Process of Formulating Pancasila and the Opening of UUD NRI in 1945

Pokok Kaidah Negara yang Fundamental = Dapat tertulis dan tidak tertulis Dasar Filsafat Negara Pancasila = Dibicarakan oleh BPUPKI setelah sidang pertama selesai Hukum positif = Pokok Kaidah yang tertulis dengan sifat imperatif Teori dan keadaan menurut Bakry = Pokok Kaidah yang tertulis dapat diubah walaupun sebenarnya tidak sah

Dasar filsafat Pancasila = Materi pertama yang dibahas oleh BPUPKI Piagam Jakarta = Wujud pertama Pembukaan UUD NRI tahun 1945 Undang-Undang Dasar = Bukan peraturan hukum tertinggi Pembukaan UUD NRI tahun 1945 = Pokok Kaidah Negara yang Fundamental

Dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar = Pembukaan sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental Kelemahan Pokok Kaidah yang tertulis = Dapat diubah meskipun sebenarnya tidak sah Kekuatan Pokok Kaidah yang tertulis = Memiliki formulasi tegas dan sifat imperatif Harapan terhadap Pokok Kaidah yang tertulis bagi negara Indonesia saat ini = Tetap berupa Pembukaan UUD NRI tahun 1945

Saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan = Karena pancasila sebagai pendahuluan UUD 1945 Tidak memiliki hubungan = Karena pancasila berbeda konsep dengan UUD 1945 Bisa dipisahkan = Karena pembukaan UUD 1945 tidak memuat nilai-nilai pancasila Bertentangan = Karena Pancasila menolak prinsip-prinsip UUD 1945

Formulasinya tidak tertentu dan tidak jelas = Sehingga mudah tidak diketahui atau tidak diingat Memiliki kekuatan yang tidak terbatas = Sehingga sulit untuk diubah oleh kekuasaan Mudah dipahami oleh semua orang = Sehingga mempermudah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari Tidak memiliki nilai moral yang kuat = Sehingga sering diabaikan oleh masyarakat

Hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum etis = Sebagai fundamen moral negara Hanya hukum kodrat dan hukum etis = Sebagai panduan hukum yang bersifat fleksibel Hanya hukum Tuhan = Sebagai dasar hukum yang kaku Hanya hukum etis = Sebagai landasan moral individu

Karena fakta sejarah yang terjadi hanya satu kali = Menurut Bakry (2010: 222) Karena tidak ada kebutuhan untuk perubahan = Menurut pakar konstitusi Indonesia Karena pembukaan UUD 1945 sudah usang = Menurut mahasiswa hukum Karena adanya tekanan dari luar negeri = Menurut lembaga internasional

Tidak dapat diubah dan dihilangkan oleh kekuasaan karena bersifat imperatif moral = Terdapat dalam jiwa bangsa Indonesia Mudah disesuaikan dengan perkembangan zaman = Sehingga tetap relevan dalam berbagai situasi Tidak memiliki pengaruh dalam kebijakan negara = Sehingga bisa diabaikan oleh pemerintah Bersifat temporer dan bisa berubah-ubah = Mengikuti arus politik saat ini

Fundamen moral negara, yaitu ‘Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab’ = Dokumen resmi yang diakui secara hukum dan tertulis = Prinsip-prinsip dasar dalam bidang politik belaka = Petunjuk ajaran agama yang harus diikuti oleh seluruh warga negara =