka kepada publik, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundangan.

Pengawasan oleh DPRD

• Pengawasan oleh DPRD bersifat kebijakan.
• Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
• Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.
• Hasil pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengawasan oleh Masyarakat

• Masyarakat dapat menyampaikan laporan/pengaduan atas dugaan pelanggaran, misalnya oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat desa/instansi daerah, atau perangkat desa.
• Laporan harus berisi identitas pelapor, pihak yang dilaporkan, perbuatan yang melanggar, dan keterangan faktanya.

Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah

• Pembinaan dan pengawasan kepala daerah dilakukan oleh gubernur (tingkat provinsi) dan bupati/wali kota(tingkat kabupaten/kota).
• Pembinaan dilakukan dengan fasilitas audit, reviu, pengawasan, dan bimbingan teknis.

Sanksi Administratif

• Kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan daerah yang melakukan pelanggaran administratif dijatuhi sanksi administratif oleh Presiden, Menteri dan gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat.
• Bentuk sanksi administratif berupa teguran tertulis, tidak dibayarkan hak keuangan, penundaan evaluasi, pengambilalihan kewenangan, penundaan/pemotongan dana, program pembinaan khusus, pemberhentian sementara, atau pemberhentian.