Usulan Dasar Negara: Yamin, Soepomo, Soekarno

Usulan Dasar Negara oleh Para Pendiri Bangsa

• Pada sidang BPUPKI pertama (29 Mei-1 Juni 1945), tiga tokoh mengusulkan dasar negara.
• Mohammad Yamin (29 Mei 1945) mengusulkan Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat.
• Soepomo (31 Mei 1945) mengusulkan Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan Lahir dan Batin, Musyawarah, dan Keadilan Rakyat.
• Soekarno (1 Juni 1945) mengusulkan Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia), Internasionalisme (Peri Kemanusiaan), Mufakat (Demokrasi), Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.
• Dari usulan-usulan tersebut, Pancasila yang dikenal sekarang diresmikan pada 18 Agustus 1945.

Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara

• Pancasila memiliki fungsi sebagai dasar negara, landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
• Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup, pedoman dalam bersikap dan bertindak.
• Pancasila membedakan Indonesia dari bangsa lain sebagai kepribadian bangsa.
• Kasus korupsi menunjukkan lemahnya penerapan Pancasila, khususnya sila ke-5, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dan menyebabkan ketimpangan sosial serta melanggar prinsip keadilan.

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

• Menurut UU No. 12 Tahun 2011, hierarki peraturan hukum Indonesia meliputi:
  • UUD 1945
  • Ketetapan MPR
  • Undang-Undang (UU) / Perppu
  • Peraturan Pemerintah (PP)
  • Peraturan Presiden (Perpres)
  • Peraturan Menteri (Permen)
  • Peraturan Daerah (Perda Provinsi/Kabupaten/Kota)
• Hakim dalam kasus hukum harus mengutamakan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki.

Makna dan Sejarah Semboyan Bhinneka Tunggal Ika

• Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" berasal dari Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular pada abad ke-14.
• Maknanya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu.
• Semboyan ini dipilih karena mengandung nilai sejarah dan kearifan lokal, mampu mencerminkan keberagaman bangsa, dan menjadi perekat persatuan bangsa Indonesia.

Hak dan Kewajiban dalam Membayar Pajak

• Pasal 23A UUD 1945 menyatakan bahwa pajak adalah kewajiban warga negara.
• Pajak digunakan untuk membiayai pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan umum, dan mendukung pertahanan serta keamanan negara.
• Menolak membayar pajak melanggar hukum dan menghambat pembangunan nasional.

Ancaman Sosial Budaya di Indonesia

• Beberapa ancaman sosial budaya terhadap ketahanan nasional meliputi:
  • Masuknya budaya asing yang bertentangan dengan nilai Pancasila.
  • Penyebaran ujaran kebencian dan hoaks yang memecah belah persatuan.
  • Penyalahgunaan narkoba yang merusak generasi muda.
• Solusinya adalah meningkatkan kesadaran nasionalisme dan pendidikan karakter berbasis Pancasila.

Illegal Fishing sebagai Hambatan Ekonomi

• Illegal fishing merugikan ekonomi Indonesia, terutama sektor kelautan.
• Solusi yang tepat adalah meningkatkan kerja sama internasional serta penguatan patroli laut dan diplomasi maritim.

Sistem Pemerintahan Indonesia

• Indonesia menganut sistem presidensial dengan presiden memiliki kekuasaan eksekutif penuh.
• Keunggulannya: Stabilitas pemerintahan lebih terjaga, presiden tidak mudah dijatuhkan, pengambilan keputusan lebih cepat.
• Sistem ini membutuhkan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Perubahan Undang-Undang Dasar dan Sistem Pemerintahan

• Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan konstitusi:
  • UUD 1945 (1945–1949): Sistem presidensial dalam kondisi darurat.
  • Konstitusi RIS 1949: Negara serikat akibat perjanjian dengan Belanda.
  • UUDS 1950 (1950–1959): Sistem parlementer dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, menyebabkan ketidakstabilan politik.
  • Dekrit Presiden 5 Juli 1959: Kembali ke UUD 1945 karena sistem parlementer dianggap tidak sesuai.
• Amandemen UUD 1945 (1999–2002) mengubah ketentuan untuk memperkuat demokrasi.
• Faktor utama perubahan UUD adalah kebutuhan menyesuaikan sistem pemerintahan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi bangsa.

Hierarki Hukum dan Mahkamah Konstitusi

• Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat dua lembaga yang berwenang melakukan judicial review.
• Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
• Mahkamah Agung (MA) berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang.
• Asas hierarki hukum menyatakan bahwa hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

Sistem Parlementer dan Dampaknya di Indonesia

• Sistem parlementer melalui UUDS 1950 mengalami beberapa kelemahan.
• Kelemahan tersebut meliputi: seringnya pergantian kabinet, koalisi yang tidak stabil, dan krisis kepemimpinan.
• Sistem parlementer akhirnya dihapus melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Perubahan UUD 1945 di Era Reformasi

• Reformasi (1998) membawa perubahan, termasuk pembatasan kekuasaan eksekutif, penguatan hak asasi manusia, desentralisasi, pemilu langsung, dan pembentukan lembaga negara baru.
• Perubahan ini memperkuat prinsip demokrasi konstitusional.

Sikap Demokratis di Era Keterbukaan Informasi

• Sikap demokratis di era keterbukaan informasi harus diterapkan dengan menghormati perbedaan pendapat, menyaring informasi dengan kritis, dan berpartisipasi dalam diskusi publik secara santun.
• Prinsip kebebasan berbicara harus disertai tanggung jawab.

Kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara

• Pelanggaran kewajiban bela negara meliputi menolak membayar pajak, tidak menggunakan hak pilih, dan tidak menaati hukum.

Solusi atas Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara

• Pelanggaran hak dan kewajiban dapat menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat.
• Solusi yang dapat diterapkan: pendidikan dan sosialisasi, sanksi yang tegas, meningkatkan fasilitas kebersihan, dan gotong royong.
• Penyelesaian masalah ini harus berbasis kesadaran dan kerja sama.

Keberagaman Sebagai Potensi Sosial

• Keberagaman di Indonesia mencakup keberagaman suku bangsa, agama, bahasa daerah, budaya, dan seni.
• Dikelola dengan baik, keberagaman dapat memperkuat persatuan dan identitas bangsa.

Penyebab Konflik Sosial dalam Keberagaman

• Konflik sosial disebabkan oleh perbedaan nilai dan norma, ketimpangan ekonomi, dan kesalahpahaman komunikasi.
• Penyelesaian konflik harus mengedepankan musyawarah dan gotong royong.

Konflik dalam Keberagaman dan Ancaman terhadap NKRI

• Pemberontakan PKI Madiun 1948 adalah konflik antara pemerintah dan kelompok sayap kiri.
• Faktor penyebabnya meliputi: ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, perbedaan ideologi politik, dan upaya perebutan kekuasaan.
• Konflik semacam ini menunjukkan pentingnya menjaga persatuan dan ideologi negara.

Solusi Berkeadilan dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi

• Kesenjangan ekonomi dapat menyebabkan kecemburuan sosial.
• Solusi yang dapat diterapkan: pajak progresif, bantuan sosial yang tepat sasaran, pendidikan dan pelatihan kerja, dan akses permodalan bagi UMKM.
• Membatasi kepemilikan aset produktif bukanlah solusi yang adil.

Gotong Royong dalam Kehidupan Bermasyarakat

• Gotong royong memperkuat kerja sama dalam masyarakat.
• Sikap yang harus diterapkan: saling melengkapi kekurangan, menghargai kontribusi setiap individu, dan berbagi tanggung jawab secara adil.

Makna Kesatuan bagi Bangsa Indonesia

• Persatuan dalam keberagaman mencerminkan identitas nasional dan keunggulan bangsa.
• Makna kesatuan bagi Indonesia: mengembangkan sikap toleransi, meningkatkan nasionalisme, dan menjaga keutuhan NKRI.

Praktik Demokrasi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

• Demokrasi di Indonesia didasarkan pada prinsip musyawarah dan keterwakilan.
• Dalam menyampaikan aspirasi, tindakan yang tepat meliputi mengajukan petisi atau audiensi.

Ancaman Sosial Budaya bagi Ketahanan Nasional

• Tantangan berasal dari pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat, seperti masuknya budaya asing, maraknya hoaks dan ujaran kebencian, serta penyalahgunaan narkoba dan gaya hidup hedonis.
• Solusi melalui penguatan pendidikan karakter, literasi digital, dan promosi budaya lokal.

Solusi terhadap Ancaman di Bidang Ekonomi (Illegal Fishing)

• Solusi illegal fishing meliputi peningkatan patroli laut, kerja sama dengan negara lain, mendorong penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, dan menyediakan insentif bagi nelayan yang melaporkan aktivitas illegal fishing.

Perbandingan Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara

• Monarki parlementer memiliki raja sebagai simbol negara, pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri.
• Republik presidensial memiliki presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Sistem Pemerintahan Indonesia

• Indonesia menganut sistem presidensial dengan beberapa karakteristik utama: Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, kewenangan eksekutif tidak dapat dijatuhkan kecuali melalui pemakzulan, DPR memiliki fungsi pengawasan, dan sistem otonomi daerah.

Peran Lembaga Negara dalam Pengawasan Kebijakan Publik

• Lembaga yang berwenang mengawasi kebijakan tax amnesty meliputi BPK yang bertugas mengaudit keuangan negara, KPK yang memastikan tidak ada korupsi, dan DPR yang melakukan pengawasan politik.

Perubahan UUD 1945 dan Implikasinya

• Perubahan UUD 1945 membawa perubahan besar, termasuk pemilihan presiden langsung, pembentukan MK, pemisahan TNI dan Polri, serta otonomi daerah yang lebih luas.

Mekanisme Amandemen UUD 1945

• Mekanisme memilik prosedur ketat, yaitu usulan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR, sidang MPR harus memenuhi kuorum minimal 2/3 anggota MPR, keputusan diambil dengan persetujuan minimal 50% + 1 dari total anggota MPR, dan perubahan tidak boleh mengubah bentuk negara kesatuan.

Sikap Demokratis dalam Era Keterbukaan Informasi

• Sikap yang harus diterapkan di era digital meliputi menghormati pendapat orang lain, menyampaikan opini dengan santun, mencari informasi dari sumber kredibel, dan menghindari penyebaran hoaks.

Kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara

• Contoh pengingkaran kewajiban: menolak membayar pajak, tidak ikut serta dalam pemilu, dan mengabaikan kewajiban bela negara.

Solusi atas Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara

• Solusi atas pelanggaran kewajiban warga negara meliputi peningkatan kesadaran lingkungan, penerapan sanksi tegas, mendorong partisipasi aktif masyarakat, dan mengadakan kegiatan gotong royong secara rutin.

Konflik dalam Keberagaman dan Upaya Penyelesaiannya

• Konflik sosial disebabkan oleh: perbedaan nilai dan norma, ketimpangan ekonomi, dan kurangnya komunikasi.
• Penyelesaian konflik harus mengedepankan musyawarah dan gotong royong.

Peran Lembaga Negara dalam Menjaga Stabilitas Nasional

• Lembaga negara memiliki peran penting antara lain: Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Implementasi Nilai Pancasila dalam Pembangunan Nasional

• Pembangunan nasional harus didasarkan pada: kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Periode Pemberlakuan UUD di Indonesia

• UUD diterapkan dari tahun 1945–1949, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 (1950–1959), kembali ke UUD 1945.
• Amandemen UUD 1945 tahun 1999–2002.

Prinsip Hierarki Hukum di Indonesia

• Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, hierarki hukum di Indonesia: UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang (UU) / Perppu, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda Provinsi/Kabupaten/Kota).
• Lembaga berwenang menguji UUD: Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Evaluasi Sistem Pemerintahan Indonesia

Indonesia menganut sistem presidensial yang dinilai memberikan stabilitas politik.

Perubahan UUD 1945 dan Implikasinya

• Amandemen UUD 1945 berdampak besar dalam sistem pemerintahan, dan didukung dengan pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung
• Membentuk Mahkamah Konstitusi (MK), memisahkan TNI dan POLRI.
• Desentralisasi dan Otonomi daerah lebih luas.

Demokrasi dalam Era Otonomi Daerah

• Langkah Pemilihan kepala daerah secara langsung bertujuan untuk : Menjamin bahwa kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan aspirasi rakyat, meningkatkan partisipasi masyarakat Politik lokal, Memperkuat prinsip Otonom daerah.
• Serta untuk mencegah praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme dan sentralisasi kekuasaan.

Tantangan Demokrasi di Era Digital

• Tantangan di era digital meliputi: Penyebaran hoax dan ujaran kebencian.
• Polarisasi Politik akibat algoritma media social, Kurangnya kesadaran dalam menyaring Informasi.
• Dengan Bersikap Kritis terhadap informasi yang beredar, menghargai perbedaan pendapat.

Ancaman dan Tantangan dalam Keamanan Nasional

• Langkah ini meliputi: Illegal Fishing yang merugikan perekonomian maritim terorisme dan radikalisme yang mengancam persatuan keamanan Siber terhadap ancaman digital, dan langkah dengan Kerjasama Internasional dalam pengawasan laut.

Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan

• perbedaan bentuk Monarki dengan parlementer dan republik presidensial ialah : Monarki Parlamenter Raja sebagai simbol negara, pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, republik presidensial:Persiden sebagai kepala dan kepala pemerintahan.