Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020
10 Questions
0 Views

Choose a study mode

Play Quiz
Study Flashcards
Spaced Repetition
Chat to lesson

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Siapa yang bertanggung jawab kepada Presiden dalam Kementerian Ketenagakerjaan?

  • Menteri Sosial
  • Menteri Ketenagakerjaan (correct)
  • Menteri Perdagangan
  • Wakil Menteri Ketenagakerjaan
  • Apa tugas utama dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan?

  • Membantu Menteri dalam pelaksanaan tugas kementerian (correct)
  • Menjadi perwakilan kementerian di luar negeri
  • Mengawasi kegiatan pegawai negeri sipil
  • Menyusun anggaran kementerian
  • Di bawah siapa Wakil Menteri Ketenagakerjaan berada bertanggung jawab?

  • Presiden
  • Sekretaris Jenderal
  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
  • Menteri Ketenagakerjaan (correct)
  • Apa yang menjadi fokus utama bidang tugas Wakil Menteri Ketenagakerjaan?

    <p>Mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi</p> Signup and view all the answers

    Mengacu pada struktur organisasi, siapa yang memimpin Kementerian Ketenagakerjaan?

    <p>Menteri Ketenagakerjaan</p> Signup and view all the answers

    Apa tujuan dari menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Ketenagakerjaan?

    <p>Sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden sebelumnya.</p> Signup and view all the answers

    Dalam dokumen tersebut, undang-undang apa yang menjadi acuan dalam menetapkan peraturan ini?

    <p>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang ditugaskan untuk menetapkan Peraturan Presiden ini?

    <p>Presiden Republik Indonesia.</p> Signup and view all the answers

    Apa nomor Peraturan Presiden yang menetapkan Kementerian Ketenagakerjaan ini?

    <p>Nomor 95 Tahun 2020.</p> Signup and view all the answers

    Pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjadi acuan di dalam dokumen ini?

    <p>Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17.</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan

    • Peraturan Presiden ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara.
    • Tujuannya adalah untuk menjalankan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
    • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 4 ayat (1) dan pasal 17, menjadi dasar hukum.
    • Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, juga menjadi dasar pertimbangan.
    • Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (dan perubahannya melalui Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014), merupakan dasar acuan.

    Bab I: Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

    • Kementerian Ketenagakerjaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
    • Dipimpin oleh Menteri.
    • Wakil Menteri membantu Menteri dalam memimpin Kementerian.
    • Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan bertanggung jawab kepada Menteri.

    Bab II: Organisasi

    • Kementerian Ketenagakerjaan terbagi atas beberapa bagian, termasuk Sekretariat Jenderal.
    • Beberapa Direktorat Jenderal, seperti Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
    • Terdapat pula Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, dan Staf Ahli dalam berbagai bidang.

    Bab III: Unit Pelaksana Teknis

    • Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk menjalankan tugas teknis operasional dan penunjang.
    • Dipimpin oleh Kepala.

    Bab IV: Tata Kerja

    • Menteri harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
    • Kementerian harus menyusun proses bisnis antar unit organisasi agar efektif dan efisien.

    Bab V: Pendanaan

    • Pendanaan Kementerian Ketenagakerjaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Bab VII: Ketentuan Peralihan

    • Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.
    • Jabatan yang telah ada tetap menjalankan tugasnya sampai dibentuk jabatan baru.

    Bab VIII: Ketentuan Penutup

    • Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
    • Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

    Studying That Suits You

    Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

    Quiz Team

    Related Documents

    Perpres Nomor 95 Tahun 2020 PDF

    Description

    Quiz ini membahas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2020 yang mengatur Kementerian Ketenagakerjaan. Temukan tujuan, dasar hukum, serta kedudukan, tugas, dan fungsi dari kementerian ini. Uji pengetahuan Anda tentang peraturan dan struktur kementerian.

    More Like This

    Use Quizgecko on...
    Browser
    Browser