Proses Banding ASN dan PP 79 Tahun 2021

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Apa yang harus dilakukan ASN jika tidak puas dengan keputusan BPASN?

Menunggu keputusan selanjutnya dari BPASN

Mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (correct)

Mengajukan banding ke PPK

Menghentikan semua proses hukum

Berapa hari kerja waktu maksimal untuk mengajukan keberatan setelah keputusan diterima?

30 hari kerja

14 hari kerja (correct)

7 hari kerja

21 hari kerja

Apa tanggung jawab PPK setelah menerima pengajuan banding dari ASN?

Memberikan keputusan akhir dalam waktu 14 hari kerja

Memberikan tanggapan dalam waktu 21 hari kerja (correct)

Membuat laporan kepada BPASN

Tidak perlu menanggapi permohonan banding

Apa yang bisa terjadi jika PPK tidak melaksanakan keputusan BPASN?

Dapat dikenai sanksi administratif Signup and view all the answers

Apa yang dilakukan BPASN setelah menerima pengajuan banding dari ASN?

Wajib memutuskan dalam waktu 65 hari kerja Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan penyetaraan jabatan bagi ASN?

Menyelaraskan jabatan administrasi ke JF Signup and view all the answers

Apa tujuan dari PP Nomor 79 Tahun 2021?

Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi ASN Signup and view all the answers

Apa sanksi yang dapat dikenakan kepada ASN yang tidak mengikuti proses banding?

Sanksi administratif Signup and view all the answers

Apa fungsi dari Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021?

Melindungi hak ASN dalam menghadapi keputusan PPK Signup and view all the answers

Siapa yang memimpin sidang dalam proses banding administratif menurut PP Nomor 79 Tahun 2021?

Ketua BPASN Signup and view all the answers

Apa yang dapat diajukan oleh ASN jika merasa keputusan PPK tidak adil?

Keberatan Signup and view all the answers

Apa yang dijamin oleh PP Nomor 79 Tahun 2021 selama proses banding?

Gaji dan tunjangan tetap Signup and view all the answers

Apa yang termasuk dalam upaya administratif bagi ASN?

Keberatan dan mediasi Signup and view all the answers

Apa yang tidak termasuk dalam hak ASN selama proses banding?

Kenaikan gaji Signup and view all the answers

Apa yang menjadi tujuan utama dari upaya administratif?

Melindungi hak ASN terhadap keputusan PPK Signup and view all the answers

Instansi apa yang tidak termasuk dalam perwakilan yang terlibat dalam PP Nomor 79 Tahun 2021?

Kementerian Pendidikan Signup and view all the answers

Apa yang menjadi hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)?

Mendapatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi Signup and view all the answers

Apa kewajiban utama yang harus dipatuhi oleh pegawai PPPK?

Mematuhi disiplin kerja yang ditetapkan Signup and view all the answers

Menurut peraturan, bagaimana pegawai PPPK dapat memenuhi hak mereka?

Dengan mengikuti jalur pendidikan yang disediakan Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan oleh PPPK jika merasa haknya tidak dipenuhi?

Menyampaikan keluhan secara resmi ke atasan Signup and view all the answers

Manakah yang bukan termasuk hak pegawai PPPK?

Menghadiri konferensi internasional Signup and view all the answers

Apa yang menjadi sanksi jika pegawai PPPK melanggar kewajibannya?

Diberikan peringatan atau pemecatan Signup and view all the answers

Apa yang diperoleh PPPK setelah masa kerja tertentu selain gaji?

Fasilitas pelatihan dan pengembangan Signup and view all the answers

Siapa yang bertanggung jawab untuk mengawasi disiplin pegawai PPPK?

Atasan langsung di instansi masing-masing Signup and view all the answers

Study Notes

Daftar Isi

Daftar isi berisi ringkasan tentang regulasi mengenai kepegawaian, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lainnya.
Berisi kompetensi umum, seperti regulasi kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Berisi kompetensi khusus, seperti teori motivasi, hierarki kebutuhan, kinerja, pelayanan pelanggan, manajemen dan unsur-unsurnya, human capital, dan disiplin PNS.
Terdapat informasi tentang peraturan terkait cuti, mutasi, dan pengembangan kompetensi PNS dan PPPK.
Juga terdapat informasi terkait konsep dasar bimbingan dan konseling.

Kemampuan Umum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengatur hak, kewajiban, dan tugas ASN, termasuk PNS dan PPPK.
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) menetapkan ketentuan mengenai disiplin PNS.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 juga mengatur disiplin PNS.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 mengatur status, hak, kewajiban, pendidikan, pelatihan, karier, disiplin, sanksi, dan pensiun bagi PNS.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN

Undang-undang ini mengatur tata kelola ASN di Indonesia, meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan netralitas pegawai pemerintah.
Tujuan utamanya adalah mewujudkan ASN yang profesional dan netral, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan ASN.
Jenis ASN meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hak dan Kewajiban ASN

ASN berhak mendapatkan gaji, tunjangan, dan jaminan sosial (kesehatan, pensiun).
ASN berkewajiban setia pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah.
ASN berkewajiban menjaga netralitas politik dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

Pengelolaan ASN

Pengelolaan ASN harus berbasis Sistem Merit, dengan pengangkatan, promosi, dan pemberhentian didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
Netralitas politik dijaga ketat untuk menghindari intervensi dan konflik kepentingan.
Penggunaan sistem digital dalam proses manajemen ASN untuk efisiensi dan transparansi.

Pemberhentian ASN

Pemberhentian ASN dapat terjadi atas permintaan sendiri atau karena pelanggaran berat, usia pensiun, atau alasan lain sesuai aturan.
Pemberhentian tidak dengan hormat diberikan pada pelanggaran serius.

Peraturan Pemerintah Nomor 11. Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS

Peraturan pemerintah ini mengatur pengelolaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk pengembangan karier, penyesuaian jabatan, dan aturan pemberhentian.
Aturan delegasi kewenangan Presiden.
Penyesuaian dan peningkatan pengelolaan PNS, termasuk pengembangan karier, penyesuaian jabatan, dan pemberhentian.

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Description

Quiz ini membahas tentang prosedur banding bagi ASN serta peraturan yang mengaturnya, yaitu PP Nomor 79 Tahun 2021. Anda akan menemukan pertanyaan mengenai tanggung jawab PPK, hak ASN, dan sanksi yang mungkin dikenakan. Uji pemahaman Anda mengenai kebijakan dan proses administratif yang berlaku bagi ASN.