Undang-Undang Kesehatan

Study Notes

Undang-Undang Kesehatan

Undang-Undang ini bertujuan untuk membangun dan memperkuat sistem kesehatan secara terpadu dan holistik melalui satu undang-undang.
Kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat seseorang secara fisik, jiwa, dan sosial; bukan hanya bebas dari penyakit.
Upaya Kesehatan adalah kegiatan terpadu untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Pelayanan Kesehatan adalah berbagai kegiatan yang diberikan secara langsung kepada individu atau masyarakat untuk meningkatkan kesehatan.
Sumber Daya Kesehatan meliputi hal-hal yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan.
Tenaga Medis adalah tenaga yang memiliki pendidikan dan keterampilan dalam bidang kedokteran atau kedokteran gigi.
Tenaga Kesehatan adalah tenaga profesional dalam bidang kesehatan dengan keterampilan tertentu.
Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dengan sarana yang dipakai untuk memberikan pelayanan kesehatan.
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berfokus pada promotif dan preventif.
Rumah Sakit adalah fasilitas menyediakan layanan kesehatan secara paripurna meliputi rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.
Perbekalan Kesehatan meliputi obat, alat kesehatan, dan bahan lainnya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan kesehatan.
Obat adalah bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan, serta kontrasepsi.
Badan/lembaga/komunitas tertentu (misalnya, Konsil, Kolegium, dan lain-lain) memiliki tugas-tugas spesifik dalam meningkatkan mutu dan kompetensi teknis keprofesian petugas kesehatan.
Undang-Undang ini berbasis asas-asas tertentu, seperti perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, ilmiah, pemerataan, etika, dan lain sebagainya.
Tujuan penyelenggaraan Kesehatan adalah meningkatkan perilaku hidup sehat, akses dan kualitas Pelayanan Kesehatan, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang efektif, memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pelayanan Kesehatan, meningkatkan ketahanan Kesehatan, dan menjamin ketersediaan pendanaan Kesehatan secara berkelanjutan dan berkeadilan.
Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi Kesehatan; akses Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; perawatan sesuai dengan standar; akses Sumber Daya Kesehatan dan Lingkungan yang sehat; menentukan tindakan Pelayanan Kesehatan; kerahasiaan data pribadi; dan perlindungan dari risiko Kesehatan.
Setiap orang berkewajiban mewujudkan derajat kesehatan masyarakat; menjaga kesehatan diri dan orang lain; menghormati hak orang lain; menerapkan pola hidup sehat; patuh saat terjadi KLB/Wabah; dan mengikuti program jaminan Kesehatan nasional.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pengaturan, pelaksaan, pembinaan, dan pengawasan Pelayanan Kesehatan.
Pelayanan Kesehatan diselenggarakan secara berjenjang (primer dan lanjutan), memperhatikan tempat, kebutuhan, dan sebagainya.
Sistem rujukan Pelayanan Kesehatan memperhatikan kebutuhan medis pasien dan kemampuan pelayanan masing-masing fasilitas.
Ada Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat dengan fasilitas dan sumber daya yang berpusat pada kebutuhan komunitas/masyarakat lokal.
Undang-undang ini mengatur bentuk, tanggung jawab, dan pelaksanaan Upaya Kesehatan (misalnya, Upaya Kesehatan ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lansia, penyandang disabilitas).