Podcast
Questions and Answers
Apa yang harus dilakukan ASN jika tidak puas dengan keputusan BPASN?
Apa yang harus dilakukan ASN jika tidak puas dengan keputusan BPASN?
- Menunggu keputusan selanjutnya dari BPASN
- Mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (correct)
- Mengajukan banding ke PPK
- Menghentikan semua proses hukum
Berapa hari kerja waktu maksimal untuk mengajukan keberatan setelah keputusan diterima?
Berapa hari kerja waktu maksimal untuk mengajukan keberatan setelah keputusan diterima?
- 30 hari kerja
- 14 hari kerja (correct)
- 7 hari kerja
- 21 hari kerja
Apa tanggung jawab PPK setelah menerima pengajuan banding dari ASN?
Apa tanggung jawab PPK setelah menerima pengajuan banding dari ASN?
- Memberikan keputusan akhir dalam waktu 14 hari kerja
- Memberikan tanggapan dalam waktu 21 hari kerja (correct)
- Membuat laporan kepada BPASN
- Tidak perlu menanggapi permohonan banding
Apa yang bisa terjadi jika PPK tidak melaksanakan keputusan BPASN?
Apa yang bisa terjadi jika PPK tidak melaksanakan keputusan BPASN?
Apa yang dilakukan BPASN setelah menerima pengajuan banding dari ASN?
Apa yang dilakukan BPASN setelah menerima pengajuan banding dari ASN?
Apa yang dimaksud dengan penyetaraan jabatan bagi ASN?
Apa yang dimaksud dengan penyetaraan jabatan bagi ASN?
Apa tujuan dari PP Nomor 79 Tahun 2021?
Apa tujuan dari PP Nomor 79 Tahun 2021?
Apa sanksi yang dapat dikenakan kepada ASN yang tidak mengikuti proses banding?
Apa sanksi yang dapat dikenakan kepada ASN yang tidak mengikuti proses banding?
Apa fungsi dari Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021?
Apa fungsi dari Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021?
Siapa yang memimpin sidang dalam proses banding administratif menurut PP Nomor 79 Tahun 2021?
Siapa yang memimpin sidang dalam proses banding administratif menurut PP Nomor 79 Tahun 2021?
Apa yang dapat diajukan oleh ASN jika merasa keputusan PPK tidak adil?
Apa yang dapat diajukan oleh ASN jika merasa keputusan PPK tidak adil?
Apa yang dijamin oleh PP Nomor 79 Tahun 2021 selama proses banding?
Apa yang dijamin oleh PP Nomor 79 Tahun 2021 selama proses banding?
Apa yang termasuk dalam upaya administratif bagi ASN?
Apa yang termasuk dalam upaya administratif bagi ASN?
Apa yang tidak termasuk dalam hak ASN selama proses banding?
Apa yang tidak termasuk dalam hak ASN selama proses banding?
Apa yang menjadi tujuan utama dari upaya administratif?
Apa yang menjadi tujuan utama dari upaya administratif?
Instansi apa yang tidak termasuk dalam perwakilan yang terlibat dalam PP Nomor 79 Tahun 2021?
Instansi apa yang tidak termasuk dalam perwakilan yang terlibat dalam PP Nomor 79 Tahun 2021?
Apa yang menjadi hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)?
Apa yang menjadi hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)?
Apa kewajiban utama yang harus dipatuhi oleh pegawai PPPK?
Apa kewajiban utama yang harus dipatuhi oleh pegawai PPPK?
Menurut peraturan, bagaimana pegawai PPPK dapat memenuhi hak mereka?
Menurut peraturan, bagaimana pegawai PPPK dapat memenuhi hak mereka?
Apa yang harus dilakukan oleh PPPK jika merasa haknya tidak dipenuhi?
Apa yang harus dilakukan oleh PPPK jika merasa haknya tidak dipenuhi?
Manakah yang bukan termasuk hak pegawai PPPK?
Manakah yang bukan termasuk hak pegawai PPPK?
Apa yang menjadi sanksi jika pegawai PPPK melanggar kewajibannya?
Apa yang menjadi sanksi jika pegawai PPPK melanggar kewajibannya?
Apa yang diperoleh PPPK setelah masa kerja tertentu selain gaji?
Apa yang diperoleh PPPK setelah masa kerja tertentu selain gaji?
Siapa yang bertanggung jawab untuk mengawasi disiplin pegawai PPPK?
Siapa yang bertanggung jawab untuk mengawasi disiplin pegawai PPPK?
Flashcards
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PPPK
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PPPK
Proses penghentian hubungan kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Banding Administratif
Banding Administratif
Cara ASN untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan PPK atau atasan.
BPASN (Badan Pertimbangan ASN)
BPASN (Badan Pertimbangan ASN)
Lembaga yang menangani banding administratif dari keputusan PPK.
Waktu Banding
Waktu Banding
Signup and view all the flashcards
Tanggung Jawab PPK
Tanggung Jawab PPK
Signup and view all the flashcards
Sanksi untuk PPK
Sanksi untuk PPK
Signup and view all the flashcards
Gugatan PTUN
Gugatan PTUN
Signup and view all the flashcards
PNS Meninggal
PNS Meninggal
Signup and view all the flashcards
Upaya Administratif
Upaya Administratif
Signup and view all the flashcards
BPASN
BPASN
Signup and view all the flashcards
PPK
PPK
Signup and view all the flashcards
Hak ASN (Banding)
Hak ASN (Banding)
Signup and view all the flashcards
Sidang BPASN
Sidang BPASN
Signup and view all the flashcards
PP Nomor 79 Tahun 2021
PP Nomor 79 Tahun 2021
Signup and view all the flashcards
Keberatan (Upaya Administratif)
Keberatan (Upaya Administratif)
Signup and view all the flashcards
Ketua BPASN
Ketua BPASN
Signup and view all the flashcards
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN
Signup and view all the flashcards
Tujuan Utama Undang-Undang ASN
Tujuan Utama Undang-Undang ASN
Signup and view all the flashcards
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS
Signup and view all the flashcards
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS
Signup and view all the flashcards
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK
Signup and view all the flashcards
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS
Signup and view all the flashcards
Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi PPPK
Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi PPPK
Signup and view all the flashcards
SE Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan
SE Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan
Signup and view all the flashcards
Study Notes
Daftar Isi
- Daftar isi berisi ringkasan tentang regulasi mengenai kepegawaian, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lainnya.
- Berisi kompetensi umum, seperti regulasi kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
- Berisi kompetensi khusus, seperti teori motivasi, hierarki kebutuhan, kinerja, pelayanan pelanggan, manajemen dan unsur-unsurnya, human capital, dan disiplin PNS.
- Terdapat informasi tentang peraturan terkait cuti, mutasi, dan pengembangan kompetensi PNS dan PPPK.
- Juga terdapat informasi terkait konsep dasar bimbingan dan konseling.
Kemampuan Umum
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengatur hak, kewajiban, dan tugas ASN, termasuk PNS dan PPPK.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) menetapkan ketentuan mengenai disiplin PNS.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 juga mengatur disiplin PNS.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 mengatur status, hak, kewajiban, pendidikan, pelatihan, karier, disiplin, sanksi, dan pensiun bagi PNS.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN
- Undang-undang ini mengatur tata kelola ASN di Indonesia, meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan netralitas pegawai pemerintah.
- Tujuan utamanya adalah mewujudkan ASN yang profesional dan netral, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan ASN.
- Jenis ASN meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hak dan Kewajiban ASN
- ASN berhak mendapatkan gaji, tunjangan, dan jaminan sosial (kesehatan, pensiun).
- ASN berkewajiban setia pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah.
- ASN berkewajiban menjaga netralitas politik dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
Pengelolaan ASN
- Pengelolaan ASN harus berbasis Sistem Merit, dengan pengangkatan, promosi, dan pemberhentian didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
- Netralitas politik dijaga ketat untuk menghindari intervensi dan konflik kepentingan.
- Penggunaan sistem digital dalam proses manajemen ASN untuk efisiensi dan transparansi.
Pemberhentian ASN
- Pemberhentian ASN dapat terjadi atas permintaan sendiri atau karena pelanggaran berat, usia pensiun, atau alasan lain sesuai aturan.
- Pemberhentian tidak dengan hormat diberikan pada pelanggaran serius.
Peraturan Pemerintah Nomor 11. Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS
- Peraturan pemerintah ini mengatur pengelolaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk pengembangan karier, penyesuaian jabatan, dan aturan pemberhentian.
- Aturan delegasi kewenangan Presiden.
- Penyesuaian dan peningkatan pengelolaan PNS, termasuk pengembangan karier, penyesuaian jabatan, dan pemberhentian.
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.
Related Documents
Description
Quiz ini membahas tentang prosedur banding bagi ASN serta peraturan yang mengaturnya, yaitu PP Nomor 79 Tahun 2021. Anda akan menemukan pertanyaan mengenai tanggung jawab PPK, hak ASN, dan sanksi yang mungkin dikenakan. Uji pemahaman Anda mengenai kebijakan dan proses administratif yang berlaku bagi ASN.
