Podcast
Questions and Answers
Siapa yang bertanggung jawab kepada Presiden dalam Kementerian Ketenagakerjaan?
Siapa yang bertanggung jawab kepada Presiden dalam Kementerian Ketenagakerjaan?
- Menteri Sosial
- Menteri Ketenagakerjaan (correct)
- Menteri Perdagangan
- Wakil Menteri Ketenagakerjaan
Apa tugas utama dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan?
Apa tugas utama dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan?
- Membantu Menteri dalam pelaksanaan tugas kementerian (correct)
- Menjadi perwakilan kementerian di luar negeri
- Mengawasi kegiatan pegawai negeri sipil
- Menyusun anggaran kementerian
Di bawah siapa Wakil Menteri Ketenagakerjaan berada bertanggung jawab?
Di bawah siapa Wakil Menteri Ketenagakerjaan berada bertanggung jawab?
- Presiden
- Sekretaris Jenderal
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
- Menteri Ketenagakerjaan (correct)
Apa yang menjadi fokus utama bidang tugas Wakil Menteri Ketenagakerjaan?
Apa yang menjadi fokus utama bidang tugas Wakil Menteri Ketenagakerjaan?
Mengacu pada struktur organisasi, siapa yang memimpin Kementerian Ketenagakerjaan?
Mengacu pada struktur organisasi, siapa yang memimpin Kementerian Ketenagakerjaan?
Apa tujuan dari menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Ketenagakerjaan?
Apa tujuan dari menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Ketenagakerjaan?
Dalam dokumen tersebut, undang-undang apa yang menjadi acuan dalam menetapkan peraturan ini?
Dalam dokumen tersebut, undang-undang apa yang menjadi acuan dalam menetapkan peraturan ini?
Siapa yang ditugaskan untuk menetapkan Peraturan Presiden ini?
Siapa yang ditugaskan untuk menetapkan Peraturan Presiden ini?
Apa nomor Peraturan Presiden yang menetapkan Kementerian Ketenagakerjaan ini?
Apa nomor Peraturan Presiden yang menetapkan Kementerian Ketenagakerjaan ini?
Pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjadi acuan di dalam dokumen ini?
Pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjadi acuan di dalam dokumen ini?
Flashcards
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020
Peraturan Presiden yang mengatur Kementerian Ketenagakerjaan.
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian yang bertugas mengurusi masalah ketenagakerjaan.
Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019
Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019
Keputusan yang berkaitan dengan pembentukan Kementerian Negara.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
Signup and view all the flashcards
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
Signup and view all the flashcards
Wakil Menteri
Wakil Menteri
Signup and view all the flashcards
Tugas Wakil Menteri
Tugas Wakil Menteri
Signup and view all the flashcards
Menteri dan Wakil Menteri
Menteri dan Wakil Menteri
Signup and view all the flashcards
Peraturan Presiden 67/2019 dan 68/2019
Peraturan Presiden 67/2019 dan 68/2019
Signup and view all the flashcards
Study Notes
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
- Peraturan Presiden ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara.
- Tujuannya adalah untuk menjalankan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 4 ayat (1) dan pasal 17, menjadi dasar hukum.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, juga menjadi dasar pertimbangan.
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (dan perubahannya melalui Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014), merupakan dasar acuan.
Bab I: Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
- Kementerian Ketenagakerjaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- Dipimpin oleh Menteri.
- Wakil Menteri membantu Menteri dalam memimpin Kementerian.
- Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan bertanggung jawab kepada Menteri.
Bab II: Organisasi
- Kementerian Ketenagakerjaan terbagi atas beberapa bagian, termasuk Sekretariat Jenderal.
- Beberapa Direktorat Jenderal, seperti Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- Terdapat pula Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, dan Staf Ahli dalam berbagai bidang.
Bab III: Unit Pelaksana Teknis
- Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk menjalankan tugas teknis operasional dan penunjang.
- Dipimpin oleh Kepala.
Bab IV: Tata Kerja
- Menteri harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- Kementerian harus menyusun proses bisnis antar unit organisasi agar efektif dan efisien.
Bab V: Pendanaan
- Pendanaan Kementerian Ketenagakerjaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bab VII: Ketentuan Peralihan
- Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.
- Jabatan yang telah ada tetap menjalankan tugasnya sampai dibentuk jabatan baru.
Bab VIII: Ketentuan Penutup
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.
